1,721,068 research outputs found
Evaluasi Program Kerja Keluarga Berencana dalam Mengendalikan Angka Kelahiran di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam
Judul penelitian ini adalah Evaluasi Program Kerja Keluarga Berencana dalam
Mengendalikan Angka Kelahiran di kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.
Fokus penelitian yaitu perwujudan program keluarga berencana dalam
mengendalikan angka kelahiran di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam
dan factor penghambat dalam menjalankan program Keluarga Berencana di
Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Penelitian dilaksanakan di
Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Pengumpulan data dilakukan
dengan observasi, wawancara langsung dan dokumentasi yang berkaitan dengan
penelitian. Adapun yang menjadi narasumber yaitu untuk informen kunci dalam
penelitian ini penulis memilih Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Sedangkan yang menjadi informen
utama penelitian ini adalah Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Penyuluh
Keluarga Berencana Simpang Kiri dan untuk informan tambahan staf Penyuluh
Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan, dan masyarakat kecamatan simpang
kiri Kota Subulussalam. Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas sesuai
dengan kebutuhan penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program
Keluarga berencana dalam mengendalikan angka kelahiran di kecamatan
Simpang Kiri Kota Subulussalam dilakukan dengan dua cara yaitu pelayanan
pemasangan alat kontrasepsi Keluarga Berencana dan pelayanan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi atau Penyuluhan. Program ini masih belum berjalan
dengan efektif. Adapun yang menjadi penghambat pelaksanaan Program
Keluarga Berencana ini diantaranya faktor rendahnya pendidikan masyarakat
yang mempengaruhi pemahaman mereka, Kurangnya tenaga ahli maupun tenaga
penyuluh dalam mensosialisasikan Program Keluarga Berencana dan
Keterbatasan Biaya.The title of this research is Evaluation of Family Planning Program in Simpang
Kiri districts at Subulussalam city. The focus of the research is the realization of
family program in managing the birth rate in Kiri districts at Subulussalam City
and the running factors in Family Planning program in Simpang Kiri districts at
Subulussalam City. The research was conducted in Simpang Kiri districts at
Subulussalam City. Data collection is based, direct interview and documentation
related to the research. As for the informant is For information in this study the
authors chose the Head of Women Empowerment, Child Protection and Family.
While the main information is Family Planning and Family Planning Extension
Simpang Kiri districts and for more information from the staff rescue Family, and
community sub-district intersection Subulussalam City. To get more information
in accordance with the needs of the author. The result of the research shows that
Family planning program in controlling birth rate in Simpang Kiri districts at
Subulussalam City is done in two ways, namely service that is installed for Family
Planning and Communication, Information and Education or Counseling service.
This program is still not running effectively. The obstacles to the implementation
of this Family Planning Program are the factors of low public education affecting
them, the lack of experts or extension workers in socializing the Family Planning
Program and the Limitations of Cost
Field Work Lecture Report on Women's Quality of Life and Family Quality at the Office of Women's Empowerment and Child Protection in North Sumatra Province
39 HlmKesimpulan selama penulis melakukan kegiatan KKL di Dinas pemberdayaan perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara 1 bulan lamanya tepatnya mulai tanggal 22 Juli
sampai dengan 24 Agustus 2019 banyak sekali pengalaman yang di dapat, mulai dari membuat
Surat, Nota Dinas, Nota Perjalanan Dinas, Surat Perintah perjalanan Dinas, Membuat Kata
Sambutan dan masih banyak lagi.
Dalam KKL ini penulis dapat melihat langsung bagaimana proses Pemerintahan itu
berjalan mulai dari aturan dalam menulis surat, aturan dalam stempel serta bagaimana cara
membuat suatu kegiatan itu.
