17 research outputs found
Juridical Overview of the Implementation of Marriage and Divorce for Members of the Army (TNI Ad) in Indonesia (Case Study of Denma Kodam I/Bb)
No full text50 HalamanSalah satu peristiwa hukum penting dalam kehidupan manusia adalah perkawinan.
Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Setiap warga negara berhak untuk
melangsungkan perkawinan termasuk juga bagi anggota TNI, dalam perkawinan
anggota TNI AD selain tunduk undang-undang perkawinan juga terdapat
peraturan internal TNI, terkait dengan hal tersebut maka dalam penelitia ini
penulis akan mengkaji masalah tetang prosedur perkawinan TNI AD secara
umum, proses perceraian jika istri/suami yang beragama Islam yang menggugat
cerai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
normatif, teknik pengumpulan data yaitu dengan penelitian kepustakaan dan
wawancara, suber data terdiri dari data primer, sekunder dan tersier, dari hasil
penelitian ini, penulis dapat menarik sutu kesimpulan bahwa proses perkawinan
TNI AD berbeda dengan masyarakat sipil pada umumnya, perkawinan anggota
TNI AD terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pejabat internal TNI, selain
tunduk pada undang-undang perkawinan juga tunduk pada Peraturan Menteri
Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinana, Perceraian, Dan Rujuk
Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan Keputusan Kasad Nomor
Kep/496/VII/2015 Tanggal 27 Juli 2015 Petunjuk Teknis Tentang Tata Cara
Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Prajurit TNI AD, prosedur perceraian
jika istri/suami TNI AD yang beragama Islam yang menggugat cerai terlebih
dahulu mendapat persetujuan dari kesatuan harus memuat secara jelas alasanalasan
perceraian diajukan kepada Pejabat yang berwenang memberikan izin
perceraian melalui saluran hierarki setelah dibubuhi pendapat dari pejabat agama
yang bersangkutan (Pejabat yang berwenang memberi izin nikah/cerai) sebagai
saran Bagi calon istri atau suami yang hendak menikah dengan prajurit TNI AD
sebaiknya sudah mengetahui bahwa banyak persyaratan yang harus dilalai untuk
itu jangan menyerah dan merasa keberatan. Terkait dengan percaeraian dalam
kesatuan TNI AD penulis juga menyarankan agar setiap anggota menaati
peraturan internal kesatuan dalam hal akan melaksanakan perceraia karena penulis
menemukan beberapa kasus perceraian yang tidak sesuai dengan prosedur dalam
kesatuan TNI AD melaksanakan perceraian tanpa ijin atasan. One of the important legal events in human life is marriage. According to Law no.
16 of 2019 Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Every
citizen has the right to marry including members of the TNI, in the marriage of
members of the Indonesian Army, apart from being subject to the marriage law,
there are also internal TNI regulations, related to this matter. In this study, the
author will examine the problem of the TNI AD marriage procedure in general,
the divorce process if the wife / husband is a Muslim who is suing for divorce.
The research method used in this study is normative juridical, data collection
techniques are library research and interviews, data sources consist of primary,
secondary and tertiary data, from the results of this study, the author can draw a
conclusion that the TNI AD marriage process is different from the community. In
general, the marriage of members of the TNI AD must first obtain permission
from internal TNI officials, in addition to being subject to the marriage law, it is
also subject to Regulation of the Minister of Defense Number 23 of 2008
concerning Marriage, Divorce, and Referral of Employees within the Department
of Defense Decree of Kasad No. Kep/496/VII/2015 Dated 27 July 2015 Technical
Instructions on Marriage, Divorce, and Referral Procedures for Indonesian Army
Soldiers, the divorce procedure if the wife/husband of the Indonesian Army who
is a Muslim who is suing for divorce first obtains approval from the Unity, must
include clear reasons for divorce submitted to the official t who is authorized to
give divorce permits through hierarchical channels after being affixed with the
opinion of the relevant religious official (officials authorized to give
marriage/divorce permits) as a suggestion For a prospective wife or husband who
wants to marry an Army soldier, it is better to know that there are many
requirements that must be neglected for that do not give up and feel objected.
