45 research outputs found
Politik Hukum Kerja Sama Penelitian Asing di Indonesia
No full textThis study will analyze the law of the political law of research cooperation in Indonesia. The advice used is normative law, to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines in responding to the legal issues that are discussed and are happening now. In this case the author is expected to consider the political role of national legal development law in Indonesia which cannot be covered by historical context. Throughout history the Republic of Indonesia has made political changes in the period of the political system as well as the rapid development of science and technology, so that through cooperation with countries abroad is expected to be able to improve the quality of research and publication of research results of Indonesian researchers in journals scientifically reputed internationally.
How to cite item: Rizkia, N., Ikhwansyah, I., Darmawan, A. (2019). Politik Hukum Kerja Sama Penelitian Asing di Indonesia. Jurnal Cakrawala Hukum, 10(2), 198-208. doi:https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.333
QUESTIONING THE SMALL-CLAIMS COURT IN INDONESIA IN THE FRAMEWORK OF NATIONAL CIVIL PROCEDURAL LAW REFORM
No full textDUALISME KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM TATANAN SISTEM HUKUM NASIONAL
No full textAbstract: Government policies related to notary institutions from the beginning of their emergence until now, it has not been able to provide certainty related to the independence of the Notary Position in the order of the National legal system. Is it purely as a public official like a state official, or is the legal profession, and or is a Public Official combined with a legal profession position because it influences his responsibilities. This study aims to find out how the position and responsibilities of a notary in the current national legal system, this research method uses a juridical normative approach method that is analyzed descriptively analytically on the basis of data that is processed in a juridical way qualitatively, logically and systematically. From the results of the study note that the Notary has a position as a "Public Official" based on “the provisions of Article 1868 of the Civil Codeâ€, UUJN, and other relevant laws. Notary public is also said to be a "professional position" because it has the skills and is done continuously to serve the interests of the community in the sphere of civil (Private). The notary\u27s responsibility as a "Public Official" arises when the notary carries out the authority regulated under the UUJN and is responsible for carrying out his position to the client as well as to the government that has appointed him. The professional responsibility of a notary public arises when applying his skills in serving the community and being responsible to himself and his professional organization.Abstrak: Berbagai kebijakan pemerintah sehubungan dengan lembaga kenotariatan dari awal kemunculannya hingga saat ini, belum dapat memberikan kepastian terkait dengan independensi kedudukan notaris dalam tatanan sistem hukum nasional. Apakah murni sebagai pejabat umum layaknya pejabat negara, ataukah profesi hukum, dan ataukah pejabat umum yang dipadukan dengan jabatan profesi hukum karena hal tersebut berpengaruh terhadap tanggung jawabnya. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kedudukan serta tanggung jawab notaris dalam tatanan sistem hukum nasional saat ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif  yang dianalisis secara deskriptif analitis atas dasar data yang diolah secara yuridis kualitatif, logis dan sistematis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa notaris mempunyai kedudukan sebagai “pejabat umum†didasarkan pada ketentuan “pasal 1868 kuhperdataâ€, uujn, serta perundang-undangan terkait lainnya. Notaris juga dikatakan sebagai “jabatan profesi†karena memiliki keterampilan dan dilakukan secara terus menerus untuk melayani kepentingan masyarakat dalam lingkup keperdataan (privat). Tanggung jawab notaris sebagai “pejabat umum†muncul ketika notaris melaksanakan kewenangan yang diatur berdasarkan uujn dan bertangÂgungÂjawab terhadap pelaksanaan jabatannya kepada klien serta kepada pemerintah yang telah mengangkatnya. Tanggung jawab professional dari seorang notaris muncul ketika menerapkan keterampilannya dalam melakukan pelayanan pada masyarakat dan bertanggungjawab kepada diri sendiri serta organisasi profesinya
DUALISME KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM TATANAN SISTEM HUKUM NASIONAL
No full textAbstract: Government policies related to notary institutions from the beginning of their emergence until now, it has not been able to provide certainty related to the independence of the Notary Position in the order of the National legal system. Is it purely as a public official like a state official, or is the legal profession, and or is a Public Official combined with a legal profession position because it influences his responsibilities. This study aims to find out how the position and responsibilities of a notary in the current national legal system, this research method uses a juridical normative approach method that is analyzed descriptively analytically on the basis of data that is processed in a juridical way qualitatively, logically and systematically. From the results of the study note that the Notary has a position as a "Public Official" based on “the provisions of Article 1868 of the Civil Codeâ€, UUJN, and other relevant laws. Notary public is also said to be a "professional position" because it has the skills and is done continuously to serve the interests of the community in the sphere of civil (Private). The notary's responsibility as a "Public Official" arises when the notary carries out the authority regulated under the UUJN and is responsible for carrying out his position to the client as well as to the government that has appointed him. The professional responsibility of a notary public arises when applying his skills in serving the community and being responsible to himself and his professional organization.
