1,721,009 research outputs found
Field Work Lecture Report The Effect of Administration in Improving Work Effectiveness at the Secretariat of the North Sumatra DPRD Office
No full text25 HlmWawasan dan pengetahuan tidak semata-mata di dapat dari dalam
ruang belajar. Salah satunya adalah dengan melaksanakan praktek di luar
ruang belajar seperti contohnya kuliah kerja lapangan. Kegiatan praktek ini
sangat bermanfaat terkhusus pada penulis, yang mana selain menambah
wawasan dan pengetahuan juga menjadi semangat untuk lebih belajar lebih
baik dan aktif. Hal-hal positif yang didapat di tempat kuliah kerja lapangan
terkhusus di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi motivasi bagi
penulis bahwa setiap pelaksanaan yang baik maka akan diperoleh hasil yang
baik. Kerja sama dan kesolidan dalam menjalankan program kerja sangat
dibutuhkan untuk terealisasinya kegiatan yang baik. Keterlibatan dalam
masyarakat juga tentunya menjadi faktor untuk adanya hubungan timbal balik
agar berjalan nya suatu kegiatan yang baik pula.
SARAN, dalam sebuah instansi pemerintahan tidak terlepas dengan kebaikan
maupun keburukan, namun sebagai mahasiswa yang profesional dan berpikir
kritis segala yang berhubungan dengan hal positif akan kita dukung demi
kemajuan dan kebaikan Indonesia. Begitu pula sebaliknya, jika berhubungan
dengan hal yang negative tentu kita juga kan kritik dan berikan solusi untuk
kemajuan Indonesia juga tentunya. Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) banyak hal yang positif yang memang harus kita dukung untuk
kemajuan yang direalisasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pada umumnya
Field Work Lecture Report The Role of Commission A DPRD North Sumatra in Supervision of the Performance of BNNP North Sumatra
No full text29 HlmWawasan dan pengetahuan tidak semata-mata di dapat dari dalam ruang
belajar. Salah satunya adalah dengan melaksanakan praktek di luar ruang belajar
seperti contohnya kuliah kerja lapangan. Kegiatan praktek ini sangat bermanfaat
terkhusus pada penulis, yang mana selain menambah wawasan dan pengetahuan
juga menjadi semangat untuk lebih belajar lebih baik dan aktif. Hal-hal positif
yang didapat di tempat kuliah kerja lapangan terkhusus di kantor DPRD Sumatera
Utara menjadi motivasi bagi penulis bahwa setiap pelaksanaan yang baik maka
akan diperoleh hasil yang baik. Kerja sama dan kesolidan dalam menjalankan
program kerja sangat dibutuhkan untuk terealisasinya kegiatan yang baik.
Keterlibatan dalam masyarakat juga tentunya menjadi faktor untuk adanva
hubungan timbal balik agar berjalan nya suatu kegiatan yang baik pula.
Saran, dalam sebuah instansi pemerintahan tidak terlepas dengan kebaikan maupun
keburukan, namun sebagai mahasiswa yang profesional dan berpikir kritis segala
yang berhubungan dengan hal positif akan kita dukung demi kemajuan dan
kebaikan lndonesia. Begitu pula sebaliknya, jika berhubungan dengan hal yang
negatif tentu kita juga kan kritik dan berikan solusi untuk kemajuan lndonesia
juga tentunya
Field Work Lecture Report Numbering System Office Notes General Section Secretariat of North Sumatra Province DPRD
No full text32 HlmDalam pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan ini penulis
mendapatkan banyak pengetahuan secara nyata dalam menerapkan ilmu
yang diperoleh pada saat perkuliahan, sehingga dapat di praktekkan
secara maksimal ketika melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan. Selain itu
Kuliah Keria Lapangan adalah sarana bagi mahasiswa untuk mengenal
dunia kerja nyata sekaligus mengenal lingkungan dan kondisi kerja yang
nantinya akan dihadapi mahasiswa setelah lulus kuliah.
Berdasarkan uraian kuliah kerja lapangan, maka dapat
disimpulkan bahwa:
Teori - teori yang telah diajarkan saat di perkuliahan ternyata banyak
yang diterapkan pada saat Kuliah Kerja Lapangan namun masih
banyak juga kekurangan seperti penomoran surat yang seharusnya
harus sistematis artinya tidak boleh mundur tanggal.
