5 research outputs found
Hak Azasi Manuasi, Penyimpangan Fitrah Manusia
No full textPropaganda HAM terus mengalir ke seluruh negeri dan semakindigencarkan oleh negara-negara penyokong ideologi kapitalismesekular,termasuk Indonesia telah memasukkan masalah HAM inidalam konstitusi negara (UUD 1945, khususnya hasil amandemen).Untuk memudahkan penerimaan HAM bagi negara-negaraberkembang, maka isu HAM berusaha diterjemahkan dalam kontekslokal, bahkan dalam konteks agama. Tidak jarang umat Islam begitulatah mengatakan bahwa HAM yang ruhnya adalah liberalisme adadalam Islam. HAM bersumber dari filsafat liberalisme yangindividualistik. Liberalisme dan individualisme sama-samamenjadikan manusia sebagai pusat perhatian (antroposentris). Dengandemikian, konsep HAM telah menuhankan manusia danmemanusiakan Tuhan. Konsep ini secara langsung berlawanandengan prinsip dasar hukum dalam Islam, yang hanya menjadikanTuhan sebagai syri’ (QS. al-An’m [6]: 57). Konsep HAM tidak sajabertentangan dengan Islam, tetapi justru bertentangan dengan fitrahmanusia.Kata Kunci: HAM, kebebasan, fitra
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Pasal 2 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Padangsidimpuan
No full textPenelitian ini membahas tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 pasal 2 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini dilatarbelakangi keberadaan gelandangan dan pengemis yang semakin marak yang keberadaannya sampai ke lingkungan perumahan masyarakat yang ada di Kota Padangsidimpuan sehingga menimbulkan masalah keamanan, ketertiban, dan keindahan Kota Padangsidimpuan. Selain itu keadilan, pemerataan, dan hak azasi manusia merupakan hal yang melatarbelakangi penelitian ini karena setiap hidup rakyatnya telah dijamin oleh negara. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field researche) dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi yng sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980 pasal 2 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis. Adapun pihak yang diteliti adalah Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan selaku pemerintah di lingkungan Kota Padangsidimpuan. Hasil penelitian peneliti bahwa Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980 Pasal 2 tentang Penganggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Padangsidimpuan sudah terlaksana. Adapun upaya yang dilakukan yaitu upaya preventif, represif, dan rehabilitatif yang dilakukan Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis. Ditinjau dari fiqh siyasah pemerintah dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis di Padangsidimpuan sudah baik, bahwa pemerintah dalam memberikan pelayanan, kebijakan, dan hubungan dengan masyarakatnya senantiasa berdasarkan kemashlahatan umum bahwa pemeritah harus menjadi pemakmur rakyatnya, amanah dan berlaku adil untuk masyarakaynya. Kemudian masih ditemukan beberapa hambatan yaitu kurangnya infrastruktur yang memadai dan tidak adanya aturan turunan dari peraturan pemerintah Nomor 31 tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Padangsidimpuan yang mengatur lebih jelas untuk mengatasi keberadaan gelandangan dan pengemis di Kota Padangsidimpuan
Influence of inflation, bank interest, promotion, information technology, third party funds and SBI rates on credit
No full textThis study aims to determine and examine the effect of inflation, bank interest, promotions, information technology, third party funds and SBI rates on credit. This study uses a descriptive and verification approach, by analyzing Time Series data over a period of 20 years. The analysis method in this study uses multiple regression analysis. Based on the results of the study, it is stated that there is a positive and significant effect of the variables of Inflation, Bank Interest, Promotion, Information Technology, Third Party Funds, and SBI rates simultaneously on credit. Where the six independent variables are the dominant variables that form credit together. There are positive and negative and significant effects of each variable Inflation, Bank Interest, Promotion, Information Technology, Third Party Funds, and SBI rates on Credit. The variable that has the biggest influence on credit is the Promotion variable, while the variable with the smallest absolute influence on credit is Bank Interest. All models in this study obtained both positive and negative and significant results
MARKETING POLITIK PASANGAN ASSIFA: RELASI GENDER DALAM PEMILUKADA KABUPATEN SUMENEP 2010
