1,721,012 research outputs found
Juridical Analysis of the Perpetrator's Criminal Acts Sexual Violence Crime Based Law no. 12 of 2022 Concerning Crime of Sexual Violence (Medan Police Case Study)
No full text73 HalamanTindak Pidana Kekerasan Seksual ini merupakan upaya pembaharuan
hukum serta mengatasi permasalahan dalam perlindungan hukum terhadap
perempuan dan anak dari Tindak Kekerasan Seksual yaitu sebagai berikut:
mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan
merehabilitasi korban, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi
pelaku, menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual dan
memastikan kekerasan seksual tidak berulang . Oleh karena itu permasalahan dalam
penelitian ini :Pertama pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan
kekerasan seksual serta Kedua Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan
kekerasan seksual Ketiga bagaimana eksistensi undang-undang No.12 Tahun 2022
tentang tindak pidana kekerasan seksual pada pelaku kejahatan kekerasan seksual.
Adapu jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif, Dalam kajian ini penulis
bermaksud untuk menganalisis persoalan bagaimana seharusnya pemerintah
mengambil langkah-langkah kebijakan dalam menanggulangi kekerasan seksual di
Indonesia. Berkaitan dengan pengaturan hukum, dengan diundangkannya
Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
dapat menjerat pelaku dan dapat menjadi payung hukum yang melindungi korban
kekerasan seksual serta menjadi landasan hukum yang kuat untuk para aparat
penegak hukum. Aturan tersebut kemudian harus disosialisasikan kepada
masyarakat agar dapat meningkatkan pengetahuan serta kesadaran hukum
masyarakat untuk lebih waspada terhadap jenis kejahatan seperti ini. This Sexual Violence Crime is an effort to reform the law and overcome problems
in the legal protection of women and children from Sexual Violence, namely as
follows: preventing all forms of sexual violence, handling, protecting and
rehabilitating victims, carrying out law enforcement and rehabilitating
perpetrators, creating an environment free from sexual violence and ensuring
sexual violence does not recur. Therefore the problems in this study: First, the
factors that cause the crime of sexual violence crime, second, the legal
arrangements for the perpetrators of sexual violence crimes, and third, how the
existence of Law No.12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence on
perpetrators of sexual violence crimes. Adapu type of legal research is normative
juridical, In this study the author intends to analyze the issue of how the government
should take policy steps in tackling sexual violence in Indonesia. In connection with
legal arrangements, the enactment of Law No. 12 of 2022 concerning Crimes of
Sexual Violence can ensnare perpetrators and can be a legal umbrella that protects
victims of sexual violence and becomes a strong legal basis for law enforcement
officials. The regulation must then be socialized to the public in order to increase
the knowledge and legal awareness of the public to be more vigilant against this
type of crime
Pertanggung Jawaban Perdata Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pmh Dalam Proses Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector (Studi Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/Pn Mdn)
Get PDF53 HalamanSeiring dengan berkembangnya sistem cicilan (kredit), tentu saja memunculkan
berbagai lembaga keuangan. Peran kolektor pihak ketiga dalam pengelolaan
utang. Banyak kasus yang muncul yang tidak dapat dibalik pada awalnya berhasil
dibalik oleh perusahaan. Pemilik menggunakan jasa penagih untuk menagih
pembayaran tunggakan dari pelanggan yang memiliki beberapa kemampuan untuk
memaksimalkan peluang percepatan penagihan hutang pinjaman dengan cara
premanisme. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil judul “Perbuatan
Melawan Hukum Perusahaan Pembiayaan Dalam Proses Penarikan Kendaraan
Bermotor Oleh Debt Collector (Studi Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PN
Mdn)”. Adapun permasalahan yang di akan diambil adalah Bagaimana
kedudukan hukum serta ketentuan hukum tentang pengambilalihan kendaraan dan
juga tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh debt collector pada Putusan
Nomor 304/Pdt.G/2019/PN Pbr. Hasil penelitian Kedudukan pihak ketiga
(penagih) dalam akad pinjaman pembiayaan konsumen sebagai alat sederhana dan
terakhir bagi perusahaan pembiayaan untuk menagih objek pembiayaan yang
jatuh tempo kreditnya, Keputusan MK no. 18/PUU-XVII/2019 Lembaga
keuangan dapat melakukan penyitaan kendaraan bermotor (automatic execution)
