118 research outputs found
PENJADWALAN PROYEK MENGGUNAKAN CRITICAL PATH METHOD (CPM) DENGAN KENDALA KETERBATASAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ALAT (Studi Kasus: Proyek Steam Boiler dan Central Boiler Oleh PT Swadaya Graha di Kota Kediri, Jawa Timur)
No full textJika membutuhkan abstrak atau isi jurnal silahkan menghubungi author melalui Achmad Syaifuddin Arif1), Ceria Farela Mada Tantrika2), Ihwan Hamdala3Terima kasihÂ
Desain dan analisis sistem informasi kemahasiswaan (Simawa) UMM dengan menggunakan microsoft access/ Syaifuddin
No full text71 hal.; ill.; 30 c
pembuatan film animasi 3 dimensi tentang " do'a harian untuk pembentukan akhlak anak muslim"
No full textABSTRAK Syaifuddin, Mohammad Khamdan, 2016.Film Animasi 3Dimensi Tentang Doa Harian Untuk Pembentukan Akhlak Anak Muslim. Tugas Akhir, Jurusan Seni dan Desain, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (1) Andy Pramono S.Kom, M.T, (II) Joko Samodra, S.Kom Kata Kunci:Animasi 3D, Akhlak, Anak Muslim. Kehidupan manusia pada dasarnya tidak terlepas dari Tuhan (Agama) yang akan menuntun manusia ke jalan yang benar sesuai dengan ajaran agama yang di anutnya. Penerapan ilmu agama yang benar dalam kehidupan sehari-hari pada setiap aktivitas yang dilakukan akan menguatkan pegangan pada kekuatan iman yang berdasarkan pondasi aqidah yang kuat sehingga perkembangan pola pikir dan gaya hidup dalam bentuk apapun tidak akan mengubah pondasi keimanan dan pola pikir manusia dalam memandang kehidupan. Khususnya agama islam, Allah SWT memerintahkan umat muslim untuk melakukan ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah dan senantiasa berdo’a dalam setiap memulai atau mengakhiri suatu aktivitas, sehingga umat muslim akan senantiasa mengingat Allah dalam segala aktivitasnya. pada jaman yang semakin maju ini banyak generasi muda sekarang menjadi lupa akan pentingnya berdoa dan mengamalkanya dalam kehidupan sehari hari. Berkaitan dengan itu, maka diperlukan media yang mengajarkan tentang berdoa dalam sehari hari untuk pembentukan akhlak anak muslim. Tujuan dari pembuatan film Animasi 3 Dimensi Doa Harian Untuk Pembentukan Akhlak Anak Muslim ini adalah untuk membuat generasi muda jaman sekarang khususnya anak muslim sadar akan pentingnya berakhlak dan berdoa dalam kehidupan sehari - hari. Model perancangan yang digunakan adalah model prosedural yang bersifat deskriptif, yaitu menggariskan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk mengacu model dari Isaac Kerlow. Proses visualisasi film animasi 3 dimensi Doa Harian Untuk Pembentukan Akhlak Anak Muslim ini mempunyai 3 tahap perancangan, yaitu pra produksi (ide cerita,script,storyboard,desain karakter dan background,desain audio,modeling), produksi (animate action, animate lipsync), dan pasca produksi (render,compositing,editing,packaging). Perancangan ini menghasilkan sebuah film animasi 3 dimensi yang menceritakan seorang anak yang berlibur ke desa dan disanalah anak ini belajar tentang pentingnya membaca dan mengamalkan doa dalam kehidupan sehari - hari, film ini berdurasi 6 menit 17 detik, resolusi 1280p x 720p,25 FPS (Frame Per Second)
IMPLEMENTASI PASAL 92 HURUF h PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN DISABILITAS TERKAIT PENYEDIAAN TROTOAR BAGI PEMAKAI KURSI RODA GUNA MENUNJANG KEMANDIRIAN DISABILITAS DI KOTA MALANG (Studi Wilayah Kerja
No full textMohammad Syaifuddin, Lutfi Effendi, SH., M.Hum., Amelia Ayu Paramitha, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : [email protected] ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai adanya perbedaan antara peraturan hukum (das sollen) Pasal 92 huruf h Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa “pemberdayaan penyandang disabilitas pada jalan umum dilaksanakan dengan menyediakan trotoar bagi pejalan kaki dan/atau pemakai kursi roda, tunanetra dan tunarunguâ€, dan pada kenyataan di lapangan (das sein) dimana di Pemerintah Daerah Kota Malang masih belum menyediakan fasilitas untuk menyokong kemandirian penyandang disabilitas di Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas masih belum efektif atau belum berjalan di lapangan karena memiliki faktor salah satunya belum memiliki anggaran atau dana dan penyediaan aksesibilitas berupa fasilitas dalam angkutan kota masih hanya