5 research outputs found

    Kedudukan Sumbangan Pihak Ketiga terhadap Keuangan Daerah Propinsi Lampung

    No full text
    Pupose of research is  to analyze Lampung Pro vince Local Regulation Nomor 4/ 1992 regarding position of contribution revenue from thrid party to province local linancial. Result l this research showed position of contribution reveue from thrid party to local  financial are as financial statein  sence the revenue enter Lampung province local treasury. The lmplementation have been decided by making memorandum  Understanding (MOU), and Then continueb dy  making contract  or other agreement  or Preliminary contact among paties, finalized by Docision of Lampung Goversor.After than contributors directly deposit the contributions to  province Treasury,  in this case is  Appointee Bank

    LEGAL COACHING PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

    Full text link
    Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur desa dan masyarakat untuk mempersiapkan Desa Way Huwi menjadi Desa Sadar Hukum. Kesadaran hukum menjadi aspek penting dalam sebuah sistem hukum. Peraturan perundang-undangan yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan desa akan menjadi tidak efektif bila belum diiringan oleh budaya hukum. Salah satu cerminan masih belum kuatnya kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah masih terbatasnya desa yang menyusun peraturan desa sebagai instrumen dalam pembangunan desa. Pembentukan peraturan desa ini penting sebagai legitimasi kebijakan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan desa. Sasaran khalayak dalam kegiatan ini adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perwakilan masyarakat. Lokasi kegiatan dilaksanakan di Desa Way Huwi, Kabupaten Lampung Selatan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah, dan focus group discussion. Hasil dari kegiatan ini, yaitu para peserta semakin meningkat pemahamannya mengenai budaya sadar hukum dan peningkatan kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kata Kunci: Budaya Hukum, Sadar Hukum, Pemerintahan Desa

    EPMA-World Congress 2015

    Full text link
    Detailed autopsy findings demonstrate that the absolute majority of people are carriers of hardly detectable micro and asymptomatic tumour lesions which, however, not necessarily may progress into clinically manifested disease. Further, in case of manifested oncologic diseases, less than 1 % of all disseminated and circulated tumour cells have a potential to form secondary and distanced tumours (metastatic diseases) – the phenomenon known as the “metastatic inefficiency” [1]. In this context, the key question puzzling modern predictive preventive and personalised medicine is how to discriminate between those carriers who are predisposed to a disease manifestation / progression and “silent” carriers.peer-reviewe
    corecore