350 research outputs found
IMPLEMENTASI PERHUTANAN SOSIAL DALAM PEMENUHAN HAK EKONOMI MASYARAKAT INDONESIA
No full textPerhutanan Sosial sebagai suatu sistem pengelolaan hutan berbasiskemandirian dan keterlibatan masyarakat setempat, menjamin adanya perananlangsung dari masyarakat. Agar pengembangan hutan dapat memberikan manfaatsebanyak-banyaknya untuk masyarakat setempat maupun masyarakat hukum adat.Indonesia, sebagai salah satu negara yang mulai menggagas program perhutanan sosial,melalui kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, telahmemberikan kepastian hukum bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adattuntuk mengakses pengelolaan hutan tersebut melalui permohonan berbagai macamskema penerbitan Izin pengelolaan hutan. Berbagai macam skema perhutanan sosial yaituHutan Desa, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, HutanKemasyarakatan, dan Kemitraan Kehutanan disediakan oleh Pemerintah Indonesiadengan tujuan mulia yaitu memberikan akses bagi masyarakat setempat danmasyarakat hukum adat untuk mengelola hutan secara mandiri dan agar mereka dapatmenikmati hasil dari produksi hutan tersebut secara ekonomis, sehingga kehidupanmereka telah sesuai dengan apa yang diharapkan agar terciptanya kehidupan yang adilbagi seluruh rakyat Indonesi
Winston Churchill’s Divi Britannici (1675) and archipelagic royalism
No full textDivi Britannici (1675) is a major restoration history that deserves to be more widely known. The work’s author, Sir Winston Churchill (1620-1688), is certainly less well-known than his celebrated descendant of the same name. Seldom mentioned in discussions of seventeenth-century historiography, Divi Britannici can be read alongside contemporary histories, including John Milton’s History of Britain (1670). If British historians have generally overlooked Divi Britannici then Churchill’s work did come to the notice of Michel Foucault, who recognized its arguments around conquest, rights and sovereignty as crucial to the development of political thought in the period. In this essay we excavate Churchill’s arguments, sift through the scattered critical legacy, and locate Divi Britannici both within the context of Restoration histories, with their warring interpretations of England and Britain’s past, and within a tradition of British historiography that associates monarchical rule with national stability. What scholars have missed, however, is the propensity of Churchill to align the restored Stuart monarchy with a form of ethnic co-operation between Scotland, Ireland and England, designed to counter the perceived divisions which were exacerbated by the policies of Cromwell and the parliamentarians
DINAMIKA BUDAYA HUKUM DALAM PENANGANAN KASUS KORUPSI DI INDONESIA
No full textPada masyarakat Indonesia yang kebudayaan dan strukturnya sosialanya kompleks, hukum lebih berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat, hukum lebih banyak tumbuh dari bagian masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang dapat merupakan pencermian dari pada kepentingan-kepentingan umum. Persoalan mendasar di indoneia adalah budaya hukum yang belum berjalan dengan baik. Kondisi hukum yang sampai saat ini masih maraknya kasus korupsi yang dihadapi. Dalam perspektif budaya hukum korupsi menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma baik itu dari kejujuran, sosial, agama atau hukum. Korupsi sendiri digolongkan serious crime karena mampu mengganggu hak ekonomi dan hak sosial masyarakat dan negara dalam skala besar. Munculnya korupsi itu sendiri dipengaruhi oleh kebutuhan dan permintaan individu dan kolektif dan juga didukung oleh lingkungan sosial budaya yang mewarisi tradisi korupsi, sehingga tak khayal pejabat pemerintah pun ikut terlinat dalam tindak pidana ini, sehingga memunculkan opini masyarakat akan korupsi merupakan sudah menjadi budaya.
Kata Kunci: Konsep, Korupsi, Budaya Hukum, Penegakan dan Pemberantasa
Gvalterii Corbetae ivreconsvlt. et senatoris mediolan. Oratio habita in fvnere divi Francisci II. Sfortiae vicecomitis mediol. dvcis.