menyediakan bentuk sosialisasi terhadap supir angkutan saja dan trotoar untuk difabel serta jalan khusus untuk penyandang cacat pengguna kursi roda di terminal arjosari. Kendala yang dialami oleh DISHUB Kota Malang adalah DISHUB Kota Malang berpendapat bahwa fasilitas-fasilitas tersebut bukan termasuk fasilitas-fasilitas utama yang harus disediakan, karena jika fasilitas-fasilitas tersebut tidak ada, kehidupan para difabel tetap berjalan dengan baik dengan cara setiap difabel memiliki pendamping dari keluargannya. Dapat disimpulkan bahwa fasilitas-fasilitas aksesibilitas publik bagi difabel seperti trotoar bukan termasuk yang harus diutamakan dalam pemenuhannya. Oleh karena itu ketidakberadaan fasilitas-fasilitas aksesibilitas publik bagi difabel tidak dipermasalahkan jika melihat kepada keutamaan pemenuhannya.  ABSTRACT This research discusses the gap between rule of law (das sollen) Article 92 letter h of Local Regulation Number 2 of 2014 concerning Protection and Empowerment of the Disabled stating that this empowerment is performed by providing sidewalk in public place for pedestrians and/or for those on wheelchairs, for the blind, and the deaf and the reality (das sein) where the local government of Malang has not provided the facility that could stimulate the independent way of life of the disabled in Malang. The research result shows that the Local Government as detailed above has not been effectively implemented due to insufficient fund. So far, the facilities are only perceived among public transport drivers while special infrastructure for the disabled such as wheelchair ramps has not been made available at Arjosari bus station by the local government. The local department of transportation argues that facilities for the disabled as mentioned earlier are not of the main infrastructure that has to be provided simply because the Department seems to believe that the unavailability of the facility will not entirely hamper their day-to-day activities recalling that they have their family members they can rely on. In other words, the unavailability of the facilities for the disabled is due to the fact that public facility arrangement is so far based on the level of urgency
Legal Reasoning Hakim dalam Memutuskan Jumlah Kerugian Materil Sengketa Murabahah di Pengadilan Agama Purwokerto
Get PDFDispute cases in the field of sharia economics are new cases for the Panel of Judges of the Religious Courts since the promulgation of Law Number 3 of 2006, so that with the limitations of formal law and material law relating to cases of sharia economic disputes. So the judges are required to create laws that are progressive as an effort to decide on a case at hand. In this study, the author seeks to explain how a judge applies law to sharia economic cases, especially in case number 6379/Pdt.G/2019/PA.Clp in the Case of Default in the Murabahah Contract at the Cilacap Religious Court.The author in conducting research certainly uses research methods that are in accordance with scientific principles. The type of research used is a type of library research where the data used is primary data, namely the Islamic banking dispute decision Number. Number 6379/Pdt.G/2019/PA.Clp In the Case of Default in the Murabahah Contract at the Cilacap Religious Court with a normative juridical approach. Data collection techniques were carried out by collecting primary and secondary materials, including through interviews with the main source of the Panel of Judges examining the case in order to explore the method of application and discovery of law. Data analysis used descriptive analysis method with deductive qualitative analysis techniques.The results of the study show that the decision of the panel of judges in case number 6379/Pdt.G/2019/PA.Clp produces 2 results, namely the first explains the reasons for the validity of the murabahah agreement in the case and the legal reasoning of the judge in deciding the dispute so as to get a decision that is felt have justice between the two parties and of course have legal certainty
Perbedaan prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah pemrograman pascal dengan menggunakan pendekatan algoritma dan flowchart jurusan pendidikan matematika fkip UMM/ Syaifuddin
No full text40 hal.; 28c
- …
