506 research outputs found
Kepemimpinan Ideal Versi Komunitas Forum Online
No full textLeader and leadership states between ideological and cultural discourses. These discourses are not only occurred in the real world but also in the virtual world particularly in an online community forum. By using East and West leadership concepts and netnog raphy method in text discourses, this study finds that there is netizen level categorization in giving comments and opinions in the forum. Transactional leadership is prefered by Kaskuser netizen than transformational leadership. Leader who makes a change, work ori ented, and has the East accent, is ideal figure of online commuity forum. Although, expecta tion and need of forum online community member which are devided into Kozinets netizen level, are not depicted according to level of observed online community forum
Millenaire de la Mosquee-Universite d’el Azhar
No full textpage, Plate 1: History of Cairo and al-Azhar - plans of al-Azhar and surrounding area in 1940 and the 1000 years previou
Millenaire de la Mosquee-Universite d’el Azhar
No full textpage, Plate XII: rendering of a night celebration at al-Azhar after proposed works are complete
Pengaturan pemberian kredit pada dunia perbankan di indonesia
No full textBank merupakan kembaga intermediasi, fungsi utama perbankan sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Menyalurkan dana ke masyarakat artinya dalam bentuk kredit. Kredit dalam dunia perbankan sangat penting pernanya, oleh karena itu dalam menyalurkan kredit bank dibatasi oleh aturan-aturan. Pengaturan pemberian kredit di dunia perbankan untuk menjaga penyalahgunaan kewenangan yang diberikan bank dalam mengelola uang yang dititpkan masyarakat kepadanya. Penyalahgunaan kekuasaan yang dalam memberikan kredit memiliki konsekuensi antara lain diatur dalam Undang-undang perbankan yang dapat dipidana. Oleh karena itu mengetahui pengaturan pemberian kredit pada usaha perbankan memicu peneliti untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini berjudul Pengaturan Pemberian Kredit pada dunia perbankan di Indonesi
Optimalisasi Kemampuan Membaca untuk Meningkatkan Kemahiran Menulis Dalam Bahasa Mandarin Mahasiswa Prodi Tiongkok Universitas Al Azhar Indonesia
No full textLearning writing skills in Mandarin is often something that is feared and less desirable because of the level of difficulty, because it requires a learning method that can overcome the obstacles faced by learners in this proficiency. This research seeks to provide an alternative method of learning to write by optimizing students' reading abilities. By using a qualitative approach, the author tries to optimize the reading of Chinese texts in learning activities to improve students' writing skills. From the results of this study, it is known that by providing more reading input, students also have more knowledge regarding the topic of writing and its development, better vocabulary mastery and understanding of good writing methods/methods so that it has a positive impact on the development and improvement of writing skills of students in MandarinKeywords – Mandarin, Writing Skills, Reading Abilities, Optimizing.
Tinjauan filosofis tentang adat bersendikan syarak - syarak bersendikan kitubullah hakim dalam memutus perkara pidana diantara azas legalitas dan hukum yang hidup dalam masyarakat
No full textAzas legalitas sifat dari hukum pidana kita yang menyebutkan, tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang - undangan yang telah ada sebelum perbuatan di lakukan. Dan ketentuan sebagaimana dimaksud tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang - undang Pidana. Hal demikian menjadi otoritas Kekuasaan Hakim dimana hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dari ketiga Rambu - rambu diatas memerlukan kecerdasan Ruhaniah Hakim dalam proses pengambilan keputusan akhir yang seadil adilnya, oleh sebab itu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. agar tujuan penegakan keadilan sesuai dengan azas dan tujuan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia yang satu diantaranya adalah Nilai - nilai Kearifan Religius. Memahami Relasi Adat- Syarak-Kitubullah sebagai tinjauan yuridis oleh hakim guna menjembatani antar asas legalitas dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana jenis penelitian Kepustakaan dilakukan melalui pendekatan penelitian Normatif dan filosofi hukum. Bahwa pembenaran hukum tidak dapat dilihat secara yuridis formal atas perbuatan tetapi juga mempertimbangkan sikap batin kenapa seseorang bisa melakukan tindak pidan
Implementasi Konsep Perbuatan Baik dan Buruk di MA Al Azhar Citangkolo
No full textFrom the discussion above, related to the analysis of the Application of Good and Bad Deeds in MA Al Azhar Citangkolo carried out by the school in learning activities. Where the application of ethics and morals in everyday life is embodied in a disciplined attitude that is applied jointly to students, teachers, and employees, as well as all school stakeholders at MA Al Azhar Citangkolo Banjar City. The strategy in implementing moral education in developing character education at MA Al Azhar Banjar City is carried out in class. Evaluation of the results and process of implementing moral education in the development of character education at MA Al Azhar Banjar City, that evaluation of the implementation of moral education at the end of the semester and also every day in students' daily lives. Qualitative research methods, with a descriptive analytical approach the author uses in this study