tanpa putusan pengadilan terlebih dahulu jika debitur mengakui tidak
dilaksanakannya perjanjian (nalt).Perbuatan melawan hukum perusahaan
pembiayaan dalam proses penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector
(Studi Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PN Mdn) Keputusan ini tidak
bertentangan dengan hukum Kementerian Keuangan yang melarang perusahaan
pembiayaan menyita kendaraan pengusaha sebagai pemilik utang. Along with the development of the installment (credit) system, of course, various
financial institutions emerged. The role of third party collectors in debt
management. Many of the cases that emerged that could not be reversed were
initially successfully reversed by the company. The owner uses a collection
service to collect arrears from customers who have several abilities to maximize
opportunities for accelerating loan debt collection by thuggery. In this study,
researchers will take the title "Unlawful Acts of Financing Companies in the
Process of Withdrawal of Motorized Vehicles by Debt Collectors (Study of
Decision Number 393/Pdt.G/2021/PN Mdn)". The issues that will be taken are
What is the legal position and legal provisions regarding vehicle repossession
and also unlawful actions committed by debt collectors in Decision Number
304/Pdt.G/2019/PN Pbr. Research results The position of third parties
(collectors) in consumer financing loan contracts as a simple and final tool for
finance companies to collect financing objects whose credit is due, MK Decree
no. 18/PUU-XVII/2019 Financial institutions can confiscate motorized vehicles
(automatic execution) without a court decision beforehand if the debtor admits
that the agreement was not implemented (nalt). Unlawful acts of financing
companies in the process of withdrawing motorized vehicles by debt collectors
(Study of Decision No. 393/Pdt.G/2021/PN Mdn) This decision does not
contradict the law of the Ministry of Finance which prohibits finance companies
from seizing the vehicles of entrepreneurs as debt owners
Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Dikaitkan Dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1951 (Studi Kasus Putusan No. 2010/Pid.B/2011/PN.Mdn)
Get PDFFungsi dan Tujuan Pelaksanaan Masa Reses Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Deli Serdang ( Studi Pada Fraksi Partai Amanat Nasional )
Get PDFKunci penting keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah ditentukan antara lain oleh kemampuan Pemerintah Daerah DPRD dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, hubungan yang sinergis di antara keduanya, hubungan pusat dan daerah, serta hubungan antar daerah yang
konstruktif. Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya memiliki makna yang antara lain ditandai dengan kemampuannya melakukan pengelolaan Pemerintah Daerah secara profesional dan handal, serta memiliki daya inovasi dan kreasi yang tinggi di dalam meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan.Kemampuan DPRD dalam melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, akan sangat menentukan keberhasilan Pemerinta Daerah dalam menjalankan tugas-tugas pembangunannya sesuai aturan hukum dan koridor kebijakan yang telah disepakati bersama.
Untuk itulah pentingnya pelaksanaan reses yang merupakan kewajiban bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala untuk bertemu konstituen pada Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan check and balances antara DPRD dan pemerintah daerah.
Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang lembaga legislatif dan fungsi kegiatan yang dilakukannya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat dan melihat bagaimana anggota dewan tersebut melakukan masa resesnya. Sehubungan dengan hal tersebut diatas Penulis menggunakan metode diskriptif dimana penelitian yang hanya menggambarkan, meringkas kondisi, situasi atau berbagai keadaan yang didapatkan pada waktu penelitian termasuk menggunakan populasi dan sampel serta pengumpulan data.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dapat mengetahui tentang aspirasi yang berkembang dari masyarakat, sebab apabila aspirasi masyarakat tersebut tidak diketahui oleh anggota Dewan, maka akan berpotensi menimbulkan keslahan pengambilan keputusan dengan kehendak masyarakat
Criminal Accountability for Criminals Due to Negligence Participate in Assisting the Illegal Use of Forest Areas (Study of Decision Number: 265/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN)
No full text124 HalamanHutan di Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia.
