99 research outputs found
POLIGAMI SEBAGAI SOLUSI ATAS KENDALA KESEHATAN MENTAL ISTRI PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor Perkara 91/Pdt.G/2024/PA.PO)
Full text linkRicha Nuraisyah, 126102212192, Poligami Sebagai Solusi atas Kendalan Kesehatan Mental Istri Perspektif Maqaid Syariah (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.PO), Jurusan Hukum Keluarga Islam, Pembimbing : Dr. Husnul Haq. Lc., MA.
Kata Kunci : Putusan,Poligami, Kesehatan mental Istri, Maqasid Syariah.
Penelitian ini mengkaji poligami sebagai solusi atas kendala kesehatan mental istri dalam perspektif Maqasid Syariah, dengan fokus pada analisis Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.PO. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kondisi ketika seorang suami menghadapi situasi berat akibat gangguan mental serius yang dialami istrinya, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks tersebut, suami tetap ingin mempertahankan pernikahan, namun di sisi lain memiliki kebutuhan lahir dan batin yang tidak terpenuhi.
Rumusan Masalah ini mencangkup (1) bagaimana Poligami sebagai Solusi atas kendala Kesehatan Mental Istri pada Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.PO? (2) bagaimana Poligami Sebagai Solusi Atas Kendala Kesehatan Mental Istri Pada putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.PO dalam perspektif Maqasid Syariah?
Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan kualitatif deskriptif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan norma hukum Islam yang relevan, khususnya UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Teknik pengumpulan data meliputi dokumen, wawancara, dan observasi, sedangkan teknik analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim (1) mengabulkan permohonan poligami berdasarkan alasan medis dan sosial yang kuat, serta memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pertimbangannya, hakim mengacu pada pasal 4 dan 5 UU Perkawinan serta pasal 57-59 KHI yang mengatur syarat-syarat poligami. (2) Dari perspektif Maqasid Syariah, kebijakan tersebut mengarah pada pemenuhan tujuan hukum Islam, yaitu menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), keturunan (ḥifẓ al-nasl), akal (ḥifẓ al-‘aql), agama (h{ifz{-di>n), harta (h{ifz{-ma>l). Dengan demikian, poligami dalam kasus ini tidak dimaknai sebagai pemenuhan nafsu, tetapi sebagai ikhtiar menjaga kemaslahatan rumah tangga secara mendalam
ANALISIS PUTUSAN TERKAIT PENDIRIAN BANGUNAN DI ATAS TANAH WAKAF MILIK ORANG LAIN (Studi Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr)
Full text linkSiti Zahrotul Fuad, 126102213302, ”Analisis Putusan Terkait Pendirian Bangunan Di Atas Tanah Wakaf Milik Orang Lain (Studi Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr)”, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2025, pembimbing Dr. H. Husnul Haq, Lc., MA.
Kata Kunci : Wakaf, Putusan, Hukum Islam, Hukum Positif
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, belum sepenuhnya berjalan tertib dan efesien, keadaan demikian disebabkan karena sikap masyarakat yang kurang peduli terhadap benda wakaf. Selain itu, masih berlangsung kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah dengan sederhana, yakni dengan pernyataan secara (lisan) atas dasar saling percaya, dan tidak melalui prosedur administratif. Sehingga, tidak adanya kejelasan mengenai keadaan dan status serta peruntukan tanah wakaf yang sebenarnya.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimanakah
pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara nomor
0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr terkait pendirian bangunan di atas tanah wakaf milik orang lain? 2). Bagaimanakah kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara nomor 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr dengan ketentuan hukum yang berlaku?
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan bahan baku utama menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut terkait hukum.
