1,721,065 research outputs found
EVALUATION OF THE MARRIAGE REGISTRATION OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIR AT MAKASSAR CITY
Full text linkAbstract
Tehe purpose of this study was to evaluate the marriages registration at the religious affairs makassar office. This research was conducted at the office of religious affairs wajo district of makassar. The type used is qualitatively by describing the circumstances that occurred in the office of religious affairs at the time of registration of marriages. The result showed that there should be an avaluation at the marriage registration office of the district religious affair Wajo Makassar. This indicates there are 10 determination of marriage or ask for marriage is set each year are fild by citizens to the religious affairs office of the district Wajo. Nevertheless, the events of marriage in the district Wajo Makassar City is very encouraging.
Keywords: evaluation, records, marriag
Persepsi Masyarakat Kota Makassar Terhadap Ulama Dalam Keterlibatan Politik Prakis
Full text linkKeterlibatan ulama dalam politik praktis menuai pro dan kontra. Pandangan yang pro mengangap bahwa
ulama harus memberi kontribusi bukan hanya dalam bidang dakwah akan tetapi harus terjung dalam dunia politik untuk
mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Pandangan yang kontra menganggap bahwa ulama dalam
memperjuangkan kemaslahatan harus konsisten pada jalurnya melalui jalan dakwah dan agama sehingga dapat dikenali
ciri khasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kota Makassar selalu mempersepsikan ulama sebagai
pengayom. Sehingga keterlibatannya dalam dunia politik tidak dipersoalkan demi mewujudkan kebaikan bersama
selalu komitmen tersebut dipertahankan dan tidak diwarnai dengan kepentingan yang dapat merugikan. Masyarakat
menganggap bahwa perjuangannya ulama selalu berada pada jalur kebenaran sehingga keterlibatannya dalam berbagai
bidang selalu berorientasi pada kebenaran.
Kata Kunci : politik praktis, dakwah, ulam
QATH’IYY VERSUS ZHANNIYY DALAM PERSPEKTIF KAJIAN KEISLAMAN
Full text link.Aksomatisme Alquran sudah menjadi kesepakatan para pemikir Islam sehingga tidak
ada celah menggugat nilai yang dikandungnya karena posisinya sebagai qath’iyy al-tsubut.
Hanya saja dapat memberi ruang munculnya interpretasi akibat dalalah yang dimiliki sebab
ada yang qat’iyy dan ada juga yang zhanniyy sehingga perlu dilakukan rekontruksi. Para tokoh
kajian keislaman menyepakati dalil yang qath’iyy supaya tidak terbuka wilayah ijtihad dalam
melakukan interpretasi karena menyangkut hakikat keislaman sebab tujuan yang ingin dicapai
adalah penyetaraan dan kebaikan bersama. Berbeda dengan zhanniyy yang notabene
didominasi dengan ketentuan teknik maka tentu memberi peluang memunculkan berbagai
alternatif karena hukum yang dikandung bersifat normatif sehingga membuka lebar muncul
berbagai asumsi.
Kata kunci: Qath’iyy, Zhaniyy, Perspektif, Kajian, Keislaman
PENDIDIKAN AKHLAK PADA ANAK USIA DINI BERBASIS BUDAYA SIPAKATAU
Full text linkPENDIDIKAN AKHLAK PADA ANAK USIA DINI BERBASIS BUDAYA SIPAKATA
TRANSFORMING MORAL EDUCATION THROUGH BARAZANJI ACCULTURATION IN SOCIETY BUGIS MAKASSAR
Full text linkGood Governance di Kota Makassar dalam Perspektif Hukum Islam
Full text linkPermasalahan pokok disertasi ini adalah bagaimana good governance di Kota Makassar dalam Perspektif Hukum Islam. Adapun tujuannya adalah untuk mendeskripsikan good governance di Kota Makassar dengan mengungkap faktor pendukung, dan faktor penghambat serta menganalisa dan merumuskan solusi terhadap good governance di Kota Makassar dalam perspektif hukum Islam.
Lokasi penelitian di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian disertasi ini adalah kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ungkapan dari subyek atau prilaku yang diamati selanjutnya dianalisis untuk memperoleh hasil yang benar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teologis normatif, yuridis, psikologis, historis, politik dan administratif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian penulis melakukan pengolahan dan menganalisis data yang diperoleh. Untuk mendukung hasil penelitian ini, penulis menggunakan library researc (studi pustaka) sebagai kesempurnaan penelitian ini.