Regarding divorce within the Indonesian Army, the author also recommends that
each member obey the internal regulations of the unit in terms of going to divorce
because the author finds several divorce cases that are not in accordance with the
procedures in the TNI AD unit carrying out divorce without the superior's
permission
Kajian Hukum Tentang Restrukturisasi Kreditterhadap Debitur Umkm Terdampakpandemi Covid-19(Studi Pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera Utara Dan Kantor Pusat Bank Sumut)
Get PDF63 HalamanUMKM merupakan tulang punggung perekonomian negara yang
diharapkan akan terus menguat ke depannya. Dampak pandemi COVID-19 yang
telah menghangtam UMKM adalah sebanyak 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku
usaha. Guncangan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 membuat
sebagian para debitur khususnya pelaku usaha UMKM sulit untuk memenuhi
kewajiban di dalam perjanjian kredit. Restrukturisasi kredit adalah perubahan
syarat dan kondisi sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit. Terjadinya
restrukturisasi kredit disebabkan karena syarat dan kondisi yang ada dalam
perjanjian kredit tidak dapat diterapkan atau terjadi kendala dalam pemenuhannya.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan restrukturisasi
kredit terhadap debitur UMKM terdampak pandemi COVID-19? bagaimana
mekanisme restrukturisasi kredit terhadap debitur UMKM terdampak pandemi
COVID-19? bagaimana kajian hukum restrukturisasi kredit terhadap debitur
UMKM terdampak pandemi COVID-19?. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan
dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yang mengarah kepada
penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara,
pertama penelitian kepustakaan (library research), dan kedua penelitian lapangan
(field research). Penelitian ini menggunakan analisa data secara deskriptif.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, secara keseluruhan kebijakan yang
dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu Peraturan OJK (POJK) Nomor
48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus
Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran
Coronavirus Disease 2019 merupakan kebijakan yang efektif dan menguntungkan
bagi bank dan nasabah. Dimana bank dapat melaksanakan kebijakan POJK ini
dengan menyesuaikan pada kondisi bank, dan debitur UMKM pun mendapatkan
keringanan untuk waktu tertentu. MSMEs are the backbone of the country's economy which is expected to
continue to strengthen in the future. The impact of the COVID-19 pandemic that
has hit MSMEs is as many as 1,785 cooperatives and 163,713 business actors.
The economic shock caused by the COVID-19 pandemic has made it difficult for
some debtors, especially MSME business actors, to fulfill obligations in credit
agreements. Credit restructuring is a change in terms and conditions as stated in
the credit agreement. The occurrence of credit restructuring is due to the terms
and conditions contained in the credit agreement cannot be applied or there are
obstacles in their fulfillment. The problem in this study is how to arrange credit
restructuring for MSME debtors affected by the COVID-19 pandemic? How is the
credit restructuring mechanism for MSME debtors affected by the COVID-19
pandemic? How is the legal review of credit restructuring for MSME debtors
affected by the COVID-19 pandemic? The method used in this research is
normative juridical research. The approach taken in this study uses descriptive
analysis that leads to normative legal research. Data collection techniques were
carried out in two ways, firstly library research, and secondly field research. This
research uses descriptive data analysis. Based on the research results obtained,
the overall policy issued by the Financial Services Authority is OJK Regulation
(POJK) Number 48/POJK.03/2020 concerning Amendment Number
11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical
Policy Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 is an effective and
profitable policy for banks and customers. Where banks can implement this POJK
policy by adjusting to bank conditions, and MSME debtors also get relief for a
certain time
Responsibilities of Business Actors in Providing Legal Protection to Consumers (Study on Tebing Tinggi Teratai Peanut Bread)
No full text69 HalamanKegiatan atau proses produksi dalam kegiatan sehari hari tidak akan terlepas
terhadap adanya konsumen dan pelaku usaha. Hubungan pelaku usaha dengan
konsumen harus seimbang.Agar konsumen dan pelaku usaha merasa adil dalam
hak dan kewajiban nya.Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana
tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan perlindungan hukum terhadap
konsumen dan bagaimana proses penyelesaian masalah yang di berikan
pengusaha kepada konsumen dengan penelitian di UD teratai tebing tinggi yang
bergerak di bidang industri pangan yaitu roti kacang.Metode penelitian yang di
gunakan adalah library search atau study lapangan dan perpustakaan serta penulis
juga melakukan penelitian dengan wawancara langsung terhadap pemilik UD
teratai dan beberapa konsumen yang ada di kota tebing tinggiHasil penelitian
yang di dapat bahwa UD teratai telah melaksanakan tanggung jawab selaku
pelaku usaha berdasarkan Undang undang no 8 tahun 1999 yakni dengan
memberikan informasi yang jelas terhadap apa yang di produksi dengan
memberikan label terhadap makanan, mencantumkan komposisi bahan yang di
gunakan, melakukan pengemasan yang baik sesuai dengan aturan produksi
pangan serta memberikan ganti kerugian terhadap produk yang rusak yang di beli
oleh konsumen atau pun terhadap sales atau agen roti kacang teratai dengan cara
yang berbeda, serta penyelesaian masalah di selesaikan secara kekeluargaan tanpa
adanya penyelesaian di penggadilan. Penyelesaian kekeluargaan di anggap lebih
mudah dan efektif untuk permasalahan yang terjadi di UD Teratai karena dia
anggap hanya permasalahan yang ringan. Pelaku usaha/ pengusaha roti kacang