Hutan Indonesia merupakan rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna yang banyak
diantara endemik di Indonesia. oleh sebab itu segala aspek kehidupan baik warga
negara dan pemerintah wajib menjaga serta mempertahankan sumber daya
tersebut. Saat ini banyak terjadi perusakan hutan yang dilakukan oleh masyarakat
baik perorangan atau korporasi secara sengaja maupun tidak sengaja dengan
tujuan yang berbeda-beda. Seperti halnya yang terjadi pada Putusan Nomor
265/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN dimana Aparat desa melakukan pembukaan jalan
umum dengan melintasi kawasan hutan lindung, hal tersebut berpotensi merusak
ekosistem yang berada di kawasan tersebut, dimana pembukaan jalan tersebut
dilakukan tanpa adanya Izin dari Kementerian terkait. Perbuatan aparat desa
tersebut merupakan pelanggaran terhadap undang-undang No.18 Tahun 2013
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana
karena kelalaiannya turut serta membantu terjadinya penggunaan kawasan hutan
secara tidak sah dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak
pidana karena kelalaiannya turut serta membantu terjadinya penggunaan kawasan
hutan secara tidak sah (Studi Putusan Nomor 265/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN).
Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu metode
penelitian yang mengkaji studi dokumen. Sifat penilitian yang digunakan adalah
deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian pengaturan hukum tentang tindak
pidana karena kelalaiannya turut serta membantu terjadinya penggunaan kawasan
hutan secara tidak sah diatur di dalam Pasal 98 ayat (2) UU 18 Tahun 2013
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pertanggungjawaban
pidana pada kasus Putusan No:265/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN dikenakan Pidana
Penjara Selama satu (1) Tahun dan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
Saran yang dapat diberikan oleh penulis dari hasil penelitian tersebut, Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018
Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan agar disosialisasikan dan dimuat
dalam diskusi publik sebagai tindakan preventif, agar setiap pihak mengetahui
prosedur penggunaan Kawasan Hutan secara legal dan dapat meminimalisir
tindak pidana serupa kedepannya. Forests in Indonesia are one of the centers of biodiversity in the world.
Indonesian forests are home to thousands of species of flora and fauna, many of
which are endemic to Indonesia. Therefore, all aspects of life, both citizens and
the government, must maintain and maintain these resources. Currently, there is a
lot of forest destruction carried out by the community, both individuals and
corporations, intentionally or unintentionally with different objectives. As
happened in Decision Number 265/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN where village
officials opened public roads by crossing protected forest areas, this has the
potential to damage the ecosystem in the area, where the road opening is carried
out without any Permission from the relevant Ministry. The actions of the village
apparatus constitute a violation of Law No. 18 of 2013 concerning the Prevention
and Eradication of Forest Destruction. The formulation of the problem in this
research is how to regulate the law regarding criminal acts due to their
negligence in helping the occurrence of illegal use of forest areas and how
criminal responsibility for criminal acts due to their negligence helps the
occurrence of illegal use of forest areas (Decision Study No. 265/ Pid.Sus-
LH/2021/PT MDN). The legal research method used is normative juridical,
namely a research method that examines document studies. The nature of the
research used is descriptive analysis. Based on the results of research on legal
arrangements regarding criminal acts due to negligence in helping the
occurrence of illegal use of forest areas, it is regulated in Article 98 paragraph
(2) of Law 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest
Destruction. Criminal liability in the case of Decision No: 265/Pid.Sus-
LH/2021/PT MDN is subject to imprisonment for one (1) year and a fine of Rp.
1,000,000,000 (one billion rupiah). Suggestions that can be given by the author
from the results of the research, Regulation of the Minister of Environment and
Forestry of the Republic of Indonesia Number P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019
concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Environment and
Forestry Number P.27/Menlhk/Setjen /Kum.1/7/2018 Regarding Guidelines for
Borrowing and Using Forest Areas to be socialized and included in public
discussions as a preventive measure, so that each party knows the procedures for
using Forest Areas legally and can minimize similar criminal acts in the future
Implementation of Corporate Social and Environmental Responsibility According to Article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (Study at Pt. Sisirau)
No full text93 HalamanTanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan pada PT. Sisirau, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana aturan hukum pelaksanaan TJSL di Indonesia, bagaimana pelaksanaan TJSL pada PT. Sisirau dan bagaimana kendala TJSL pada PT. Sisirau.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan, dengan instrumen pengumpulan data wawancara, observasi serta studi dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan sifat deskriptif kualitatif.
