51 research outputs found
Populisme, Politik Pertahanan, Dan Pemimpin Lokal
No full textPopulism, defence politics, and local leader are interrelated in the study of power. In the framework of maintaining power, local leaders will use populist policies to gain political support from the community. Community support is essential in an electoral democracy. Therefore, the local leaders will respond to the needs of its citizens in the form of populist policy. The ability of local leaders to meet the needs of their citizens is an important part of the working of populist politics. In this populist politics, the beneficiaries are leaders and society. Nevertheless, the beneficiaries are more certainly the local leaders. Why? Is it because local leaders use populism policies as instrumentation in maintaining power? By relying on that question, the choice of populist policy is aimed at two things for the local leaders. First, to gain legitimacy from the community. For local leaders, legitimacy is needed in building political power (Ramlan Surbakti, 1992; 96). It’s because the strong legitimacy will make to the local leaders more confident. Second, to strengthen the personal capacity of the local leaders in front of the community and other political forces. By relying on these two goals, the local leaders will have power stronger. Strengthening and maintaining power are the main objective for the local leaders. Therefore, this paper will attempt to present the ability of the local leaders in maintaining his power through the politics of populism at the local level (Vedi R Hadiz, 2017; Willy Purna Samadhi, 2016)
JEJAK PEMIKIRAN: DARI TRADISIONALIS KE BEHAVIORALIS
No full textTulisan ini berusaha menjejaki dua pendekatan yakni tradisionalisme dan beravioralisme dalam studi ilmu politik. Kedua pendekatan ini menarik untuk ditelaah karena pertama, miliki jejak sejarah dalam perkembangan ilmu politik. Kedua, memiliki objek kajiannya yang berbeda. Bila pendekatan tradisional aspek histroris-yuridisi maka bevaioralisme lebih menekankan pada sosiologis-psikologis. Perbedaan berikutnya adalah pemikiran tradisonal berkembang secara pesat di Eropa sementara pendekatan behavioralisme berkembang di Amerika Serikat. Tidak hanya itu, kehadiran pendekatan behavioralisme dalam studi ilmu telah menjungkirbalikkan pendekatan tradisional. Tanpa mengurangi bobot dan penilaian akan perselisihan antara dua pendekatan ini—yang jelas dan pasti adalah kedua pendekatan ini memberikan sumbangsih yang sangat berharga dalam perkembangan studi ilmu politik kontemporer
KONFLIK PARTAI: PERBANDINGAN ANTARA PKB DAN PDIP
No full textTulisan ini menfokuskan diri pada kajian konflik yang terjadi dalam tubuh PKB dan PDIP. Studi perbandingan ini menarik, bukan saja karena jumlahnya masih kurang dilakukan tetapi juga memberikan ruang yang cukup luas dalam mendalami anatomi konflik yang terjadi di PKB maupun di PDIP. Pada kedua partai ini tidak pernah lepas dari intrik dan konflik. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat model konflik. Pertama, konflik secara horizontal dimana yang terlibat dalam konflik ini adalah para petinggi partai politik. Konflik ini biasa terjadi pada saat pemilihan ketua umum partai. Kedua, konflik yang terjadi secara vertikal. Konflik senantiasa terjadi dalam konteks pemilihan kepala daerah. Implikasi yang ditimbulkan akibat konflik adalah terjadinya perpecahan di partai PKB maupun PDIP
Sirkulasi Elite Lokal di Bantaeng
No full textArtikel ini menjelaskan keberhasilan kalangan massa dalam meraih kekuasaan kepala daerah. Nurdin Abdullah merupakan bagian dari massa yang berhasil mengalahkan keluarga petahana pada pilkada 2008-2013 dan tidak memiliki relasi kuasa dengan elite politik bentukan Orde Baru. Keberhasilan Nurdin Abdullah meraih kekuasaan bisa dimaknai jatuhnya elite lama dari keluarga petahana dan bangkitnya elite politik baru dalam kekuasaan. Peristiwa jatuhnya keluarga petahana menandakan kebangkitan politik massa di Bantaeng. Dalam teori elite politik disebut sirkulasi elite. Dalam konteks politik Bantaeng, sirkulasi elite terjadi dari massa menjadi elit politik yang memerintah. Fenomena ini merupakan pukulan bagi elite politik petahana karena dikalahkan oleh massa dalam pilkada langsung. Sistem pemilu seperti Pilkada telaah memberikan kesempatan politik kepada Nurdin Abdullah untuk menang dalam pertarungan kekuasaan kepala daerah yang langsung, damai, dan demokratis. Pilkada langsung merupakan instrumen yang dipercaya untuk menjalankan proses sirkulasi elite politik di tingkat lokal. Terpilihnya Nurdin Abdullah sebagai elite politik yang memerintah menjelaskan kepada masyarakat bahwa siapa pun boleh menjadi kepala daerah dan keluarga petahana bisa dikalahkan dalam pilkada langsung. Selain itu, kemenangan Nurdin Abdullah dalam pilkada secara tidak langsung telah membantah argumentasi yang mengatakan bahwa pilkada langsung telah dimonopoli oleh elite-elite politik lama.Â
PEREMPUAN DALAM KEKUASAAN DI TINGKAT LOKAL WOMEN IN POWER AT THE LOCAL LEVEL