Hasil dari penelitian ini menunjukka bahwa 1). Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri, kaitannya dengan sengketa wakaf adalah Pasal 40 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, bahwa harta wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Sehingga hakim memutuskan untuk para Tergugat meninggalkan dan membersihkan tanah tersebut. 2). Putusan hakim telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari hukum islam banyak dasar yang menjelaskan tentang harta benda wakaf tidak boleh diwariskan. Sedangkan dalam hukum positif, banyak perundangundangan yang menjelaskan tentang harta benda wakaf seperti UU Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2014
PRINSIP KEMASLAHATAN DALAM PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN BAGI PASANGAN YANG BELUM CUKUP USIA DALAM PUTUSAN HAKIM
No full textYella Agasta Pramestyaningrum NIM 126102212204 “Prinsip Kemaslahatan Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Bagi Pasangan Yang Belum Cukup Usia dalam putusan hakim.” ditulis oleh Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2026 Pembimbing: Dr. H. Husnul Haq, Lc., M.A
Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Prinsip Kemslahatan,
Latar belakang penelitian ini Dispensasi nikah merupakan instrumen hukum yang diberikan oleh pengadilan sebagai pengecualian terhadap batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak anak serta mencegah terjadinya perkawinan usia dini yang berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Namun dalam praktiknya, permohonan dispensasi nikah masih kerap diajukan ke Pengadilan Agama dengan beragam alasan, seperti faktor budaya, ekonomi, kehamilan di luar nikah, serta kekhawatiran terjadinya perbuatan yang melanggar norma agama dan sosial. Kondisi tersebut menempatkan hakim pada posisi strategis dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, khususnya dalam menerapkan prinsip kemaslahatan bagi anak. Oleh karena itu, dispensasi nikah menjadi isu hukum yang penting untuk dikaji, terutama terkait pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip keadilan dalam putusan hakim mengenai dispensasi kawin serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam hukum keluarga Islam, khususnya berdasarkan konsep maqaṣid al-syari’ah yang menitikberatkan pada perlindungan hak, kemaslahatan, dan keseimbangan moral.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim, pihak pemohon, dan pegawai pengadilan, serta melalui observasi dan dokumentasi terhadap perkara di pengadilan agama Nganjuk. Analisis data dilakukan melalui tahapan Kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode agar hasil penelitian memiliki validitas dan reliabilitas yang kuat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan prinsip kemasalahatan dalam pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Nganjuk Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama menjadikan prinsip kemaslahatan (maslahah) sebagai landasan utama dalam memutus perkara dispensasi kawin. Prinsip ini digunakan untuk menilai apakah pemberian izin kawin di bawah umur membawa manfaat yang lebih besar dan mencegah mudarat yang lebih serius bagi para pihak, khususnya calon mempelai perempuan. (2) Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pemberian dispensasi kawin Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pemberian dispensasi kawin merupakan bentuk ijtihad hakim untuk menyikapi persoalan perkawinan di bawah umur yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash Al-Qur’an dan Hadis. Islam tidak menetapkan batas usia perkawinan secara numerik, melainkan menekankan pada kematangan (rusyd) dan kemampuan menjalankan tanggung jawab perkawinan
KEABSAHAN IJAZAH AMALAN PERNIKAHAN DARI INTERNET (MEDIA SOSIAL) DALAM PERSPEKTIF UU ITE NOMOR 1 TAHUN 2024 DAN ULAMA TULUNGAGUNG