harus memproduksi sesuai dengan standart kesehatan keamanan konsumen serta
pelaku usaha juga harus memberikan tanggung jawabnya mengacu pada Undang
Undang perlindungan konsumen No 8 tahun 1999 serta harus memberikan
informasi yang jelas tentang produk yang di produksi. Serta pelaku usaha harus
memikirkan proses penyelesaian yang baik dan tidak merugikan konsumen
dengan cara memberikan bon tertulis kepada seluruh konsumen agar
mempermudah dalam proses penyelesaian. Activities or production processes in daily activities will not be separated from the
existence of consumers and business actors. The relationship between business
actors and consumers must be balanced. So that consumers and business actors
feel fair in their rights and obligations. The problem in this study is how the
responsibility of business actors in providing legal protection to consumers and
how the process of solving problems that are given by entrepreneurs to consumers
by research at UD lotus cliffs high which is engaged in the food industry, namely
peanut bread. The research method used is library search or field study and
libraries and the author also conducts research by direct interviews with the
owners of UD lotus and several consumers in the city of high cliffs. The research
found that UD Lotus has carried out its responsibilities as business actors based
on Law No. 8 of 1999, namely by providing clear information on what is
produced by labeling food, stating the composition of the ingredients used,
conducting good packaging in accordance with food production rules and provide
compensation for damaged products purchased by consumers or to salesmen or
lotus bean bread agents in different ways, and problem solving is resolved
amicably without any settlement at the court. Family resolution is considered
easier and more effective for problems that occur at UD Teratai because he
considers it only a minor problem. Business actors / enterpreners of peanut bread
in accordance with healt standars, consumentssafety, as well as bussiness actors/
enterpreners giving their responsibilities to costumer must refer to law 8
concerning costumer protection. Bussiness Actor mustb think more abouat to
good resolution process and not ham consumers by giving written receipts to all
costumers to improve the problem solving process
Graceng Legal Responsibility for Expedition Services in Submitting Claims for Damage and Loss of Consigned Goods to PT Lion Parcel in Medan City
No full text71 HalamanPengiriman barang tidak selamanya berjalan dengan lancar. Sering terjadi adanya kendala dalam proses pengiriman barang. Seperti terjadinya kerusakan barang, yang merugikan konsumen. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf h UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka konsumen tersebut berhak memperoleh kompensasi apabila barang atau jasa yang diperolehnya ternyata berbeda dari kesepakatan yang sebelumnya. Perusahaan jasa pengiriman harus mampu memenuhi kewajiban terhadap pemilik barang yang dikirimkan, sehingga apabila terjadi kerusakan, musnah, ataupun hilangnya barang, perusahaan harus mempertanggungjawabkannya. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini ialah bagaimana tanggung jawab, prosedur pengajuan klaim, dan bentuk perjanjian pihak ekspedisi atas rusak atau hilangnya barang yang di kirim melalui PT Lion Parcel. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif (studi kepustakaan). Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa Lion Parcel atas kerusakan, kehilangan barang sebagai upaya represif setelah adanya kerugian oleh konsumen yang terjadi. Pemberian ganti rugi terhadap konsumen yang dirugikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen Proses Klaim Lion Parcel yang telah di tetapkan yaitu nominal penggantian untuk kiriman yang tidak menggunakan premi asuransi yang diajukan melalui website lionparcel.com. Perjanjian yang di buat PT. Lion Parcel sesuai menurut Pasal 1313 KUHPer Informasi merupakan hal yang sangatlah penting bagi konsumen khususnya konsumen pengguna jasa pengiriman barang. Delivery of goods does not always run smoothly. There are often obstacles in the process of sending goods. Such as damage to goods, which is detrimental to consumers. Based on the provisions of Article 4 letter h of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the consumer has the right to receive compensation if the goods or services they obtain are different from the previous agreement. Delivery service companies must be able to fulfill their obligations to the owners of the goods they send, so that if goods are damaged, destroyed or lost, the company must be held responsible. The problems discussed in this thesis are the responsibilities, procedures for submitting claims, and the form of agreement between the expedition parties for damage or loss of goods sent via PT Lion Parcel. The author uses normative juridical research methods (literature study). Legal protection for consumers using Lion Parcel services for damage and loss of goods as a repressive measure after consumer losses occur. Providing compensation to consumers who are harmed is in accordance with the provisions stipulated in the Lion Parcel Claim Process document which has been determined, namely the nominal compensation for shipments that do not use insurance premiums submitted via the lionparcel.com website. The agreement made by PT. Lion Parcel complies with Article 1313 of the Civil Code. Information is very important for consumers, especially consumers who use goods delivery services
Legal Consequences of Divorce in Batak Society Toba In Perspective of Law Number 1 Year 1974 Concerning Marriage (Study in Haunatas I Village, Laguboti District, Toba Regency)
No full text70 HalamanPerceraian di Indonesia bukanlah hal yang tabu untuk saat ini dikalangan
masyarakat indonesia, di sebabkan adanya aspek-aspek hukum yang berlalu di
Indonesia hingga saat ini untuk mengijinkan perceraian baik itu pasal 01. 1974
tentang perkawinan, komplikasi hukum islam dan kita hukum perdata (Kuhp).
