10,956 research outputs found
SISTEM INFORMASI LAYANAN PENJUALAN BARANG CV. JANGKAR MAS SURABAYA
Get PDFCV. Jangkar Mas merupakan perusahaan yang memproduksi barang
khususnya kaos kaki sesuai dengan permintaan pemesan. Permasalahan yang
dialami oleh CV. Jangkar Mas adalah masih manualnya proses pemesanan barang,
pembayaran dan pengiriman. Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah membuat Sistem
Informasi Layanan Penjualan Barang yang mencakup empat proses utama,
meliputi proses pemesanan barang, proses pembayaran, proses pengiriman dan
proses konfirmasi pengiriman serta laporan pemesanan barang maupun laporan
pembayaran.
Sistem Informasi Layanan Penjualan Barang CV. Jangkar Mas dibangun
melalui empat tahapan. Tahap pertama adalah mengidentifikasi proses yang ada
saat ini yang dijelaskan pada diagram docflow kemudian merumuskan
permasalahan yang terjadi yang digambarkan dengan diagram fishbone sehingga
dapat menganalisa kebutuhan yang berkaitan dengan proses-proses tersebut untuk
mendesain sistem dan database. Tahap kedua adalah mendesain database, proses
yang dilakukan adalah membuat Conceptual Data Model (CDM) yang kemudian
di generate ke Physical Data Model (PDM) yang terdiri dari 13 tabel. Sedangkan
desain proses digambarkan dengan hierarchy chart dan Data Flow Diagram
(DFD). Tahap ketiga adalah mengimplementasikan desain form input dan output
sistem tersebut ke dalam program dengan menggunakan bahasa pemrograman
berbasis web. Tahap terakhir adalah mengimplementasikan alur kerja Sistem
Informasi Layanan Penjualan Barang CV. Jangkar Mas dengan cara
menggambarkan pseudocode, bagan alir dan melakukan uji coba sistem dimulai
dari proses pemesanan barang, proses pembayaran, proses pengiriman dan proses
konfirmasi pengiriman.
Berdasarkan hasil implementasi dan uji coba sistem, Sistem Informasi
Layanan Penjualan Barang CV. Jangkar Mas yang dibuat telah sesuai dengan
kebutuhan fungsional pada proses bisnis di CV. Jangkar Mas yaitu dapat
menangani beberapa proses bisnis dengan lebih mudah dan dapat menampilkan
laporan pemesanan barang maupun pembayaran secara tepat.
Kata kunci : Sistem Informasi, basis data, barang, penjuala
Letter from Mas Sakai to Sakai family, October 12, 1942
No full textTwo letters from Mas Sakai to the Sakai Family, sent from Tanforan Assembly Center, informing the family that he will be leaving for Utah the following day. The letter is laced with sarcasm as Sakai describes living conditions at Tanforan ("it wouldn't be right if I called it a concentration camp would it? After all we get the freedom of the track, don't we?"), and incarcerees' expectations of life at Topaz ("we all look to Utah with a song in our hearts (a funeral march) for there are our golden opportunities. Wonderful, trackless, sand to plant in, and cool refreshing salt water to drink. We especially look forward to the toilets (no seats)").Personal correspondence, organizational records, government documents, publications, and other papers created or collected by Joseph R. Goodman documenting the forced removal and incarceration of Japanese Americans during World War II, as well as organized resistance to incarceration. Included in the collection are records of the Japanese Young Men's Christian Association and the Japanese American Citizens' League in San Francisco, including papers of the Japanese YMCA's executive secretary Lincoln Kanai; Sakai family papers; Goodman's correspondence to and from Japanese American incarcerees, organizations opposing forced removal and incarceration of Japanese Americans, the War Relocation Authority, and others; publications, photographs, and ephemera from the Topaz Relocation Center, where Goodman taught high school; War Relocation Authority records and publications; and newspaper clippings, pamphlets, and reports about forced removal and incarceration created by various government, religious, and civic organizations, in California and nationwide
Risk Aversion over Incomes and Risk Aversion over Commodities
Get PDFThis note determines the precise connection between an agent's attitude towards income risks and his attitude over risks in the underlying consumption space. Our results follow a general mathematical theory connecting the curvature properties of an objective function with the ray-curvature properties of its dual.risk aversion, concavity, duality
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN YANG DIAKIBATKAN PERSELINGKUHAN
