1,720,966 research outputs found
Hukum tindak pidana khusus
Hukum Tindak Pidana Khusus Hukum pidana khusus adalah bagian dari hukum pidana yang dibentuk untuk mengatur materi hukum secara khusus. Hukum pidana khusus memuat norma dan sanksi pidana yang tidak diatur dalam KUHP dan juga memuat aturan hukum acara yang menyimpang dari ketentuan yang ada dalam KUHAP. Buku ini membahas seluk-beluk hukum pidana khusus yang telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik itu dari segi hukum materiil maupun hukum formilnya, seiring dengan tuntutan perkembangan di masyarakat. Oleh karenanya, materi yang dituangkan secara komprehensif dan sistematis dalam buku ini akan dapat memberikan bacaan yang baik dan relevan untuk menambah informasi kepustakaan dan wawasan yang mutakhir bagi mahasiswa fakultas hukum, khususnya bahan pemikiran mengenai definisi hukum pidana khusus, ruang lingkup hukum pidana khusus, eksistensi dan tujuan hukum pidana khusus, perbedaan, persamaan, dan keterkaitan tindak pidana ekonomi dengan bidang hukum lainnya
Hukum tindak pidana khusus
Buku ini membahas seluk-beluk hukum pidana khusus yang telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik itu dari segi hukum materiil maupun hukum formilnya, seiring dengan tuntutan perkembangan di masyarakat
Kapita selekta hukum pidana
buku ini mengangkat berbagai permasalahan dalam hukum pidana yang patut dipelajari mahasiswa. Materi pokoknya terbagi ke dalam delapan bab, diawali dengan pembahasan hukum pidana, yang mencakup pengertian, pembagian, tujuan dan fungsi, serta sumber hukum pidana. Materi yang dibahas selanjutnya adalah kebijakan criminal dan hukum pidana, berlakunya undang-undang pidana menurut waktu, perkembangan formulasi konsep RUU KUHP, pemberdayaan Mahkamah Agung dalam peningkatan fungsinya, reformasi hukum pidana, serta kebijakan penanggulangan tindak pidana
Hukum pajak
Buku ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru di bidang perpajakan sebagai inti materi sehingga telah sesuai dengan tuntutan perkembangan materi perpajakan di Indonesia. Buku ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami mengenai ketentuan Hukum Pajak di Indonesia. Akademisi, Mahasiswa serta praktisi dan masyarakat yang tertarik dengan masalah perpajakan, khususnya hukum perpajakan dapat memanfaatkan buku ini
Hukum tindak pidana lingkungan
Buku Hukum Tindak Pidana Lingkungan ini memberikan informasi tambahan kepustakaan bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya dan bahan pemikiran mengenai karateristik penegakan hukum pindana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini memperkenalkan ancaman hukuman pidana minimun disamping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan
Hukum keuangan negara
Hukum keuangan negara ini menyajikan secara komprehensif sisi-sisi penting pembaruan dalam prinsipdan tata kelola keuangan negara dengan tidak meninggalkan pendekatan yang multi disiplin supaya perspektif keuangan negara dapat ditelaah secara lengkap
Hukum tindak pidana korporasi
Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau bertindak demi kepentingan korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama
Pendidikan kewarganegaraan
Terbentuknya negara Indonesia tidak sekadar dimulai dari proklamasi tetapi adanya pengakuan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya. Bangsa Indonesia memiliki tekad kuat untuk menghapus segala penindasan dan penjajahan suatu bangsa atas bangsa lain. Oleh karena itu, semua warga negara Indonesia perlu memiliki wawasan kebangsaan dan kewarganegaraan dalam rangka mempertahankan dan merawat eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menuju terciptanya situasi yang adil dan makmur bagi seluruh masyarakat.Buku ini ditulis untuk para mahasiswa agar mereka dapat meningkatkan kemampuan menganalisis masalah kontekstual pendidikan kewarganegaraan yang berkaitan dengan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi berkeadaban, dan kesadaran hukum serta keragaman, untuk menjadi generasi yang berkepribadian dan bertanggung jawab. Konten atau materi dalam buku ini sistematis dan komprehensif sehingga layak untuk dimiliki dan dibaca oleh mahasiswa dan semua pihak yang ingin memahami seluk-beluk kewarganegaraan, baik itu dalam konteks akademik maupun praktis
Hukum keuangan negara
Buku Hukum Keuangan Negara ini menyajikan secara komprehensif sisi-sisi penting pembaharuan dalam prinsip dan tata kelola keuangan negara dengan tidak meninggalkan pendekatan yang multi disiplin supaya perspektif keuangan negara dapat ditelaah secara lengkap. Tidak ketinggalan analisis dalam buku ini juga melihat pengelolaan keuangan negara dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatututan serta bagaimana pengelolaan keuangan negara dari masa ke masa yang terus mengalami perbaikan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara
- …