Adanya sejumlah perceraian terjadi di desa hauntas I kecamatan laguboti
tersebut membuat banyak pihak lain yang untuk diselesiakan penyelesaiannya,
namun dari baik dari hasil kantor kepala desa, tetuah adat dan pihak gereja
masih saja sulit mendapatkan kesepakatan akan kedua bela pihak hingga
penyelesian tersebut harus di lanjutkan ke sidang adat yang di hadirkan oleh
dalihan natollu kedua bela pihak.
Permalasahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum
penyelesaian perceraian di desa hauntas I kecamatan laguboti baik pada aturan
gereja, pihak kepala desa dan sidang adat. Dan bagaimana efektivitas
penyelesaian perceraian suami – istri yang mengalami perceraian pada desa
hauntas I kecamatan laguboti kabupaten toba sumatra utara.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan memproleh
data melalui bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari wawancara
dan buku, jurnal, kamus hukum serta dokumen-dokumen lainnya dengan sifat
deskriptif analisis yang menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan
melalui studi kepustakaan dan lapangan.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan hukum terhadap
perceraian pada desa haunatas I kabupaten toba sumatra utara menggunakan
sidang adat dan tetuah adat dengan bentuk penyelesian secara mediasi.
Efektifitas penyelesaian Perceraian terhadap masyrakat yang mengalami
perceraian perceraian di desa haunatas I kecamatan laguboti kabupaten toba
belum efektif dengan memerlukan pembaruhan akan terjadinya perceraian
dikalangan suku batak yang beragama kristen hukum tersebut di sebabkan
adanya tumpang tindih hukum di luar adat batak. Divorce in Indonesia is a taboo article for now among Indonesian people,
because of the legal aspects that apply in Indonesia to date for divorce, whether
it's 01. 1974 concerning marriage, complications of Islamic law and our civil
law (KUHP). The number of divorces that occurred in the ghost village I,
laguboti sub-district, made many other parties to resolve them, but from the
results of the village head office, customary elders and the church it was still
difficult to get an agreement for both parties so that the settlement had to be
continued to the customary court that was present. by the pretext of Natollu
both parties.
The problem in this research is how the legal arrangements for divorce
settlement in the ghost village I, laguboti sub-district, both on church rules, the
village head and the customary assembly. And how to resolve the divorce of
husband - wife who experienced a divorce in Ghost Village I, Laguboti
Subdistrict, Toba Regency, North Sumatra.
This research is an empirical normative research by obtaining data
through primary and secondary legal materials derived from interviews and
books, journals, legal dictionaries and other documents with descriptive
analysis properties using qualitative analysis with an approach through library
and field studies.
