120 research outputs found
Analisis Dampak Ekonomi Wisata Alam Sentul Paradise Park terhadap Pendapatan Masyaraakat Lokal
No full textPengembangan sektor pariwisata berpengaruh positif terhadap penerimaan pada suatu daerah dan dapat meningkatkan kemajuan ekonomi masyarakat. Kawasan Sentul Paradise Park merupakan salah satu kawasan yang berpotensi besar dan memiliki daya tarik sebagai kawasan wisata. Tingkat permintaan wisata akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap permintaan masyarakat lokal sekitar kawasan wisata. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik pengunjung,unit usaha, tenaga kerja dan masyarakat sekitar Sentul Paradise Park, mengindentifiksi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan wisata Sentul Paradise Park, mengestimasi dampak ekonomi yang timbul akibat adanya kegiatan wisata Sentul Paradise Park. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa rata-rata pengunjung berusia 19-25 tahun dengan rata-rata pekerjaan sebagai karyawan swasta dengan pendapatan rata-rata sebesar Rp 5.000.000. Faktor-faktor yang berpengaruh pada permintaan wisata ialah pendapatan, umur waktu tempuhdan jumlah rombongan. Nilai dampak ekonomi yang diestimasi menggunakan pendekatan multiplier effect yaitu dampak ekonomi langsung yang dirasakan oleh pemilik unit usaha sebesar Rp 414.990.416, dampak ekonomi tidak langsung yang dilihat dari pengeluaran unit usaha di dalam kawasan wisata sebesar Rp 309.394.297, sedangkan dampak ekonomi lanjutan berupa pengeluaran tenaga kerja di kawasan wisata sebesar Rp 22.810.014. Nilai keynesian income multiplier sebesar 1.7 ratio income mutiplier tipe I sebesar 1.7 dan ratio income multiplier tipe II sebesar 1.8
Analisis Kelayakan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Studi Kasus : Kampung Cibulao, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor)
No full textProgram Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan suatu
program pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum
Perhutani dan Kelompok Tani Hutan (KTH) Cibulao Hijau. Program PHBM
memberikan manfaat pada bidang ekonomi, sosial dan lingkungan bagi
masyarakat sekitar hutan. KTH Cibulao Hijau memanfaatkan kawasan hutan yang
sudah tidak berproduksi menjadi lahan untuk ditanami tanaman kopi dan menjadi
kawasan wisata. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi persepsi
masyarakat terhadap terhadap manfaat program PHBM dalam bidang ekonomi,
sosial, dan lingkungan, menganalisis kelayakan finansial dan ekonomi budidaya
kopi yang diusahakan KTH Cibulao Hijau melalui program PHBM, dan
mengestimasi tarif yang layak berdasarkan nilai kesediaan membayar pengunjung
untuk menentukan potensi harga maksimum yang masih bersedia dibayarkan
untuk wisata KTH Bike Park. Penelitian dilakukan dengan menggunakan skala
likert, Cost and Benefit Analysis, Contingent Valuation Method, dan regresi linier
berganda. Hasil analisis persepsi program PHBM telah memberikan manfaat
secara langsung maupun tidak langsung serta telah memberikan perubahan yang
lebih baik akan tetapi manfaat yang dirasakan belum merata kepada seluruh
masyarakat Cibulao. Hasil analisis menggunakan kriteria NPV, Net B/C, dan IRR
menunjukan bahwa program ini secara finansial dan ekonomi layak untuk