Bagian umum sekretariatan adalah pusat urusan yang di perlukan
DPRD-SU karena tergantung pada Bagian ini seperti urusan
administrasi, kepegawaian, urusan kue dan lainya
The role of the Inner Village Consultative Body Making Regulations in Bangun Village Parbuluan District, Dairi Regency
No full text112 HalamanBadan permusyawaratan desa murapakan salah satu lembaga yang sangat
penting dalam pemerintahan desa, dan salah satu peran BPD adalah membahas
dan merancang peraturan desa bersama kepala desa. untuk mengetahui bagaimana
peran BPD dalam proses pembuatan perdes dan faktor apa yang menjadi
penghambatnya.untuk menganalisis data penelitian ini mengunakan metode
kualitatif.sumber data dalam penelitian ini adalah BPD,kepala desa,sekertaris desa
beserta aparat desa,ketua karang taruna dan masyarakat setempat
Dan teknik pengumpulan data yaitu observasi,wawancara,dan dokumentasi. untuk
hasil dari pengumpulan data tersebut yaitu didalam pelaksanaan peran BPD
selama proses perancangan hingga selesainya perdes dilihat dari tiga indikator
yaitu peran aktif,peran parsipatif dan pasif. The village consultative body is one of the most important institutions in village
government, and one of the BPD's roles is to discuss and draft village regulations
with the village head. to find out the role of the BPD in the process of making
village regulations and what factors hinder it. To analyze this research data using
qualitative methods. The data sources in this research are the BPD, village head,
village secretary and village officials, the chairman of the youth organization and
the local community.
And data collection techniques are observation, interviews and documentation. The
results of the data collection are in implementing the role of the BPD during the
design process until the completion of the village regulations, seen from three
indicators, namely active role, participative role and passive role
Analysis of the Village Fund Allocation Program (ADD) in Village Community Empowerment in Bangun Sari Village, Tanjung Morawa District, Deli Serdang Regency in 2018
No full text79 HalamanPenelitian ini di latar belakangi oleh Program Alokasi Dana Desa (ADD)
dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Bangun Sari yaitu program
Pencegahan KDRT dari tujuh program yang telah ditetapkan di tahun 2018 ada
beberapa program yang tidak dapat direalisasikan salah satunya adalah program
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan jumlah Rp 41.000.000-,.
Penelitian ini menggunakan metodologi dengan jenis penelitian deskriptif
kualitatif dalam penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi dan juga
dokumentasi penelitian ini juga terdiri dari key informan, informan utama dan
juga informan tambahan. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis Program
Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa
Bangun Sari salah satuya yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam
Pencegahan KDRT serta mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa
Program Pencegahan KDRT. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
dalam merealisasikan program haruslah mempunyai pengorganisasian,
interprestasi dan juga penerapan dan aplikasi agar dapat direalisasikan dengan
baik. Program Pencegahan KDRT sangatlah penting untuk direalisasikan
dikarenakan program ini dapat megedukasi masyarakat awam tentang bagaimana
pencegahan KDRT jika terjadi di dalam rumah tangga mereka, namun masih
ditemukan kendala dan hambatan terhadap program yang tidak teralisasi yaitu
Dana untuk Program tersebut masuk di akhir tahun, waktu yang terlalu singkat
dan SDM yang tidak memadai kuota. This research is motivated by the village fund allocation program in
empowering rural communities in the Bangun Sari village, namely the seven
domestic violence prevention programs that have been set in 2018, there are
sereval programs that can’t be realized, one wf which is the KDRT program with
a total of Rp 41.000.000-,. This research uses descriptive qualitative research
type method with interview, observation and documentation techniques. This
research also consists of key informants, main and additional inforemants.the
purpose of the study was to analyze the ADD program in empowering rural
communities in the Bangun Sari village, namely village community empowerment
in the KDRT and indentify constraints in ADD in empowering village
communities to KDRT. The results of this study can be concluded that realizing
the program must have organization, interpretation and application so that it can
be well realized, KDRT program is very important to realized to educate the
general public about how to prevent KDRT if it occurs in their household.
