1,720,973 research outputs found
Peradaban Mekongga Kolaka : Sejarah sosial, politik, dan ekonomi
No full textKolakaxxxii, 448 p.; 23 c
Sejarah Persebaran, dan Klasifikasi Bahasa Tolaki di Sulawesi Tenggara
No full textABSTRAK
Penelitian menjelaskan sejarah persebaran, pengguna, dan klasifikasi bahasa Tolaki. Bahasa Tolaki merupakan bagian dari Bahasa Austronesia, termasuk bagian bahasa Melayu Polinesia Barat, rumpun bahasa Bungku Laki. Masuknya rumpun bahasa ini seiring dengan persebaran suku bangsa Tolaki di daratan Sulawesi Tenggara. Pengguna persebarannya dimulai dari utara masuk di Sulawesi Tenggara melalui Danau Matana dan Mahalona. Bahasa Tolaki dapat dibagi dua dialek yaitu dialek Konawe dan dialek Mekongga. Pengguna bahasa ini meliputi hampir seluruh bagian daratan jazirah Tenggara Sulawesi. Penelitian mengenai bahasa Tolaki sejak zaman pemerintah Hindia Belanda dipelopori oleh para etnograf, pezending, dan pada pascadekolonisasi dilakukan oleh para akademisi maupun peneliti dari lokal, nasional maupun dari luar menggolongkan bahasa Tolaki ke dalam rumpun bahasa Bungku Laki.
Kata kunci : sejarah, persebaran, dan bahasa TolakiABSTRACT
The study describes the history of the distribution, speakers, and Tolaki language classification. Tolaki language is part of the Austronesian language, including parts of western Polynesia-Malay, Bungku Laki language family. The entry of this language family along with the distribution of Tolaki ethnic groups in mainland Southeast Sulawesi, the spreading of the speakers started from the north entrance in the Southeast through Lake Matana and Mahalona. Tolaki language can be divided into two dialects that are Konawe and Mekongga dialect. The speaker of this language covers almost all parts the mainland of Southeast Sulawesi. Research on Tolaki language since the Dutch East Indies government was spearheaded by ethnographers, pezending, and the pasca colonization conducted by academics and researchers from local, national and external Tolaki classifying Tolaki languages into Bungku Laki language families.
Key words: history, distribution, and Tolaki languag
Gelar Mokole (Raja) di Kerajaan Konawe: Prosedur Pengangkatan
No full textThis study describes about the procedure of the King appointment that has title as Mokole of Konawe Kingdom in the past. The searching of information is done through the literature study from the several of written sources. The objectives of this study is to realign the history of the appointment of mokole in Konawe Kingdom, so it can be used as reference for efforts to restore the identity sovereignty of Konawe Kingdom through the mechanism of selection and appointment of Mokole or king based on osara, hohowino, and the terms of Mokole appointment that is standard and accordance with sara owoseno wonua.
Keywords: procedure, appointment, mokole, Konawe kingdomTulisan ini mendeskripsikan tentang prosedur pengangkatan Raja yang bergelar Mokole di, Kerajaan Konawe di masa lampau. Penelusuran informasi dilakukan melalui studi literatur terhadap berbagai sumber-sumber tertulis. Tujuan penelitian ini adalah untuk meluruskan kembali sejarah pengangkatan mokole di Kerajaan Konawe, sehingga dapat digunakan sebagai rujukan bagi upaya mengembalikan identitas kedaulatan Kerajaan Konawe melalui mekanisme pemilihan dan pengangkatan Mokole atau raja sesuai osara, hohowino, dan ketentuan pengangkatan Mokole yang sudah baku dan mengikuti sara owoseno wonua.