dijalankan. Berdasarkan penelitian diketahui tarif masuk yang layak
menggunakan nilai rata-rata WTP pengunjung adalah Rp 33 636
Analisis Kelembagaan Dalam Pengelolaan Keramba Jaring Apung (Kja) Waduk Cirata
No full textWaduk Cirata yang merupakan Pembangkit Listrik terbesar di ASEAN digunakan juga sebagai lokasi budidaya ikan dengan sistem KJA. Lokasi Waduk yang mencakup tiga wilayah administrasi membuat pengelolaannya cenderung sulit dilakukan. Jumlah KJA meningkat setiap tahunnya dan telah melebihi kapasitas daya dukung waduk. Hal tersebut menyebabkan penurunan kualitas air dan tingginya tingkat sedimentasi. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan KJA yang tepat dengan membuat sistem kelembagaan yang kuat. Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengidentifikasi stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan KJA Waduk Cirata., 2) Menganalisis keterkaitan diantara stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan KJA Waduk Cirata, 3) Menganalisis persepsi stakeholders terhadap KJA Waduk Cirata, 4) Mengidentifikasi aturan yang terkait dalam pengelolaan KJA Waduk Cirata, 5) Menganalisis model kelembagaan dalam pengelolaan KJA Waduk Cirata. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif mencakup Analisis Stakeholder, Analisis Persepsi, dan Analisis Peraturan. Hasil penelitian menunjukan : 1) Stakeholders yang berkaitan dengan pengelolaan KJA di Waduk Cirata terdiri dari a) Subject yaitu pedagang ikan, kelompok pengolah hasil perikanan dan POKMASWAS, b) players yaitu Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Barat, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta, BPWC, kelompok pembudidaya ikan, ASPINDAC, kelompok penjual pakan, dan kelompok nelayan, c) Bystanders yaitu aparat desa, BPPT dan lembaga peneliti, 2) Keterkaitan stakeholder yang terdapat dalam pengelolaan KJA di Waduk Cirata yaitu antara beberapa pihak yang memiliki kepentingan berbeda dalam suatu lingkup wilayah yang sama dan saling berkoordinasi dalam pengelolaan Waduk Cirata dengan menggunakan tipe pengelolaan instruktif dan konsultatif, 3) Terdapat persamaan persepsi antar stakeholder mengenai kondisi lingkungan Waduk Cirata dan mengenai keberadaan KJA. Namun, untuk persepsi terhadap pengelolaan Waduk Cirata terdapat perbedaan pandangan diantara petani ikan mengenai kejelasan aturan main. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakmerataan dalam sosialisasi peraturan pengelolaan waduk, 4) Aturan-aturan formal yang berlaku telah mengatur pengelolaan sumberdaya perikanan (KJA) yang mencakup tujuan ekonomi dan konservasi (perlindungan terhadap sumberdaya waduk). Namun implementasi dari aturan tersebut belum berjalan. Saksi bagi pelanggar juga belum ditegakkan. Aturan-aturan informal secara tidak langsung memiliki tujuan sosial, ekonomi, dan konservasi yang mendukung pengelolaan perikanan (KJA) di Waduk Cirata, 5) Desain kelembagaan yang sesuai bagi pengelolaan KJA Waduk Cirata yaitu kelembagaan yang mampu menjembatani kepentingan beberapa pihak yang memanfaatkan Waduk Cirata. Hal tersebut dapat dicapai dengan peningkatan koordinasi diantara stakeholder yang terlibat
Estimasi Nilai Ekonomi dan Analisis Keberlanjutan Kawasan Ekowisata Mangrove Pantai Indah Kapuk (PIK).