No full textWoodcut initials.Place and date from BM.BM STC Italian, 1465-1600Mode of access: Internet.Library's copy has date written in ink by contemporary hand at foot of last p.Binding: modern tan paper. Title, date and author written on spine
PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PROFESI DOKTER YANG MELAKUKAN PRAKTEK MELALUI TELEMEDICINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN JUNCTO PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
No full textABSTRAK Pengenaan Pajak penghasilan bagi jenis profesi professional seperti dokter sering kali menjadi polemik karena sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut self assessment system , yang artinya wajib pajak menghitung , melaporkan dan membayar sendiri pajaknya kepada fiskus . Self assessment system sendiri pada akhirnya member peluang kepada wajib pajak untuk tidak melaporkan dan membayarkan dengan jujur nilai pajak pengasilannya kepada fiskus. Apalagi di era revolusi 4.0 saat ini, obyek pajak banyak bermutasi bahkan bertambah seiring dengan digitalisasi yang mana hal ini jelas belum terjangkau oleh aturan perundang-undangan pajak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif . Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Profesi Dokter yang melakukan praktek melalui telemedicine di Indonesia sendiri saat ini masih belum terbungkus oleh regulasi yang jelas , sehingga hal tersebut memicu celah bagi para wajib pajak untuk tidak melaporkan pajaknya dengan jujur. Hal ini jelas sangat merugikan negara yang mana pajak yang menjadi sumber pendapatan terbesar negara menjadi tidak dapat dipungut secara maksimal, serta bagi individu wajib pajak secara psikologis hal ini dapat membiasakan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kata Kunci : Pajak, Pengenaan Pajak Dokter, UU Perpajaka
Online Dispute Resolution (ODR) Wujud Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Fintech di Indonesia
No full textABSTRAKÂ Proses kegiatan transaksi bisnis Fintech berjalan selaras dengan adanya sengketa eletronik yang semakin kompleks. Hadirnya Online Dispute Resolution (ODR) yang merupakan turunan dari Alternative Dispute Resolution (ADR) menjadi inovasi terbaru untuk menyikapi perkembangan dunia informasi digital dalam penyelesaian sengketa Fintech sehingga para pihak yang terlibat sengketa bisnis Fintech dapat menyelesaikan sengketa tanpa batas jarak, ruang dan waktu serta lebih efektif. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan statue aproach, menganalisis peraturan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa Fintech secara Online Dispute Resolution (ODR) dapat diterapkan di Indonesia dan telah diatur dalam POJK No. 61/POJK.07/2020 dibawah kewenangan LAPS SJKÂ serta diawasi oleh OJK sebagai lembaga yang terintegrasi di industri jasa keuangan.Kata kunci : Fintech, ODR, LAPS SJ
Medieval conceptions of reason and the modes of thought in Piers Plowman
No full textThis thesis is an attempt to shed light on the related questions of how we should read Piers Plowman and of what kind of book its author was trying to write. In the first chapter it is argued that feminine line-endings are an important feature of Langland's metre, and consideration is given to how they affect our reading of the verse. It is suggested that the verse demands a slow and meditative reading, and that Langland's text emerges as a list of items not easily related to each other; the reader is challenged to work out connexions and thus in a sense to compose his own poem. The second chapter is an examination of the medieval conceptions and modes of thought that are associated with the word "reson". The term "reasonable" is later used to refer to these. In the last part of the chapter it is argued that Langland's aim is to make his readers seek salvation, and that he is aware of certain difficulties with the traditional, "reasonable" approaches of other moralists. His own book is "unreasonable"; its mixture of modes of thought, and hence of the thought-worlds they project, makes narrative consistency and definiteness of argument impossible. In the rest of the thesis some of the juxtapositions between modes of thought are examined. The. third chapter deals with "positive” juxtapositions, which create in the reader's mind a sense of satisfying, but nevertheless "unreasonable", illumination; the speech of Wit and the vision of the Passion and Crucifixion are discussed in detail. The fourth chapter deals with "negative" juxtapositions, which provoke a sense of bewilderment and dissatisfaction; discussion centres on Ymaginatiyf's speech in the C text, Need's speech, and the confessions of the Seven Deadly Sins
PENERAPAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KEGIATAN YANG DIATUR DALAM PASAL 100 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN IMPLIKASINYA PADA TANGGUNG JAWAB DIREKSI
No full textAbstrak
Dewasa ini pertumbuhan industri dan korporasi di Indonesia menjadi sangat pesat seiring dengan pertumbuhan pembangunan yang dilakukan besar-besaran oleh pemerintah . Hal ini tentunya sangat mendukung neraca pertumbukan ekonomi di Indonesia , mulai dari nilai pemanfaatan sumber daya alam sampai sumber daya manusia yang juga akan meningkatkan pertumbuhan rata-rata pendapatan rakyat Indonesia dan pendapatan perkapita negara . Namun dengan semakin pesatnya pertumbuhan industri dan korporasi di suatu negara tentu akan meningkat pula peluang untuk terciptanya suatu kejahatan atau pelanggaran hukum di dalamnya . Tentu hal ini tidak serta merta berkembang bila adanya regulasi dan aturan hukum di suatu negara dapat mencangkup semua aspek pelanggaran yang mungkin bisa terjadi di dalamnya . Seperti pencemaran lahan, kerusakan alam, sampai dengan pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat . Untuk itulah disini pemerintah dengan tegas memperketat ruang lingkup pelanggaran atau kejahatan korporasi dan memasukkannya dalam suatu tindakan pidana yang memberi sanksi hukum pidana bagi para pemimpin perusahaan yang melakukan pelanggaran pidana korporasi .Hal ini secara langsung telah memberikan efek yang cukup besar bagi para pengusaha untuk memaksa bertanggung jawab terhadap perusahaan yang dipimpinnya bila menimbulkan berbagai kerugian bagi sumber daya alam,sumber daya manusia dan perekonomian Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum non-doktrinal atau sosio-legal, yakni penelitian hukum menggunakan interdisipliner sebagaimana penelitian dalam ilmu sosial, karena definisi hukum sangat bervariasi sesuai konteksnya. Adapun hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal, dan berkarakteristik penalaran yang berorientasi filsafat. Penelitian ini berpusat pada sumber bahan hukum dan data kepustakaan atau dokumen (library research). Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Lalu dilanjutkan dengan menginventarisasi, meneliti atau menguji bahan-bahan hukum atau data tertulis yang relevan dengan objek penelitian.
Kata Kunci : Penegakan hukum, Pidana, Korporas
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA
No full textAbstrak
Kebijakan sosial yang dirancang untuk melindungi pekerja wanita yang bekerja dan mempromosikan kesetaraan di tempat kerja memiliki efek kontroversial pada hasil pasar kerja. Pembatasan jam kerja dan tunjangan kehamilan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku membantu melindungi tanggung jawab pekerja perempuan yang bekerja terhadap keluarganya dan memastikan keamanan fisik mereka, tetapi peraturan ini dapat menimbulkan keraguan terhadap keamanan perempuan yang bekerja. Perlindungan terhadap tenagakerja perempuan telah diatur dalam undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Pasal 76. Selain itu, pengaturannya diatur juga dalam Transmigrasi RI No.Kep 224/Men/2003 mengatur kewajiban pengusaha yang memperkerjakan pekerja atau buruh perempuan, dimana proses penerapanya dilakukan langsung oleh pengusaha lewat perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja yang kemudian diawasi oleh instansi yang berwenang.
Kata kunci : Pekerja, Perempuan, Perlindungan Hukum
 
Adiectis passim im margine Responsorum ac Constitutionum capitibus, ex quibus Author suam Epitomen compilauit ...
No full textA Bernardo à Rey, I. V. D. fideliter reddita, ac in Latinam linguam conuersa ; Adiectis passim im margine Responsorum ac Constitutionum capitibus, ex quibus Author suam Epitomen compilauit ...DruckermarkeImpressum im Kolophon: Lvgdvni, Excudebat Ioannes Pvllon, Alias De Trin, Impensis honesti uiri Pauli MirallietiAus dem Vorbesitz des Klosters Rheinau Exemplar der ZB Züric
- …