The results of this study indicate that the legal regulation of divorce in the
village of Haunatas I, Toba, North Sumatra, uses customary courts and
traditional elders in the form of mediation. The effectiveness of divorce
settlement for people who experience divorce divorce in the village of haunatas
I, sub-district of laguboti, toba district, has not been effective by requiring a
change in the occurrence of divorce among the Batak tribe who are Christians,
the lawis caused by overlapping laws outside of Batak customs
Legal Arrangements For People's Business Credit For Improving Micro, Small, And Medium Enterprises Regarding The Implementation Of Government Regulations At Banks Sumut Kcp Deli Tua
No full text67 HalamanKredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berupa pinjaman dana, pembiayaan modal usaha, dan investasi yang disalurkan melalui Lembaga keuangan dengan pola penjaminan untuk usaha yang produktif. Skripsi ini membahas pengaturan hukum terhadap peningkatan UMKM dan juga implementasi nya pada Bank Sumut KCP Delitua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pemberian pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) oleh pemerintah, dan Bagaimana implementasi pemberian pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Sumut KCP Delitua. Dari masalah difokuskan pada aturan hukum serta pelaksanaan dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau disebut juga dengan kepustakaan dengan melihat data sekunder (peraturan, undang – undang, dan juga pendapat para ahli sarjana) dan data primer(wawancara dengan narasumber). Jenis Bahan Hukum dan Data yaitu Data sekunder, Data tersier,Data hukum primer. Data- data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dokumentasi dan juga wawancara dan dianalisis secara kualitatif. Sedangkan, Bahan – bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-Undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain:Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab undang Hukum Perdata (KUHPerdata),Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM). Data tersebut juga didapat dari hasil penelitian pada: Jurnal dari berbagai Universitas, Buku-buku dan bahan perkuliahan yang penulis miliki. Kajian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengatur secara lengkap terkait Kredit usaha rakyat (KUR) juga tujuannya bagi peningkatan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). KUR berhasil mencapai target dengan efektifitas positif dan hasil yang baik bagi peningkatan UMKM. Dengan syarat dan prosedur yang mudah tentu sangat meringankan pelaku usaha yang membutuhkan modal maupun peningkatan investasi usahanya. People's Business Credit (KUR) is one of the government's programs to increase access to financing for micro, small and medium enterprises (MSMEs) in the form of financial loans, business capital financing and investment channeled through financial institutions with a guarantee pattern for productive businesses. This thesis discusses the legal regulations for improving MSMEs and also their implementation at Bank Sumut KCP Delitua. This research aims to find out how the government regulates the provision of People's Business Credit (KUR) funds towards increasing Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), and how the government implements the provision of People's Business Credit (KUR) loans at Bank Sumut KCP Delitua. The problem focuses on legal regulations and the implementation of the People's Business Credit (KUR) itself. The research method used is normative juridical or also called literature by looking at secondary data (regulations, laws, and also the opinions of expert scholars) and primary data (interviews with sources). Types of legal materials and data, namely secondary data, tertiary data, primary legal data. Data was collected through literature study, documentation and interviews and analyzed qualitatively. Meanwhile, binding legal materials consisting of statutory regulations related to this research include: the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Civil Code (KUHPerdata), Law Number 20 of 2008 concerning Business Small, Micro and Medium Enterprises (MSMEs). This data was also obtained from research results in: Journals from various universities, books and lecture materials that the author has. This study concludes that the Indonesian Government has completely regulated people's business credit (KUR) as well as its aim of increasing Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). KUR succeeded in achieving targets with positive effectiveness and good results for improving MSMEs. With easy terms and procedures, it certainly makes things easier for business actors who need capital or increase their business investment
Legal Protection for Deposits in the Form of Deposits in Banks (Study at PT. Bank Sumut KC Kampung Lalang)
No full text54 HalamanPerlindungan Hukum terhadap nasabah merupakan suatu hal yang sangat
penting bagi nasabah penyimpan atas simpanannya maupun bagi kepentingan bank
itu sendiri. Sebab apabila nasabah tidak mempercayai Bank dimana nasabah
menyimpan uangnya maka tentu nasabah tidak akan mau menjadi nasabah bank
tersebut. karena itu, sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sudah sepatutnya bank menerapkan
perlindungan hukum. Bank tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi kepentingan
nasabahnya. Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau
perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan
hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia.
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan
tentang penyimpanan uang dalam bentuk deposito di bank Bagaimana hubungan
hukum antara bank dengan deposan menurut ketentuan perbankan. Bagaimana
bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada PT. Bank SUMUT KC Kampung
Lalang terhadap deposan. Metode penelitian ini adalah : Liblary Research (
Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber
bacaan, yakni Undang-Undang, buku-buku, penelitian ilmiah , media massa, jurnal
hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas di skripsi ini . Dalam
penelitian ini terdapat data primer dan data sekunder . Field Research (Penelitian
Lapangan) yaitu dengan langsung melakukan penelitian ke lapangan. Dalam hal ini,
peneliti langsung melakukan wawancara ke PT. Bank SUMUT KC Kampung
Lalang . Hasil penelitian yang diperoleh adalah Perlindungan hukum bagi
penyimpan uang dalam bentuk deposito di bank adalah dengan mengikuti prosedur
bank dan bank akan menindaklanjuti sebagaimana peraturan menurut bank terkait
dan undang-undang yang ada di Indonesia. Dalam kegiatan transaksi yang
dilakukan oleh Bank SUMUT , bank tersebut telah melakukan perlindungan secara
tidak langsung, hal itu berupa memberikan batas maksimum kredit, hal tersebut
dilakukan untuk mencegah bank terhadap nasabah yang tidak dapat membayarkan
kewajiban agunan kredit jika melebihi batas kemampuan nasabah mereka. Hal ini
merupakan suatu upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh bank
Sumut. Ada pun yg menjadi acuan dasar hukum bagi bank terkait Pengaturan
hukum dengan perlindungan konsumen berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun
1992. Undang-undang No. 10 Tentang Perbankan . Undang-undang No. 24 Tahun
2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Undang- undang No. 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan. Legal protection to customers is a very important matter to the depositors’ for their
deposits and the bank’s own interests. Because if the customer does not trust the bank
where the customer deposits the money, then of course the customer will not want to
become a customer of that bank. Therefore, as a financial institution that raises funds
from the public in the form of savings, it is appropriate for banks to apply for legal
protection. The Bank consistently and responsibly protects the interests of customers in
accordance with applicable laws and regulations. Legal protection is defined as a
government legal act or an act given to legal subjects according to their rights and
obligations, and is carried out on the basis of Indonesian positive law. The question raised
by this research is how to regulate currency deposits in the form of bank deposits.
