1,720,970 research outputs found
REKONSTRUKSI SISTEM HUKUM PIDANA BERKEADILAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL HUKUM ADAT LAMPUNG
No full textSistem hukum Indonesia yang dibangun dari nilai-nilai adat dan kearifan lokal perlu diberikan ruang kembali dalam pembangunan sistem hukum nasional. Dalam penanganan tindak pidana ringan di Lampung menggunakan hukum adat dirasakan memberikan rasa keadilan bagi para pihak. Diperlukannya upaya untuk melegitimasi dan memberikan ruang untuk penyelenggaraan media penyelesaian perkara melalui kearifan lokal berbasis hukum adat Lampung.
Permasalahan yang relevan untuk dikaji dalam disertasi ini adalah : (1) Mengapa penyelesaian tindak pidana ringan dengan menggunakan hukum positif mengusik rasa keadilan terhadap masyarakat, (2) Bagaimana penyelesaian tindak pidana ringan berbasis kearifan lokal hukum adat Lampung, (3) Bagaimana merekonstruksi sistem hukum pidana berkeadilan dalam penyelesaian tindak pidana ringan dengan berbasis kearifan lokal hukum adat Lampung.
Penelitian disertasi ini menggunakan paradigma constructivist dengan Metode Pendekatan Non Doktrinal atau socio-legal research dengan metode Kualitatif, spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, jenis data utama dalam penelitian ini adalah data lapangan dan didukung oleh data kepustakaan, metode analisis data menggunakan Yuridis-kualitatif. Untuk validasi data lapangan menggunakan teknik wawancara dan observasi.
Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian disertasi ini sesuai dengan permasalahan yang dijadikan fokus dalam penelitian didapati hal-hal sebagai berikut: Pertama, bahwa Penegakan hukum pidana menggunakan hukum positif yang tertulis tehadap tindak pidana ringan tidak memberikan keadilan yg bersifat substansial. Kedua, Penyelesaian tindak pidana ringan berbasis kearifan lokal hukum adat Lampung dengan menggunakan media Rembuk Pekon. Ketiga, pendekatan deregulasi kebijakan dan harmonisasi antara hukum positif dan kearifan lokal berbasis hukum adat Lampung, dengan melakukan dekonstruksi terlebih dahulu dan kemudian merekonstruksi sistem hukum berkeadilan.
Bahwa proses penegakan hukum pidana atas tindak pidana ringan dengan melalui sistem peradilan pidana masih dirasa mengusik keadilan masyarakat dan dengan adanya gugatan terhadap sistem peradilan pidana dengan media Rembuk Pekon berbasis Kearifan Lokal Hukum Adat Lampung maka perlu diintegrasikan. Adat istiadat Lampung memberikan ruang dalam harmonisasi hukum nasional dengan kearifan lokal yang berbasis hukum adat Lampung yang bertujuan untuk memberikan keadilan
EKSISTENSI PRAPERADILAN BAGI PENEGAKAN HUKUM DALAM MENCAPAI KEADILAN SUBSTANSIF DI INDONESIA
No full textPraperadilan merupakan lembaga yang lahir untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).Ganti rugi dan rehabilitasi dalam praperadilan pada prinsipnya adalah sebagai upaya untuk melindungi warganegara yang diduga melakukan kejahatan, tetapi ternyata tidak didukung adanya bukti-bukti yang menyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan aparat penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia dalam melaksanakan kewenangannya.Penelitian ini bertujuan untuk:bertujuan untuk: (1) menganalisis peran aparat penegak hukum dalam proses peradilan dapat memberikan keadilan substantif. (2) mengetahui dan menganalisis pandangan aparat penegak hukum mengenai praperadilan di Indonesia.(3) mengetahui dan menganalisis eksistensi praperadilan dalam mewujudkan keadilan substansif bagi tersangka di Indonesia.Penelitian merupakan penelitian dokrinal/normatif. Penelitian ini menganalisis peraturan yang berkaitan dengan sistem praperadilan di Indonesia. Kata Kunci: Prapradilan, Keadilan, Penegakan Huku
DIALEKTIKA ILMU HUKUM INDONESIA DALAM DOMIASI POSITIVISME ILMU HUKUM (Suatu Pergesera Paradigma Ilmu Hukum Indoesia dari Teks Menuju Realitas Hukum yang Berkeadilan)
No full textAbstak: Sebagai bangsa yang pada awalnya memiliki watak mistisisme dan kemudian berkembang menjadi neo-mistisisme dengan Pancasila maka bangsa Indonesia menjalankan hukum juga sangat dipengaruhi karakter tersebut. Pengutamaan makna di balik gramatikal hukum menjadi sesuatu yang sangat ditonjolkan, sehingga penegakan hukum dirasakan sangat kurang apabila belum menyentuh keadilan, terutama keadilan substansial.Budaya lokal ternyata sangat memengaruhi cara berhukum suatu bangsa. Indonesia sebagai bagian negara oriental pun tak luput dari sifat demikian itu. maka dalam perkembangan ilmu hukum indonesia tidak terlepad dari diskursus dalam media dialtis antara tesis antitesis dan sitesis dalam pembangunan sistem hukum nasionalKata Kunci : Budaya Lokal, Sistem Hukum Nasiona
