9 research outputs found
Pemanfaatan Open Jurnal System (OJS) Untuk Pengelolaan Jurnal Lumbung di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
No full textOpen Journal System atau OJS adalah sebuah Content Management System berbasis web yang khusus dibuat untuk menangani keseluruhan prosesmanajemen publikasi ilmiah dari proses call for paper, peer review, hingga penerbitan dalam bentuk online. Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh memiliki satu jurnal yaitu LUMBUNG yang dikelola oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M). Jurnal Lumbung diterbitkan dalam edisi cetak karena belum memiliki system untuk publikasi secara online. Kelemahan dari sistem penerbitan yang masih manual ini bisa diatasi dengan mengimplemtasikan sistem penerbitan secara elektronik menggunakan Open Jurnal System (OJS) yang bisa dikelola dan diakses secara online. Penerbitan jurnal menggunakan OJS mesti mengacu kepada standar operasional prosedur (SOP) pada OJS yang sudah ditetapakan dimana beberapa aktor yang terlibat didalam penernbnitan jurnal pada system OJS diaantaranya adalah Manager Jurnal, Editor, Author dan Reviewer
Rancang Bangun dan Analsis Unjuk Kerja Reaktor Torefaksi Kontinu Tipe Tubular Dengan Sistem Pemanas Oil Jacket
No full textTeknologi konversi sampah kota menjadi bahan bakar yang saat ini sedang dikembangkan adalah melalui proses torefaksi. Proses torefaksi sampah yang banyak dilakukan menggunakan jenis reaktor batch. Sementara untuk kebutuhan skala industri, torefaksi kontinu dipandang lebih menguntungkan karena proses umpan dan produk mengalir secara terus menerus. Jenis reaktor kontinu yang sedang dikembangkan adalah tipe tubular. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membuat unit reaktor torefaksi kontinu yang mampu meningkatkan kualitas sifat-sifat sampah sebagai bahan bakar padat, terutama nilai kalornya. Beberapa tahapan yang dilalui pada penelitian ini diantaranya; perancangan, proses fabrikasi dan pengujian unjuk kerja reaktor. Parameter perancangan yang digunakan adalah massa jenis sampah (ρ) = 230 kg/m3, kecepatan putaran (n) = 0,5 rpm, loading efficiency (φ) = 0.25, jarak pitch (S) = 0,5 D, temperatur reaktor (Tin) = 275°C, temperatur oli pemanas (Tout) = 311°C, waktu tinggal (Rt) = 30 menit. Sehingga menghasilkan reaktor dengan spesifikasi; dimensi reaktor, Dtin = 203 mm, Dtout = 254 mm Dscrew = 195 mm, jarak pitch (S) = 100 mm, panjang reaktor = 1600 mm kapasitas reaktor 5kg/jam. Bahan tabung reaktor menggunakan jenis carbon stell JIS G3116 SG 295, fluida pemanas menggunakan heat transfer oil tipe CalfloTM AF, motor penggerak 2 HP dan 0,5 HP dilengkapi masing-masing gear reducer rasio 1:60. Ruang bakar menggunakan steel dan 2 unit burner dengan bahan bakar LPG. Hasil eksperimen unjuk kerja reaktor menunjukan bahwa reaktor mampu mencapai temperatur maksimum 375°C selama durasi 175 menit. Pengujian menggunakan sampel sampah kota campuran berlangsung pada temperatur 225°C–325°C (steady state) dan waktu tinggal 30 menit. Produk torefaksi kemudian dikarakterisasi melalui uji proximate, ultimate dan nilai kalor. Hasil produk torefaksi menunjukan perubahan massa dan energi produk sejalan dengan perubahan temperatur reaktor dan waktu tinggal, sementara pengaruh aliran gas nitrogen sebagai purge didalam reaktor hasilnya dapat diabaikan. Perolehan massa mencapai 78% dan perolehan energi sebesar 81%. Kandungan fixed carbon (FC) semakin tinggi dan terjadi penurunan rasio atom O/C sehingga meningkatkan nilai kalor produk torefaksi. Nilai kalor produk torefaksi tertinggi 5424,60 kcal/kg setara dengan batubara subbituminus B pada temperatur 275°C