Pengaruh Kualitas Produk , Harga dan Faktor Eosional Terhadap Keputusan Pembelian Produk Shampo Lifebuoy (Studi Kasus pada Siswa Sma Al-Azhar Medan)
No full textThis study aims to identify and analyze the influence of Product Quality , Price and Emotional Factors to Decisions of Lifebuoy Shampoo Product Purchasing on student in AL-AZHAR’s Senior High School. The total of sample are 81 students with purposive random sampling method. the methods of analysis used in this research is descriptive analysis and multiple regression analysis. The results showed that the Product Quality , Price and Emotional factors simultanous significantly influence Lifebuoy Shampoo Product Purchasing Decisions on Students of Al Azhar’s Senior High School Medan. The result also showed that 41% Decisions of Lifebuoy Shampoo Product Purchasing is affected by variable Product Quality , Price and Emotional Factors while the remaining 59% is explained by other variables that aren’t included in the model.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Faktor Emosional terhadap Keputusan Pembelian Produk Shampo Lifebouy pada Siswa/i SMA Al- Azhar Medan. Sampel penelitian ini adalah 81 siswa/siswi dengan metode Purposive Random Sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Produk, Harga dan Faktor Emosional secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian Produk Shampo Lifebouy pada Siswa/i SMA Al- Azhar Medan. Dari hasil koefisien determinasi diperoleh nilai Adjusted R Square (R2) sebesar 0,410 hal ini berarti 41% variabel Keputusan Pembelian dapat dijelaskan oleh variabel Kualitas Produk, Harga dan Faktor Emosional sedangkan sisanya sebesar 59% dapat oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.121 HalamanSkripsi Sarjan
Hukum korupsi di Indonesia perspektif multidisipliner
No full textCorruption is not just a symptom, it has become a culture. In essence, corruption is a form of structural violence and cultural violence. Various approaches have been offered to provide solutions to eradicating corruption, but the results have not been optimal. In this paper, we will examine various approaches in various scientific disciplines (multidisciplinary: anthropology, morals, philosophy, law and education) to the problem of corruption, including multiple interpretations of terms, to be able to provide a comprehensive understanding. From an anthropological perspective, for example, corruption originates from the traditional concept of tribute, and this tribute tradition originates from the concept of offerings. Then in Islam there are also those who transcend the concept of tribute into zakat, and the concept of offerings with udhiyyah. In another perspective, these efforts include; moral force movement, dualism demarcation tactics and deliberative democracy (communicative action), criminal action (theft), and anti-corruption curriculum
Kepastian Hukum dalam Penetapan Kriteria Money Politik menjelang Kampanye Pemilu 2024
No full textThe implementation of elections or regional elections is very vulnerable to corruption. Money politics is the origin of political corruption. Money politics is a serious problem in elections and elections in Indonesia, starting from the election of village heads, regional heads, legislative members, and the Regional Representative Council (DPD) to the President and Vice President, it is vulnerable to the practice of buying and selling votes. One recent example of allegations of money politics was the discovery of a case of giving away milk during the CFD on December 3 2023 by Vice President Gibran which according to Bawaslu was not an election violation and the case of distributing envelopes bearing the PDIP logo at a mosque in Sumenep amounting to IDR 300 thousand. Again, Bawaslu stated that it could not investigate the case in terms of violations of money politics provisions. This is because the Election Law only regulates the prohibition of money politics during the campaign period. Therefore, there needs to be a clear determination in determining the criteria for money politics. The type of research used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. There is a gap for the practice of money politics to occur in the upcoming 2024 elections due to the weakness of the regulations governing money politics. This weakness is not only in terms of material, such as if there are subjects of criminal acts who are not organizers, participants, and campaign teams who practice money politics during the campaign and quiet periods, then these perpetrators cannot be punished under the Election Law. Only election organizers, participants, and campaign teams are prohibited from engaging in money politics. Transactions giving money are sometimes not carried out by candidates directly but through intermediaries with the success team or parties who have an interest in the candidate. Legal uncertainty was also seen during the campaign period which only lasted 75 days. So if forms of money politics are carried out by candidates and their teams outside the campaign period, they are not included in the category of money politic
- …
