1,720,963 research outputs found
Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan
Get PDFSecara umum wilayah pesisir didefinisikan sebagai daerah pertemuan antara darat dan laut; kearah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan kearah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.Provinsi Papua Barat khususnya Kota Sorong merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi pesisir dan kelautan yang sangat besar. Garis pantainya yang memiliki banyak potensi pesisir dan kelautan yang bisa dimanfaatkan. Keberadaan terumbu karang, hutan mangrove, serta keanekaragaman flora dan fauna laut merupakan potensi yang memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan, baik di bidang produksi maupun di bidang pariwisata. Saat ini ekosistem pantai terancam kelestariannya terutama oleh kegiatan manusia. Sumber daya pantai merupakan anugerah alam yang sangat berharga bagi mahluk hidup yang perlu dikelola dan dikembangkan secara baik untuk kepentingan saat ini dan dimasa yang akan datang. Untuk tetap menjaga potensi sumber daya pesisir Kota sorong, maka diperlukan suatu pengelolaan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan agar sumber daya yang ada tersebut tetap terjaga
Peran Anggota DPRD Kabupaten Enrekang dalam Realisasi Hasil Musyawarah Pembangunan Desa Pasui Kabupaten Enrekang
Get PDFPenelitian ini berjudul peran anggota DPRD Kabupaten Enrekang dalam realisasi hasil musyawarah pembangunan Desa Pasui Kabupaten Enrekang. Terdapat sebuah
fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini yakni, adanya keterkaitan besar terhadap keberadaan anggota DPRD ini di desa Pasui terkhusus dalam proses perealiasasian musyawarah pembangunan desa dan aspirasi dari masyarakat di desa
itu. Peneliti melihat bahwa anggota DPRD yang ada di desa Pasui begitu sangat berperan dalam mengaktifkan pembangunan yang ada di desanya. Berangkat dari latar belakang tersebut peneliti kemudian menemukan dua permasalah utama yaitu, Bagaimana peran anggota DPRD Kabupaten Enrekang dalam realisasi hasil musyawarah pembangunan Desa Pasui Kabupaten Enrekang dan Bagaimana Bentuk pengawasan, keberhasilan Anggota DPRD dalam merealisasikan hasil musyawarah pembangunan Desa Pasui Kabupaten Enrekang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab dua masalah utama yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Kemudian dalam proses pengumpulan
data dilakukan tiga tahap yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang aktor dalam kebijakan publik, jaringan dalam aktor, penyerapan aspirasi dan bentuk-bentuk penyerapan aspirasi. Dari hasil penelitian ini peneliti menemukan bahwa anggota DPRD telah melaksanakan peran dan pengawasan yang cukup baik, sehingga perkembangan yang dirasakan di desa Pasui sangat terasa oleh masyarakat.
Walaupun dalam beberapa tahapan anggota DPRD sulit untuk memenuhi keinginan dari desa Pasui, karena anggota DPRD lain memiliki masalah-masalah di desa lain yang dianggapnya lebih urgent untuk dipenuhi. Selain itu, hubungan anggota
DPRD terhadap stakeholder desa terbangun dengan baik. Tidak hanya itu, peran kepala desa juga dinilai sangat baik oleh masyarakat dalam menyampaikan berbagai masalah yang terjadi di desa Pasui. Anggota DPRD memperoleh banyak keberhasilan dalam mendengarkan aspirasi yang diperlukan masyarakat desa Pasui, sehingga keberlangsungan pembangunan dan anggaran berjalan dengan baik.
Walaupun anggota DPRD memperoleh banyak pujian, tetapi mereka masih memiliki berbagai kendala dalam rapat penganggaran APBD yang diadakan DPRD, seperti misalnya, sulit perolehan persetujuan karena ada berbagai kepentingan
Protection for Women with Disabilities Who Are Victims of Sexual Violence
Get PDFThis study aims to examine the legal protection provided to women with disabilities who are victims of sexual violence in Sorong City and to identify various obstacles encountered in the implementation of such protection. This study uses an empirical legal method with data obtained through literature studies and interviews, which are then analyzed using an empirical legal approach to the implementation of protection for women with disabilities who are victims of sexual violence in Sorong City. The novelty of this study lies in its focus on the implementation of legal protection for women with disabilities who are victims of sexual violence in Sorong City. The results of the study show that (1) legal protection for women with disabilities who are victims of sexual violence in Sorong City is not yet optimal. There are no specific regulations at the local level that specifically regulate persons with disabilities. Although protection services for victims are available, their implementation is still limited. (2) Some of the obstacles faced include a lack of professionals such as psychologists and specialized interpreters, difficulties for victims in providing consistent statements, and a lack of preparedness among law enforcement officials in handling cases where the victim is a person with disabilities. The study's conclusions on legal protection for persons with disabilities who are victims of sexual violence in Sorong City indicate that there have been significant efforts by the government and related institutions. Although there is a legal framework that guarantees the rights of persons with disabilities, such as Law No. 8 of 2016, implementation in the field is still hampered by a lack of training for law enforcement officers, as well as a lack of supporting resources such as professional personnel and communication aids
Penerapan Diversi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Polres Sorong Kota)
Get PDFMeningkatnya perilaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak semestinya tidak harus terjadi sehingga upaya pencegahan haruslah dilakukan. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak (juvenile justice). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang nyata bagi masyarakat dilingkungan sekitar dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta kemudian menuju kepada penyelesaian masalah. Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, tingkat penuntutan maupun pada pemeriksaan perkara anak dalam persidangan. Kata “Wajib di upayakan†mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari pentidik, penuntut umum juga hakim diwajibkan untuk melakukan upaya agar proses diversi bisa dilakukan