No full textKerusakan ekosistem mangrove di wilayah pesisir DKI Jakarta telah
mengancam keberadaan hutan mangrove dan keberlanjutan dari fungsi ekosistem
mangrove sebagai penyedia jasa lingkungan bagi makhluk hidup. Alih fungsi lahan
hutan mangrove menjadi tambak dan tempat pemancingan menyebabkan kerusakan
ekosistem mangrove pada Kawasan Ekowisata Mangrove PIK. Setelah menyadari
adanya kerusakan pada lahan mangrove tersebut, Dinas Kehutanan DKI Jakarta
mengusir para perusak hutan mangrove untuk keluar dari kawasan, kemudian
diikuti pula dengan melakukan upaya rehabilitasi mangrove. Upaya pengendalian
kerusakan mangrove tersebut dilakukan dengan cara mengembangkan kawasan
tersebut sebagai kawasan ekowisata. Penelitian ini bertujuan mengestimasi nilai
ekonomi total dan menganalisis status keberlanjutan ekosistem mangrove pada
Kawasan Ekoswisata Mangrove PIK. Penelitian ini menggunakan metode valuasi
ekonomi dengan pendekatan harga pasar (market price), benefit transfer, dan
Travel Cost Method (TCM) untuk menentukan nilai ekonomi total Kawasan
Ekowisata Mangrove PIK. Metode Multi-dimensional Scalling (MDS) dengan alat
analisis Rap_Mforest digunakan untuk menganalisis status keberlanjutan ekosistem
mangrove pada Kawasan Ekowisata Mangrove PIK. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa nilai ekonomi total Kawasan Ekowisata Mangrove PIK sebesar
Rp 1 509 838 320,52. Analisis status keberlanjutan ekosistem mangrove pada
Kawasan Ekowisata Mangrove PIK dengan menggunakan Rap_Mforest
menunjukkan status kurang berkelanjutan untuk dimensi ekonomi dengan nilai
indeks 49,05. Status cukup berkelanjutan untuk dimensi ekologi dan sosial dengan
masing-masing nilai indeks sebesar 59,88 dan 53,75. Pada dimensi kelembagaan
berstatus berkelanjutan dengan nilai indeks 92,12
Analisis Tingkat Kepuasan dan Kesediaan Membayar Pengendara Sepeda Motor di Kota Bogor terhadap Bus Trans Pakuan
No full textKota Bogor merupakan salah satu kota besar penyangga Ibu Kota Jakarta, hal
tersebut menyebabkan peningkatan jumlah penduduk serta mobilitas penduduk di
kota ini. Peningkatan jumlah penduduk di Kota Bogor berdampak pada
peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor yang
mendominasi Kota Bogor adalah sepeda motor. Peningkatan jumlah sepeda motor
menyebabkan kepadatan lalu lintas. Perubahan kebiasaan berkendara ke
transportasi umum perlu dilakukan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Bus
Trans Pakuan merupakan salah satu transportasi umum di Kota Bogor yang dapat
menjadi pilihan untuk merubah perilaku berkendara pengendara sepeda motor.
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengestimasi total beban pencemaran yang
dihasilkan sepeda motor di Kota Bogor, (2) menganalisis persepsi pengendara
sepeda motor di Kota Bogor terhadap pencemaran udara akibat emisi sepeda
motor dan dampaknya, (3) mengestimasi besaran Willingness to Pay (WTP)
pengendara sepeda motor terhadap Bus Trans Pakuan di Kota Bogor, dan (4)
mengidentifikasi atribut pelayanan yang penting dan mempengaruhi kepuasan
pengendara sepeda motor terhadap Bus Trans Pakuan. Penelitian ini dilanalisis
dengan menggunakan metode perhitungan kuantitatif, skala likert, Contingent
Valuation Method (CVM), Importance Performance Analysis (IPA), dan
Customer Satisfaction Index (CSI). Total beban pencemaran sepeda motor di Kota
Bogor sebesar 96.502,01 ton/tahun sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp.
4.376.480.462/tahun. Persepsi terkait emisi dan dampaknya didapatkan
kesimpulan rata-rata setuju dengan pernyataan yang diberikan. Besar willingness
to pay pengendara sepeda motor terhadap Bus Trans Pakuan adalah sebesar Rp.
1.530. Nilai CSI Bus Trans Pakuan adalah 59,02% atau 0,59 yang artinya berada
pada rentang “Cukup Puas”, pengendara sepeda motor yang juga merupakan
pengguna Bus Trans Pakuan merasa cukup puas dengan atribut-atribut pada Bus
Trans Pakuan
Analisis Kelayakan Finansial dan Ekonomi Pengelolaan Sampah Organik Terintegrasi dengan Integrated Farming System di Kampus Institut Pertanian Bogor, Dramaga
No full textDi kampus Institut Pertanian Bogor (IPB), lebih dari separuh sampah yang
dihasilkan merupakan sampah organik dan rutin dihasilkan setiap harinya. Sampahsampah
tersebut dapat bernilai ekonomi apabila dilakukan pengelolaan yang tepat.