SARAN, saran penulis untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak provinsi
Sumatera ini adalah lebih memperbaiki lagi siklus koordinasi dalam membuat kegiatan. Karena
Selama penulis berada di sana terkadang penulis melihatnya kurang nya koordinasi sesama
bidang saat melakukan kegiatan sehingga menimbulkan isu-isu yang tidak perlu
Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan (Studi di Kecamatan Medan Tembung Kota Medan)
Penerapan yang dilakukan dalam pelayanan kebersihan yang diberikan kepada
masyarakat kurang puas akan pengangkatan sampah yang dilakukan sering
terlambat diangkat dari depan rumah, sehingga sampah menjadi bertumpuk dan
dapat mengganggu aktivitas masyarakat sehari- hari karena tingkat volume
sampah yang cukup tinggi, dengan permasalahan yang dihadapi oleh mayarakat
seperti ini, maka Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sudah bagaimana
penerapan implementasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2012 tentang retribusi
pelayanan kebersihan (studi di kecamatan medan tembung Kota Medan). Penulis
ingin melihat sudah bagaimana proses implementasi yang berjalan dalam
pelaksanaannya. Dimana banyak faktor yang dapat melihat sudah bagaimana
proses implementasi yang terjadi dalam suatu kebijakan atau peraturan daerah
yang sudah ditetapkan, Adapun beberapa faktor untuk melihat proses
implementasi yang berjalan dalam suatu daerah yaitu faktor komunikasi,
sumberdaya, disposisi, dan struktur organisasi. Masalah yang dihadapi dalam
penerapan peraturan daerah nomor 10 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan
kebersihan di kecamatan medan tembung (Kota Medan) merupakan kesiapan
dalam infrastruktur yang kurang dalam pelaksanaan kerja nya seperti kurangnya
beberapa armada seperti becak motor, dan mobil typper yang masih kurang
dalam kebutuhan yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
kualitatif, lokasi penelitian ini dilakukan di kecamatan medan tembung yang telah
dilakukan secara langsung di kantor kecamatan medan tembung dan bersama
masyarakat kecamatan medan tembung. Teknik pengumpulan data yang dilakukan
adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah melakukan penelitian
yang cukup lama dan telah terkumpul data dan hasil wawancara maka dapat
disimpulkan bahwa implementasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2012 tentang
retribusi pelayanan kebersihan (studi di kecamatan medan tembung Kota Medan)
berjalan cukup baik. Guna lebih meningkatkan proses implementasi penulis
memberi saran agar camat segera menyampaikan kepada pemerintah kota medan
tentang kurangnya armada yang diperlukan dalam proses kinerja pengangkatan
sampah.It is done in the service of cleanliness is given to the public is less smug in the
appointment of garbage by the late so often removed from the front of the house,
so the garbage to pile up and can interfere with activities of people everyday
because of the volume of waste is quite high with the problems in dealing with
people like this, the this research aims to know is how the application of the
implementation of the regulations the city of Medan, the number 10 in 2012 about
retribution service in the (study the district of Medan Tembung the city Medan).
Writers want to see is how the process of implementation that walks in its
implementation. Where is a lot of factors that could see was how the process of
implementation is going on in a policy or regulatory area that which is the
communication, resource, disposition, and the organizational structure. The
problem faced in the implementation of the regional regulation number 10 in
2012 about retribution service, hygiene in the district of Medan Tembung (the city
of Medan) a readiness in the implementation of the work such as lack of him some
fleets such as rickshaws, and the car tipper are still lacking in the necessary
needs. This study uses the method of descriptive qualitatively, the location of this
study was conducted in the district of Medan Tembung and with the district of
Medan Tembung. The data collection is done is interviews, observations
and documentation. After doing research for quite a long time and have been
collected data and interviews it can be concluded that the implementation of the
regional regulation number 10 in 2012 about retribution service in the study in
the district of Medan Tembung (the city of Medan) going pretty well. In order to
further improve the process of implementation of the author to provide advice to
the head immediately convey to the city of Medan, about the lack of fleets that are
needed in the process of performance of the garbage
Patient Service Analysis Social Security Administering Agency (BPJS) at Mitra General Hospital Deli Serdang Regency Medika