IMPLIKASI HUKUM ADAT TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
No full textLampung's indigenous peoples have a tribal culture divided into two large customary groups, namely the Saibatin and Pepadun indigenous peoples, and the majority of community members embrace Islam in terms of marital affairs, which will be passed down through the family. Indigenous peoples, in general, continue to follow the procedures outlined in their customary law. The purpose of this study is to examine the position of women in inheritance distribution in Lampung customary law in the districts of Way Kanan and Pesisir Barat through the lens of Islamic Family Law in Indonesia. This research is a field study that describes and describes the situation and phenomena that occurred in greater detail. This study investigated the role of women in inheritance distribution in depth. A qualitative descriptive research method is one in which only situations and events are described. This study does not seek or explain relationships, nor does it test hypotheses or make predictions; instead, it simply describes variables one by one. A purposive sample was used in this study. The following people participated in this study as informants: Key informants included four traditional leaders, four women who were heirs, and four indigenous people. Data was gathered through interviews, observations, and documentation, as well as primary and secondary sources. Data collection activities are carried out after the research has been completed or compiled. Data collection is one of the processes in research that can aid in the resolution of the problems being studied; thus, the data collected must be adequate. Data analysis begins with data collection and ends with data reduction, data presentation, and conclusions.
BUILDING A HAPPY HOUSEHOLD: A MODEL OF HUSBAND AND WIFE RELATIONSHIP AND ITS IMPLEMENTATION IN THE FAMILY LIFE OF TABLIGH CONGREGATION.
No full textThis study aims to analyze the relationship model of married couples in Tabligh Jama'ah in Bandar Lampung City and Metro City. And to explore the actualization of the rights and obligations of married couples in maintaining family harmony in the tabligh congregation of Bandar Lampung City and Metro City. This field research intensively examines how the husband and wife relationship model in the family of tabligh congregation in Bandar Lampung City and Metro City. Data were collected using observation, interview, and documentation methods. The research informants consisted of six families. The data analysis technique used in this research is qualitative data analysis. Based on the results of the study, it was found that the husband and wife relationship model in tabligh congregation in Bandar Lampung City and Metro City is that the husband in the tabligh congregation family is absolutely the leader of the household, and this is also by Marriage Law No.1 of 1974 article 31 and Compilation of Islamic Law article 79. And the actualization of the rights and obligations of married couples in maintaining the household. The actualization of the rights and obligations of spouses in preserving family harmony in tabligh congregation Bandar Lampung City and Metro City includes 3 things, namely the fulfillment of alimony which is the right of the wife, decision making which is the right of both worshipers, as well as maintenance and protection
Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam
No full textGrowth and economic development are very closely related. Economic growth is an important indicator in carrying out economic development in a country. Some economists pay special attention to capital as one of the factors that influence economic growth. One of the efforts that can be made by the government in encouraging economic growth is to seek capital or sources of financing, one of which is through investment both domestically and abroad. Like other developing countries, Indonesia relies heavily on investment to support the financing of its economic development, both through foreign and domestic investment. Islam strongly recommends investment from both a non-economic and an economic point of view. Viewed from an economic point of view, investment is a commitment to sacrifice funds in a definite amount at the present time to gain the profits in future, of course, with the guidance of the Shari'a. Investment activities are part of Muamalah activities that are permissible unless there is an implication of the argument from the Qur'an and al-Hadith which prohibits it either explicitly or implicitly.Keywords: Investment, Development Islamic Economics, and Economic Growt
- …