Abstrak: Berbagai kebijakan pemerintah sehubungan dengan lembaga kenotariatan dari awal kemunculannya hingga saat ini, belum dapat memberikan kepastian terkait dengan independensi kedudukan notaris dalam tatanan sistem hukum nasional. Apakah murni sebagai pejabat umum layaknya pejabat negara, ataukah profesi hukum, dan ataukah pejabat umum yang dipadukan dengan jabatan profesi hukum karena hal tersebut berpengaruh terhadap tanggung jawabnya. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kedudukan serta tanggung jawab notaris dalam tatanan sistem hukum nasional saat ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif  yang dianalisis secara deskriptif analitis atas dasar data yang diolah secara yuridis kualitatif, logis dan sistematis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa notaris mempunyai kedudukan sebagai “pejabat umum†didasarkan pada ketentuan “pasal 1868 kuhperdataâ€, uujn, serta perundang-undangan terkait lainnya. Notaris juga dikatakan sebagai “jabatan profesi†karena memiliki keterampilan dan dilakukan secara terus menerus untuk melayani kepentingan masyarakat dalam lingkup keperdataan (privat). Tanggung jawab notaris sebagai “pejabat umum†muncul ketika notaris melaksanakan kewenangan yang diatur berdasarkan uujn dan bertangÂgungÂjawab terhadap pelaksanaan jabatannya kepada klien serta kepada pemerintah yang telah mengangkatnya. Tanggung jawab professional dari seorang notaris muncul ketika menerapkan keterampilannya dalam melakukan pelayanan pada masyarakat dan bertanggungjawab kepada diri sendiri serta organisasi profesinya
Hukum kepailitan analisis jaminan perorangan (Personal Guarantor) dalam perkara kepailitan
No full textxii.; 266 hal.; ill.; 19 c
TANGGUNG JAWAB PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN YANG DIBUAT PERKUMPULAN IKATAN ALUMNI YANG BERBADAN HUKUM DENGAN PIHAK KETIGA BERDASARKAN HUKUM PERDATA INDONESIA
No full textABSTRAK
Setiap alumni Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTNBH) membentuk pekumpulan ikatan alumni, dalam hal ini Ikatan Alumni (IA) jenis perkumpulannya yaitu perkumpulan berbadan hukum. IA dapat melakukan hubungan perdata dengan pihak ketiga untuk memenuhi komitmen mendukung sepenuhnya baik moril dan materil kepada almamaternya yang dicantumkan di dalam Anggaran Dasar IA. Status keduanya merupakan badan hukum sehingga dianggap subyek hukum dan mandiri. Kedudukan dan tanggung jawab PTN BH terhadap perkumpulan IA berbadan hukum tersebut dapat menimbulkan conflict of interest. Tujuan penelitian ini menemukan pemahaman dan menganalisis kedudukan dan tanggung jawab Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum terhadap perjanjian yang dibuat perkumpulan ikatan alumni yang berbadan hukum dengan pihak ketiga berdasarkan hukum perdata Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yuridis normative dengan pendekatan deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa Kedudukan PTN BH dengan unit usaha dan IA berbadan hukum yang didirikannya dapat diartikan sebagai perusahaan kelompok dan bertindak sebagai pimpinan sentral. PTN BH dalam setiap perjanjian yang dibuat IA akan selalu terkait dan bertanggung jawab dalam keadaan apapun, dikarenakan beberapa faktor yaitu rektor sebagai pimpinan PTN BH secara ex-officio menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat Pusat yang bertugas dan berwenang sesuai AD/ART IA, tercantumnya nama institusi PTN BH dan adanya Pasal 43 AD/ART Ikatan Alumni PTN BH. Maka dapat dikatakan adanya kepentingan PTN BH didalam IA. Hal tersebut berbenturan dengan Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Statuta PTN BH bahwa rektor dilarang merangkap jabatan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan PTN BH.