No full textThis article aims to explore the presence of women in power at the local level. The choice of this theme is very interesting for two reasons. First, the election of regional heads directly opens women's access to power at the local level. In several regions in Indonesia, women have succeeded in becoming regents and mayors thanks to the direct election of regional heads. This phenomenon is part of the portrait of women's success in the local political power struggle. Second, the positions of regents and mayors are increasingly open to being contested in line with the strengthening of dynastic politics. This means that dynastic political practices are increasingly enabling women to rule as regional heads. Because they are part of the effort to maintain her husband's power. It is these two points that we want to prove through secondary data collection methods through critical reading of several pieces of literature that are relevant and related to writing. Meanwhile, the theory that will be used in dissecting women in power is the theory of democracy which is interpreted as a mechanism for gaining power through competitive struggles in elections. The choice of democratic theory is very appropriate because it substantially contains two things: participation and competition. Participation and competition are a must in the struggle for the position of regent and mayor. With this way of thinking, it is believed to be able to reveal in detail the involvement and ability of women in gaining power. Thus, the presence of women in power at the local level shifts the perspective of power politics which is pro-men but gives a new meaning that power politics is increasingly friendly to women. The result is that women are expected to have more power at the local level.Artikel ini bertujuan untuk menelusuri keberadaan perempuan dalam kekuasaan di tingkat lokal. Pilihan tema ini sangat menarik karena dua hal. Pertama, pemilihan kepala daerah langsung membuka akses perempuan untuk berkuasa di tingkat lokal. Disejumlah daerah di Indonesia, perempuan berhasil menjadi bupati dan walikota berkat pemilihan kepala daerah secara langsung. Fenomena ini menjadi bagian dari potret keberhasilan perempuan dalam perebutan kekuasaan politik di tingkat lokal. Kedua, jabatan bupati dan walikota semakin terbuka untuk diperebutkan seiring dengan menguatnya politik dinasti. Maksudnya praktik politik dinasti semakin memungkinkan perempuan untuk berkuasa sebagai kepala daerah. Karena mereka menjadi bagian dari upaya mempertahankan kekuasaan suaminya. Dua poin inilah yang ingin dibuktikan melalui metode pengumpulan data sekunder melalui membacaan secara kritis sejumlah literatr yang relevan dan terkait dengan tulisan. Sedangkan, teori yang akan digunakan dalam membedah perempuan dalam kekuasaan adalah teori demokrasi yang dimaknai sebagai mekanisme memperoleh kekuasaan melalui perjuangan kompetitif dalam pemilihan. Pilihan teori demokrasi sangat pas karena secara substansi mengandung dua hal yakni partisipasi dan kompetisi. Partisipasi dan kompetisi menjadi sebuah keharusan dalam perebutan jabatan bupati dan walikota. Dengan cara berpikir seperti ini, diyakini mampu mengungkap secara detail keterlibatan dan kemampuan perempuan dalam meraih kekuasaan. Dengan demikian, maka kehadiran perempuan dalam kekuasaan di tingkat lokal menggeser cara pandang politik kekuasaan yang pro laki-laki, tetapi memberikan makna baru bahwa politik kekuasaan semakin ramah terhadap perempuan. Ujung akhirnya adalah diharapkan perempuan semakin banyak berkuasa di tingkat lokal
Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal
No full textThe strengthening of identity politics in the local domains happens together with politicaldecentralization. Post-enactment of Law 22/1999, identity politics movements is more clearly . In fact,Many actors both local and national politics are consciously using this issue in the power-sharing.This research use literature review as method in analysis. Identity politics In Riau, CentralKalimantan, West Kalimantan and Irian Jaya, which is become the focus of this study, are show howstrength this issue. This issue used by political actors when dealing with other political entities
Politik Keluarga Dalam Pilkada Serentak
No full textArtikel ini mengangkat cara kerja politik kekeluargaan dalam pilkada serentak di Indonesia. Politik keluarga semakin mengental dalam beberapa terakhir dalam konteks pemilihan kepala daerah. Kehadiran mereka dalam panggung politik lokal lebih disebabkan karena memiliki jaringan, koneksi dan capital - yang kesemua ini merupakan modal politik yang digunakan dalam kontestasi meraih jabatan politik. Kehadiran sejumlah keluarga besar dalam pilkada secara hukum formal tidak melanggar, tetapi dari segi demokrasi tentunya tidak sehat karena tidak memberikan ruang muncul figur lain selain keluarga mereka. Karena itu, tantangan terberat dalam melembagakan demokrasi lokal yang sehat dan kuat adalah cara untuk menata ulang proses rekrutmen politik di tingkat lokal
- …
