1,720,968 research outputs found
Pemerintahan Daerah Modern akan Mampu Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Daerah di Era Masyarakat Ekonomi Asean: Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar: Wisuda Periode I Tahun 2016
Full text linkDampak Kebijakan Pemerintahan Pusat terhadap Rumah Tangga Desa (studi mengenai dampak penerapan undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa di kabupaten Demak)
Full text linkPada 1969 pemerintah mulai melaksanakan program pembangunan nasional secara bertahap yang dikenal dengan program Pembangunan Lima Tahun (Pelita).
Pemerintah menyadari bahwa hampir 70 persen penduduk Indonesia tinggal di Desa.
Oleh karena itu, pemerintah sejak Pelita I menaruh perhatian yang besar terhadap Desa. Mulai Pelita I pemerintah memberi subsidi lewat Inpres Pembangunan Desa
dan bantuan program lintas sektoral yang dilaksanakan oleh instansi vertikal.
Kemudian pada awal Pelita III pemerintah menata susunan organisasi pemerintahan desa dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan
Desa. Melalui subsidi dan bantuan program pemerintah pusat berharap Desa mampu menggerakkan roda pembangunan dan langsung menangani permasalahan sektoral yang dihadapi warga desa. Selanjutnya melalui pengaturan susunan organisasi pemerintahan pemerintah pusat berharap Desa mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta memberi pelayanan secara efektif. Semua langkah tersebut bertujuan agar warga Desa sebagai bagian terbesar dari penduduk Indonesia dapat meningkat kesejahteraannya.
Setelah berjalan kurang lebih 20 tahun kebijakan pemerintah pusat terhadap Desa khususnya penerapan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 dikitrik banyak pihak karena temyata berdampak pada birokratisasi pemerintahan desa dan padamya
"otonomi desa" sehingga melahirkan pemerintahan desa yang birokratis. Akibatnya adalah tak dapat berkembangnya potensi dan kreativitas masyarakat desa. Hal ini
terjadi karena kebijakan pemerintah pusat tersebut justeru merusak lembaga desa asli atau rumah tangga desa yang berhak diselenggarkan oleh desa yang bersangkutan.
Berdasarkan asumsi tersebut, perlu diteliti lebih serius sejauh mana dampak kebijakan pemerintah pusat terhadap rumah tangga desa tersebut. Dengan mengetahui dampak
kebijakan pemerintah pusat tersebut maka kebijakan yang kurang sempurna bisa diperbaiki dan disempurnakan.
Penelitian ini memfokuskan pada dampak kebijakan pemerintah pusat khususnya dampak penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa terhadap rumah tangga desa. Hakekat rumah tangga desa adalah semua urusan yang menjadi tanggung jawab masyarakat desa sendiri untuk mengatur dan mengurusnya yang inheren sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat). Dengan demikian, aktualisasi dari rumah tangga desa ditentukan oleh masyarakat sendiri.
Namun karena desa juga berkedudukan sebagai satuan pemerintahan terendah dalam struktur pcmcrintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka regulasi dari supra
struktur yang berupa kebijakan publik tak bisa dihindari. Adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap dcsa berupa regulasi pcmerintahan dcsa melalui UndangUndang
Nomor 5 tahun 1979 jelas akan berdampak pada pcrikchidupan masyarakat desa baik yang dikchendaki maupun yang tidak dikehendaki. Pcnelitian ini mengambil Kabupaten Demak sebagai daerah penelitian. Kabupaten Demak dipilih dengan pertimbangan ( 1) daerah ini scbagai salah satu
daerah tertinggal di Jawa Tengah, (2) dacrah ini masih mempunyai komponen-komponen kerumah tanggaan desa relatif lcngkap, dan (3) daerah ini diapit oleh dua kota besar yaitu Semarang dan Kudus yang mengimbaskan budaya rasionalnya sehingga pcrtemuan antara pcmenuhuan lembaga (institution) yang bersifat tradisional dan pemenuhan organisasi (organization) yang bersifat modern bisa
diamati dengan jelas.
Kabupaten Demak terdiri atas 241 Desa. Karena itu, populasi dari penelitian ini adalah 241 Desa. Dilihat dari karakteristiknya ke-241 Desa tersebut bisa dikelompokkan ke dalam tiga kelompok: Desa persawahan, Desa nelayan, dan Desa
campuran. Berdasarkan karakteristik tersebut populasi dikelompokkan menjadi (1)Desa persawahan, (2) Desa nelayan, dan (3) Desa campuran. Dari setiap kelompok diambil satu desa sebagai sampel dengan teknik purposive. Sampel dianggap
rcpresentatif karena kondisi populasi untuk setiap kelompok hampir sempurna homogenitasnya dilihat dari penyelenggaraan rumah tangga desa yang bersangkutan.