Kata kunci: ikatan alumni berbadan hukum; tanggung jawab; perguruan tinggi badan hukum.
ABSTRACT
Every alumni Legal Entity State University (LESU/ PTN BH) to form a Alumni Association (AA). in this case the association of alumni is the type of association as a legal entities. AA can make a agreement with third parties to fulfill the commitment to fully support both morally and materially to the institutions, which is noted in the AA/IA Articles of Association. Both of them is a legal entity so that it is considered as a legal subject and independent, then the position and responsibility LESU/ PTN BH of towards the legal entity AA/IA can lead to conflict of interest. The purpose of this study was to find understanding and analysis of the position and responsibilities of the Legal Entity State University against agreements made by associations of alumni as a legal entities with third parties based on Indonesian civil law. The research method used is normative juridical. This research uses analytical descriptive approach method. The research phase consists of library research and field research. Data collection techniques consist of document studies and interviews. Based on the results of research obtained the result are: The position of LESU/PTN BH with the business units and AA/IA as a legal entity established can be interpreted as consern, group company and acts as the central leader. LESU/PTN BH in every agreement made by AA/IA will always be related and responsible under any circumstances, due to several factors, the chancellor as Leader of the LESU/PTN BH ex-officio serves as the Chair of the Central Advisory Board who is in charge and authorized according to AA/IA Articles of Association, the name of the LESU/PTN BH used by AA/ IA and strengthened by its presence Article 43 AA/IA Articles of Association. So on that case it can be said that there is an interest LESU/PTN BH in AA/IA. It also collides with Article 27 paragraph (7) letter c of Government Regulation Number 65 of 2013 concerning LESU/PTN BH Statute that the chancellor is prohibited from holding concurrent positions which can cause conflicts of interest with the interests of LESU/PTN BH.
Keywords: alumni association legal entities; responsibilities; legal entity state university
Hukum kepailitan : analisis hukum perselisihan dan hukum keluarga serta harta benda perkawinan
No full textvi, 199 hal; 24 c
KONSISTENSI PENGUKUHAN KEDUDUKAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA MENURUT PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM KAITANNYA DENGAN DOKTRIN BUSINESS JUDGEMENT RULE
No full textABSTRAK
Kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara pada ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milk Negara dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terdapat pertentangan. Demi tercapainya kepastian hukum maka perlu peran pelaku kekusaan kehakiman untuk mengukuhkan kedudukan tersebut. Namun pada Praktiknya Mahkamah Agung dengan Fatwa Nomor WKMA/ Yud/20/VIII/2006 dan Mahkamah Konstitusi dengan kedua Putusannya dengan Nomor 48/PUUXI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013 juga masih terdapat pertentangan. Artikel ini membahas kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara menurut pelaku kekuasaan kehakiman dan implikasi terhadap direksi Persero apabila melakukan keputusan bisnis yang dapat merugikan perseroan dalam kaitannya dengan doktrin Business Judgement Rule. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, dengan simpulan pertama, Pengukuhan kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara oleh pelaku kekuasaan kehakiman adalah bertentangan. Secara formil dengan melihat sifat fatwa Mahkamah Agung yang tidak mengikat dan sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat “erga omnes”, maka yang harus diterapkan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara adalah termasuk dalam lingkup keuangan negara. Kedua, Implikasi pengukuhan tersebut terhadap direksi Persero khususnya dalam hal melakukan pengambilan keputusan bisnis yang merugikan Persero maka direksi dianggap pula merugikan negara, namun dengan adanya doktrin Business Judgement Rule, Direksi dalam menjalankan segala tindakan dan kebijakan yang diambil tetap mendapat perlindungan hukum sepanjang direksi dapat membuktikan bahwa kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian, tidak mempunyai benturan kepentingan, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.