OPTIMALISASI PELAKSANAAN BONGKAR MUAT PERTALITE DI MT KLAWOTONG PERIODE OKTOBER 2016-OKTOBER 2017
No full textABSTRAKSI
M. Amrizal Ridho S, 51145158. N, Optimalisasi Pelaksanaan Bongkar Muat Pertalite Di MT.
Klawotong Periode Oktober 2016-Oktober 2017. Pembimbing : (I)
Capt. Ali Imran Ritonga, M.M, M.Mar (II) Irma Shinta Dewi, S.S,
M.Pd
Indonesia merupakan salah satu produsen minyak dan gas negara di dunia. Dengan
semakin meningkat dan meningkatkan produksi dari ladang minyak, peran tanker dalam peran ini
sangat penting bagi sarana transportasi minyak dan gas alam. Seiring dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, maka tanker sendiri mengalami perubahan dan perkembangan serta
pembaharuan, terutama dalam hal bongkar muat peralatan di papan dengan kemajuan teknologi,
harus seimbang dengan faktor manusia dalam rangka untuk beroperasi peralatan peralatan canggih
dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur dan manual yang ada. Permasalahan bagaimana
pelaksanaan bongkar muat pertalite di kapal tanker yang benar agar kendala-kendala yang terjadi
pada saat bongkar muat dapat ditekan.
Optimalisasi adalah proses peningkatan sesuatu dengan perbuatan dan juga pikiran.
Bongkar muat adalah penempatan atau pemindahan muatan dari darat ke atas kapal dan
sebaliknya, memindahkan muatan dari atas kapal ke darat di pelabuhan tujuan. Berdasarkan
analisa bahwa pelaksanaan bongkar muat pertalite di kapal tanker sering mengalami keterlambatan
dikarenakan beberapa kendala baik dari faktor manusia maupun dari faktor peralatan. Dari analisa
diatas perlu diadakan pelatihan kepada seluruh crew mengenai proses bongkar muat yang sesuai
dengan prosedur dan pengoperasian alat-alat bongkar muat yang benar serta melakukan perawatan
terhadap peralatan bongkar muat.
Simpulan (1). Proses bongkar muat pertalite di kapal tanker sering mengalami kendalakendala
yang mengakibatkan keterlambatan pada saat di pelabuhan. (2). Kendala-kendala yang
terjadi pada saat proses bongkar muat adalah: kurangnya pemahaman, pengetahuan dan kesadaran
dari para crew kapal tentang bahaya dan bagaimana prosedur bongkar muat yang sesuai dengan
standart serta aman. (3). Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yaitu dengan cara
mengadakan pengenalan dan pelatihan kepada seluruh crew kapal mengenai pelaksanaan bongkar
muat yang benar dan melakukan perawatan yang berkala terhadap peralatan bongkar muat. Saran
dari penulis sebaiknya : seluruh pihak yang terkait seperti : pihak kapal dengan pihak darat atau
pihak perusahaan harus melakukan kerja sama yang baik, memberikan pengarahan dan pelatihan
kepada seluruh crew mengenai proses bongkar muat, memaksimalkan peralatan yang ada di atas
kapal, dan melakukan perawatan terhadap alat-alat bongkar muat secara periodik serta meminta
kepada perusahaan untuk melakukan penambahan atau penggantian peralatan yang sudah rusak.
ABSTRACT
M. Amrizal Ridho S, 51145158. N, Optimization Loading and Unloading Pertalite On MT.
Klawotong Period October 2016-October 2017. Supervisor : (I) Capt.
Ali Imran Ritonga, M.M, M.Mar (II) Irma Shinta Dewi, S.S, M.Pd
Indonesia is one of the state oil and gas producers in the world. With the ever increasing
and increasing production from oil fields, the role of the tanker in this very important role for the
means of transport of the oil and natural gas. Along with the development of science and
technology, then the tankers themselves undergo changes and developments as well as renewal,
especially in terms of loading and unloading equipment on board with the advancement of
technology, must be in balance with the human factor in order to operate the equipment-advanced
equipment properly and correctly in accordance with existing procedures and manuals. How
implementation problems unloading the product pertalite in the correct order constraints that occur
when loading and unloading can be suppressed.
Optimizing is the process of improving something with deeds and thoughts. Loading and
unloading is the placement or removal of cargo from land to the ship and vice versa, right move
cargo from the ship ashore at the port of destination. Based on the analysis that the implementation
of the loading and unloading of pertalite tankers are experiencing delays due to several constraints
of both human factors and equipment factors. From the above analysis of training needs to be held
to the entire crew of the loading and unloading process in accordance with the procedures and the
operation of loading and unloading equipment is right and taking care of the loading and unloading
equipment.
