2 research outputs found
ANALISIS DOKTRINAL MENGENAI HUKUM PIDANA ADAT DALAM MASYARAKAT INDONESIA
No full textHukum pidana adat merupakan sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat adat di Indonesia, yang mengatur pelanggaran terhadap norma sosial dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran sesuai dengan kebiasaan adat setempat. Meskipun hukum pidana adat memiliki kedudukan yang penting dalam menjaga ketertiban sosial, penyelesaian sengketa, dan pemulihan hubungan dalam masyarakat adat, penerapannya menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan pengakuan hukum dari sistem hukum nasional. Hukum pidana adat yang tidak tertulis dan bersifat lokal sering kali sulit diintegrasikan dengan sistem hukum negara yang lebih formal dan punitif. Tantangan lain yang dihadapi adalah pengaruh modernisasi, globalisasi, dan perubahan sosial yang mengurangi penerimaan terhadap hukum adat, khususnya di kalangan generasi muda. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan peran hukum pidana adat dalam masyarakat adat Indonesia, menganalisis tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, dan memberikan saran untuk meningkatkan integrasi antara hukum pidana adat dan hukum nasional. Diperlukan pengakuan yang lebih jelas terhadap hukum pidana adat serta pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif antara hukum adat dan hukum negara untuk menciptakan sistem hukum yang lebih komprehensif dan adil bagi masyarakat Indonesia.
Kata Kunci: Hukum Pidana Adat, Sistem Hukum Nasional, Masyarakat Ada
Beyond Retributive: Exploring the Participatory Paradigm in the Ferdi Sambo Trial
No full textThe participatory paradigm offers a different perspective on crime and justice. Instead of focusing solely on punishment, this paradigm emphasizes restoration, dialogue, and reconciliation. Applying the participatory paradigm could be a breakthrough in the context of high-profile criminal cases such as Ferdy Sambo, providing a more comprehensive and sustainable solution. The research problem in this study is that applying the participatory paradigm in the legal process of high-profile criminal cases like the Ferdi Sambo trial can shift the retributive approach within Indonesia's criminal justice system. It also explores the advantages and disadvantages of implementing the participatory paradigm in high-profile criminal cases like the Ferdi Sambo trial in Indonesia. The case of Ferdi Sambo, a police general in Indonesia involved in a murder scandal, sparked extensive debate and analysis regarding the participatory paradigm in the context of law enforcement and justice. In this context, the participatory paradigm involves various parties in decision-making and law enforcement processes. Implementing the participatory paradigm in science and legal philosophy has several advantages, such as enhancing inclusivity, transparency, and legitimacy by involving multiple stakeholders in knowledge production and legal processes. However, this approach also has drawbacks, including challenges in balancing public participation with the objectivity of the judicial process, potential conflicts of interest, and maintaining the integrity of the legal system