No full textPolitical Marketing as a growing need for increasing levels of competition between political parties and between candidates. In relation to women candidates, whether the use of appropriate tools in political marketing was able to overcome various obstacles, so the campaign for women candidates can be more effective in achieving the award. In fierce competition, each candidate would increasingly need the right strategy, which can better ensure the effectiveness and efficiency. This study chose election in Sumenep as the location of the study, with a subjects of the research is ASSIFA pair (Azasi Hasan and Dewi Khalifah). Dewi Khalifah was the only female figure in this election battle, but she’s emergence appears as an achievement in the history of the struggle of women candidates. This is due to socio cultural background of Madurese society with religious and patriarchal, which does not allow women to become political leaders. Interestingly, Dewi Khalifah had escaped twice, which was passed as the candidate of the party, and escaped to the General Election of the second round. This study used a qualitative approach which exploratory research (research excavation). Exploratory research is a type of research that seeks to find general information about topics or issues that have not been fully understood by researchers, or research topic under study is something new that is very difficult to determine where the research will lead to it. As a result of research, by looking at the overall processes in marketing strategy, product mix politics, and the delivery process of ASSIFA, revealing that Dewi Khalifah as a dominant figure as miners votes than her partner. During the election campaign, the figure of Dewi Khalifah, make it easy for this pair to gain votes which majority came from the networks of Dewi Khalifah. Her networks were not obtained for granted, but have been through a long process of political marketing is known as relational relationships with community constituents. This gives the reference, that women are also able to compete with men in a democratic manner
Peran Kepolisian Dalam Penerapan Keadilan Restratif Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)
No full textAbstrakRestorative justice pada dasarnya merupakan proses damai yang melibatkan sejauh mungkin mereka yang memiliki peran dalam suatu tindak pidana tertentu dan secara kolektif diidentifikasikan menderita kerugian dan sekaligus mempunyai kebutuhan serta kewajiban dengan maksud sedapat mungkin untuk memulihkannya dan memeperlakukannya sebaik mungkin. Dalam penelitian ini penulis mengambil permasalahan ialah Peran Kepolisian Dalam Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Studi Kasus Polrestabes Medan. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan yang terjadi kenyataannya dalam masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Hasil penelitian dalam karya ilmiah ini ialah Peran kepolisian polrestabes Medan dalam melaksanakan penegakan hukum dengan restorative justice antara lain : Sebagai fasilitator yang mengupayakan perdamaian diluar pengadilan; Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab; Menyelesaiakan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut. Terdapat beberapa hambatan-hambatan yang sering dihadapi Kepolisian Polrestabes Medan dalam penanganan tindak pidana lalu lintas dengan pendekatan restorative justice. Kata Kunci : Restorative Justice, Peran Kepolisian, Lalu LintasAbstractRestorative justice is basically a peaceful process that involves as far as possible those who have a role in a particular criminal act and are collectively identified as having suffered losses and at the same time have needs and obligations with the aim of recovering it as best as possible and treating it as best as possible. In this research, the author took the problem, namely the Role of the Police in Implementing Restorative Justice in Traffic Crimes, Medan Police Case Study. The author uses empirical juridical research methods, namely field research that examines applicable legal provisions and what actually happens in society. The National Police of the Republic of Indonesia or often shortened to Polri in relation to the government is one of the functions of state government in the field of maintaining security and public order, law enforcement, protection, protection and service to the community. Aims at realizing domestic security which includes maintaining security and public order, orderly and upholding the law, providing protection, guidance and community services, as well as creating public peace by upholding human rights, this is contained in Article 4 of Law Number 2 2002 concerning the Police of the Republic of Indonesia. The results of the research in this scientific work are the role of the Medan Police in carrying out law enforcement with restorative justice, including: As a facilitator who seeks peace outside the court; Providing opportunities for perpetrators of criminal acts to take responsibility; Resolving criminal law problems that occur between perpetrators of criminal acts and victims of criminal acts. The obstacles that the Medan Police often face in handling traffic crimes using a restorative justice approach include: people who are litigating often take advantage of this situation as a place to seek profit, even though restorative justice is actually a good legal breakthrough in terms of resolving criminal cases. crimes, especially traffic crimes.Keywords : Restorative Justice, Police Role, Traffic
