1,720,965 research outputs found
Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat, Kebutuhan Mitigasi Risiko Pelayanan Publik, Kajian dari Audit Sosial Pemberdayaan
Get PDFBanyak laporan tentang manfaat pelayanan publik belum dapat meningkatankesejahteraan dan rasa keadilan, sehingga belum berdayaguna membangun kepercayaanmasyarakat. Antisipasi risiko gagal percaya tersebut diperlukan. Permasalahannya adalah adalah bagaimana kapasitas pemberdayaan masyarakat yang dapat membangun kepercayaan warga atas manfaat hasil pelayanan publik dari program pemberdayaan masyarakat desa? Tujuan studi adalah mengetahui variabel yang paling bermakna dalamkapasitas pemberdayaan sehingga layanannya berhasil, dan mengetahui ukuran ideal kapasitasyang dapat memberi manfaat bagi keberhakan warga masyarakat. Metoda studi adalah auditsosial dengan pendekatan dua tahap, yakni telaah kuantitatip menggunakan teknik regresiberganda, kemudian dilakukan telaah kualitatip dengan wawancara mendalam, triangulasi danFGD. Adapun hasil studi menunjukkan bahwa kelembagaan adalah faktor paling berpengaruhterhadap kapasitas pemberdayaan masyarakat. Hal itu berpengaruh terhadap keberhasilanlayanan dan memberi manfaat pemberdayaan. Studi ini menunjukkan adanya hubungankapasitas pemberdayaan sebagai bangun kesiapsiagaan masyarakat untuk kepentinganmemitigasi risiko pelayanan publik di kawasan siap bangun infrastruktur pendidikan.Sementara, orientasi keberhakan warga belum dapat dioperasionalisasikan dengan baik dalampemberdayaan. Studi menemukenali proses telaah pembuatan rencana detil tata ruang denganpelibatan tokoh para pihak berkepentingan, sumber datanya dapat dibarukan secara terpadu,serta sebelas ukuran ideal kapasitas pemberdayaan yang menentukan manfaat bagi warga dapat menjadi dasar memitigasi risiko gagal percaya warga masyarakat terhadap layanan publik di pedesaan kawasan siap bangun infarstruktur pendidikan ini
Akses Difabel Pada Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Di Dinas Kominfo DIY
Get PDFTujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional dengan membuka akses masyarakat secara on line atau SP4N-Lapor! di Dinas Kominfo DIY dapat memfasilitasi komunitas difabel. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dari laporan sekunder dan wawancara dengan pimpinan, administrator pelaksana SP4N-Lapor! dan e-Lapor DIY, pengguna terutama komunitas difabel. Analisis data dilakukan dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan SP4N-Lapor! Di Dinas Kominfo DIY sesuai dengan peraturan, pelaksanaan komitmen gubernur dan kepala dinas, pelibatan para pihak terutama komunitas difabel sesuai dengan SOP. Sehingga hal itu menjadikan implementasinya berhasil. Layanan afirmatif, di antaranya dengan membuat pojok akses bagi komunitas difabel, pendampingan dengan bekerjasama Komisi Disabilitas DIY, serta perbaikan layanan yang diteruskan sebagai usulan kegiatannya di bidang IKP Dinas Kominfo DIY. Diseminasi yang terus menerus dijalankan dengan sosialisasi rencana aksi, adanya jaminan pelindungan hak bagi warga difabel dalam menyampaikan aspirasi dan pengaduan pelayanan publik, dengan bantuan teknis Komisi Disabilitas DIY. Selain itu telah dievaluasi dengan para pihak berkepentingan di tingkat daerah dan nasional. Hal yang perlu diperhatikan berupa penambahan fitur yang mudah digunakan oleh komunitas difabel dan fasilitas yang ramah disabilitasnya
Akses Difabel Pada Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Di Dinas Kominfo DIY