Berdasarkan hasil penelitian menunujukkan bahwa pemerintahan di Kota Makassar pada dasarnya memperlihatkan keberhasilan sehingga dapat mewujudkan good governance. Hal itu dapat dilihat dari hasil capaian pemerintah kota dengan kemajuan-kemajuan diberbagai sektor, baik fisik maupun non fisik. Kemajuan pembangunan kian meningkat, sepereti perbaikan sarana dan prasaran, infrastruktur, serta memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Faktor lain yang mendukung sehingga pemerintahan di Kota Makassar dapat berjalan dengan baik yaitu adanya political will Walikota Makassar untuk membenahi Ibukota provinsi Sulawesi Selatan tersebut, APBD Kota Makassar semakin meningkat, adanya koordinasi setiap SKPD, sinergitas antara pemerintah kota Makassar dengan DPRD, dan yang lebih menggembirakan karena di Kota Makassar sudah terbentuk Komisi Ombudsman sebagai lembaga yang dapat mempasilitasi antara pemerintah dengan masyarakat termasuk pihak swasta, apabila terjadi benturan dalam sistem pelayanan. Namun demikian, terdapat juga faktor penghambat jalannya pemerintahan di kota Makassar, yaitu; kurangnya SDM aparatur pemerintah, kurangnya kualitas pelayanan birokrasi, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Makassar, dan masih terbatasnya sarana dan prasarana. Oleh karena itu, pemerintah Kota Makassar melakukan upaya antisipasi dalam mengatasi masalah tersebut, yaitu; melakukan reformasi birokrasi, membentuk kantor pelayanan administrasi perizinan (KPAP), membentuk lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), dan merumuskan arah kebijakan pemerintah Kota Makassar.
Good governance di Kota Makassar dalam perspektif hukum Islam lebih bersifat universal karena good governance merupakan gerakan ijtihady yang mengarah kepada persoalan fikih siya>sah. Namun prinsip-prinsip dasar yang harus terpenuhi dalam sistem pemerintahan adalah musyawarah, keadilan, dan ketaatan, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah saw pada saat menjalankan pemerintahan di Kota Madinah, supaya dapat terwujud pemerintahan yang baik (good governance)
TATA KELOLA PENCATATAN PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
Full text linkTATA KELOLA PENCATATAN PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDAN
Optimizing the Clerics (Religious Scholars) Role in Actualizing Good Governance Concept
Full text linkThe purpose of this research is to describe the role of the clerics to
actualize good governance concept in the development of Makassar City. Therefore,
clerics are not merely issuing “fatwas” (religious advises) for the sake of society, but
also, clerics can also play a role in development process. The method applied in this
research is a descriptive method. While the approach applied is a qualitative method
because the issues that are studied are phenomenological. The results show that the
role of clerics is optimal in actualizing good governance concept in Makassar City
development process. The role and function of the clerics can be represented as a
community counselor in line with the government's role as servant and protector of
society. Moreover, the policy taken by the government has been supported by all the
clerics in actualizing development programs for the mutual good of the societies. In
making strategic decisions, clerics sometimes contribute and suggestions to the
government to improve social support of that decision.
Keywords—Role, clerics; good governance
Epistemologi Beragama dalam Bingkai Persaudaraan di Indonesia
Full text linkEpistemologi Beragama dalam Bingkai Persaudaraan di Indonesi
REORIENTASI KEAGAMAAN MUHAMMADIYAH DALAM KONTEKS GLOBALISASI DI SULAWESI SELATAN
Full text linkThe reorientation introduced by Muhammadiyah aims to understand the purification doctrine that was developed. The entry of Islam into South Sulawesi cannot be separated from cultural influences that can affect the religious activities of the community. The strong understanding of syncretism that is implemented is a record for the organization to carry out restoration so that people can return to the Qur'an and the
Sunnah of the Prophet so that the religion that is practiced is not mixed with superstition. In the context
of globalization, the reorientation developed by Muhammadiyah must be free from the shadows of tradition
because it has the potential to damage the foundation of faith because Islam is a straight religion, so it
must be carried out in totality. Differentiation should not occur in social institutions because a society must
be treated equally. In the field of education, Muhammadiyah takes a moderate path with the freedom of
the curriculum which was developed due to the demands of globalization so that the orientation developed becomes a reorientation. However, lately, the purification movement has begun to be abandoned and tends to blend with the culture of the community in the religious field. Ritualism carried out by the community is always responded to even though it does not directly justify the law that has been caused but at least
gives acknowledgment.
Kata Kunci: Reorientation, Religion, Muhammadiyah, Globalizatio
- …