According to banking regulations, How is the legal relationship between banks and
depositors. What is the form of legal protection provided to PT. SUMUT Bank of branch
office Kampung Lalang against depositors. The research methods are: Library Research,
namely research conducted based on reading sources, namely laws, books, scientific
research, mass media, legal journals related to the material discussed in this thesis. In
this research there are primary data and secondary data. Field Research is to conduct
research directly on the field. In this case, the researchers interviewed PT. SUMUT Bank
of branch office Kampung Lalang directly. The result of the research is that the legal
protection of currency depositors who deposit in the bank in the form of deposits is to
follow bank procedures, and the bank will follow up in accordance with relevant banks
and existing regulations. Indonesian law. In the transaction activities conducted by
SUMUT Bank, the bank has carried out indirect protection in the form of providing the
highest credit limit. This is to prevent the bank from being unable to pay its credit
guarantee obligations if the customer's ability is exceeded. This is an internal effort and
preventive measure of the SUMUT Bank. According to Law No. 7 of 1992, banks also
have a legal basis for legal arrangements related to consumer protection, Law no. 10
About Banking, Law No. 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation. Law
No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority
Juridical Analysis of Default in Excavator Lease Agreements (Study on CV Riana Medan)
No full text64 HalamanPermasalahan dalam
bagaimana tinjauan yuridis wanprestasi perjanjian sewa menyewa excavator pada
CV Riana Medan dan bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi
wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa excavator di CV Riana Medan.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sifat penelitian yang
dipergunakan adalah deskriptif analis. Teknik pengumpulan data dengan
menggunakan studi kepustakaan, studi lapangan dan wawancara. Analisis data
yang dilakukan secara kualitatif. Wanprestasi sewa menyewa excavator pada CV
Riana Medan yaitu: Pihak penyewa mengulangsewakan excavator dengan pihak
ketiga tanpa sepengetahuan CV. Riana Medan, Pihak peyewa lalai sehingga
menyebabkan kerusakan pada excavator, Pihak penyewa terlambat atau tidak
membayar uang sewa atas kelebihan waktu atau overtime. Dalam penyelesaian
bila terjadi wanprestasi perjanjian sewa menyewa alat excavator pada CV. Riana
Medan ini di lakukan, dengan cara yaitu; Penyelesaian dengan di luar pengadilan
yaitu: Penyelamatan penyewa atau negosiasi, upaya penyelamatan ini bisa di
anggap sebagai musyawarah mufakat untuk menghindarkan terjadinya suatu
permasalahan yang terjadi di antara dua pihak yang mengadakan perjanjian.