Get PDFTujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional dengan membuka akses masyarakat secara on line atau SP4N-Lapor! di Dinas Kominfo DIY dapat memfasilitasi komunitas difabel. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dari laporan sekunder dan wawancara dengan pimpinan, administrator pelaksana SP4N-Lapor! dan e-Lapor DIY, pengguna terutama komunitas difabel. Analisis data dilakukan dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan SP4N-Lapor! Di Dinas Kominfo DIY sesuai dengan peraturan, pelaksanaan komitmen gubernur dan kepala dinas, pelibatan para pihak terutama komunitas difabel sesuai dengan SOP. Sehingga hal itu menjadikan implementasinya berhasil. Layanan afirmatif, di antaranya dengan membuat pojok akses bagi komunitas difabel, pendampingan dengan bekerjasama Komisi Disabilitas DIY, serta perbaikan layanan yang diteruskan sebagai usulan kegiatannya di bidang IKP Dinas Kominfo DIY. Diseminasi yang terus menerus dijalankan dengan sosialisasi rencana aksi, adanya jaminan pelindungan hak bagi warga difabel dalam menyampaikan aspirasi dan pengaduan pelayanan publik, dengan bantuan teknis Komisi Disabilitas DIY. Selain itu telah dievaluasi dengan para pihak berkepentingan di tingkat daerah dan nasional. Hal yang perlu diperhatikan berupa penambahan fitur yang mudah digunakan oleh komunitas difabel dan fasilitas yang ramah disabilitasnya
Penilaian Kepuasan Multi Pihak Terhadap Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di DIY
Get PDFPermasalahan penelitian ini adalah pro dan kontra dalam pelaksanaan PPDB zonasi, masih belum tersosialisasikan secara maksimal dan jelas mengenai program PPDB sistem zonasi, terkendala faktor tenis, kapasitas sekolah tidak mencukupi dan masih tingginya disparitas kualitas antar sekolah. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Lokasi penelitian ini di SMAN 3 Yogyakarta. Tehnik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi, observasi dan kuisioner. Informan penelitian ini adalah kepala seksi perencanaan Dinas pendidikan pemuda dan olahraga (DISDIKPORA), masyarakat (siswa/ siswi) SMAN 3 dan SMAN 10 Yogyakarta, panitia PPDB SMAN 3 dan SMAN 10 Yogyakarta serta Ombudsman DIY. Tehnik analisis data melalui analisis deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian kepuasan terhadap program PPDB zonasi sudah baik, masyarakat selaku Implementor menyatakan puas karena mereka yang berada dalam zonasi dapat menjangkau untuk mendapatkan sekolah yang berada di zona yang dekat dengan sekolah favorit sedangkan yang tidak puas dikarenakan faktor nilai tinggi tidak akan berguna jika zonasinya tidak sesuai, pihak sekolah selaku Fasilitator melakukan kegiatan peningkatan kualitas peserta didik melalui klinik belajar agar sekolah tersebut mempertahankan status favoritnya. DISDIKPORA selaku Policy Creator dan Coordinator sudah menjalankan tugasnya dengan baik, sedangkan penilaian dari OMBUDSMAN selaku pengamat pendidikan atau akselerator menilai pelaksanaan PPDB zonasi di DIY masih belum terealisasikan dengan baik, seperti belum maksimalnya sosialisasi, penentuan indikator zonasi, dan konsistensi pengawasan internal sehingga dapat mengakomodir semua kepentingan masyarakat
Implementasi Kebijakan Dana Desa Tahun 2016 Di Desa Sukoharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk Mengetahui keefektifan implementasi kebijakan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Sukoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Yogyakarta. Desa Sukoharjo adalah salah satu desa yang mempunyai APBDes yang cukup besar. Dana Desa yang diterima Desa Sukoharjo dari pemerintah Pusat berdasarkan dokumen atau data yang diperoleh pada observasi dengan jumlah pendapatan desa sebesar Rp. 2.650.997.387,- termasuk Dana Desa sebesar Rp. 748.223.000. Berdasarkan informasi yang diperoleh pembangunan masih belum merata sehingga peneliti ingin meneliti Desa Sukoharjo untuk mengetahui implementasi kebijakan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Sukoharjo.Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan berdasarkan permasalahan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik Reduksi Data dan Penyajian Data.