Data awal dikumpulkan melalui telaah pustaka khususnya pustaka dan dokumen yang berkaitan dengan kebijakan publik (mengenai desa) dan sejarah perkembangan pemerintahan dan masyarakat desa sejak zaman Belanda sampai sekarang. Selanjutnya dilakukan pengambilan data primer dan sekunder. Data primer dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap key informan dan informan biasa.
Data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi Desa dan kepustakaan. Setelah diklasifikikasikan sesuai dengan kelompok variabel-variabelnya, data kemudian
dianalisis dengan analisis deskriptif-kualitatif. Data kuantitif digunakan untuk memperjelas analisis kualitatif.
Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pemerintah pusat terhadap desa membawa perubahan yang mendasar pada lembaga rumah tangga desa yang pada gilirannya merubah sistem sosial masyarakat desa. Sistem pemerintahan Desa
berubah dari sistem pemerintahan yang fungsional terhadap pelayanan masyarakat menjadi sistem pemerintahan yang birokratis. Sistem peradilan desa menjadi hilang.
Gotong royong sebagai jiwa dan instrumen kohesivitas masyarakat hilang. Lembaga pologoro yang sebenamya sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman malah
dipertahankan oleh Pemerintah Desa dengan motif kepentingan ekonomi pengurus desa. Upacara adat hilang dan yang masih berjalan makin tak signifikan dengan fungsi pemerintahan desa. Terakhir sistem sosial masyarakat Desa berubah dari
sistem sosial yang bersifat guyub (gemeinschaft) menjadi sistem sosial yang mengarah pada perilaku individualistis.
Atas dasar temuan penelitian tersebut disampaikan rekomendasi sebagai berikut: ( l) lembaga desa perlu ditata kern bali sesuai dengan kehendak, kebutuhan,kepentingan, pola pikir, dan budaya masyarakat desa, (2) lembaga desa perlu disusun atas dasar pandangan bahwa masyarakat desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai lembaga sosial yang masih berjalan dan dipertahankan, (3) bentuk
kelembagaan Desa tidak perlu diseragamkan tapi diserahkan pada masyarakat desa sendiri untuk menentukan sesuai dengan adat yang berlaku di masing-masing daerah,(4) Pemerintahan Des a didesain sebagai pendorong dinamika dan pemberdaya
masyarakat serta memberi ruang partisipasi yang seimbang antara masyarakat dan pemerintah desa, dan (5) dalam pembuatan struktur Pemerintahan Desa baru bisa
dipertimbangkan dengan merevitalisasi struktur lama (adat) dengan isi dan jiwa baru yang rasional, der:.wkratis, dan modern
Pemerintah Desa Nagari Gampong Marga dan Sejenisnya: Pemerintahan Tidak Langsung Warisan Kolonial yang Inkonstitusional (BNBB)
Full text linkFungsi Penganggaran pada DPRD (Studi Kasus: Penyusunan Penerimaan dan Belanja Daerah di DPRD Kota Tangerang Selatan)
Full text link
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Full text linkThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Full text link“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Model Belajar Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan
Full text linkMasalah yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian adalah rendahnya IPK mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan. Delapan puluh persen mahasiswa IPK-nya di bawah 2,5. Teori belajar mengatakan bahwa hasil belajar ditentukan oleh proses belajar. Rendahnya hasil belajar mahasiswa IPEM tersebut tentu berhubungan dengan proses belajarnya. Mahasiswa UT dalam belajarnya menggunakan banyak model. Untuk itu, perlu diteliti bagaimana model belajar mahasiswa IPEM. Dengan demikian, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana model belajar mahasiswa IPEM. Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan model belajar mahasiswa dilihat dari empat langkah belajar: 1) registrasi; 2) kepemilikian modul; 3) kegiatan belajar; dan 4) mengikuti ujjian akhir semester. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data kuantitatif dan kualitatif. Data diperoleh melalui kuesioner dan wawancara.Data yang terkumpul dikonstruksi secara kualitatif untuk menggambarkan model belajar mahasiswa.Penelitian menemukan bahwa model belajar mahasiswa IPEM yang ber-IPK di bawah 2 tidak memenuhi standar belajar pada pendidikan jarak jauh; model belajar mahasiswa IPEM yang ber-IPK 2 – 2,9 cukup memenuhi standar belajar pada pendidikan jarak jauh dan model belajar mahasiswa IPEM yang ber-IPK lebih 3 memenuhi standar belajar standar jarak jauh
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Full text linkWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
Full text linkWe conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
- …