Conclusions (1). The process of loading and unloading of pertalite oil in tankers often
have constraints that result in a delay in the time at the port. (2). Constraints that occur during the
process of loading and unloading are : lack of understanding, knowledge and awareness of the ship
crew about the dangers and how the loading and unloading procedures are in accordance with the
standards as well as safe. (3). Efforts are being made to overcome the obstacles that by conducting
introduction and training to the entire crew of the ship unloading correct implementation and
perform periodic maintenance on the loading and unloading equipment. Advice from the author
should be: all relevant parties such as: the ship with the land or the company must make a good
cooperation, provide guidance and training to the entire crew of the loading and unloading process,
maximizing existing equipment on board, and perform maintenance on loading and unloading
equipment periodically and ask the company to do the addition or replacement of damaged
equipment
Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Di Daerah Kepolisian Polda Riau
No full textDestruction of evidence is a follow-up to law enforcement by law enforcement officials. The extermination is carried out according to the mechanism of the existing procedure. The destruction of evidence in the form of narcotics is carried out in various ways depending on the type. Law enforcement against narcotics abuse has been carried out with legal processes, especially confiscation of the proceeds of crime which are then used as evidence, after the legal process, the evidence will be destroyed by law enforcement officials, namely from the police, or the prosecutor's office. The problem in this research is how to implement the destruction of evidence of narcotics crime in the Riau Regional Police. And obstacles in destroying evidence of narcotics crime in the Riau Regional Police. This research method is observational research or research using a survey system, namely by means of interviews and direct observations down to the field. The data used in this legal study includes primary data and secondary data. This research is viewed from its descriptive nature, namely the author tries to provide a detailed description of the implementation of the destruction of evidence of narcotics crime in the Riau Regional Police. The respondents in this research are the Director of the Narcotics Investigation of the Riau Police, the Head of the Bin Ops Nal Narcotics Investigation of the Riau Police, and the Investigators of the Law Enforcement Section of the Riau Police's Drug Investigation Directorate. Knowing how to carry out the contents of the legal rules for the destruction of Narcotics, Efficient and effective or not the mobilization of rules is applied by the Pekanbaru City Police. The obstacle that is often encountered in the destruction of evidence is how often the goods to be destroyed experience delays in destruction due to procedural matters from the court and the high prosecutor. slow to issue a letter of recommendation for the destruction intended by the regional police so that evidence accumulates in the police safe deposit box
RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENGADAAN PROPERTI SEKOLAH BERBASIS WEB
No full textPrivate schools are today subject to intense rivalry; those without a sufficient system will fall behind their rivals. The deployment of new information and systems in the procurement division, or typically the warehouse section, which serves to help facilitate checking and procurement of property in this warehouse division, is one area where we follow recent technology. The Sekolah Globe National Plus in Batam, which had been operational for twelve years, served as the site for the author's investigation. The author employs the SDLC Waterfall approach to conduct this research; the method is frequently referred to as a design method and is used to create applications that are frequently used; in this article, the author also includes a diagram design step
Rancang Bangun Aplikasi M-Sembako Dalam Peningkatan Integrasi Rantai Suplai Digital UKM di Kota Batam
No full textOne of the benefits of information technology in developing SMEs for entrepreneurs is to accelerate business processes, where the use of information technology is done because technology is able to overcome the problem of distance and time needed in a business process. Where in the implementation of its work is still simple in the form of application manuals and assisted by Microsoft Word and Microsoft Excel for documents. This resulted in the supply chain management process being ineffective and inefficient. As a solution to the problem, the author makes an application and integrated supply chain system based on the car in the M Sembako case study. The research method used is a system development approach which consists of a feasibility study and system design. The results obtained from research in the form of supply chain information systems using Android-based Programming on SMEs in Batam where this system can be more easily implemented and more easily understood by users so that it can produce information that is fast, precise and accurate.Salah satu manfaat teknologi informasi dalam pengembangan UKM bagi pengusaha adalah mempercepat proses bisnis, dimana penggunaan teknologi informasi yang dilakukan karena teknologi mampu mengatasi masalah jarak dan waktu yang diperlukan dalam sebuah proses bisnis. Dimana dalam pelaksanaan kerjanya masih sederhana yaitu berupa manual aplikasi dan di bantu Microsoft Word dan Microsoft Excel untuk dokumen. Hal ini mengakibatkan proses manajemen rantia pasok tidak efektif dan efisien. Sebagai solusi pemecahan masalah, penulis membuat suatu aplikasi dan sistem rantai pasok yang terintegrasi berbasis mobil dalam studi kasus M Sembako. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan pengembangan sistem yang terdiri dari studi kelayakan, rancangan sistem. Hasil yang didapat dari penelitian berupa sistem informasi rantai pasok dengan menggunakan Pemrograman berbasis Android pada UKM di Kota Batam dimana sistem ini dapat lebih mudah diterapkan dan lebih mudah dipahami oleh user sehingga dapat menghasilkan informasi yang cepat, tepat dan akurat
Implementasi pasal 25 peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 7 tahun 2022 tentang kuota tenaga kerja lokal di smelter PT.Freeport Indonesia: Studi di kawasan industri Jiipe Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
No full textABSTRAK
Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2022 mengatur bahwa Perusahaan yang berada di Kabupaten Gresik wajib memberikan 60% pekerja diserap dari pekerja lokal. Namun Fakta yang penulis dapatkan hanya 20% pekerja yang diserap dari tenaga kerja lokal. Hal ini tidak sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan Peraturan Daerah kabupaten Gresik. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan terhadap pelaksanaan penyaluran tenaga kerja lokal di PT. Freeport Indonesia dan bagaimana sudut pandang maslahah mursalah menurut Imam Al Ghazali dalam pelaksanaan penyaluran tenaga kerja lokal tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer berupa hasil dari wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan jurnal dan skripsi yang menjadi bahan penelitian. Hasil dari penelitian ini penulis dapat menyimpulkan beberapa faktor penyebab belum terealisasi sesuai dengan regulasi Pemerintah Kabupaten Gresik dikarenakan belum beroperasinya posisi yang akan ditempati oleh pekerja lokal dan pekerja lokal belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh PT. Freeport Indonesia.
ABSTRACT
Local Govermen Regulation number 22 of 2022 organize that companies in Gresik must employ 60% of their workforce from local workers. However, the author found that only 20% of the workforce is sourced from local labor, which is not in accordance with the regulations set by the Gresik Regency. This study aims to analyze and describe the implementation of local labor recruitment at PT. Freeport Indonesia and to examine it from the perspective of maslahah mursalah according to Imam Al Ghazali. This research is an empirical juridical study with a sociological juridical approach. The data sources consist of primary data from interviews and secondary data from legislation, journals, and theses. The findings indicate several factors that have hindered the full implementation of the Gresik Regency regulations, including the non-operational status of positions intended for local workers and the lack of necessary competencies among local workers for PT. Freeport Indonesia.
مستخلص البحث
تنص المادة 25 من اللائحة المحلية لمقاطعة غريسيك رقم 7 لسنة 2022 على أن الشركات الموجودة في مقاطعة غريسيك ملزمة بتوظيف 60% من القوى العاملة من العمال المحليين. ومع ذلك، فإن الحقيقة التي توصل إليها الباحث هي أن 20% فقط من العمال تم توظيفهم من القوى العاملة المحلية. وهذا يتعارض مع اللوائح التي حددتها اللائحة المحلية لمقاطعة غريسيك. يهدف هذا البحث إلى تحليل ووصف تنفيذ توظيف العمالة المحلية في شركة فريبورت إندونيسيا، وكيفية النظر إلى المصلحة المرسلة من وجهة نظر الإمام الغزالي في تنفيذ توظيف العمالة المحلية المذكور. هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي بمنهج اجتماعي قانوني. تتكون مصادر البيانات من بيانات أولية مستمدة من نتائج المقابلات وبيانات ثانوية مستمدة من التشريعات والقوانين والمجلات والرسائل العلمية التي تشكل مادة البحث. خلص الباحث من خلال هذه الدراسة إلى عدة عوامل أدت إلى عدم تحقيق هذا الهدف وفقًا للائحة حكومة مقاطعة غريسيك، وذلك بسبب عدم تشغيل الوظائف التي سيشغلها العمال المحليون، وعدم امتلاك العمال المحليين للكفاءات المطلوبة من قبل شركة فريبورت إندونيسيا
Penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik dalam Kaitannya Terhadap Penegakkan Hukum Kejahatan Akuntansi
No full textProfesi sorang Akuntan Pubiik mempunyai peranan penting terutama dalam peningkatan kualitas
dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan yang baik dan wajar. Dalam menjalankan
profesi sebagai seorang Akuntan Publik harus mengemban kepercayaan masyarakat
dan pihak-pihak terkait terhadap laporan keuangan tersebut yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba
Rugi dan Laporan perubahan modal dengan mernberikan opini atas laporan keuangan suatu entitas.