Penyelamatan penyewa ini berupa adanya suatu jaminan yang diserahkan oleh
pihak debitur kepada pihak kreditur. Penyelesaian biaya-biaya, penyelesaian biaya
ini di lakukan apabila terjadi wanprestasi oleh pihak debitur atau penyewa, yang
mana hal ini menimbulkan biaya-biaya untuk mengganti kerugian yang derita oleh
pihak kreditur atau pihak yang menyewakan. The research method used is
normative juridical, the nature of the research used is descriptive analysis. Data
collection techniques using library research, field studies and interviews. Data
analysis was carried out qualitatively. Defaults in renting excavators at CV Riana
Medan are: The tenant repeats leasing excavators to third parties without CV's
knowledge. Riana Medan, The tenant was negligent, causing damage to the
excavator. The tenant was late or did not pay the rent for overtime or overtime. In
settlement if there is a default in the rental agreement for excavator equipment at
CV. Riana Medan is done, in a way that is; Settlement out of court, namely:
Rescue of the tenant or negotiation, this rescue effort can be considered as a
consensus agreement to avoid a problem that occurs between the two parties who
entered into the agreement. This tenant rescue is in the form of a guarantee
submitted by the debtor to the creditor. Settlement of costs, the settlement of these
costs is carried out in the event of a default by the debtor or tenant, which causes
costs to compensate for the losses suffered by the creditor or the lessor
Juridical Review of the Sale and Purchase Agreement Based on the Purchase Order Between PT. Union Confectionery With PT. Packaging Industry
No full text56 HalamanSeiiring perkembangan teknologi dalam pelaksanaan jual beli atas barang/jasa
dilakukan dengan mempergunakan Purchase Order (PO). Pennasalahan
penelitian ini adalah apakah Purchase Order (PO) dapat dikategorikan sebagai
perjanjian jual beli, bagaimana mekanisme pelaksanaan perjanjian jual beli antara
PT. Union Confectionery dengan PT. Industri Pembungkus Internasional (PT. IPI)
dan bagaimana hak dan kewajiban parapihak dalam perjanjian jual beli antara PT.
Union Confectionery dengan PT. IPI. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini
adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Metode pendekatan
dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Purchase Order
(PO) dapat dikategorikan sebagai perjanjian jual beli karena Purchase order
memiliki unsur-unsur yang sama dengan perjanjian jual beli sebagaimana
berdasarkan asas konsensualisme dalam KUH Perdata. Mekanisme pelaksanaan
perjanjian jual beli antara PT. Union Confectionery dengan PT. IPI adalah
penyediaan kardus dan pembungkus dengan menggunakan system Purchase
Order (PO). PT. Union Confectionerysetiap melakukan pemesanan dengan PT.
IPI dengan menerbitkan Purchase Order (PO) yang mencanturnkan spesifikasi,
design, detail dan jumlah barang. Metode pembayaran adalah 45 ( empat puluh
lima) hari setelah menerima barang. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam
Perjanjian Kerjasama antara PT. Union Confectionery dengan PT. IPI adalah PT.
Union Confectionery berhak menerima pesanan kardus dari PT. IPI sesuai
spesifikasi yang telah ditentukan oleh PT. Union Confectionery pada Purchase
Order (PO), berhak meminta retur atas kardus yang tidak sesuai spesifikasi dan
berkewajiban membayar pesanan. Hak dan Kewajiban PT. IPI adalah berhak
menerima pembayaran sesuai dengan yang disepakati tepat waktu, berkewajiban
membuat kardus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh PT. Union
Confectionery dan berkewajiban mengganti setiap kardus yang tidak sesuai. Along with technological developments, the sale and purchase of goods/services is
carried out using a Purchase Order (PO). The problem of this research is whether
the Purchase Order (PO) can be categorized as a sale and purchase agreement,
how is the mechanism for implementing the sale and purchase agreement between
PT. Union Confectionery with PT. Industri Pembungkus Internasional (PT. !PI)
and how the rights and obligations of the parties in the sale and purchase
agreement between PT. Union Confectionery with PT. IP I. The type of research in
writing this thesis is normative juridical which is descriptive analysis. The
approach method in this research is the statutory approach. Purchase Order (PO)
can be categorized as a sale and purchase agreement because the Purchase order
has the same elements as a sale and purchase agreement as based on the
principle of consensualism in the Civil Code. The mechanism for implementing
the sale and purchase agreement between PT. Union Corifectionery with PT. !PI
is the provision of cardboard and wrapping using the Purchase Order (PO)
system. PT. Union Confectionery every time you place an order with PT. IPI by
issuing a Purchase Order (PO) which includes specifications, designs, details and
quantities of goods. The payment method is 45 (forty five) days after receiving the
goods. Rights and Obligations of the Parties in the Cooperation Agreement
between PT. Union Confectionery with PT. !PI is PT. Union Corifectionery is
entitled to receive cardboard orders from PT. IP I according to the specifications
that have been determined by PT. Union Confectionery on a Purchase Order (PO),
has the right to request a return of a cardboard that does not meet specifications
and is obliged to pay for the order. Rights and Obligations of PT. IP I is entitled to
receive payments in itccordance with the agreed on time, obliged to make
cardboard according to the specifications that have been determined by PT
Union Confectionery and is obliged to replace any non-coriforming boxes
Juridical Analysis of the Fulfillment of Employee Rights in Termination of Employment (Study of Decision No. 266/Pdt. Sus-PHI/2021/PN.Mdn)
No full text78 HalamanHubungan (kerja) industrial antara pengusaha dengan karyawan yang
kurang kondusif dapat menimbulkan perselisihan hak serta kepentingan karena
kebuntuan komunikasi yang bersifat mendasar mengenai kewajiban, hak dan
tanggung jawab. Hukum ketenagakerjaan dibangun untuk menciptakan ketertiban,
kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat industri. Hal ini tidak terlepas dari
teori hukum sebagai konsep peraturan perundang-undangan. Hal ini berdasarkan
anggapan bahwa hukum sebagai kaidah berfungsi mengatur tingkah laku manusia
ke arah yang dikehendaki pembaharuan
Permasalahan dalam penelitian ini adalah: apakah faktor-faktor penyebab
terjadinya pemutusan hubungan kerja pada putusan No. 266/Pdt.Sus-
PHI/2021/PN.Mdn, bagaimana pemenuhan hak dalam pemutusan hubungan kerja
berdasarkan putusan No. 266/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn dan bagaimana
pertimbangan hakim dalam perkara perselisihan hubungan industrial pada putusan
No. 266/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn.