Full text linkDiah Rizki Ana, 126102211032, Keabsahan Ijazah Amalan Pernikahan Dari Internet (Media Sosial) Dalam Perspektif UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 dan Ulama Tulungagung, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025, Pembimbing: Dr. H. Husnul Haq, Lc., MA.Media sosial merupakan produk dari pesatnya perkembangan zaman yang senantiasa memberikan sejarah baru. Dengan niat beribadah dan berdakwah media sosial digunakan untuk syiar agama islam, menyebarluaskan ilmu-ilmu agama termasuk dalam menyebarkan ijazah amalan pernikahan. Ijazah amalan pernikahan ini berisi tuntunan ibadah, seperti sholawat, dzikir, sholat, dan puasa yang diyakini dapat menjadi perantara terkabulnya hajat.Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah; 1) Bagaimana Keabsahan Ijazah Amalan Pernikahan Dari Internet (Media Sosial) Dalam Perspektif UU ITE Nomor 1 Tahun 2024?, 2) Bagaimana Keabsahan Ijazah Amalan Pernikahan Dari Internet (Media Sosial) Dalam Perspektif Ulama Tulungagung?. Maka tujuan dari penelitian ini adalah; 1) Untuk mengetahui Keabsahan Ijazah Amalan Pernikahan Dari Internet (Media Sosial) Dalam Perspektif UU ITE Nomor 1 Tahun 2024, 2) Untuk mengetahui Keabsahan Ijazah Amalan Pernikahan Dari Internet (Media Sosial) Dalam Perspektif Ulama Tulungagung. Metode penelitian digunakan adalah penelitian hukum normatif – empiris dengan pendekatan studi pustaka dan kualitatif. Pendekatan studi pustaka dilakukan terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya UU ITE, sedangkan pendekatan kualitatif dilalukan melalui wawancara dengan para ulama guna mengetahui pandangan keagaman terhadap praktik pemberian ijazah amalan melalui media sosial. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka yang relevan dengan pembahasan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) ijazah amalan pernikahan dari internet (media sosial) dalam perspektif UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 diperbolehkan pengaksesannya selagi tidak menyalahi aturan yang termuat dalam undang-undang, memuat konten yang baik dan bertujuan dakwah (syiar agama), tidak mengandung unsur SARA, penipuan yang membuat gaduh antar golongan, juga tidak merugikan orang lain 2) Menurut ulama ijazah amalan pernikahan adalah tradisi ibadah yang sah dan boleh dilakukan siapa saja selama sesuai syariat islam. Perbedaan pendapat di kalangan ulama mendorong masyarakat untuk lebih selektif dalam mengamalkan ijazah amalan dari internet. Temuan ini menegaskan pentingnya sikap bijak dalam menyikapi ijazah amalan yang beredar di media sosial, dengan teteap mempertimbangkan aspek hukum dan nilai keagamaan yang berlaku
UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS IVMATA PELAJARAN IPS DENGAN MODEL KOOPERATIF TIPESTUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION PADA MATERIPERKEMBANGAN TEKNOLOGI DI SD HUSNUL HIDAYAH SURABAYA
Full text linkMenurunnya hasil belajar siswa selain disebabkan oleh ketidaktepatan metode
yang digunakan guru dalam kegiatan belajar mengajar, juga berakar pada paradigma
lama yang selalu menggunakan metode ceramah tanpa diselingi dengan metode yang
membuat siswa untuk bisa berusaha memecahkan masalah. Didalam kelas waktu
pelajaran dimulai, biasanya guru menganggap siswa sebagai penerima, menghindari
pertanyaan dari siswa, menyampaikan ilmu pengetahuan secara searah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar peserta
didik pada mata pelajaran IPS dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif
tipe STAD, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan
kelas (PTK) dengan menggunakan model penelitian tindakan kelas dari arikunto
yang terdiri dari empat tahapan yaitu: perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi,
dan refleksi. Keempat tahapan tersebut dilaksanakan dua siklus penelitian dimana
setiap siklus difokuskan pada model pembelajaran kooperatif tipe STAD. penelitian
ini dilaksanakan di SD Husnul Hidayah Surabaya dengan subjek penelitian kelas IV
Islamic Leadership Education Program at Madrasah Tsanawiyah Husnul Khotimah 2 Kuningan