Dengan demikian, tanggung jawab Akuntan Publik terletak pada opini atau pernyataan pendapatnya
atas laporan atau informasi keuangan suaru entltas, sedangkan penyajian laporan atau informasi
keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen. Didalam Ketentuan didalam UU No 5 Tahun
2011 sangat jelas bahwa profesi Akuntan Publik memiliki peranan yang sangat besar dalam
mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan
mutu informasi dalam bidang keuangan (apabiia laporan tersebut tidak direkayasa). Dengan
demikian, Akuntan Publik dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme
agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercavaan publik. Sering terjadinya
skandal akuntansi (accounting scandals) adalah skandal politik dan bisnis yang muncul
dengan pengungkapan kelakuan buruk para eksekutif perusahaan publik. Kejahatan tersebut
biasanya melibatkan metode yang kompleks untuk menyalahgunakan dana atau menyesatkan bagi
pihak-pihak yang sangat membutuhkan terhadap Laporan Keuangan tersebut, melebih-lebihkan
pendapatan, mengecilkan biaya, melebih-lebihkan nilai aset perusahaan atau mengurangi pelaporan
terhadap besarnya kewajiban, terkadang mereka juga melakukan kerjasama dengan pejabat di
perusahaan lain atau afiliasinya. Jika mengacu pada pengertian skandal akuntansi tersebut di atas
maka kejahatan akuntansi cenderung lebih dekat dengan istilah fraudulent statement (fraud yang
berkenaan dengan penyajian laporan keuangan). Dalam tulisan ini penulis mencoba membahas
bagaimanakah penerapan Undang Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik Dalam Kaitannya
terhadap Penegakkan Hukum Kejahatan Akuntansi.
Kata Kunci: Kejahatan Akuntansi
Abstract:
Profession of Certified Public Accountants have a particularly important role in improving the
quality and credibility of financial information or financial statements. In the profession, a Public
Accountant must carry public trust and related parties against the financial statements consisting of
the Balance Sheet, Income Statement and Statement of changes in capital to provide an opinion on
the financial statements of an entity. Thus, the responsibility lies in its opinion from Public
Accountant or statements about financial information of an entity, while statements or financial
information is the responsibility of management. In the provisions of Law No. 5 of 2011 is very,
clear that the public accounting profession has a very large role in supporting the national
economy healthy and efficient and to improve the transparency and quality of information in the
financial field (if the report is not engineered). Thus, Public Accountant required to continuously
improve the competence and prafessionalism in order to meet the needs of service users and
carrying out of public trust. Frequent occurrence of accounting scandals (accounting Scandals) are
political and business scandals which arise with the disclosure of bad conduct a public company
executives. These crimes usually involve complex methods for misusing funds or misleading for
those who really need to the Financial Statements, overstating revenues, reduce costs, overstating
the value of the assets of the company or reduce reporting obligations are, sometimes they are also
working with officials in other companies or afiiliates. Wen referring to the understanding of the
accounting scandal at the top of the accounting crimes tend to be closer to the terms of fraudulent
statement (fraud with respect to the financial statements). In this paper the author try to examine
about "How is the application of Law No. 5 of 2011 on Public Accountant In Relation to the Law
Enforcement of Accounting Crime".
Daftar Pustaka
Amrizal, CFE, Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan oleh Internal Auditor, Jakarta. 2004.
Atmasasmita, Romli. Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis (Bisnis Crime), Bogor: Kencana. 2003.
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar
Peniadaan, Peberatan & Peringanan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran
Kausalitas, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002
Boynton, C William, Johnson N Raymond dan Kell G. Walter, Modern Auditing, buku satu, edisi
ketujuh diterjemahkan oleh Paul A. Rajoe, dkk. Jakarta: Erlangga,2003.
