25 research outputs found
Tiffin: Memories and Recipes of Indian Vegetarian Food - Book Reading
No full textBook Reading of Tiffin: Memories and Recipes of Indian Vegetarian Food by the author Rukmini Srinivas.
Tiffin, is a delightful memoir-cum-cookbook, in which Rukmini Srinivas shares the memories and recipes of delectable food that she has cooked and eaten over many decades. Along with description of dishes, she shares stories from her childhood in British Poona, her memorable meetings with many interesting people over several decades, cooking for R. K. Narayan and her travels around the world with her husband, the renowned social anthropologist, M. N. Srinivas
Perlindungan HAM melalui asas praduga tidak bersalah dan asas persamaan kedudukan dalam hukum pada sistem peradilan pidana Indonesia
No full textPerlindungan Ham Melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia
No full textxvi, 272 hl
Perlindungan Ham Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah & asas persamaan kedudukan dalam hukum pada sistem peradilan pidana Indonesia
No full textxvi+4hlm.;21c
Human Trafficking in accordance with prosperity and national economic development
No full textHal 1-1
PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH PENGAWAS KEMETROLOGIAN TERHADAP MANIPULASI POMPA UKUR BAHAN BAKAR MINYAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN
No full textPengawasan di bidang Metrologi Legal telah dilaksanakan oleh Pemerintah terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), dengan tujuan semaksimal mungkin mencegah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha SPBU yang dapat merugikan konsumen. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal mengatur secara jelas larangan bagi pelaku usaha dan sanksi pidananya, namun kenyataan di lapangan ternyata masih terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha SPBU. Contoh kasus tindak pidana di bidang Metrologi Legal adalah manipulasi Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi tahun 2018 di SPBU 34-15408 yang beralamat di Jl. Merpati nomor 103 RT 2 RW 3 Sawah Lama Ciputat Kota Tangerang Selatan dan SPBU nomor 34-15205 yang beralamat di Jl. Perancis Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang.
Penulis melakukan penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum sebagai data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan dengan cara wawancara dan observasi lapangan. Sifat penelitian deskriptif dan analitis yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala yang menjadi obyek penelitian dan kemudian melakukan analisis atas data-data tersebut. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif yaitu data dianalisis tanpa menggunakan rumus dan angka.
Hasil analisis terhadap 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana oleh Pengawas Kemetrologian terhadap manipulasi Pompa Ukur BBM berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal dalam rangka perlindungan konsumen belum efektif. Adapun kendala-kendala dalam penegakan hukum pidana oleh Pengawas Kemetrologian adalah proses untuk melakukan perubahan undang- undang membutuhkan tahapan yang tidak cepat, kurangnya kompetensi personel Pengawas Kemetrologian dan Penera, Unit Metrologi Legal yang terbentuk masih sedikit, dan masih rendahnya kesadaran hukum serta budaya hukum masyarakat.
 
Alat Bukti Mata Uang Elektronik Pada Proses Penyidikan Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang
No full textThis study aims to examine the legality and function of electronic currency evidence in Money Laundering Crimes. Existing laws that regulate electronic evidence also do not provide a clear understanding of whether this electronic currency evidence is evidence that can stand alone or is included in electronic evidence that has been previously regulated. The problem is focused on Electronic Currency Evidence which is a new form of evidence whose existence has not been explicitly and clearly regulated in the Criminal Procedure Code, ITE and the Money Laundering Crime Law. In order to approach this problem, a theoretical reference is used from the Legal Certainty Theory. The research method used in this study is normative juridical. Data were collected through literature and field studies, and data collection tools were document studies and interviews and analyzed descriptively qualitatively. The results of the study show that the existence of Electronic Currency has not been explicitly recognized in laws and regulations, although electronic evidence has been recognized in various regulations in Indonesia