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Sukoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman sesuai dengan kewenangan desa untuk pembangunan, prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan sarana prasarana, dan telah memenuhi prinsip Keadilan, Kebutuhan prioritas, dan kewenangan desa dalam pelaksanaan programnya; Komunikasi mengutamakan Musyawarah dan informasi untuk pembangunan fisik, telah sesuai dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas; Sumberdaya dengan melibatkan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan yaitu dengan secara swakelola dan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan prioritas dan berkelanjutan, namun belum cukup mengakomodasi aspirasi berbagai pihak di Desa Sukoharjo
Kapasitas Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sektor Perikanan Kabupaten Pangandaran
Get PDFPenelitian ini di lakukan karena sektor Perikanan menjadi salah satu sector unggulan di Kabupaten Pangandaran yang dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi Pendapatan Asli Daerah. Kurang maksimalnya kinerja OPD dan optimalisasi sektor perikanan menjadi sorotan tersendiri bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kapasitas Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah sektor Perikanan Kabupaten Pangandaran.Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun penelitian ini berlokasi di Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran. Metode purpose sampling di gunakan untuk menetapkan narasumber dan para pihak yang di anggap dapat memberikan masukan data dan uji shahih dalam penelitian ini di pilih dengan teknik penetapan bertujuan.Hasil penelitian ini menunjukan Kapasitas Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan berpengaruh terhadap penurunan PAD dari tahun 2015 ke 2016 sebesar 96% dan peningkatan PAD terjadi dari 2016 ke 2017 sebesar 49.9%. Terhitung sejak tiga tahun terakhir (2015-2017) rata-rata perolehan PAD sebesar Rp. 2,070,959,670 atau 99,03%. Elemen kelembagaan dan tata kelola yang paling berpengaruh adalah visi misi, kemitraan dan anggaran, Elemen Sumber Daya Manusi yang paling berpengaruh SDM Aparatur yang belum sesuai dengan beban kerja dan SDM Nelayan tradisional. Elemen Kebijakan yang paling berpengaruh adalah Ketepatan Program dengan pembagian Retribusi sebear 3,5 persen yang di sepakati oleh Bakul, nelayan dan penyelenggara TPI dan manfaat dari kebijakan tersebut adalah adanya tunjangan kesehatan dan hari raya bagi bakul dan nelayan sehingga berpengaruh terhadap Produktifitas nelayan
Kajian Partisipasi Masyarakat Pada Program Lele Cendol Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta
No full textPermasalahan kemiskinan di kota Yogyakarta ditangani program Gandeng Gendong yang salah satunya diterapkan di Kelurahan Tegalrejo dengan memanfaatkan elemen kampung yakni pemberdayaan masyarakat dengan Program Perkembangbiakan Lele Cendol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat serta faktor apa saja yang mempengaruhi derajat partisipasi terhadap program Perkembangbiakan Lele Cendol. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan metode study kasus. Hasil penelitian menunjukan tingkat partisipasi pada derajat kuasa masyarakat yaitu masyarakat mampu melaksanakan program secara mandiri tanpa bantuan dari pemerintah. Adapun faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat cenderung pada masyarakat berjenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh, pendapatan kurang dari 1.500.000 per bulan, dan lamanya tinggal sudah lebih dari 10 tahun. Sedangkan faktor pendidikan tidak berpengaruh selain itu terdapat faktor lain yang mempengaruhi partisipasi yaitu: (a) ketertarikan masyarakat terhadap program sehingga masyarakat memili rasa semangat untuk mengikuti program, (b) program tersebut merupakan sebuah keharusan bagi masyarakat KMS dan belum pernah mengikuti program sebelumnya, (c) adanya kesadaran masyarakat dalam program dan mengembangkanya sendiri