Pengaturan mengenai TJSL juga terdapat pada UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan undang-undang lainnya. PT. Sisirau telah mengimplementasikan TJSL pada bidang pendidikan, infrastruktur, olahraga, sosial dan keagamaan hingga pelestarian lingkungan hidup. PT. Sisirau juga menyalurkan dana sebesar 5% (lima persen) setiap tahunnya dari pendapatan perusahaan. Tidak ada kendala dalam melaksanakan TJSL pada PT. Sisirau. Social and environmental responsibility is the company's commitment to play a role in sustainable economic development to improve the quality of life and the beneficial environment for the company itself, the local community, and society as regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Further provisions were arranged on Government Regulations (PP) Number 47 of 2012 concerning Limited Liability Companies' Social and Environmental Responsibility.
This study aimed to study the implementation of corporate social and environmental responsibility at PT Sisirau and whether it followed the laws and regulations in Indonesia. The formulations of the problems from this research were about the legal rules for implementing Social and Environmental Responsibility (TJSL) in Indonesia, the implementation of TJSL at PT Sisirau, and what obstacles to conducting TJSL at PT Sisirau.
The research method used was normative juridical research with a conceptual approach, laws, and regulations, with interview data collection instruments, observation, and documentation studies. The data analysis used qualitative descriptive characteristics.
The regulation regarding Social and Environmental Responsibility (TJSL) was also contained in Law Number 25 of 2007 concerning Investment and other laws. PT Sisirau had implemented TJSL in education, infrastructure, sports, social, and religion to environmental preservation. PT Sisirau also disbursed the funds of 5% (five percent) annually from the company's revenue. Thus, there were no obstacles to implementing TJSL at PT Sisirau
Evidence System Based on Minimum Evidence Tool Against The Criminal Case Of Theft
No full textHistorically, the development of criminal procedural law in Indonesia shows that there are several systems and theories of proof of criminal procedure. In the past, people generally thought that the most reliable tools of evidence were the defendant's confession. This could cause the legal apparatus to impose their will in the investigation process to force the defendant to confess his actions, especially in cases of the criminal acts of theft where the defendant did not actually commit the crime of theft. The problems in this thesis are: Why in the evidentiary system there must be a minimum of 2 tools of evidence as a legal requirement to determine that someone can be convicted in the case of the criminal act of theft, and What is the role of minimum tools of evidence as the basis for a judge's guideline in determining a criminal sentence for the defendant in the criminal act of theft. The research method used by the author in completing this thesis is a normative juridical method. The results of this study are that the minimum two tools of evidence are a legal requirement in the evidentiary process and in the process of criminal proceedings, and the tools of evidence play an important role as a guide for judges in determining their belief in the verdict that he will pass on to a criminal offense. The conclusion that can be drawn by researchers in this thesis is that the minimum number of tools of evidence must be two as a guide for a judge to determine his conviction in imposing a sentence so as to produce legal objectives, legal certainty, legal benefits, and legal justice. Perkembangan hukum acara pidana di Indonesia dalam sejarahnya menunjukan bahwa ada beberapa sistem dan teori pembuktian acara pidana. Umumnya dahulu orang berpendapat bahwa alat bukti yang yang paling dapat dipercaya ialah pengakuan terdakwa, hal ini menyebabkan para aparatur hukum dapat memaksakan kehendak dalam proses pemeriksaan untuk memaksa terdakwa mengakui perbuatannya, terutama dalam kasus tindak pidana pencurian dimana terdakwa sebenarnya tidak melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Adapun permasalahan dalam skripsi ini ialah Mengapa dalam sistem pembuktian harus minimum 2 alat bukti sebagai syarat sah untuk menentukan seseorang dapat dipidana dalam kasus tindak pidana pencurian dan Bagaimana peraanan alat bukti minimum sebagai dasar pedoman hakim dalam menetukan hukuman pidana bagi terdakwa tindak pidana pencurian. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penyelesaian skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah alat bukti minimum dua adalah syarat sah dalam proses pembuktian serta proses dalam beracara pidana dan alat bukti berperan penting sebagai pedoman hakim dalam menentukan keyakinannya terhadap putusan yang akan diberikannya kepada terdakwa tindak pidana. Kesimpulan yang bisa diambil peneliti dalam skripsi ini adalah sebuah alat bukti sudah dipastikan minimum harus berjumlah dua sebagai pedoman seorang hakim dapat menentukan keyakinannya dalam menetukan hukuman sehingga menghasilkan tujuan hukum kepastian hukum,kemanfaatan serta keadilan huku
Juridical Review of Child Custody After Divorce Based on District Court Decision (Study of Decision Number 778/Pdt.G/2019/Pn.Mdn)
No full text98 HalamanPerceraian adalah keadaan putusnya suatu ikatan perkawinan.Perceraian
merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan
memutuskan untuk saling meninggalkan atau berpisah sehingga mereka berhenti
melakukan kewajibannya sebagai suami istri.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan tentang
hak asuh anak menurut hukum perdata, bagaimana akibat hukum perceraian dalam
suatu perkawinan, dan bagaimana hak asuh anak pasca perceraian sesuai putusan
Pengadilan Negeri Nomor 778/Pdt.G/2019/PN.Mdn.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Kepustakaan yaitu
penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang,
buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang
berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam
penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.Penelitian lapangan
yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti
langsung melakukan penelitian ke pengadilan negeri medan dengan cara
Wawancara dan mengambil data putusan tersebut.