However, there are still obstacles to the realization of the program, namely funds
that arrive at the end of the yerar, a short period of time and inadequate quota
North Sumatra DPRD Commission E Strategy (Period 2019-2024), in Carrying Out the Function of Supervising Development and Social Welfare in North Sumatra Province
No full text61 HalamanDPRD menjalankan tiga fungsi penting, yaitu: anggaran, tentang legislasi, dan pengawasan yang tercantum dalam Pasal 69 UU No. 17 tahun 2014. Adapun tujuan dari penelitian ini Untuk Mengetahui Dan Mendeskripsikan Bagaimana Strategi Komisi E DPRD Sumut (Periode 2019-2024) Dalam Garis Fungsi Pengawasan Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Sumatera Utara. Untuk Mengetahui Dan Mendiskripsikan Apa Saja Faktor Penghambat Dalam Strategi Komisi E DPRD Sumut (Periode 2019-2024).Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Komisi E strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembangunan dan kesejahteran sudah dilaksanakan dengan semestinya tapi belum maksimal. Pengawasan serta tanggung jawab yang dilakukan Komisi E DPRD untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi yang dibiayainya melalui Program yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah terlaksana namun masih kurang efektif karena masih minimnya
pengawasan dalam setiap program tersebut khususnya untuk Kesehatan dan Pendidikan. DPRD performs three important functions, namely: budget, legislation, and supervision as stated in Article 69 of Law no. 17 of The type of research used in this research is descriptive qualitative. The results of this study indicate that Commission E is strategic in carrying out the supervisory and development and welfare functions that have been carried out properly but not optimally. Oversight and responsibility carried out by Commission E DPRD to carry out the Main Tasks and Functions financed through the Program Provincial Government of North Sumatra has been implemented but is still not effective because there is still a lack of oversight in each of these programs, especially for Health and Education
Implementation of Law Number 43 of 2007 Article 24 on Improving the Quality of Libraries in Medan Area University
No full text77 HalamanPenelitian ini dilatar belakangi pada kebijakan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Perguruan Tinggi yang mengamanatkan setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan berstandar nasional perpustakaan untuk mendukung tri dharma perguruan tinggi. Keberhasilan dari sebuah kebijakan terlihat pada implementasi kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 24 pada peningkatan kualitas perpustakaan Universitas Medan Area serta mendeskripsikan hambatan dalam implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 pada perpustakaan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa dengan menggunakan indikator implementasi oleh Edward
III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi pada perpustakaan Universitas Medan Area sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik. Kemudian faktor penghambat di perpustakaan Universitas Medan Area antara lain kurang optimalnya sosialisasi bagi pemanfaat dalam menggunakan fasilitas di
perpustakaan, kekurangan pustakawan, kurang koordinasi antara pihak perpustakaan dengan dosen, dan adanya keluhan terhadap fasilitas dan koleksi di perpustakaan Universitas Medan Area. The background of this research is the policy of Law Number 43 of 2007 concerning Higher Education Libraries which mandates that each tertiary institution maintain a library with national standard libraries to support the tri dharma of higher education. The success of a policy can be seen in the implementation of the policy. The purpose of this study was to determine the implementation of the policy of Law Number 43 of 2007 Article 24 on improving the quality of the Medan Area University library and to describe the obstacles in
implementing the policy of Law Number 43 of 2007 in libraries. The research method used is a descriptive qualitative research method. The results showed that by using implementation indicators by Edward III, namely communication,resources, dispositions, and bureaucratic structures at the Medan Area University
library, it can be said that they are going well. Then the inhibiting factors in the Medan Area University library include less optimal socialization for beneficiariesin using the facilities in the library, lack of librarians, lack of coordination between the library and lecturers, and complaints about facilities and collections at the
Medan Area University library
Field Work Lecture Report Analysis of Commission A DPRD North Sumatra in the Supervision of the North Sumatra Provincial Government General Administration
No full text30 HlmKuliah Kerja Lapangan (KKL) merupakan salah satu mata kuliah wajib dalam setiap
perkuliahan untuk menyelesaikan program studi yang diambil. Dimana, KKL adalah bentuk
kegiatan dilakukan mahasiswa/i untuk terjun langsung dalam dunia kerja di instansi atau
perusahan-perusahan terkait. Agar mahasiswa/i dapat merasakan langsung dunia kerja.
Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ini tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa untuk terjun
langsung kedalam dunia kerja dan merasakan apa yang ada di lapangan, tetapi Kuliah Kerja
Lapangan ini juga mempunyai manfaat untuk Fakultas Fisipol Universitas Medan Area itu
sendiri dan Instansi terkait. Salah satu manfaat Kuliah Kerja Lapangan bagi Fakultas
Fisipol Universitas Medan Area, yaitu: a) Menjalin hubungan dan kerjasama yang baik antara
Fakultas Fisipol Universitas Medan Area dengan instansi dalam pelaksanaan Praktik Kuliah
Kerja Lapangan pada waktu yang akan datang. b) memperoleh umpan balik dalam upaya
penyempurnaan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan instansi perusahaan
serta tuntutan pembangunan pada umumnya. c) mengetahui atau menilai kemampuan
mahasiswa dalam menyerap dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di masa perkuliahan
dan Dalam mewujudkan good goverment harus ada pengawasan legislatif terhadap
eksekutif agar tidak terjadi kekuasaan yang absolut dan untuk menciptakan kesejahteraan
rakyat provinsi sumatera utara
Field Work Lecture Report Analysis of the Role of Commission A DPRD North Sumatra as a Mediator for Agrarian Conflict Resolution in North Sumatra
No full text30 HlmKonflik agraria di Indonesia dan Sumatera Utara Khususnya sepertinya
telah menjadi persoalan tanpa ujung. Yang terjadi bukan hanya tidak dapat
diselesaikannya kasus-kasus lama, namun eskalasi konflik-konflik baru juga
mengalami peningkatan sampai pada titik yang cukup mengkhawatirkan. Rasio
jumlah tanah untuk pertanian dengan jumlah kebutuhan penduduk terhadap tanah
yang timpang, serta tidak ditempatkannya investasi pengelolaan sumber daya alam
pada areal yang bijak, disinyalir menyadi penyebab utama mengapa konflik
agraria di lndonesia menjadi semakin kompleks.
Komisi A DPRD Sumatera Utara dalam hal membantu penyelesaiaan
permasalahan agraria baik itu antara individu dengan individu, individu dengan
perusahaan/ instansi ataupun perusahaan/ instansi dengan kelompok masyarakat
melalui mediasi Rapat dengar Pendapat (RDP) dan melakukan kunjungan
langsung ke lokasi untuk meninjau langsung ke lapangan terkait permasalahan
yang sedang terjadi
Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menertibkan Bangunan Liar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau
Get PDFBanyaknya bangunan liar yang ditertibkan di daerah median jalan kecamatan Bagan Sinembah tidak terlepas dari kinerja aparat Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini memberi arti bahwa Satuan polisi Pamong Praja merupakan aparat yang sangat dibutuhkan oleh Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam pemeliharaan ketenteraman, ketertiban dan penegakan Peraturan Daerah. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar di kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau 2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Penelitian ini juga tidak terlepas dari beberapa unsur, diantaranya adalah peraturan, lembaga dan sumber daya manusia yang ada di penegak peraturan daerah itu sendiri. Penulis menggunakan metode kualitatif sebagai metode analisis data yang mengambil lokasi penelitian pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja, kantor Camat, dan Kelurahan Bahtera Makmur Kota. Sumber data dalam penelitian ini adalah kepala Satuan Polisi Pamong Praja, kepala bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, anggota Satuan Polisi Pamong Praja, pegawai kantor Camat Bagan Sinembah dan masyarakat yang terkena dampak penertiban. Data dikumpulkan berdasarkan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar di kecamatan Bagan Sinembah kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dimulai dari proses sosialisasi, pendataan, himbauan hingga penertiban dilakukan.This research is aimed to know the role of Public Order Agency in curbing illegal buildings especially for regulation, institution, and human resources in the implementation of that role. The problems on this research would discuss about: 1) The role of Public Order Agency in curbing illegal buildings in Bagan Sinembah, Rokan Hilir, Riau. 2) The factors which became an obstacle for Public Order Agency in curbing illegal buildings in Bagan Sinembah, Rokan Hilir, Riau. This research used qualitative method as a data analysis method in the office of Public Order Agency. The source of data on this research is the head of Public Order Agency, the head of public order and a public comfort, the member of Public Order Agency, sub-district office employee of Bagan Sinembah and the society affected by the enforcement. The data were collected based on doing an interview and documentation. The result of this research showed that the role of Public Order Agency in curbing illegal buildings in Bagan Sinembah, Rokan Hilir, Riau started from socialization, data collection, an appeal, until the control was done
- …