66 HalamanAnalisis Kualitas Pelayanan atau Service Quality adalah suatu metode desktiptif guna menggambarkan tingkat kepuasan pelanggan. Agar tercapainya kepuasan peserta BPJS Kesehatan diperlukan peningkatan standar dalam menjaga mutu pelayanan yang mengacu pada kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan agar dapat memenuhi kepuasan pasien atau masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan pasien badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Kesehatan di Rumah Sakit Umum Mitra Medika Kabupaten Deli Serdang dan Faktor penghambat dalam pelayanan BPJS Kesehatan. Untuk dapat menjawab tujuan penelitian peneliti menggunakan teori pelayanan publik menurut Fitzsimmons dengan lima indikator yaitu Reliability (Kehandalan), Tangibles (Berwujud), Responsiveness (Daya Tanggap), Assurance (Jaminan atau Kepastian), dan Emphaty (Simpati). Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan melakukan proses observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pasien BPJS kesehatan di Rumah Sakit Umum Mitra Medika Kabupaten Deli Serdang belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Reliability, Tangibles, Responsiveness, dan Empathy memiliki hasil pelayanan yang baik kepada pasien. Namun indikator Assurance pihak Rumah Sakit Mitra Medika belum menyediakan jaminan legalitas dan jaminan kepastian biaya. Faktor penghambat dalam BPJS .kesehatan di Rumah Sakit Umum Mitra Medika Kabupaten Deli Serdang ialah kurangnya pemahaman peserta BPJS kesehatan akan prosedur pmbuatan BPJS kesehatan. Service Quality Analysis is a descriptive method to describe the level of customer
satisfaction. This study aims to determine the extent to which the quality of patient
service for Social Security Administration Agency (BPJS) Health at Mitra Medika General Hospital and the constraints faced. The theory of public service according
to Fitzsimmons. The research method is qualitative approach. Data obtained is interviews. The results of the study show that the service for BPJS health patients at Mitra Medika General Hospital has not been fully running optimally. The obstacle faced is the lack of understanding of BPJS health participants about the procedure
Field Work Lecture Report Job Analysis in the Secretariat at the Office of Women's Empowerment and Child Protection in North Sumatra Province
40 HlmKuliah Kerja Lapangan adalah suatu bentuk kegiatan yang
memperkenalkan dunia kerja kepada para mahasiswa/i untuk terjun langsung
dalam instansi dan dunia kerja yang mungkin tidak ditemukan dikampus,
sekaligus sebagai proses pembelajaran mahasiswa/i yang sedang mengetahui dan
membangun masalah-masalah yang ada dilapangan.
Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan,
perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Kerja diartikan
sebagai kegiatan untuk melakukan sesuatu yang dilakukan atau diperbuat dan
sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah, mata pencaharian. Menurut
Wursanto (2006 : 15) sekretariat adalah satuan organisasi atau lemabga yang
melaksanakan jasa-jasa perkantoran dalam bidang ketatausahaan.
Dinas PP dan PA Provsu adalah suatu instansi atau lembaga pemerintah
yang bertujuan untuk memberdayakan, melindungi, mengayomi Perempuan dan
Anak yang dipimpin oleh seorang kepala badan dan dibantu oleh suatu sekretaris
dan enam bidang. Untuk menjalankan kegiatan dan fungsinya sebagaimana
Lembaga Pemerintahan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Sumatera Utara memiliki bidang-bidang yaitu Sekretariat; Bidang
Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga; Bidang Data, Informasi Gender dan
Anak; Bidang Pemenuhan Hak Anak; Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan
Hak Khusus Anak; UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak; dan Kelompok Jabatan Fungsional
Implementation of Drug Prevention and Eradication Policy (Research at the National Narcotics Agency of North Sumatra Province)
69 HalamanImplementasi sangat penting dalam tahapan kebijakan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Terlaksananya implementasi kebijakan dapat menimbulkan dampak besar terhadap pelaksana kebijakan. Implementasi kebijakan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara terkait Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba telah dilaksanakan hingga saat ini. Permasalahan selalu ada bahkan adanya penindakan yang ditindak itu bukan bandar, melainkan hanya pengencer. Maraknya kasus
narkoba di Kota Medan memerlukan penanganan langsung dari Badan Narkotika Nasional. Kebijakan yang di keluarkan oleh Presiden kepada Badan Narkotika Nasional yakni Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang disingkat P4GN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan dari Badan Narkotika Nasional dalam menjalankan kebijakan pencegahan dan pemberantasan narkoba serta kendala atau masalah dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Teori penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan Edward III yaitu: Sumber
Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, pimpinan telah bertanggung jawab penuh dan terlaksananya kebijakan sesuai dengan prosedur dan visi misi dari Badan Narkotika Nasional sehingga berjalan dengan efektiff dan efesien, Masyarakat juga sangat antusias dan berpartisipasi di setiap program yang di keluarkan. Kendala dalam pelaksanaan adalah anggaran yang
minim dan lembaga lain yang membatasi pergerakan Badan Narkotika Nasional. Implementation important policy stages order achieve the desired goal. Implementation policy implementation impact policy implementers. Policy National Narcotics Agency North Sumatra Province regarding Drug Prevention Eradication Policy carried date. Problems always there, even action, dealer, retailer. This research Edward III's Policy Implementation theory, namely: Resources, Disposition, Bureaucratic Structure.