Hasil penelitian ini adalah hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan
Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 778/Pdt.G/PN Mdn yaitu di rawat dan
diasuh oleh Penggugat dR/ tergugat dk selaku ibu kandung, sebagaimana yang
diatur dalam ketentuan Undang – undang yang berlaku bahwa anak hasil
perkawinan yang di bawah umur diberikan kewenanagan sepenuhnya kepada ibu
kandungnya untuk mengasuh hingga dewasa selanjutnya. Penggugat dR/ tergugat dk
meminta kepada Tergugat dR/ penggugat dK selaku ayah kandung dari anak
hasilperkawinan untuk turut juga bertanggung jawab terhadap biaya
pendidikan anak, seluruh kebutuhan anak hingga dewasa, dan bahkan ayah wajib
memberi nafkah kepada anak.Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan
perkara hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri
Medan Nomor 778/Pd/2019/PN Mdn. Hakim dalam bertugas dituntut untuk dapat
memberikan putusan seadil-adilnya, proses pengambilan putusan majelis Hakim
dengan berdasarkan pada alat bukti yang menjadi dasar Hakim dalam
menjatuhkan putusan memang sah menurut Undang-Undang. Divorce is a condition when a marriage bond is broken. Divorce is a
break in the family because one or both partners decide to leave each other or
separate so that they stop doing their obligations as husband and wife.
The problems in this study are how to regulate child custody according
to civil law, what are the legal consequences of divorce in a marriage, and how to
post-divorce child custody according to the District Court decision Number
778/Pdt.G/2019/PN.Mdn.
The research method used is literature research, which is research
conducted based on reading sources, namely laws, books, scientific research,
scientific articles, mass media, and legal journals related to the material discussed in
this thesis proposal. In this study, it contains primary data and secondary data. Field
research is by conducting direct research in the field. In this case the
researcher directly conducts research to the Medan district court by means of
interviews and retrieving the decision data.
The results of this study are custody of children after divorce based on the
Decision of the Medan District Court Number 778 / Pdt.G / PN Mdn, namely being
cared for and cared for by the Plaintiff dR / the defendant dk as the biological
mother, as regulated in the provisions of the applicable law that the child the result
of a marriage that is a minor is given full authority to the biological mother to care
for the next adult. The plaintiff dR / the defendant dk asked the Defendant dR / the
plaintiff dK as the biological father of the child resulting from the marriage to also
be responsible for the cost of children's education, all the needs of the child to
adulthood, and even the wajb father provided support for the child. The basis for
consideration of judges in deciding post-divorce child custody cases is based on
the Medan District Court Decision Number 778 / Pd / 2019 / PN Mdn Hakim in
his duty is demanded to be able to give the fairest decision, the process of making
a decision by the panel of judges is based on the evidence as the basis Judges in
making decisions are indeed valid according to the law
Police Efforts in the Process of Action Against Togel Gambling Perpetrators (Toto Gelap) (Case Study in Pancur Batu Sector Police)
No full text61 HalamanKejahatan perjudian diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP serta dalam Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Judi togel (toto gelap) merupakan judi
yang banyak dijumpai, judi ini dilakukan yaitu dengan cara menebak dua angka
atau lebih. Prinsip dalam berjudi secara umum adalah sama yakni bertujuan untuk
mendapat keuntungan jika menang taruhan. Semakin besar uang atau barang yang
dipertaruhkan harganya akan semakin besar pula uang yang didapat. Judi togel
(toto gelap) merupakan judi yang banyak dijumpai, Judi ini dilakukan yaitu
dengan cara menebak dua angka atau lebih. Bila tebakannya tepat maka pembeli
mendapatkan hadiah beberapa ratus ribu atau dua kali lipat dari jumlah yang
dipertaruhkan. Berkaitan dengan hal itu dalam penelitian ini penulis menemukan
Permasalahan tentang peran Kepolisian Polsek Pancur batu dalam proses
penindakan terhadap pelaku perjudian togel, hambatan yang dihdapai dalam
proses penindakan terhadap pelaku perjudian togel di wilayah tugas Polsek Pancur