Kata kunci: prosedur, pengangkatan, mokole, kerajaan konawe 
PERPINDAHAN ORANG TIONGHOA DI KOTA KENDARI: DARI KOTA LAMA (KANDAI) KE MANDONGA 1990-2012
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan “Perpindahan Orang Tionghoa di Kota Kendari: Dari Kota Lama (Kandai) Ke Mandonga 1990-2012”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari lima tahapan penelitian, yaitu: 1) Pemilihan Topik, 2) Heuristik, 3) Kritik sumber, 4) Interpretasi Sumber, 5) Historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Proses perpindahan orang Tionghoa dari Kota Lama ke Mandonga yaitu pada tahun 1990 ketika orang Tionghoa yang berada di Kota Lama mulai mencari tempat yang ada di Kota Kendari. Hal tersebut dilakukan orang Tionghoa karena pembangunan yang Pemerintah Kota lakukan membawa dampak pada tempat perdagangan mereka yang ada di Kota Lama (Kandai). Orang Tionghoa dominan pindah ke Mandonga dengan jumlah kartu keluarga sebanyak 46, mereka memilih Mandonga karena posisi tempat tersebut strategis. Sebanyak 12 kartu keluarga tidak menyepakati perjanjian tersebut memutuskan untuk menetap di Kota Lama karena biaya kompenisasi yang diberikan pemerintah tidak sebanding dengan bangunan yang mereka miliki dan penyediaan lahan yang disediakan tidak di dapatkan secara merata. Selain itu ada yang tidak terkena pergusuran yang dilakukan PEMKOT. (2) Faktor yang menyebabkan Orang Tionghoa pindah dari Kota Lama ke Mandonga karena adannya penggusuran yang menyebabkan banyak Orang-orang Tionghoa terpaksa pindah karena adanya pembangunan jembatan sehingga lahan perdagangan mereka di gusur oleh pemerintah setempat
TAFSIR BARU SISTEM BARATA ATAU SIWOLE MBATOHU SEBAGAI FUNGSIPERTAHANAN, KEAMANAN, MILITER, DAN EKONOMIDI KERAJAAN KONAWE ABAD XVIII-XIX
No full textKonsep Siwole Mbatohu (barata) dibentuk karena alasan: 1). Konawe berada di tengah kepungan kerajaan besar (Luwu, Ternate, Gowa, Buton, dan Bone) sehingga perlu mengimbangi kekuatan luar agar dapat survive; 2). Konawe memiliki wilayah yang sangat luas, baik daratan maupun laut yang terbentang dari pesisir selatan hingga ke Konawe bagian utara; 3). Bentuk distribusi kekuasaan kepada keluarga Raja Tebawo guna terwujudnya stabilitas politik keamanan; dan 4). Guna menjaga keamanan wilayah dari berbagai arah. Sistem barata tersebut erat kaitannya dengan sistem pertahanan dan keamanan militer kerajaan Konawe pada abad ke 18-19 dengan empat penjuru mata angin. Lapis pertama, terdiri: 1). Tambo Losoano Oleo (pintu terbitnya matahari) atau pintu/gerbang pertahanan dan keamanan bagian Timur; 2). Tambo Tepuliano Oleo (pintu terbenamnya matahari) sistem pertahanan dan keamanan pintu (tambo) bagian Barat; 3). Barata i‘Hana (sayap kanan) pertahanan dan keamanan wilayah utara; dan 4). Barata i’Moeri (sayap kiri) sayap selatan. Keempat wilayah tersebut memiliki kedudukan sebagai pertahanan utama. Lapis kedua, penyangga dan penopang terdiri: Kapita Lau (Menteri Angkatan Laut), Kapita Anamolepo (Menteri Angkatan Darat), Tutuwi motaha (panglima pasukan penjaga keamanan raja) dari dalam. Lapis ketiga, pertahanan dan keamanan wilayah tobu, tugas menjaga keamanan dan mempertahankan wilayahnya serta bertanggung jawab langsung kepada penguasa barata. Semua lapisan di atas berada pada teritori pertahanan keamanan eksternal (luar). Lapis keempat & kelima disebut pertahanan dan keamanan dari dalam (internal), terdiri atas wilayah onapo (desa) dan anggalo (lembah). Semua lapis pertahanan dilengkapi dengan aparat Tamalaki (tentara) dan Otadu (prajurit). Barata berfungsi untuk menjaga dan mengawasi sumber ekonomi kerajaan untuk dikapitalisasi. Barata juga mempunyai wewenang memungut pajak atau obea serta menguasai dan mengontrol sungai dan laut.
