43 research outputs found
Uji Performansi Prototipe Alat Pengering Kopra Memanfaatkan Panas Buang PLTU Berbahan Bakar Arang Tempurung Kelapa
No full textAbstractThe exhaust heat of steam power plant has considerable energy potential that can be recovered for various processes, one of which is for the drying of materials. The purpose of this research is to know the performance of a copra dryer by utilizing exhaust heat from coconut shell charcoal fired power plant which has been developed by P3TKEBTKE. Copra dyers consisting of a fan, heat exchangers, and a drying chamber are installed on the boiler combustion flue gas duct as the heat source. This research was conducted by varying fan speed at 2.2 m/s and 3.7 m/s. The results show the drying room temperature between 36-130°C, are not equally distributed. The test results with the air flow rate of 4.14 m3/m shows the average temperature of 72.18°C drying copra final moisture content 17.72%, the drying rate of 4.72%, energy consumed 55.97 MJ/kg, thermal efficiency 20,90% and drying efficiency of 4.83%. While the test results with an air floe rate of 6.97 m3/m shows better results with an average temperature of 68.13°C drying copra final moisture content 16.05%, the drying rate of 5.1%, energy consumed 32.47 MJ/kg, thermal efficiency 55.57% and drying efficiency of 8,25%..AbstrakPanas buang PLTU memiliki potensi energi yang cukup tinggi yang dapat dimanfaatkan kembali untuk berbagai proses, salah satunya untuk pengeringan bahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui unjuk kerja alat pengering dengan memanfaatkan panas buang dari PLTU berbahan bakararang tempurung kelapa yang telah dikembangkan oleh P3TKEBTKE. Alat pengering tipe rak yang terdiri dari komponen kipas, heat exchanger, dan ruang pengering dipasang pada saluran gas buang pembakaran boiler sebagai sumber panasnya. Pada penelitian ini dilakukan pengujian dengan variasi laju alir udara4.14 m3/m dan 6.97 m3/m. Hasil pengujian dengan laju alir udara 4,14 m3/m menunjukkan rata-rata suhu pengeringan 72.18°C kadar air kopra akhir 17.72%, laju pengeringan 4.72%, kebutuhan energi untuk menguapkan air dari produk kopra adalah 55.97 MJ/kg, efisiensi termal pengering 20.90%, dan efisiensi sistem pengeringan 4.83%. Sedangkan hasil pengujian dengan kecepatan 3.7 m/s menunjukkan hasil lebih baik dengan rata-rata suhu pengeringan 68.13°C kadar air kopra akhir 16.05%, laju pengeringan 5.1%, kebutuhan energi untuk menguapkan air dari produk kopra adalah 32.47 MJ/kg, efisiensi termal pengering 55.57%, dan efisiensi sistem pengeringan 8.25%
Juridical Overview of the Implementation of Marriage and Divorce for Members of the Army (TNI Ad) in Indonesia (Case Study of Denma Kodam I/Bb)
No full text50 HalamanSalah satu peristiwa hukum penting dalam kehidupan manusia adalah perkawinan.
Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Setiap warga negara berhak untuk
melangsungkan perkawinan termasuk juga bagi anggota TNI, dalam perkawinan
anggota TNI AD selain tunduk undang-undang perkawinan juga terdapat
peraturan internal TNI, terkait dengan hal tersebut maka dalam penelitia ini
penulis akan mengkaji masalah tetang prosedur perkawinan TNI AD secara
umum, proses perceraian jika istri/suami yang beragama Islam yang menggugat
cerai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
normatif, teknik pengumpulan data yaitu dengan penelitian kepustakaan dan
wawancara, suber data terdiri dari data primer, sekunder dan tersier, dari hasil
penelitian ini, penulis dapat menarik sutu kesimpulan bahwa proses perkawinan
TNI AD berbeda dengan masyarakat sipil pada umumnya, perkawinan anggota
TNI AD terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pejabat internal TNI, selain
tunduk pada undang-undang perkawinan juga tunduk pada Peraturan Menteri
Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinana, Perceraian, Dan Rujuk
Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan Keputusan Kasad Nomor
Kep/496/VII/2015 Tanggal 27 Juli 2015 Petunjuk Teknis Tentang Tata Cara
Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Prajurit TNI AD, prosedur perceraian
jika istri/suami TNI AD yang beragama Islam yang menggugat cerai terlebih
dahulu mendapat persetujuan dari kesatuan harus memuat secara jelas alasanalasan
perceraian diajukan kepada Pejabat yang berwenang memberikan izin
perceraian melalui saluran hierarki setelah dibubuhi pendapat dari pejabat agama
yang bersangkutan (Pejabat yang berwenang memberi izin nikah/cerai) sebagai
saran Bagi calon istri atau suami yang hendak menikah dengan prajurit TNI AD
sebaiknya sudah mengetahui bahwa banyak persyaratan yang harus dilalai untuk
itu jangan menyerah dan merasa keberatan. Terkait dengan percaeraian dalam
kesatuan TNI AD penulis juga menyarankan agar setiap anggota menaati
peraturan internal kesatuan dalam hal akan melaksanakan perceraia karena penulis
menemukan beberapa kasus perceraian yang tidak sesuai dengan prosedur dalam
kesatuan TNI AD melaksanakan perceraian tanpa ijin atasan. One of the important legal events in human life is marriage. According to Law no.
16 of 2019 Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Every
citizen has the right to marry including members of the TNI, in the marriage of
members of the Indonesian Army, apart from being subject to the marriage law,
there are also internal TNI regulations, related to this matter. In this study, the
author will examine the problem of the TNI AD marriage procedure in general,
the divorce process if the wife / husband is a Muslim who is suing for divorce.
The research method used in this study is normative juridical, data collection
techniques are library research and interviews, data sources consist of primary,
secondary and tertiary data, from the results of this study, the author can draw a
conclusion that the TNI AD marriage process is different from the community. In
general, the marriage of members of the TNI AD must first obtain permission
from internal TNI officials, in addition to being subject to the marriage law, it is
also subject to Regulation of the Minister of Defense Number 23 of 2008
concerning Marriage, Divorce, and Referral of Employees within the Department
of Defense Decree of Kasad No. Kep/496/VII/2015 Dated 27 July 2015 Technical
Instructions on Marriage, Divorce, and Referral Procedures for Indonesian Army
Soldiers, the divorce procedure if the wife/husband of the Indonesian Army who
is a Muslim who is suing for divorce first obtains approval from the Unity, must
include clear reasons for divorce submitted to the official t who is authorized to
give divorce permits through hierarchical channels after being affixed with the
opinion of the relevant religious official (officials authorized to give
marriage/divorce permits) as a suggestion For a prospective wife or husband who
wants to marry an Army soldier, it is better to know that there are many
requirements that must be neglected for that do not give up and feel objected.