batu. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui peran
kepolisian Polsek Pancur batu dalam pelaku tondak pidana perjudian togel, untuk
mengetaahui hambatan yang dihadapi Polsek Pancur Batu dalam penindakan
terhadap perjudian togel di wilayah Polsek Pancur Batu. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini metode yuridis normatif yaitu menggunakan inventarisasi
hukum positif dan sistim pengumpulan data dilakukan dengan wawancar dengan
pihak Kepolisian Polsek Pancur Batu, dan penelitian kepustakaan. Adapun peran
Kepolisian Polsek Pancur batu dalam proses penindakan perjudian togel adalah
dengan sarana penal dan non penal dalam sistim tersebut terdapat tindakan
prefentif, represif dan rehabilitatif, kemudian hambatan yang dihadapi dalam
penindakan terhadapa pelaku perjudian togel di wilayah Polsek Pancur Batu
adalah para pelaku judi togel menggunakan sarana teknologi handphone sehingga
susah untuk di deteksi, tempat tukang tulis perjudian togel yang selalu bepindahpindah,
masyarakat tidak mau melapor jika menemukan perjudian togel, tidak
adanya polisi ciber untuk melacak dan menemukan bukti transaksi yang dilakukan
melalui media teknologi dan internet. Article 303 bis KUHP as well as in Law Number 7 of 1974 concerning Gambling
Control. Lottery gambling (dark toto) is a gamble that is often found, this
gambling is done by guessing two or more numbers. The principle of gambling in
general is the same, which is to get a profit if you win the bet. The more money or
goods at stake, the price will be the greater the money earned. Lottery gambling
(dark toto) is a common gamble. This gambling is done by guessing two or more
numbers. If the guess is correct, the buyer gets a prize of several hundred
thousand or twice the amount staked. In this regard, in this study the authors
found problems regarding the role of the Pancur Batu Police in the process of
prosecution of lottery gambling actors, the obstacles faced in the prosecution
process of lottery gambling actors in the Pancur batu police area. The purpose of
this research was to determine the role of the Pancur Batu Police in the
perpetrators of the crime of lottery gambling, to find out the obstacles faced by the
Pancur Batu Police in prosecution of lottery gambling in the Pancur Batu Police
area. The method used in this study is a normative juridical method, namely using
a positive law inventory and data collection systems carried out by interviews
with the Pancur Batu Police, and library research. As for the role of the Pancur
Batu Police in the process of prosecuting lottery gambling, the penal and nonpenal
means in the system are preventive, repressive and rehabilitative actions,
then the obstacles faced in prosecution of lottery gambling perpetrators in the
Pancur Batu Police area are the lottery gambling perpetrators using mobile phone
technology facilities so that it is difficult to detect, always moving around, people
do not want to report if they find gambling, there is no cyber police to track and
find evidence of transactions made through technological media and the internet
Continued Legal Studies of Immoral Crimes Against Children (Case Study Decision Number: 1324/Pid.B/2020/PN Mdn)
No full text77 HalamanPermasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai penerapan hukum pidana pada pelaku tindak pidana asusila terhadap anak secara berlanjut dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana asusila. Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana. Hasil dari penelitian ini secara berlanjut diputus diatur dalam pasal 293 Kitab Undang-Undang Hukum Pidan Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang hukum acara pidana. The problems discussed in this thesis are regarding the application of criminal law to perpetrators of immoral crimes against children and the judge's consideration in passing decisions on immoral crimes. The type of research in this thesis is normative juridical, namely a research method that examines document studies, which uses various secondary data such as legislation, court decisions, legal theory and can also be in the form of opinions of scholars. The results of this research are continuously regulated in Article 293 of the Criminal Code Jo Article 64 Paragraph (1) of the Criminal Code and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law
- …