Tanggungjawab Pemerintah Daerah terhadap kerusakan Terumbu Karang Di Kabupaten Raja Ampat
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelesaiankerusakan terumbu karang, dan untuk mengetahui proses penyelesaian terhadap kerusakan terumbu karang pada Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat. Peneltian yang dilakukan di pemerintah Kabupaten Raja Ampat ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dan dengan melakukan pengamatan secara mendalam mengenai gejala yang diteliti. Di samping wawancara terstruktur dengan responden tersebut, peneliti juga melakukan wawancara bebas dengan masyarakat tertentu yang berdomisili di Kabupaten Raja Ampat dengan lokasi yang berbeda-beda, sehingga peneliti dapat menelaah rasionalitas dan akurasi tanggungjawab pemerintah daerah terhadap terumbu karang dikabupaten raja ampat. Analisa data peniliti lakukan dengan mengunakan analisis kualitatif. Temuan yang di peroleh dari penelitian ini adalah: (1) Bahwa Tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat dalam penyelesaian kerusakan terumbu karang, yaitu meminta ganti rugi atas kerusakan terumbu karang yang dilakukan oleh Kapal Pesiar MV Kaledonian Sky asal Negara Inggris seluas 1.600 M2 di Pulau Mios Mansuar yakni sebanyak Rp. 6.000.000.000.000 (enam trilyun rupiah), yang disampaikan langsung oleh pemerintah Kabupaten Raja Ampat kepada Kedutaan Besar Inggris di Indonesia, dan melakukan penanaman ulang terumbu karang di Pulau Mios Mansuar
Enforcement of Criminal Sanctions Against Trafficking of Protected Wildlife in Sorong City
Get PDFThis research aims to find out the Enforcement of Criminal Sanctions Against Protected Wildlife Trade in Sorong City To find out the obstacles in the application of Enforcement of Criminal Sanctions Against Protected Wildlife Trade in Sorong City. This type of research is normative juridical research, data sources in this research are primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data obtained by library techniques and analyzed descriptively quantitative. The results showed that (1) Positive law in Indonesia distinguishes between “wildlife” and “pets” to protect biodiversity. Based on the Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018, there are 794 species of animals and 130 species of plants that are protected. Exploitation of protected wildlife is considered a criminal offense, as stated in Article 302 paragraph (1) of the Criminal Code which stipulates penalties for animal protection offenses. (2) Based on interviews with police officers in Sorong, it is known that there are law enforcement efforts against the trade of endangered animals, which involves cooperation between the Sorong Police and the Natural Resources Conservation Center (BKSDA) to ensure animal protection. This effort reflects an active role in implementing animal protection and raising awareness of animal welfare, which is part of moral norms. The effectiveness of law enforcement is also influenced by the structure, substance, and culture of law, in accordance with Lawrence Friedman's theory, as well as the five factors of legal effectiveness according to Soerjono Soekanto. This research shows that strengthening the substance of the law through criminal sanctions can provide a deterrent effect and prevent rare animal trade crimes, but structural and cultural improvements are still needed to achieve optimal success
Analisis Penetapan Pengadilan Agama Mengenai Itsbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam
Get PDFThis study aims to determine the legal analysis of Marriage Itsbat and the analysis of the determination of the Sorong Religious Court No.126/Pdt.P/2022/PA.Srog. The research method used is Normative legal research method by analyzing legal materials through literature study. Based on the results of the research, although Islamic Law does not implicitly recommend the registration of each marriage, but through the Compilation of Islamic Law (KHI) in article 5 KHI states that marriage registration needs to be done to ensure order in marriage. As for marriages that are not registered in accordance with the provisions of Presidential Instruction 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law in Article 7 paragraph (2) KHI, the process of applying for Itsbat Nikah through the Religious Court can be carried out. As an example of a case in the determination letter of the Religious Court judge No.126 / Pdt.P / 2022 / PA.Srog, the judge's determination in legalizing the Application for marriage Itsbat of Applicants I and II is correct because it is in accordance with the legal requirements and pillars of marriage in Islamic law without any obstacles to the marriage of the two applicants. Points such as the position of one of the applicants II as a Civil Servant (PNS) can also be considered by the judge as one of the urgencies so that the Applicant applies for Marriage Itsbat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum tentang Itsbat Nikah serta analisis penetapan Pengadilan Agama Sorong No.126/Pdt.P/2022/PA.Srog. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum Normatif dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, walaupun Hukum Islam tidak secara tersirat menganjurkan dilakukannya pencatatan nikah tiap-tiap perkawinan, namun melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 5 KHI menyatakan bahwa pencatatan perkawinan harus dilakukan untuk menjamin ketertiban dalam perkawinan. Adapun Perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan Inpres 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) KHI dapat dilakukan pengajuan permohonan Itsbat Nikah melalui Pengadilan Agama. Sebagai contoh perkara dalam penetapan pengadilan Agama No.126/ Pdt.P/ 2022/ PA.Srog, ketetapan hakim dalam mensahkan Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II sudah benar adanya karena telah sesuai rukun dan syarat sah nikah dalam hukum Islam tanpa ada halangan pada perkawinan kedua pemohon tersebut. Adapun poin seperti kedudukan salah satu pemohon II sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga dapat menjadi pertimbangan hakim sebagai salah satu urgensi sehingga Pemohon mengajukan Itsbat Nikah.