Full text linkThis research discusses the Islamic leadership education program run at Madrasah Tsanawiyah Husnul Khotimah 2 Kuningan. This research is motivated by the importance of leadership education to shape the character of ideal students. The purpose of this research is to see the empirical picture that occurs in the field in terms of leadership education in Madrasah Tsanawiyah so that it can be analyzed and formulated as an ideal picture for Islamic leadership education. This research is a field research that uses descriptive qualitative methods. The author collected data by distributing 19 questionnaires to students, interviewing two resource persons, and observing what happened in the field. Then the author tests the validity of the data by triangulating many sources and triangulating various techniques. Then the author analyzes it with a program approach described in eleven points, namely: Rationale, Vision and Mission, description of needs, objectives, program components, service areas, operational plans, theme/topic development, evaluation, reporting and follow-up, and budget
MANAJEMEN DAKWAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAKSANAAN IBADAH DI PANTI ASUHAN HUSNUL KHOTIMAH TANJUNG GADING KOTA BANDAR LAMPUNG
Full text linkABSTRAK
Manajemen dakwah adalah meupakan suatu ilmu, seni dan
mengatur peoses mulai dari menyusun perencanaan, melaksanakan
organisasi segala sumber daya yang ada sesuai dengan kebutuhan
organisasi, menggerakan segala sumber daya serta melakukan
pengawasan terhadap tindakan-tindakan atau aktivitas-aktivitas untuk
mencapai dakwah. Pengertian dari pelaksanaan ibadah mencakup
segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan pada setiap mukmin
dengan tujuan untuk mencapai keridhaan Allah SWT. Panti Asuhan
Husnul Khotimah Tanjung Gading Kota Bandar Lampung merupakan
salah satu lembaga sosial yang bertujuan untuk memberikan
pelayanan kepada anak-anak dengan memberikan mereka tempat
tinggal yang layak, memberikan kasih sayang, serta
memberikanpendidikan yang layak sehinggah memiliki masa depan
yang jelas, dan bertanggung jawab agar dikemudian hari anak-anak
menjadi anak yang dewasa dan berguna.
Jenis penelitian yang digunakan penulis merupakan penelitian
kualitatif. Dengan metode (field reseach) yaitu suatu penelitian yang
langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Penelitian ini
bersifat kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang lebih menekankan
pada pengamatan fenomena dan memerlukan insting yang tajam dari
peneliti. Maksudnya yang dilakukan dengan mengungkapkan
fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan. Penelitian ini juga
didukung dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan
dokumentasi.
Analisis penulis dalam karya ilmiah ini adalah Bagaimana
Manajemen Dakwah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan
Ibadah Di Panti Asuhan Husnul Khotimah Tanjunng Gading Kota
Bandar Lampung. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa anak anak
asuh di Panti Asuhan Husnul Khotimah Tanjung Gading Kota Bandar
Lampung yaitu dengan cara mengadakan pelaksanaan ibadah dengan
berbagai kegiatan seperti, praktek shalat, ngaji bersama, hafalan 30 juz
amma, qosidah/sholawatan dan membaca iqro/al-quran. juga
memahmi hukum tajwid dan mengadakan pengajian seminggu sekali
di dalam panti.
Kata kunci : Manajemen Dakwah dan Pelaksanaan Ibadah.
iii
ABSTRACT
Da'wah management is a science, art and organizing process
starting from preparing plans, carrying out the organization of all
existing resources in accordance with organizational needs,
mobilizing all resources and supervising actions or activities to
achieve da'wah. The definition of the implementation of worship
includes all the actions and words performed by each believer with
the aim of achieving the pleasure of Allah SWT. The Husnul Khotimah
Tanjung Gading Orphanage, Bandar Lampung City, is a social
institution that aims to provide services to children by giving them a
decent place to live, giving them love, and providing a decent
education so that they have a clear future, and are responsible for In
the future, children will become mature and useful children.
The type of research used by the author is qualitative
research. With the method (field research), namely research that is
directly carried out in the field or on respondents. This research is
descriptive qualitative, namely research that places more emphasis on
observing phenomena and requires sharp instincts from the
researcher. This means that it is done by revealing the phenomena
that occur in the field. This research is also supported by observation,
interview and documentation data collection techniques.