Descriptive qualitative research methods data collection techniques, namely interviews, observation and documentation. The results study that leadership full responsibility implementation policies carried accordance BNN procedures vision mission that they run effectively and efficiently. Community enthusiastic participates every program issued. Obstacles implementation lack budget and other institutions that limit the activities of
BNN
Peranan Kepala UPT Dinas Pendidikan dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai (Penelitian pada Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas)
Unit pelaksanaan teknis dinas pendidikan adalah merupakan lembaga yang melaksanakan
kebijakan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang pendidikan. Dinas pendidikan kabupaten
kota dalam mengimplementasikan peraturan dan kebijakan dalam pendidikan tingkat
dikecamatan. Pada upt dinas pendidikan kecamatan barumun kabupaten padang lawas. Penulis
melihat masih kurangnya disiplin kerja pegawai. Hal ini dapat dilihat dari beberapa
permasalahan yang terjadi dikantor upt dinas pendidikan antara lain; banyak pegawai yang tidak
masuk kerja sesuai ketentuan yang berlaku, saat jam kerja masih banyak pegawai yang tidak ada
dirungan saat kerja, masih banyak pegawai yang sering pulang kerja lebih awal dari waktu yang
ditentuka Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja
pegawai dikantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas,
metode yang digunakan penulis adalah metode kualitatif.
Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah Data Primer yaitu observasi, wawancara
dan sekunder yaitu berupa buku-buku, jurnal, makalah, artikel, dan berbagai tulisan lainnya.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai
dikantor Upt Dinas Pendidikan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, hal ini dapat
dilihat dari jawaban dan wawancara terhadap beberapa informan, staff dan pegawai mulai dari
berdasarkan pembahasan skripsi ini menjalankan bahwa peran kepala UPT Dinas Pendidikan
Kecamatan Barumum Padang Lawas dapat dikatakan baik. Kepala UPT Dinas Pendidikan
Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai,
maka peneliti mempunyai beberapa kesimpulan dan saran kepada Kepala kantor UPT Dinas
Pendidikan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas yaitu 1.Peningkatan disiplin kerja
pegawai perlu di tingkatkan agar kapabilitas dan kredibilitas pegawai atau staff, 2. Menambah
fasilitas Kantor seperti internet, menambah komputer yang kurang, dan mengganti komputer
yang tidak layak dipakai lagi, 3. Pimpinan selalu mengkontrol pekerjaan pegawai sesuai dengan
bidang dan tugas masing-masing supaya memperoleh fungsinya dalam mencapai prestasi kerja
yang telah ditetapkan.This study aims to determine the effect of labor discipline on the performance of
employees in the office of the District Education Office Barumun UPT Padang Lawas District,
the methods used by the author is a qualitative method. Data collection techniques that writers do
is Primary data is observation, interview and secondary in the form of books, journals, papers,
articles, and various other writings. Based on the results of the study show the influence of labor
discipline on the performance of employees in the office UPT Subdistrict Education Office
Barumun Padang Lawas District, this can be seen from the answers and interviews with several
informants, staff and employees from the head of Unit Department of Education District of
Barumum Padang Lawas can be said to be good. Head of the District Education Office Barumun
UPT Padang Lawas District in improving employee discipline, the researchers have some advice
role of the District Education Office Head of Unit Barumun namely Padang Lawas District
1.Peningkatan employee discipline needs to be improved so that the capability and credibility of
the employee or staff, 2. Adding Office facilities such as internet, adding a computer less, and
replace computers that are not feasible in use again. 3. Leaders always control work in
accordance with its employees and their respective duties in order to obtain its function in
achieving predetermined performance
Report of Field Work Lectures at the Regional House of Representatives of North Sumatra Province Provinsi
35 HlmSaya melakukan kegiatan kuliah kerja lapangan di DPRD Prov-Su
dilakukan selama satu bulan. Di dalam kegiatan KKL ini, saya mendapatkan
banyak pengalaman dan pengetahuan.