Kata Kunci: Itsbat Nikah; Nikah Siri; Pencatatan Nikah; dan Pengadilan Agam
Penghentian Perkara Berdasarkan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Kota Sorong
Get PDFThe main point of this problem is to find out how the process of handling restorative justice in theft crimes at the Sorong State Prosecutor's Office. This research uses emperical research methods by combining existing data in the field and those related to what is discussed in this thesis. The result of this thesis research is to explain or discuss related to theft crimes that can be solved by the process of restorative justice. The conclusion of this study is that the termination based on restorative justice for how to fight to encourage someone who commits a criminal case not to undergo criminal proceedings through joint deliberation is expected to provide a solution and alternative resolution of criminal cases.Pokok permasalahan ini adalah mengetahui bagaimana proses penanganan restorative justice pada tindak pidana pencurian yang ada pada kantor kejaksaan negeri sorong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian emperis dengan memadukan daya yang ada di lapangan dan yang berkaitan dengan apa yang akan dibahas skripsi ini. Hasil penelitian dalam penulisan skripsi adalah menjelaskan atau membahas terkait tindak pidana pencurian yang dapat diselesaikan dengan proses restorative justice yang ada pada kantor kejaksaan negeri sorong yang mana dari proses P-21 dari kepolisian hingga tahap pemeriksaan tersangka, korban, jaksa, kepala kejaksaan (kajari), Kepala kejaksaan tinggi (kajati), tetua adat atau yang dituakan, sehingga proses pemeriksaan dari bapak jaksa agung tindak pidana umum (jampidum), sampai proses pembahasan tersangka. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan adanya pendekatan penyelesaian perkara restorative justice untuk berjuang mendorong seseorang yang melakukan pidana tidak menjalani proses pidana melalui musyawarah secara bersama diharapkan dapat memberikan sebuah solusi dan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana.
Kata Kunci : Penghentian Perkara; Restorative Justice; Tindak Pidana  
Dowry Giving in the Customary Marriage of Kofalit Village, Salkma District, South Sorong Regency
Get PDFMarriage is a significant part of human life that involves various traditions and rituals that are passed down from generation to generation. In Indonesia, the people of Kofalit Village, Salkma District, South Sorong Regency, Papua, have a traditional marriage tradition that is rich in rituals and processions. This research uses a sociological juridical approach to understand more deeply the tradition of marriage and the process of giving dowry in Kofalit Village. This process involves various stages, from matchmaking to the implementation of the marriage ceremony. The payment of dowry, as one of the important aspects of traditional marriage, involves traditional treasures such as timor cloth, bracelets, beads and Portuguese machetes. This tradition demonstrates the customary values upheld by the people of Kofalit Village, marking the seriousness and commitment of the marriage bond. Thus, this research provides an in-depth insight into how customary marriage traditions are practiced and how the process of giving dowry is carried out in the Kofalit community
The Role of Correctional Institutions in the Development of Prisoners to Prevent Recidivism of Crimes in Sorong City
Get PDFAbstract : Correctional Institution Class II B Sorong is very functional in fostering recidive inmates where in the system of implementing correctional guidance is very necessary participation or participation of the Community, both by cooperating in fostering and being willing to accept back recidive inmates who have completed serving their sentences. This research is an empirical-normative research that prioritizes the results of interviews. The types of data used by the author are primary data and secondary data. The data collection techniques used are literature and field research in the form of interviews. Data analysis used in this research is descriptive-qualitative analysis, namely describing the juridical review of the coaching of recidive prisoners. The coaching of recidive prisoners at the Class II B Sorong Correctional Institution has 3 stages, namely, the initial stage includes the admission stage, orientation and independence coaching stage, from the coaching stage carried out by the Class II B Sorong Correctional Institution is in accordance with Law Number 12 of 1995 concerning Corrections or renewal of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. It's just that the implementation has not been carried out optimally due to several things, among others: lack of correctional officers in the field of religion, lack of health workers, and no surveillance cameras (CCTV), as well as inadequate facilities and infrastructure at the Class II B Sorong Correctional Institution. To the Correctional Institution Class II B Sorong to add Correctional officers and increase cooperation with agencies that can assist in carrying out the guidance of recidive prisoners so that in the future it will be even better
- …