Di sisi lain, pengelolaan sampah membutuhkan biaya investasi dan operasional
yang tidak sedikit. Oleh karena itu dibutuhkan rencana proyek yang baik agar
pengelolaan sampah tidak rugi, atau bahkan mendapat keuntungan. Memadukan
pengelolaan sampah dengan Integrated Farming System (IFS) adalah solusi yang
dapat dijalankan kampus IPB. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengestimasi
potensi sampah organik kampus IPB yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk
menghasilkan nilai ekonomi, (2) menganalisis kelayakan finansial dan ekonomi
pengelolaan sampah organik kampus IPB, dan (3) menganalisis kelayakan finansial
dan ekonomi pengelolaan sampah organik menggunakan IFS. Metode yang
digunakan adalah analisis kuantitatif serta analisis biaya dan manfaat. Hasil
penelitian menunjukkan sampah organik kampus IPB yang berpotensi memberikan
nilai ekonomi adalah sebesar 506,496 kg per tahun. Nilai ekonomi dan kelayakan
dianalisis menggunakan tiga kriteria yaitu Net Present Value (NPV), Internal Rate
of Return (IRR), dan Net Benefit Cost Ratio (Net B/C). Dalam analisis ekonomi
dengan umur proyek selama 20 tahun, pengelolaan sampah organik menggunakan
IFS mendapatkan nilai NPV sebesar 1,532,937,495 rupiah, Net B/C sebesar 1.48,
dan IRR sebesar 13.04%. Pada analisis finansial, pengelolaan sampah
menggunakan IFS mendapatkan NPV sebesar 140,117,711 rupiah, Net B/C sebesar
1.04, dan IRR sebesar 5.85%. Berdasarkan ketiga kriteria tersebut, maka dapat
disimpulan pengelolaan sampah organik menggunakan IFS layak, baik secara
ekonomi maupun finansial
Analisis Pendapatan dan Kelembagaan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Teh Rakyat (Studi Kasus di Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat).
No full textPengembangan perkebunan teh rakyat adalah salah satu solusi untuk
mendukung pembangunan berkelanjutan sub sektor perkebunan, namun saat ini
fokus pengembangan perkebunan teh lebih pada perkebunan besar, karena pada
umumnya perkebunan teh rakyat merugikan. Penggunaan pengendalian hama
terpadu (PHT) diharapkan dapat meningkatkan produktivitas teh rakyat dan
meningkatan pendapatan serta mendukung pada pembangunan teh rakyat yang
berkelanjutan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengestimasi pendapatan usahatani teh
rakyat yang menerapkan dan tidak menerapkan PHT, menganalisa kelembagaan
PHT Perkebunan teh rakyat di Kabupaten Tasikmalaya, menganalisis persepsi
pemangku kepentingan PHT untuk keberlanjutan usaha tani teh rakyat dan
menganalisa kelembagaan PHT untuk mewujudkan perkebunan teh yang berdaya
saing dan berkelanjutan di Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini dilakukan di
Kabupaten Tasikmalaya pada bulan Oktober sampai dengan bulan November
tahun 2016. Jumlah anggota kelompoktani teh rakyat di Kecamatan Sodonghilir,
Taraju dan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya berjumlah 2.885 orang dan
jumlah responden adalah 100 orang yang ditentukan dengan metode slovin.
Pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi pendapatan yaitu analisis
pendapatan, sedangkan analisis persepsi menggunakan skala linkert. Untuk
memperoleh gambaran eksisting kelembagaan dan penataan kelembagaan
digunakan pendekatan analisis deskriptif.