Dari kegiatan membuat data rumah ibadah yang diajukan oleh anggota
dewan fraksi partai hanura DPRD Prov-Su ke kantor gubernur, dan mengikuti
rapat paripurna istimewa dewan, saya menjadi tahu apa saja yang dilakukan di
DPRD Prov-Su tersebut.
Selama sebulan saya melaksanakan KKL ini saya menjadi tahu tentang
tugas dan fungsi setiap anggota dewan dan saya juga tahu bagian apa saja yang
terdapat di DPRD Prov-Su.
Dalam kegiatan KKL ini saya juga melihat permasalahan yang ada pada
pegawai yang ada di DPRD tersebut yaitu kurangnya kedisiplinan para pegawai
termasuk waktu masuk kantor dan pada jam kerja ada staff yang tak ada di
ruangan
Analysis of Employee Work Discipline at the Sibolga Ilir Subdistrict Office, North Sibolga District
80 HalamanAnalisis disiplin kerja merupakan proses untuk mengevaluasi kinerja pegawai terkait dengan disiplin kerja. Tujuan dari analisis disiplin kerja adalah untuk menentukan apakah pegawai telah mematuhi aturan dan kebijakan perusahaan, serta mengidentifikasi penyebab ketidakpatuhan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan dan disiplin kerja pegawai. Rumusan masalah dalam penelitian yaitu bagaimana disiplin kerja pegawai di kantor Kelurahan Sibolga Ilir dan faktor yang menjadi hambatan disiplin kerja pegawai di kantor Kelurahan Sibolga Ilir. Peneliti mengunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa analisis disiplin kerja pegawai pada Kantor Kelurahan Sibolga Ilir melalui 3 indikator yaitu, disiplin peraturan dan disiplin tanggung jawab yang sudah terlaksana dengan baik. Dibuktikan dengan ketaatan pegawai terhadap aturan berpakaian dan ketaatan pegawai dalam mengikuti prosedur kerja yang ditetapkan dan ketaatan pegawai terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Namun masih diperlukan evaluasi serta peningkatan disiplin waktu dalam bekerja karena masih ada
keterlambatan dalam kehadiran pegawai. Adapun hambatan yang terjadi dalam
disiplin kerja pegawai pada kantor kelurahan sibolga ilir yaitu kurangnya pengawasan dan pembinaan, jarak tempuh tempat tinggal yang jauh, tidak adanya sanksi yang jelas serta kurangnya motivasi dan apresiasi dalam bekerja yang membuat disiplin kerja belum tercapai sepenuhnya. Work discipline analysis is a process for evaluating employee performance related to work discipline. The purpose of work discipline analysis is to determine whether employees have complied with company rules and policies, as well as identifying the causes of non-compliance and providing recommendations to improve employee compliance and work discipline. The formulation of the problem in the research is how the work discipline of employees at the Sibolga Ilir Village office is and the factors that become obstacles to employee work discipline at the Sibolga Ilir Village office. Researchers used descriptive qualitative research methods using observation, interview and documentation data collection techniques. Based on the research results, the analysis of employee work discipline at the Sibolga Ilir Subdistrict Office is based on 3 indicators, namely, regulatory discipline and responsibility discipline which have been implemented well. Evidenced by employee compliance with the dress code and employee compliance in following established work procedures and employee compliance with the duties and responsibilities given. However, evaluation and improvement of time discipline at work is still needed because there are still delays in employee attendance. The obstacles that occur in employee work discipline at the Sibolga Ilir sub-district office are lack of supervision and guidance, long distance to live,
lack of clear sanctions and lack of motivation and appreciation for work which means that work discipline has not been fully achieved
- …