Kata Kunci: Tafsir Baru, Siwole Mbatohu, Pertahanan Keamanan dan Ekonom
SEJARAH PEMERINTAHAN ONDERDISTRIK PONDIDAHA: 1939-1964
No full textPenelitian ini bertujuan untuk: (1) Menjelaskan latar belakang terbentuknya Onderdistrik Pondidaha, (2) Mengetahui perkembangan pemerintahan Onderdistrik Pondidaha, (3) Mengetahui kebijakan-kebijakan apa saja yang diterapkan oleh kepala Distrik Pondidaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari lima tahapan penelitian, yaitu: 1) Pemilihan topik, 2) Heuristik Sumber, 3) Verifikasi sumber, 4) Interpretasi sumber yang dilakukan dengan cara analisis dan sintesis, 5) Historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Onderdistrik Pondidaha terbentuk akibat ditaklukkannya Konawe oleh Belanda pada tahun 1911 sehingga kondisi pemerintahan di Konawe diambil alih oleh Belanda. Belanda kemudian membentuk sebuah kerajaan boneka yang bernama La Iwoi. Belanda juga membagi wilayah serta membentuk distrik dan onderdistrik. Pada tahun 1939 terbentuklah Onderdistrik Pondidaha yang merupakan bagian dari wilayah Distrik Wawotobi. (2) Dalam perkembangan pemerintahan Pondidaha terdapat tiga zaman atau masa yakni zaman Belanda, zaman Jepang dan awal kemerdekaan. (3) Selama menjabat menjadi kepala Distrik di Pondidaha, Turaako, Labulua, dan Bokori memiliki kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam wilayahnya di antaranya yakni pembagian wilayah untuk daerah Pondidaha
SEJARAH DESA LAPOA KECAMATAN TINANGGEA KABUPATEN KONAWE SELATAN PADA TAHUN:1976-2022
No full textPenelitian ini bertujuan untuk: (1) Menjelaskan latar belakang terbentuknya Desa Lapoa Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, (2) Menjelaskan Proses Terbentuknya Desa Lapoa Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, (3) Menjelaskan Perkembangan Desa Lapoa:1976-2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari lima tahapan penelitian, yaitu: 1) Pemilihan topik 2) Heuristik sumber, 3) Verifikasi sumber, 4) Interpretasi sumber, 5) Historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Terbentuknya Desa Lapoa Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dilatarbelakangi oleh kedatangan trasmigran dari Pulau Jawa. Desa Lapoa terbentuk atas prakarsa masyarakat dengan memerhatikan asal usul desa, jumlah penduduk, kdan ondisi sosial budaya masyarakat setempat. (2) Proses terbentuknya Desa Lapoa dimulai pada saat para trasmigran datang di suatu pemukiman yang disebut Lapoa pada tahun 1976. Masyarakat yang mendiami Lapoa tersebut awalnya berjumlah 500 KK, dan makin hari makin bertambah banyak seiring berjalannya waktu, hal ini menyebabkan munculnya keinginan masyarakat agar Lapoa menjadi sebuah desa. (3) perkembangan Desa Lapoa dapat dilihat dari beberapa aspek, di antaranya perkembangan pemerintahan, perkembangan penduduk, perkembangan ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM (KAMPUNG BATIK) DI KECAMATAN SUKUN MALANG
Full text linkAdanya sektor UMKM dapat menciptakan berbagai manfaat bagi daerah diantaranya sepertidapat menghadirkan wirausahan - wirausahan yang baru sehingga dapat menciptakan lapanganpekerjaan, yang pastinya hal tersebut pasti akan menyerap tenaga kerja. Pemerintah DaerahKota Malang membentuk program kampung binaan UMKM yakni Batik Sukun agar dapatsemakin berkembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif.Fokus penelitian yaitu Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Usaha Mikro KecilMenengah (UMKM) di Kampung Batik Kecamatan Sukun Kota Malang dengan menggunakandasar teori peran Pemerintah menurut Siagian (2018). Teknik pengumpulan data terdiri dariobservasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil dan pembahasan berupa temuantemuan data yang meliputi 4 faktor utama yaitu antara lain Peran Pemerintah sebagaiStabilisator, Inovator, Modernisator dan juga Pelopor. Pengembangan UMKM di KecamatanSukun, Kota Malang telah melaksanakan perannya dengan baik sebagaimana yang telah diukurmelalui indikator stabilisator, inovator, modernisator dan juga pelopor. Peran yang ditunjukkanoleh Kecamatan Sukun Kota Malang merupakan upaya untuk mengembangkan UMKM yangada di Kampung Batik melalui berbagai kegiatan agar UMKM di Kampung Batik dapatsemakin maju, berkembang dan memiliki daya saing yang tinggi