Hasil analisis menunjukan bahwa pendapatan usahatani teh rakyat merugi,
yaitu sebesar Rp -67,535 untuk PHT dan sebesar Rp -232,768 petani non PHT,
kerugian tersebut disebabkan rendahnya standar harga untuk produk teh rakyat
dan tidak adanya perbedaan harga untuk PHT dan Non PHT, namun demikian
petani PHT memiliki kerugian yang lebih rendah dibanding Non PHT atau dengan
kata lain lebih menguntungkan. Kondisi kelembagaan PHT kurang optimal pada
usahatani teh, dikarenakan tidak adanya pemangku kepentingan yang mampu
menjembatani antara kepentingan pemerintah dan pelaku usaha dalam hal ini
yaitu petani teh rakyat. Persepsi pemangku kepentingan untuk keberlanjutan
penerapan PHT pada tanaman teh menyatakan bahwa sebagian besar pemangku
kepentingan setuju dengan penerapan aplikasi PHT pada perkebunan teh rakyat.
Dari hasil analisis diatas diperlukan penataan kelembagaan PHT dengan tujuan
untuk mengoptimalkan kelembagaan yang ada agar terlaksananya koordinasi dan
monitoring evaluasi ditingkat lapangan
Analisis Kelembagaan dan Biaya Transaksi dalam Pengelolaan Sea Farming di Pulau Panggang Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
No full textPhenomenon of declining fishing production in some Indonesian waters area has raised fears of increasing scarcity of fish resources, therefore many implementative programs and efforts has been developed. One of these programs is sea farming. Sea farming is shallow waters marine resources use system based on mariculture. The main objective is to increase fish resources while sustaining fishing activity, mariculture and marine ecotourism. Sea farming is not exactly the same with mariculture. Mariculture and other economic activities based on marine resources are subsystem of the sea farming. The aim of this research are : 1) to identify the role of institutional in managing coastal resources in Panggang Island Administrative Regency of Kepulauan Seribu, 2) to analyze institutional management of sea farming, 3) to evaluate economic benefit and transaction cost of sea farming management, 4) to analyze sustainability of sea farming program. The data was analyzed by 7 methods: 1) Institutional Analysis and Development (IAD); 2) stakeholders analysis; 3) fisheries resources management conflict analysis; 4) income analysis; 5) transaction cost analysis; 6) cost effectiveness analysis; 7) program scenario evaluation analysis. Based on the identification of institutional role in management of sea farming and coastal resources, the stakeholders actors are subject (sea farming members and trader), players (government, National Parks of Kepulauan Seribu, and university-PKSPL IPB), spectator (village government), and actor (security). Economic benefit of sea farming group member is Rp 6,805,645/year. Transaction cost for institutional management is Rp 875,000/year and the effectivity of transaction is 0.13, which is considered cost effective. Evaluation of sustainable scenario showed that scenario B which is program can be continued with a significant improvement was selected. The improvement of sea farming program includes adaptif institutional development, improvement of group organization and management, in order to achieve sustainability of sea farming program.Pemanfaatan sumberdaya perairan laut di kawasan Kepulauan Seribu selama ini secara nyata dilakukan tanpa perencanaan dan pengawasan yang baik. Kondisi stok ikan di beberapa wilayah telah mengalami tangkap lebih (overfishing), degradasi sumberdaya alam akibat pencemaran, penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan bahan kimia, pengambilan karang yang berlebihan dan lain-lain. Sehingga sebagian besar penduduk akan terperangkap dalam kemiskinan akibat produktivitas sumberdaya yang semakin berkurang dan terjadinya kerusakan lingkungan. Fenomena penurunan produksi tangkapan ini telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan terjadinya kelangkaan sumberdaya ikan. Penelitian ini dilakukan bertujuan : pertama, mengidentifikasi kelembagaan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Kedua, menganalisis kelembagaan pengelolaan sea farming. Ketiga, mengkaji manfaat ekonomi dan biaya transaksi pengelolaan sea farming. Keempat, menganalisis keberlanjutan pengelolaan sea farming
Analisis Stategi Pengembangan Peternakan Sapi Potong Rakyat Berbasis Kelompok (Study Kasus Peternak Binaan Sarjana Membangun Desa Wirausahawan Pendamping/SMDWP di Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat).