Regarding divorce within the Indonesian Army, the author also recommends that
each member obey the internal regulations of the unit in terms of going to divorce
because the author finds several divorce cases that are not in accordance with the
procedures in the TNI AD unit carrying out divorce without the superior's
permission
Ca-doped LTO using waste eggshells as Ca source to improve the discharge capacity of anode material for lithium-ion battery
No full textGraceng Legal Responsibility for Expedition Services in Submitting Claims for Damage and Loss of Consigned Goods to PT Lion Parcel in Medan City
No full text71 HalamanPengiriman barang tidak selamanya berjalan dengan lancar. Sering terjadi adanya kendala dalam proses pengiriman barang. Seperti terjadinya kerusakan barang, yang merugikan konsumen. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf h UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka konsumen tersebut berhak memperoleh kompensasi apabila barang atau jasa yang diperolehnya ternyata berbeda dari kesepakatan yang sebelumnya. Perusahaan jasa pengiriman harus mampu memenuhi kewajiban terhadap pemilik barang yang dikirimkan, sehingga apabila terjadi kerusakan, musnah, ataupun hilangnya barang, perusahaan harus mempertanggungjawabkannya. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini ialah bagaimana tanggung jawab, prosedur pengajuan klaim, dan bentuk perjanjian pihak ekspedisi atas rusak atau hilangnya barang yang di kirim melalui PT Lion Parcel. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif (studi kepustakaan). Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa Lion Parcel atas kerusakan, kehilangan barang sebagai upaya represif setelah adanya kerugian oleh konsumen yang terjadi. Pemberian ganti rugi terhadap konsumen yang dirugikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen Proses Klaim Lion Parcel yang telah di tetapkan yaitu nominal penggantian untuk kiriman yang tidak menggunakan premi asuransi yang diajukan melalui website lionparcel.com. Perjanjian yang di buat PT. Lion Parcel sesuai menurut Pasal 1313 KUHPer Informasi merupakan hal yang sangatlah penting bagi konsumen khususnya konsumen pengguna jasa pengiriman barang. Delivery of goods does not always run smoothly. There are often obstacles in the process of sending goods. Such as damage to goods, which is detrimental to consumers. Based on the provisions of Article 4 letter h of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the consumer has the right to receive compensation if the goods or services they obtain are different from the previous agreement. Delivery service companies must be able to fulfill their obligations to the owners of the goods they send, so that if goods are damaged, destroyed or lost, the company must be held responsible. The problems discussed in this thesis are the responsibilities, procedures for submitting claims, and the form of agreement between the expedition parties for damage or loss of goods sent via PT Lion Parcel. The author uses normative juridical research methods (literature study). Legal protection for consumers using Lion Parcel services for damage and loss of goods as a repressive measure after consumer losses occur. Providing compensation to consumers who are harmed is in accordance with the provisions stipulated in the Lion Parcel Claim Process document which has been determined, namely the nominal compensation for shipments that do not use insurance premiums submitted via the lionparcel.com website. The agreement made by PT. Lion Parcel complies with Article 1313 of the Civil Code. Information is very important for consumers, especially consumers who use goods delivery services
Understanding and modeling willingness-to-pay for public policies to enhance road safety: A perspective from Pakistan
No full textEvaluating road safety improvements becomes important because it can assist policymakers in allocating economic resources to improve safety and implementing effective policy interventions. As such, this study aims to estimate the value of road safety risk measures using a new modeling approach for willingness-to-pay (WTP). Specifically, this study integrates a machine learning technique (decision tree) with a correlated random parameters Tobit with heterogeneity-in-means model. The decision tree identifies a priori relationships for higher-order interactions, while the model captures unobserved heterogeneity and the correlation between random parameters. The proposed modeling framework examines the determinants of public WTP for improving road safety using a sample of car drivers from Peshawar, Pakistan. WTP for fatal and severe injury risk reductions is estimated and used to calculate the values of corresponding risk reductions, which can be used for monetizing the cost of road traffic crashes in the country. Modeling results reveal that most respondents are willing to contribute to road safety improvement policies. Further, the model also uncovers significant heterogeneity in WTP corresponding to the safer perception of the overall road infrastructure and perceived risk of accident involvement. Systematic preference heterogeneity is also found in the model by including higher-order interactions, providing additional insights into the complex relationship of WTP with its determinants. Further, the marginal effects of explanatory variables indicate different sensitivities toward WTP, which can help to quantify the impacts of these variables on both the probability and magnitude of WTP. Overall, the proposed modeling framework has a twofold contribution. First, the modeling framework provides valuable insights into the determinants of public WTP, mainly when the heterogeneous effects of variables are interactive. Second, its implementation and consequent findings shall help prioritize different road safety policies/projects by better understanding public sensitivity to WTP.Green Open Access added to TU Delft Institutional Repository ‘You share, we take care!’ – Taverne project https://www.openaccess.nl/en/you-share-we-take-care Otherwise as indicated in the copyright section: the publisher is the copyright holder of this work and the author uses the Dutch legislation to make this work public.Safety and Security Scienc
Legal Arrangements For People's Business Credit For Improving Micro, Small, And Medium Enterprises Regarding The Implementation Of Government Regulations At Banks Sumut Kcp Deli Tua
No full text67 HalamanKredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berupa pinjaman dana, pembiayaan modal usaha, dan investasi yang disalurkan melalui Lembaga keuangan dengan pola penjaminan untuk usaha yang produktif. Skripsi ini membahas pengaturan hukum terhadap peningkatan UMKM dan juga implementasi nya pada Bank Sumut KCP Delitua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pemberian pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) oleh pemerintah, dan Bagaimana implementasi pemberian pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Sumut KCP Delitua. Dari masalah difokuskan pada aturan hukum serta pelaksanaan dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau disebut juga dengan kepustakaan dengan melihat data sekunder (peraturan, undang – undang, dan juga pendapat para ahli sarjana) dan data primer(wawancara dengan narasumber). Jenis Bahan Hukum dan Data yaitu Data sekunder, Data tersier,Data hukum primer. Data- data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dokumentasi dan juga wawancara dan dianalisis secara kualitatif. Sedangkan, Bahan – bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-Undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain:Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab undang Hukum Perdata (KUHPerdata),Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM). Data tersebut juga didapat dari hasil penelitian pada: Jurnal dari berbagai Universitas, Buku-buku dan bahan perkuliahan yang penulis miliki. Kajian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengatur secara lengkap terkait Kredit usaha rakyat (KUR) juga tujuannya bagi peningkatan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). KUR berhasil mencapai target dengan efektifitas positif dan hasil yang baik bagi peningkatan UMKM. Dengan syarat dan prosedur yang mudah tentu sangat meringankan pelaku usaha yang membutuhkan modal maupun peningkatan investasi usahanya. People's Business Credit (KUR) is one of the government's programs to increase access to financing for micro, small and medium enterprises (MSMEs) in the form of financial loans, business capital financing and investment channeled through financial institutions with a guarantee pattern for productive businesses. This thesis discusses the legal regulations for improving MSMEs and also their implementation at Bank Sumut KCP Delitua. This research aims to find out how the government regulates the provision of People's Business Credit (KUR) funds towards increasing Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), and how the government implements the provision of People's Business Credit (KUR) loans at Bank Sumut KCP Delitua. The problem focuses on legal regulations and the implementation of the People's Business Credit (KUR) itself. The research method used is normative juridical or also called literature by looking at secondary data (regulations, laws, and also the opinions of expert scholars) and primary data (interviews with sources). Types of legal materials and data, namely secondary data, tertiary data, primary legal data. Data was collected through literature study, documentation and interviews and analyzed qualitatively. Meanwhile, binding legal materials consisting of statutory regulations related to this research include: the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Civil Code (KUHPerdata), Law Number 20 of 2008 concerning Business Small, Micro and Medium Enterprises (MSMEs). This data was also obtained from research results in: Journals from various universities, books and lecture materials that the author has. This study concludes that the Indonesian Government has completely regulated people's business credit (KUR) as well as its aim of increasing Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). KUR succeeded in achieving targets with positive effectiveness and good results for improving MSMEs. With easy terms and procedures, it certainly makes things easier for business actors who need capital or increase their business investment