TOKOH DAN ISLAMISASI DI PULAU KABAENA: 1920-1962
No full textPenelitian ini bertujuan untuk: (1) Menjelaskan Islam di Pulau Kabaena tahun 1920-1962. (2) Mendeskripsikan profil penyebar agama Islam di Pulau Kabaena Tahun 1920-1962. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode sejarah yang terdiri dari lima tahap penelitian, yaitu: (a) Pemilihan topik terbagi dua bagian yaitu kedekatan emosional dan kedekatan intelektual, (b) Heuristik sumber terdiri dari studi dokumen, studi kepustakaan, studi lisan, dan studi artefak, (c) Verifikasi sumber yang dilakukan melalui kritik eksteren dan kritik interen, (d) Interpretasi sumber yang dilakukan dengan analisis data dan sintesis, (e) Historiografi yang dilakukan secara sistematis dan objektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Agama Islam diperkirakan masuk di Pulau Kabaena pada abad ke-18. Ajaran Islam dibawa langsung oleh seorang ulama yang berasal dari Melayu dan ada pula yang menyatakan bahwa Islam masuk setelah Kerajaan Buton menerima ajaran Islam. Sultan Buton pertama yakni Murhum memerintah pada tahun 1542-1548. Kabaena masuk wilayah Kesultanan Buton sebagai wilayah otonomi. Pengaruh agama Islam di Kabaena kemudian mulai terlihat pada sisi pemerintahan, sosial dan budaya. (2) Pada tahun 1920 perkembangan agama Islam begitu masif, bukan hanya menyentuh masyarakat menengah ke bawah namun juga menyentuh kalangan atas seperti bangsawan. Pada masa tersebut masyarakat mulai tertarik menunaikan haji hingga menuntut ilmu di Makkah sehingga lahir beberapa ulama berdarah Kabaena seperti KH. Daud, KH. Abdul Haq. Sepulang dari Makkah, ulama-ulama tersebut mengajarkan Islam seperti Tafsir Al quran, hadis, tasauf, fiqih, siyasah, dan metode baca Al quran kepada masyarakat
Keluarga Golongan Bangsawan (Kamokole’a) Rumbia Moronene 1948-2012
No full textThis study aims to describe (1) The origin and history of the Moronene nobility. (2) The characteristics of the Moronene Rumbia nobility. (3) The role of the family in maintaining social status. In this study, the method used is the historical method, which consists of five stages of research, namely: (a) Topic Selection, (b) Source Heuristics, (c) Source Criticism, (d) Source Interpretation, and (e) Historiography. The results of this study indicate that: (1) The origin of the Moronene nobility can be seen in Kada, an oral literature in the form of a long epic containing origins or events. One of the central figures in Kada is "Dendengi," titled "Tongki Mpu\u27u Wonua Tamanao Moronene." Dendengi is believed to be the first leader (Apua) of the Moronene tribe who gave birth to a leader or king in Wonua I Bombana Wita I Moronene. (2.) The characteristics of the Moronene nobility can be seen from the way they speak, dress, behavior, manners of entertaining guests, naming, social stratification, and death ceremonies; (3) The role of the noble family in maintaining their social status, including through marriage and education. To continue the throne, a prospective King/Mokole must marry another Moronene noble so that the blood of nobility is purer; meanwhile, through education, on average, descendants of the Mokole Munara receive an education
- …