No full textPengembangan sapi potong rakyat berbasis kelompok adalah salah satu
solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi daging sapi yang
merupakan masalah dalam pembangunan ketahanan pangan nasional. Upaya
untuk mencapai pengembangan sapi potong rakyat diantaranya dengan
meningkatkan optimalisasi usaha sapi potong rakyat agar pendapatan para
peternak rakyat meningkat. Kelembagaan kelompok peternak menjadi tulang
punggung untuk mencapai hal tersebut, sehingga muncullah program Sarjana
Membangun Desa Wirausahawan Pendamping (SMDWP) untuk mendukung
program swasembada daging, walaupun masih dibutuhkannya suatu strategi
pengembangan peternakan sapi potong rakyat berbasis kelompok yang
berkelanjutan.
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengidentifikasi kelembagaan eksisiting
SMDWP di Kabupaten Tasikmalaya, (2) mengestimasi pendapatan dari usaha
ternak sapi potong peternak binaan SMDWP di Kabupaten Tasikmalaya, (3)
mengestimasi optimalisasi input yang efisien dalam usaha ternak sapi potong
peternak binaan SMDWP di Kabupaten Tasikmalaya, dan (4) menganalisis
strategi pengembangan serta redesign kelembagaan untuk pengembangan usaha
ternak sapi potong rakyat yang berbasis kelompok yang berkelanjutan. Penelitian
dilakukan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada bulan September - Oktober
2016. Metode sensus dilakukan terhadap 77 peternak responden dari 8 kelompok
yang merupakan binaan dari SMDWP yang ada di Kabupaten Tasikmalaya pada
tahun 2016. Pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi tingkat pendapatan
adalah analisis pendapatan, sedangkan untuk optimalisasi input menggunakan
pendekatan dengan regresi fungsi produksi cobb douglas. Analisis deskriftif
digunakan untuk penggambaran eksisiting kelembagaan yang dilanjutkan dengan
analisis SWOT serta redesign kelembagaan untuk pendekatan strategi
pengembangan sapi potong rakyat yang berkelanjutan.
Hasil analisis menunjukkan pengelolaan usahaternak sapi potong rakyat
yang berbasis kelompok binaan SMDWP di Kabupaten Tasikmalaya merupakan
kelembagaan yang melibatkan banyak pihak. Tatakelola kelembagaan eksisting
yang sudah terbentuk (de facto) dalam faktanya belum mampu menjalankan
fungsinya dengan efektif. Kelembagaan yang sesuai dengan aturan main (de jure)
tidak berjalan di lapangan, dari hasil analisis tersebut berimbas pada pendapatan
usaha ternak sapi potong rakyat peternak binaan SMDWP di Kabupaten
Tasikmalaya sangat bervariasi, terutama terdapat perbedaan signifikan antara
peternak dengan pola penggemukan dan pola pembibitan, selain itu peternak yang
sudah mengintegrasikan usahanya dengan pengolahan limbah dan yang belum
terintegrasi dengan pengolahan limbahnya. Pengolahan limbah merupakan usaha
untuk meningkatkan pendapatan selain berdampak positif pada lingkungan, yaitu
mengurangi eksternalitas negatif dari usaha ternak sapi potong. Faktor yang
berpengaruh secara teknis pada fungsi produksi adalah, jumlah pemberian HMT,
jumlah pemberian konsentrat, pengunaan bobot badan awal pemeliharaan, bangsa
sapi, sedangkan penggunaan input produksi dalam usaha sapi potong rakyat
kelompok peternak binaan SMDWP di Kabupaten Tasikmalaya belum optimal.