Optimizing the performance of Li4Ti5O12 anode synthesized from TiO2 xerogel and LiOH with hydrothermal-ball mill method by using acetylene black
No full textPEMIKIRAN EKONOMI YAHYA BIN UMAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI MODERN
No full textIslam as a religion has given some rules of human live, whether it deals with hablum minallah, hablum minannas and social environment. The rule of hablum minallah is static while the rule of hablum minas and social environment are dynamic and flexible. In other words, human is given an authority to make the rules based on the situation and condition era, Basically, this article explains the economic theory of Yahya bin Umar in his book Ahka>m al-suq . generally this book explains about hisbah and other topic related to the market like al-ta’sir (pricing), ihtikar , siyasah al-ighraq (dumping). In this article the author tries to correlative study about Yahya bin Umar idea in Ahkam sl-suq book with economic conventional theory. And then it will be known whether the brilliant idea of Yahya bin Umar still relevant in this era Â
Responsibilities of Business Actors in Providing Legal Protection to Consumers (Study on Tebing Tinggi Teratai Peanut Bread)
No full text69 HalamanKegiatan atau proses produksi dalam kegiatan sehari hari tidak akan terlepas
terhadap adanya konsumen dan pelaku usaha. Hubungan pelaku usaha dengan
konsumen harus seimbang.Agar konsumen dan pelaku usaha merasa adil dalam
hak dan kewajiban nya.Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana
tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan perlindungan hukum terhadap
konsumen dan bagaimana proses penyelesaian masalah yang di berikan
pengusaha kepada konsumen dengan penelitian di UD teratai tebing tinggi yang
bergerak di bidang industri pangan yaitu roti kacang.Metode penelitian yang di
gunakan adalah library search atau study lapangan dan perpustakaan serta penulis
juga melakukan penelitian dengan wawancara langsung terhadap pemilik UD
teratai dan beberapa konsumen yang ada di kota tebing tinggiHasil penelitian
yang di dapat bahwa UD teratai telah melaksanakan tanggung jawab selaku
pelaku usaha berdasarkan Undang undang no 8 tahun 1999 yakni dengan
memberikan informasi yang jelas terhadap apa yang di produksi dengan
memberikan label terhadap makanan, mencantumkan komposisi bahan yang di
gunakan, melakukan pengemasan yang baik sesuai dengan aturan produksi
pangan serta memberikan ganti kerugian terhadap produk yang rusak yang di beli
oleh konsumen atau pun terhadap sales atau agen roti kacang teratai dengan cara
yang berbeda, serta penyelesaian masalah di selesaikan secara kekeluargaan tanpa
adanya penyelesaian di penggadilan. Penyelesaian kekeluargaan di anggap lebih
mudah dan efektif untuk permasalahan yang terjadi di UD Teratai karena dia
anggap hanya permasalahan yang ringan. Pelaku usaha/ pengusaha roti kacang
harus memproduksi sesuai dengan standart kesehatan keamanan konsumen serta
pelaku usaha juga harus memberikan tanggung jawabnya mengacu pada Undang
Undang perlindungan konsumen No 8 tahun 1999 serta harus memberikan
informasi yang jelas tentang produk yang di produksi. Serta pelaku usaha harus
memikirkan proses penyelesaian yang baik dan tidak merugikan konsumen
dengan cara memberikan bon tertulis kepada seluruh konsumen agar
mempermudah dalam proses penyelesaian. Activities or production processes in daily activities will not be separated from the
existence of consumers and business actors. The relationship between business
actors and consumers must be balanced. So that consumers and business actors
feel fair in their rights and obligations. The problem in this study is how the
responsibility of business actors in providing legal protection to consumers and
how the process of solving problems that are given by entrepreneurs to consumers
by research at UD lotus cliffs high which is engaged in the food industry, namely
peanut bread. The research method used is library search or field study and
libraries and the author also conducts research by direct interviews with the
owners of UD lotus and several consumers in the city of high cliffs. The research
found that UD Lotus has carried out its responsibilities as business actors based
on Law No. 8 of 1999, namely by providing clear information on what is
produced by labeling food, stating the composition of the ingredients used,
conducting good packaging in accordance with food production rules and provide
compensation for damaged products purchased by consumers or to salesmen or
lotus bean bread agents in different ways, and problem solving is resolved
amicably without any settlement at the court. Family resolution is considered
easier and more effective for problems that occur at UD Teratai because he
considers it only a minor problem. Business actors / enterpreners of peanut bread
in accordance with healt standars, consumentssafety, as well as bussiness actors/
enterpreners giving their responsibilities to costumer must refer to law 8
concerning costumer protection. Bussiness Actor mustb think more abouat to
good resolution process and not ham consumers by giving written receipts to all
costumers to improve the problem solving process