Get PDFPokok permasalahan penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap perselingkuhan sebagai alasan perceraian. Penelitian bertujuan : (1) Untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat perceraian yang diakibatkan perselingkuhan di Kabupaten Sumenep. (2) Untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan perselingkuhan sebagai alasan perceraian di Kabupaten Sumenep (3) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan perceraian akibat perselingkuhan di Kabupaten Sumenep. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif atau penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sumenep yang berlokasi di Pengadilan Agama Sumenep.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Tingkat perceraian yang diakibatkan perselingkuhan di Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 sebanyak 1.434 kasus perceraian, pada tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak menjadi 1.303 kasus perceraian. (2) Faktor yang menyebabkan perselingkuhan sebagai alasan perceraian di Kabupaten Sumenep adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, komunikasi yang kurang baik, rasa cemburu yang tinggi, adanya faktor ekonomi, dan tempat tinggal terpisah di kota yang berjauhan, dan lain sebagainya. (3) Tinjauan hukum Islam terhadap putusan perceraian akibat perselingkuhan di Kabupaten Sumenep diputusnya suatu perceraian oleh Pengadilan Agama Sumenep dengan latar belakang perselingkuhan merupakan suatu putusan yang didasarkan atas asas kemaslahatan. Jika perkawinan tetap dilanjutkan, keadaan rumah tangga mungkin akan bertambah buruk. Apabila salah satu dari pasangan suami istri melakukan perselingkuhan yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangganya, maka demi mencegah bahaya yang lebih besar lagi, perceraian boleh untuk diputuskan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh. apabila dengan perceraian kedua pihak akan lebih baik apabila mereka terus menerus dalam ketidakharmonisan, maka hakim harus memberi putusan cerai bagi keduanya
PENGARUH PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
No full textPernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianinya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam undang-undang. Usia untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan harapan dari setiap pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan. Keluarga yang harmonis terlihat dari keluarga yang rukun, bahagia, penuh cinta kasih serta jarang terjadi konflik dalam keluarga tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kehidupan rumah tangga pasangan suami istri terkait pengaruh pernikahan di bawah umur mereka terhadap keharmonisan rumah tangganya, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Reaserch), dan sifat penelitian iniadalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga yang dirasakan oleh pasangan suami istri berpengaruh terhadapan keharmonisan dalam rumah tangga mereka karena dengan belum cukupnya umur dari seseorang untuk menikah menyebabkan banyak dampak terhadap keharmonisan dalam rumah tangga
A long-term study on the setting reaction of glass ionomer cements by Al-27 MAS-NMR spectroscopy
Get PDF25/09/12 MEB. Author version attached, OK to publis
KAWIN LARI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KEPULAUAN SEPUDI DESA KALOWANG KECAMATAN GAYAM KABUPATEN SUMENEP)
Get PDFDalam perkawinan sering ditemui berbagai masalah, baik sebelum, ketika dan sesudah dilangsungkannya perkawinan. Masalah-masalah tersebut ada kalanya datang dari keluarga dan juga masyarakat. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah menyangkut pelaksanaan akad nikah. Hal ini terjadi disebabkan karena wali nikah tidak mau menikahkan anak perempuannya dikarenakan tidak menyetujui pernikahan, sehingga mengakibatkan praktek kawin lari sebagai cara untuk mendapatkan persetujuan dari sang wali atau ayah perempuan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah a) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan calon suami istri melakukan kawin lari; b) untuk mengetahui kawin lari dalam pandangan hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menekankan pada sumber data lapangan sebagai data primer, serta literatur sebagai sumber kedua sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara dengan teknik analisis data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa: 1) Faktor-faktor penyebab terjadinya kawin lari di Kepulauan Sepudi di Desa Kalowang Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep yaitu tidak adanya restu dari pihak keluarga; tidak sanggup memberi mahar yang diminta; dan pergaulan bebas; 2) Pandangan hukum islam terhadap kawi lari dalam hukum islam dikenal khitbah sebelum dilangsungkannya pernikahan. Proses ini dimaknai sebagai upaya mengenal lebih jauh antara kedua calon mempelai dan juga sebagai wadah untuk mempererat hubungan antara kedua belah pihak keluarga yang laki-laki dan perempuan. Sesuatu yang baik bila ditinggalkan, apalagi justru melakukan tindakan yang sesungguhnya tidak terpuji, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tercela. Sekalipun pernikahannya masih dapat disahkan, namun prosesnya tidak baik
Escritura y oralidad en la literatura sefardí
Get PDFIn this paper several examples of mutual influence between writing and orality in Sephardic literature will be analysed: 1) oral literature samples which have come through writing (in quotations of Hebrew hymnbooks, in editions of Spanish written in Arabic characters and in manuscripts of personal use)2) elements of orality in written literature (poetry written to be sung, public reading of written text, traditionalism of texts with bookish origin) and 3) tradicionalism of author literature spread by oral means, not traditional ones (performance, radio, records, etc)Peer reviewe