Strategi pengembangannya harus agrseif, dengan penguatan kelembagaan dan
design kelembagaan yang mampu mewujudkan pengembangan peternakan sapi
potong rakyat .
Hasil analisis SWOT menunjukan dibutuhkannya redesign kelembagaan
yang diharapkan mampu mengakomodir semua kepentingan semua stakeholder
pada usahaternak sapi potong rakyat yang berbasis kelompok binaan SMDWP di
Kabupaten Tasikmalaya. Koordinasi, pemahaman dari stakeholder, pengawasan,
dan penegakan hukum menjadi kunci penting dari implementasi redesign
kelembagaan usahaternak sapi potong rakyat yang berbasis kelompok binaan
SMDWP di Kabupaten Tasikmalaya untuk mewujudkan pembangunan yang
berkelanjutan. Saran implikasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian yaitu perlu
ada kebijakan yang arahnya lebih jelas mengenai pembibitan dan penggemukan,
dimana untuk pembibitan diambil alih sepenuhnya oleh pemerintah. Peternakan
terutama peternakan rakyat kebih fokus pada pola penggemukan, untuk
meningkatkan nilai tambah secara finansial dan lingkungan seharusnya usaha
ternak sudah terintegrasi dengan pengolahan limbah. Impilkasi kebijakan yang
disarankan juga harus melihat aspek pembangunan berkelanjutan, yaitu aspek
ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan
Analisis Nilai Ekonomi dan Kelembagaan terhadap Keberlanjutan Pemanfaatan Mangrove di Pulau Tanakeke
No full textEkosistem mangrove merupakan urat nadi kehidupan bagi masyarakat di Pulau Tanakeke. Secara ekologi, ekosistem mangrove di Pulau Tanakeke berperan sebagai pelindung perkampungan. Secara ekonomi, dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagai sumber mata pencaharian. Dalam kurun waktu tahun 1980an-2000an awal, sebanyak 60% tutupan mangrove di Pulau Tanakeke hilang dari luasan awalnya + 1.770 hektar. Hilangnya tutupan mangrove tersebut disebabkan oleh adanya penebangan mangrove untuk membuka lahan menjadi tambak dan untuk bahan baku arang. Berkurangnya tutupan mangrove dalam jumlah yang signifikan tersebut menyebabkan menurunnya fungsi fisik ekosistem mangrove di Pulau Tanakeke. Meskipun hal tersebut sudah terjadi beberapa dekade yang lalu, akan tetapi dampak negatif dari degradasi mangrove masih dapat dirasakan oleh sebagian masyarakat hingga saat ini. Untuk mencegah terjadinya kembali pemanfaatan yang tidak terkendali seperti sebelumnya, masyarakat dibantu oleh organisasi non-pemerintah menyusun peraturan desa yang khusus mengatur tentang pengelolaan ekosistem mangrove di level desa sebagai bentuk penguatan kelembagaan lokal. Kelembagaan merupakan salah satu aspek yang penting dalam mendukung suatu pengelolaan. Kelembagaan diperlukan untuk mengawal pengelolaan suatu sumberdaya agar tetap pada jalurnya. Selain itu, upaya-upaya rehabilitasi juga mulai didorong di beberapa daerah di wilayah Pulau Tanakeke sebagai bentuk usaha perbaikan lingkungan.
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis keterkaitan kelembagaan pengelolaan ekosistem mangrove saat ini di Pulau Tanakeke terhadap keberlanjutan pemanfaatan mangrove. Secara rinci penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengestimasi nilai manfaat ekonomi dan nilai kerugian yang secara langsung diterima oleh masyarakat dari adanya pemanfaatan ekosistem mangrove di Pulau Tanakeke; (2) menelaah aturan lokal yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem mangrove di Pulau Tanakeke dan implementasinya di lapangan; (3) menganalisis kelembagaan pengelolaan ekosistem mangrove yang ada dan kaitannya terhadap keberlanjutan pemanfaatan ekosistem mangrove di Pulau Tanakeke.
Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik valuasi ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan untuk mengestimasi nilai ekonomi pemanfaatan dan nilai kerugian yang secara langsung diterima oleh masyarakat, analisis isi dan analisis kesenjangan untuk menganalisis kinerja peraturan lokal di lapangan, dan konsep dinamika perkembangan kelembagaan pengelolaan sumberdaya (Ostrom 1990) untuk memetakan kondisi kelembagaan pengelolaan ekosistem mangrove di Pulau Tanakeke saat ini dan kaitannya terhadap keberlanjutan pemanfaatan mangrove.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekosistem mangrove di Pulau Tanakeke dimanfaatkan masyarakat dalam bentuk pemanfaatan perikanan (tambak dan perikanan tangkap) dan hasil kayu mangrove (pembuatan arang, kayu bakar, bahan bangunan, patok rumput laut), sedangkan kerugian yang timbul dalam bentuk kerusakan pematang tambak, hilangnya ikan yang dipelihara di tambak, dan
iv
kerusakan bangunan rumah. Dari hasil valuasi ekonomi, diperoleh total estimasi nilai ekonomi pemanfaatan langsung ekosistem mangrove di Pulau Tanakeke oleh masyarakat sebesar Rp169.294.439.961,-/tahun, sedangkan total estimasi nilai kerugian langsung yang dialami masyarakat di Pulau Tanakeke sebesar Rp1.316.482.933,/tahun. Dari selisih kedua nilai tersebut, diperoleh nilai manfaat bersih langsung (net benefit) sebesar Rp167.977.957.028,-/tahun. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ekosistem mangrove di Pulau Tanakeke masih memberikan nilai manfaat yang positif bagi masyarakat.
Implementasi pengelolaan ekosistem mangrove di lapangan dianalisis menggunakan 5(lima) aspek. Dari kelima aspek yang dianalisis, terdapat satu aspek dalam kategori sejalan (aspek pengawasan mangrove dengan nilai kesenjangan 0%), tiga aspek yang cukup sejalan (aspek keterlibatan stakeholder, aspek pengelolaan mangrove, dan aspek pelanggaran dan sanksi dengan nilai kesenjangan berturut-turut : 13,25%, 21,86%, dan 6,67%), dan satu aspek yang tidak sejalan (aspek koordinasi dengan nilai kesenjangan 100%). Secara keseluruhan, diperoleh hasil rata-rata nilai kesenjangan antara Perdes dengan implementasi di lapangan sebesar 28,36% yang dapat diartikan bahwa implementasi pengelolaan ekosistem mangrove di lapangan (Pulau Tanakeke) sudah cukup sejalan dengan peraturan lokal yang mengatur.
Pada saat penelitian ini dilakukan, kondisi di lapangan (Pulau Tanakeke) sudah terdapat aturan yang mengatur pengelolaan mangrove dan kegiatan rehabilitasi. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa kelembagaan pengelolaan ekosistem mangrove di Pulau Tanakeke saat ini berada pada tahap institutional self-governing period menurut konsep dinamika perkembangan kelembagaan sumberdaya Ostrom (1990). Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa saat ini kelembagaan pengelolaan ekosistem mangrove di Pulau Tanakeke sedang menuju ke arah pengelolaan yang mandiri (self-governing) karena sudah mulai mampu untuk mengelola sumberdaya mangrove secara mandiri. Ketika kelembagaan yang ada sudah mendukung ke arah pengelolaan yang mandiri, maka keberlanjutan pengelolaan akan lebih terjamin sehingga keberlanjutan pemanfaatan juga semakin baik. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hingga saat penelitian ini dilakukan, kelembagaan pengelolaan ekosistem mangrove di Pulau Tanakeke masih mendukung ke arah keberlanjutan pemanfaatan mangrove
- …