Kata kunci: bussines judgement rule keuangan negara, pelaku kekuasaan kehakiman, uji materil.
ABSTRACT
There are discrepancies between the position of separated state assets in the State Owned Enterprise within the provisions in the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2003 concerning State Owned Enterprise and within the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2003 concerning State Finances. The role of judiciary authority is needed in order to attain legal certainty in such position. Nonetheless, the practice has shown that there are still discrepancies between the Supreme Court Opinion Number WKMA/Yud/20/VII/2006 and the Constitutional Court Decision Number 48/PUU-XI/2013 and Number 62/PUU-XI/2013. The purpose of this research is to find and obtain solution from the problem in relation to the discrepancies between the position of separated state assets in the State Owned Enterprises and its implication to the Company directors in case he made errors in business decisions, that might cause damages to the Company in relation with the ‘Business Judgment Rule’ doctrine. This research use descriptiveanalytical method with juridical-normative approach based on the legal principle and the result is there are discrepancies throughout Confirmation on the position of the separated state assets in the State Owned Enterprises by the juridical authority. Seeing that the Supreme Court Opinion is naturally not binding, while the Constitutional Court Decision has a final and binding “erga omnes” character, then against the discrepancies, the latter shall formally be prevailed, which in principle affirms that the separated state assets in State Owned Enterprises shall be included within scope of state finances. Second, the said confirmation has an implication to the directors particularly in case of damages to the Companies occurred due to the error in taking business decision, in such case, then the directors shall also be deemed as putting damages to the state. Hence, all regulations related to the state finances gives layered supervision and regulation to the directors. However, the existence of ‘Business Judgment Rule’ doctrine that is universally applied in management of a company, has also give legal protection to the directors of the State Owned Enterprises in performing all of their acts and policies.
Keywords: business judgment rule, judiciary authority, material examination, state finances
KEDUDUKAN PERATURAN DEWAN KOMISARIS DALAM PENGELOLAAN PERUSAHAAN DIHUBUNGKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN PERUSAHAAN
No full textABSTRAKDireksi dan Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang diberikan wewenang oleh UUPT bertindak untuk dan atas nama perseroan, serta bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan. Di dalam UUPT diatur bahwa Anggaran Dasar dapat menetapkan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris perseroan untuk memberikan persetujuan. Di dalam perkembanganya terhadap permintaan persetujuan sering terjadi keterlambatan dikarenakan Dewan Komisaris tidak berada di Perusahan. Sebagai bentuk mengatasinya Dewan Komisaris membuat Peraturan Dewan Komisaris tentang Persetujuan Dewan Komisaris yang menjadi permasalahan apabila terjadi kerugian akibat dari peraturan tersebut siapa yang bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kedudukan Peraturan Dewan Komisaris Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Perusahaan serta Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Dalam Pengelolaan Perusahaan Berdasarkan Peraturan Dewan Komisaris yang Dihubungkan Dengan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Perusahaan. Penulisan ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan teknik pengumpulan data yang didapat melalui studi kepustakaan kemudian dilengkapi dengan data yang didapat dari hasil wawancara dengan menggali informasi yang didapatkan. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif. Berdasarkan kajian diperoleh hasil pertama bahwa keberadaan Peraturan Dewan Komisaris memiliki kedudukan yang sangat penting sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Kedua terhadap organ yang harus bertanggungjawab, kedua organ tidak harus bertanggungjawab dikarenakan tindakan yang dilakukan telah sesuai UUPT dan Prinsip-prinsip Pengelolaan Perusahaan.