Bernard Arief Sidarta, Refleki Tentang Struktur Ilmu Hukum : Sebuah Penelitian Tentang Fundasi
Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembang Ilmu Hukum
Nasional, Bandung: Mandar Maju, 2009.
Coenen, T. Essential of Corporale Fraud. New York: John Wiley & Sons, Inc. 2008.
Collier, P.M., Accounting for Managers: Interpreting accounting information for decision-making.
2003.
Cendrowski, H., J.P. Martin, dan L.W. Petro., The Handbook of Fraud Deterrence. New York: John
Wiley & Sons, Inc.2007.
Djoni S.Gazali, Rachmadi Usman. Hukum Perbankan. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.2012.
Elsa Ryan Ramdhani, Krisis Ekonomi Global 2008 Serta Dampaknya Bagi Perekonomian
Indonesia, Jakarta, Pustaka Indonesia. 2009.
Harahap, Sofyan S, Corporate accountability, Media Akuntansi, No.29/November-Desember/2002,
Jakarta: Intama Artha Indonusa, 2002.
Huanakala dan Shinneke, Kewajiban hukum (legal liability) auditor terhadap public pasar modal,
artikel, Media Akuntansi, No.35/September-oktober/2003, Jakarta: Intama Artha Indonusa,
2003.
Kholis, Azizul,I Nengah Rata, Sri Sulistiyowati, dan Endah Prapti Lestari. Kewajiban hukum (legal
liability) auditor, Jurnal Bisinis dan Akuntansi, Volume 3, Nomor 3 Desember 2001.
Loebbecke dan Arens, Auditing, buku dua, edisi Indonesia, adaptasi oleh Amir Abadi Jusuf, Jakarta:
Salemba Empat, 1999.
Lawrence M Friedman, American law, New York: WW Nortorn & Company, 1984.
Teguh Prasetyo, Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila, Media Perkasa, 2013
Nyoman Serikat Putera Jaya. Pembaharuan Hukum Pidana. Bahan Kuliah Program Magister Ilmu
Hukum Undip, Unsoed, dan Untag, 2010.
Rezaee, Z., Financial Statement Fraud: Prevention and Detection. New York: John Wiley & Sons,
Inc.2002.
Ruddy N. Sasadara, Dampak Krisis Finansial Global Terhadap Sektor Ekonomi dan Perbankan,
Jurnal Hukum. 2008.
Saleh, AS Rachmad dan Saiful Anuar Syahdan, Perspektif kewajiban hukum terhadap advokasi
akuntan public di Indonesia, artikel, Media Akuntansi, No.35/September-okober/2003,
Jakarta: Intama Artha Indonusa, 2003.
Sarsiti, Kualitas audit dan tanggung jawab auditor terhadap penuntutan kerugian, Jurnal
Keuangan dan Bisinis, Volume 1, Nomor 2 Oktober 2003.
Sukanto, Eman. 2009. Perbandingan persepsi auditor internal, skuntan publik, dan auditor
pemerintah terhadap penugasan fraud audit dan profil fraud auditor. Fokus Ekonomi: Vol.
4 No. 1 Juni 2009.
Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap
Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1993.
Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung: Sinar Baru,
2005.
Soetand Wignyosubroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional Dinamika Sosial Politik Dalam
Perkembangan Hukum di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
Toruan, L Henry, Tanggung jawab akuntan publik, Media Akuntansi, No.18/ Juni/2001, Jakarta:
Intama Artha Indonusa, 2001.
Tuanakotta, Theodorus M. Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif, Edisi 2. Jakarta: Salemba 4.
2010.
Weygandt, J.J., P.D. Kimmel, dan D.E. Kieso, Accounting Principles, 10th Edition. Hoboken, New
Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 2012.
William N. Dunn (Penyadur Muhadjir Darwin), Analisa Kebijaksanaan Publik, Yogyakarta:
Hadindita Graha Widia, 2000.
B. Peraturan Perundang-Undangan
. Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya. Usaha Nasional, Surabaya.
. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMoR 5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN PUBLIK
. UU RI Nomor 8 Tahun 1981, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Karya Anda,
Surabaya-Indonesia.
. UU RI Nomor. 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pustaka Pergaulan Jakarta.
http://akuntankita.weebly.com/article-akuntansi3.html.
http://id.wikipedia.org/wiki/Skandal_akuntansi
http://akuntankita.weebly.com/article-akuntansi3.html.
http://id.wikipedia.org/wiki/Skandal_akuntans