Metode penelitian yaitu dengan menggunakan jenis penelitian yang
digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan
mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sifat penelitian yang dipergunakan
dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analis dari studi putusan kasus.
Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan lapangan, serta
menganalisis data berdasarkan data kualitatif.
Faktor-faktor penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja pada
putusan No. 266/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn adalah karena terjadinya pandemi
yang sedang melanda di seluruh dunia, yang mengakibatkan pihak perusahaan
harus mengurangi para pekerjanya, namun karena penggugat merasa terlalu lama
dirumahkan, dan menyatakan tergugat telah melakukan pemutusan hubungan
kerja sepihak, namun kenyataannya penggugat masih dirumahkan. Pemenuhan
hak-hak karyawan yang diberhentikan berdasarkan putusan No. 266/Pdt.Sus-
PHI/2021/PN.Mdn, hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir
karena dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai Pasal 51 Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya,
Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja. Menghukum
Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat berupa uang penggantian hak
sesuai Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dengan total
Rp.3.829.867,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus
enam puluh tujuh rupiah). Pertimbangan hakim dalam perkara perselisihan
hubungan industrial pada putusan No. 266/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn
berdasarkan putusan tersebut, majelis hakim yang memeriksa perkara ini
menimbang, bukti-bukti yang ada selama proses persidangan, baik dari bukti surat
juga keterangan saksi-saksi. Industrial (work) relations between employers and employees that are not
conducive can lead to disputes over rights and interests due to a deadlock in basic
communication regarding obligations, rights and responsibilities. Employment
law is built to create order, legal certainty and justice for industrial society. This
is inseparable from legal theory as a concept of legislation. This is based on the
assumption that law as a rule functions to regulate human behavior in the
direction desired by reform
The problems in this research are: what are the factors causing the
termination of employment in the decision no. 266/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn,
how is the fulfillment of rights in termination of employment based on decision no.
266/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn and what is the judge's consideration in the case
of industrial relations disputes in Decision No. 266/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn.
The research method is by using the type of research used is normative
juridical, namely the type of research carried out by studying existing norms or
laws and regulations related to the problems discussed. The nature of the
research used in completing this thesis is descriptive analysis of the case decision
study. Data collection techniques with literature and field studies, as well as
analyzing data based on qualitative data.
The factors causing the termination of employment in the decision no.
266/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn is due to a pandemic that is sweeping across the
world, which has resulted in the company having to reduce its workers, but
because the plaintiff feels he has been laid off for too long, and states that the
defendant has unilaterally terminated the employment relationship. , but in fact
the plaintiff is still being dismissed. Fulfillment of the rights of employees who
were dismissed based on decision no. 266/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn, the
working relationship between the Plaintiff and the Defendant ended because he
was qualified to resign in accordance with Article 51 of Government Regulation
Number 35 of 2021 concerning Work Agreements for Certain Time, Outsourcing,
Working Time and Rest and Termination Time Work relationship. Sentencing the
Defendant to pay the Plaintiff's rights in the form of compensation money in
accordance with Article 40 paragraph (4) of Government Regulation Number 35
of 2021 for a total of Rp.3,829,867.00 (three million eight hundred twenty-nine
thousand eight hundred sixty-seven rupiah) . The judge's consideration in the case
of industrial relations disputes in decision no. 266/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn
based on this decision, the panel of judges examining this case considered the
evidence that existed during the trial process, both from letter evidence as well as
statements from witnesses