Central bank independence : a critical view
Get PDFWhile expansive literature on central bank independence contains some criticisms to the independent central bank quasi-paradigm, few critical analyses have been undertaken in the years between Friedman (1962) and Posen (1994). The author extends Posen's analysis to developing countries, discussing more broadly and systematically the reasons why merely instituting an independent central bank may not bring about its professed benefits, especially in developing countries. The author argues that widely reported empirical tests that are purported to support the central bank independence proposition are plagued by potential problems of simultaneity, reverse causality, missing variables, and measurement errors. Yet one can not make positive recommendations about institutional arrangements for central banks if causality relations are not well established. Institutions are shaped by a country's record of and preferences for inflation and may have little influence on them. The author also argues that the purported benefits of an independent central bank may be eroded by conflicts between fiscal and monetary policy and by inherent problems of central bank institutional design (especially mechanisms for board appointments, public accountability, and budgetary control). If these institutional problems are not solved, problems of dynamic inconsistency traditionally associated with monetary policy are not eliminated,but merely transformed. The author suggests that the benefits of central bank independence are less likely obtained in less developed countries with shallow financial markets. Accordingly, central bank independence should be granted at a later stage in a country's financial sector development. If a less developed country seeks to establish a low-inflation path, it should concentrate on instituting financial policy reforms (such as liberalization and privatization) that bolster opposition to inflation rather than easily reversible and practically meaningless changes in legal and institutional structures. This will better ensure the sustainability -- and hence the credibility -- of the government's anti-inflation stance. Fiscal policy is often at the root of macroeconomic disturbances in developing countries. Fiscal policy is more deserving of special protection from politics because of fiscal dominance over monetary policy and its greater vulnerability to private interests. The author suggests that the solution might be to make fiscal policy less susceptible to political pressures by creating an independent fiscal board. Tying the fiscal hands of government may seem a far-fetched idea. But would it not make more sense to force discipline on fiscal policy directly rather than indirectly through monetary policy?Economic Theory&Research,National Governance,Banks&Banking Reform,Economic Stabilization,Macroeconomic Management
KEBIJAKANPENYEDIK POLRI DALAM MELAKUKAN PROSEDUR HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK MELALUI TEKNIK DIVERSI DAN NON DIVERSI DITINGKAT PENYIDIKAN
No full textDalam penerapan Diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, polisi khususnya penyidik anak telah memiliki payung hukum baik berdasarkan Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan internal kepolisian yaitu Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI peraturan perundang-undangan yang memberi wewenang untuk tindakan tersebut.pelaksanaan diversi oleh pihak penyidik selama ini berpedoman pada UU SPPA dimana dalam UU SPPA pasal 7 ayat (1) Undang-undang sistem peradilan pidana anak menyebutkan bahwa “Pada tingkat penyidikat, penuntutan,dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.Rumusan masalah 1) Bangaimana kebijakan penyedik polri dalam melakukan prosedur hukum terhadap tindak pidana anak melalui teknik diversi dan non diversi ditingkat penyidikan 2) apakah saksi adminitrasi terhadap penyedik polri yang tidak melakukan diversi terhadap tindak pidana anak
Penelitian ini tergolong dalam penelitian Normatif, karena menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu melakukan pengkajian terhadap kebijakan penyidik polri dalam melakukan prosedur hukum terhadap penanganan tindak pidana anak melalui teknik diversi dan non diversi ditingkat penyidikan sebagai upaya mencegah terjadinya pidana anak
Pembahasan kebijakan penyidik polri dalam prosedur diversi dan non diversi menurut undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Menurut konsep diversi dan restorative justice dan non deversi dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, yang dikeluarkan oleh Kabareskrim Polri disebutkan, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaki kembali. Sanksi adminitrasif terhadap Penyidik yang tidak melakukan diversi terhadap Anak berdasarkan Peraturna Mahkama Agung Nomor 4 Tahun 2014 dalam pasal 33 dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan penyididk yang tidak melakukan kewajian sebangaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau dendan paling banyak 200.000.000,00 (dua ratus rupiah)
- …