Kata Kunci: Organ Perseroan; Pengelolaan Perusahaan; Pertanggung jawaban
ABSTRACTThe Board of Directors and the Board of Commissioners are corporate organs that are authorized by the Company Law to act for and on behalf of the company, and are fully responsible for the management of the company. The Company Law stipulates that the Articles of Association may stipulate the granting of authority to the Company's Board of Commissioners to give approval. In its development, there are often delays in requesting approval because the Board of Commissioners is not at the Company. As a form of overcoming it, the Board of Commissioners makes a Board of Commissioners Regulation regarding the approval of the Board of Commissioners which becomes a problem if there is a loss as a result of the regulation who is responsible. This study aims to determine the position of the Board of Commissioners' Regulations on the Implementation of Company Management and the Responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners in Managing the Company Based on the Board of Commissioners' Regulations Associated with the Principles of Company Management. This writing uses the normative juridical method with data collection techniques obtained through library research and then equipped with data obtained from interviews by digging up the information obtained. The analytical method used is qualitative. Based on the study, the first results obtained that the existence of the Board of Commissioners Regulations has a very important position in accordance with the legislation, Second to the organs that must be responsible, the two organs do not have to be responsible because the actions taken are in accordance with the Company Law and the Company Management Principles.Keywords: Company Organs; Company Management; Accountabili
CROSS-BORDER BUSINESS COMPETITION: KEABSAHAN DAN HAMBATAN PENERAPAN PRINSIP EKSTRATERITORIAL DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA
No full textABSTRAK
Peningkatan aktivitas perdagangan lintas batas negara mengantarkan Indonesia pada ekonomi internasional yang terintegrasi. Perkembangan tersebut menghadirkan tantangan bagi sistem hukum persaingan usaha sebab kegiatan usaha tidak lagi hanya melibatkan perorangan atau badan usaha yang berkedudukan di satu negara saja. Pendefinisan “Pelaku Usaha” dalam UU No. 5 Tahun 1999, sebagai perorangan atau badan usaha yang berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Indonesia, belum memproyeksikan perkembangan demikian. Namun dalam beberapa perkara, KPPU telah menjatuhkan sanksi yang bersifat ekstrateritorial, yakni kepada pelaku usaha dan perbuatan di luar wilayah Indonesia. Sebagai bagian dari penelitian yuridis normatif, artikel ini membahas mengenai keabsahan penerapan prinsip ekstrateritorial persaingan usaha di Indonesia serta hambatan hukum dan implikasinya terhadap pelaksanaan putusan persaingan usaha yang bersifat ekstrateritorial. Disimpulkan bahwa prinsip ekstrateritorial persaingan usaha tidak dapat diterapkan di Indonesia karena definisi Pelaku Usaha dalam UU No. 5 Tahun 1999 tidak dapat menjangkau aktor dan perbuatan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia sekalipun menimbulkan dampak persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Implikasi dari hambatan hukum yang muncul, antara lain: Pertama, tidak dapat dijatuhkannya sanksi kepada badan usaha asing yang melakukan kegiatan di luar wilayah Indonesia. Kedua, sulitnya pengeksekusian putusan di luar negeri karena tidak adanya kerjasama antar negara dalam hal tersebut.
Kata kunci: ekstrateritorial; lintas batas; penegakan hukum; persaingan usaha.
ABSTRACT
The increase of cross-border trade activities brings Indonesia to an integrated international economy. This development presents challenges to the business competition legal system because business activities no longer involve individuals or business entities domiciled in one country only. The definition of “Business Actors” in Law No. 5 of 1999, as individuals or business entities that are domiciled or carry out activities within the territory of Indonesia, has not projected such a development. However, in several cases, KPPU has imposed extraterritorial sanctions, namely on business actors and acts outside the territory of Indonesia. As part of normative juridical research, this article discusses the validity of extraterritorial principles application in business competition in Indonesia and the legal obstacles and its implications for the enforcement of extraterritorial business competition decisions. It was concluded that the extraterritorial principle cannot be applied in business competition in Indonesia because the definition of Business Actors in Law No. 5 of 1999 could not reach actors and actions outside the territory of Indonesia even though they had effect of unfair business competition in Indonesia. The implications of legal obstacles to the implementation of extraterritorial business competition decisions are: First, the sanction cannot be imposed on foreign business entities that carry out activities outside the territory of Indonesia. Second, the difficulty of executing decisions abroad because of the absence of cooperation between countries.
Keywords: business competition; cross-border; extraterritorial; law enforcemen