Analisis Perencanaan Penanggulangan Risiko Ketimpangan Ekonomi Pada Bidang Pengurangan Kemiskinan Di Bappeda DIY
Get PDFDaerah Istimewa Yogyakarta mengalami ketimpangan ekonomi yang masih tergolong ketimpangan sedang secara nasional. Konsistensinya cenderung meningkat dari tahun 2013-2018. Pesebaran pembangunan dan pemerataan ekonomi, sarana pendidikan dan kesehatan belum merata. Ketimpangan antar daerah masih terasakan di antara Kota Yogyakarta,Kabupaten Sleman dan Bantul, dengan Kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul. Salah satu prioritas arah kebijakan untuk atasi ketimpangan tersebut adalah membangun pekonomian yang inklusif dengan mengurangi kemiskinan di DIY. Permasalahannya adalah bagaimana perencanaan daerah dalam menanggulangi resiko ketimpangan ekonomi pada bidang pengurangan kemiskinan?.Penelitian ini bertujuan: pertama, mencermati mekanisme perencanaan Bappeda DIY dalam penanggulangan risiko ketimpangan ekonomi, dari bidang pengatasan kemiskinan. Kedua, mengetahui tata cara penerapan pengelolaan risiko pada penyusunan rencana penanggulangan ketimpangan ekonomi dari bidang pengatasan kemiskinan. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, wawancara mendalam, dan uji sahih dengan triangulasi.Hasil penelitian menunjukkan Bappeda DIY melaksanakan perencanaan penanggulangan ketimpangan ekonomi sesuai dengan tahapan perencanaan daerah, dan menerapkan tata cara pengelolaan risiko ketimpangan ekonomi dalam perencanaan program penanggulangan kemiskinan secara baik. Hal tersebut dapat berjalan dengan adanya komitmen pimpinan dan para perencana dan para pihak berkepentingan yang dilibatkan seperti organisasi masyarakat, kelompok warga miskin, KADIN, perguruan tinggi dan LSM, yang dapat terfasilitasi saling bersinergi. Selain itu dibuka akses infomasi public melalui aplikasi jogjaplan.com yang berfungsi juga untuk berbagi informasi, pengetahuan, aspirasi dan penanganan keluhan dari semua pihak dalam perencanaan daerah.Sedangkan hambatan yang teridentifikasi yaitu kesadaran warga yang dimiliki oleh kelompok swadaya, pimpinan pihak-pihak berkepentingan, terutama anggota organisasi berbasis warga menjadi pelaku perubahan sosial-ekonomi secara aktif dan mandiri. Kata Kunci: Perencanaan, Ketimpangan Ekonomi, Pengelolaan Risiko, Pengurangan Kemiskina
Hubungan Kepatuhan Penggunaan Dana Desa Terhadap Program Mitigasi Bencana Di Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kab. Gunungkidul Yogyakarta
No full textAdanya dana desa dimungkinkan untuk bisa membantu dan meminimalisir serta pencegahan terjadinya tebing longsor di sepanjang Kabupaten Gunung Kidul melalui pengalokasian dana desa di sektor mitigasi bencana. Meskipun belum semua desa di kawasan pantai selatan Kabupaten Gunungkidul mengalokasikan anggaran dana desanya untuk kegiatan program mitigasi bencana, namun praktek baik nyatanya telah dilakukan oleh Desa Kemadang. Peneliti menduga bahwa kepatuhan sebagai penentu keberhasilan penggunaan dana desa terhadap program mitigasi bencana.Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa terdapat hubungan antara kepatuhan penggunaan dana desa terhadap program amitigasi bencana alam. Hal ini menjelaskan bahwa penelitian ini sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa Kepatuhan adalah kesediaan atau ikut serta untuk memenuhi batasan-batasan yang telah ditetapkan, baik yang bersifat wajib maupun bersifat mandiri. Desa Kemadang sudah cukup patuh dalam penggunaan dana desa terhadap program mitigasi bencana alam, Namun kualitas ketaatan atau kepatuhan yang dilakukan oleh Desa Kemadang masih bersifat Compliance, yaitu seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi
Studi implementasi kebijakan pedoman tatalaksana pelayanan publik :: Studi kasus UPTSA Pemerintah Kota Jogjakarta
No full text- …