The author's analysis in this scientific work is How Da'wah
Management Improves the Quality of Worship Implementation at the
Husnul Khotimah Tanjungng Gading Orphanage, Bandar Lampung
City. The results of the research show that foster children at the
Husnul Khotimah Tanjung Gading Orphanage, Bandar Lampung
City, carry out religious services with various activities such as
praying, reciting the Koran together, memorizing 30 juz amma,
qosidah/sholawatan and reading iqro/al-Quran. . also understand the
laws of recitation and hold recitations once a week in the orphanage.
Keywords: Da'wah Management and Implementation of Worship
مقاصد الشريعة وأهميتها ÙÙŠ الاجتهاد
No full textIjtihÄd is an important way to discover the law over new issues. The need for ijtihÄd in the present becomes even more important as the problem develops with the development of science and technology. Scholars (ulama) are urgently needed to discover the law over these new problems by using the correct method of ijtihÄd, by using texts without putting aside the reality of life and the intentions (maqÄshid) behind those texts. This research aims to describe the urgency of maqÄshid sharia in ijtihÄd. The study begins by explaining the meaning of ijtihÄd as well as maqashid sharia, and finally discovering the use of maqÄshid sharia on the contemporary fatwas. The approach used in this research is descriptive-qualitative approach, because this study is intended to reveal and describe the meaning of ijtihÄd as well as maqÄshid sharia, and the use of maqÄshid sharia on those fatwas. By using research methods outlined above, it can be concluded that the maqÄshid sharia have an important role in ijtihÄd. Therefore, the contemporary scholars relay on the maqashid sharia in their fatwas; in worship, transactions, family jurisprudence, modern medicine and others. Keywords: maqÄshid sharia, IjtihÄd, Al-IjtihÄd al-MaqÄshidi
Ø£Øكام الأقليات غير المسلمة ÙÙŠ البلاد الإسلامية "نظرة معاصÙرة"
No full textMasyarakat Islam, kapanpun, tidak akan pernah sepi dari keberadaan nonMuslim. Hal ini tidak mengherankan, sebab Islam tidak pernah memaksa orang untuk masuk Islam, dan tidak melarang umatnya untuk hidup berdampingan dengan umat lain yang berbeda keyakinan dan agama. Karena itu, Islam tidak lupa mengatur hubungan antara nonmuslim dengan umat Islam serta dengan sesama nonmuslim. Ulama fikih pun membahas tema ini, ada yang membahasanya secara singkat, dan ada yang membahasnya panjang lebar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hukum-hukum terkait minoritas nonmuslim di Negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, di mana penulis menguraikan hukum-hukum terkait minoritas nonmuslim berupa hak dan kewajiban mereka, serta sikap umat Islam kontemporer terhadap eksistensi mereka, lalu menganalisanya secara ilmiah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa minoritas nonmuslim memiliki hak berupa hak kebebasan, hak perlindungan, hak asuransi, dan hak menduduki jabatan publik. Di samping itu, mereka memiliki kewajiban berupa membayar biaya keuangan, mematuhi undang-undang Islam, menghormati ritual Islam, dan menjaga perasaan umat Islam. Kemudian, umat Islam sendiri terbagi menjadi tiga golongan terkait hubungannya dengan nonmuslim. Ada yang sangat toleran terhadap mereka, ada yang sangat keras, dan ada yang mengambil sikap tengah-tengah antara kedua kelompok tersebut.</jats:p
Merek Dagang dalam Perspektif Fikih Islam
No full textThis research aims at studying the trademark from fiqh perspective. It looks into the definition of the trademark, its functions, and forms. At the same times, it studies the main concepts which can be considered as an introduction to this study and an explanantion of al-Takyif al-fiqhi (the adaptation of doctrinal statement). This research relies on analytic and critical methodologies, as well as comparative methodology to arrive at its conclusions. Among these conclusions are that trademark from the fiqh perspective is considered as property, benefit, and right that are guarded by shara’. This research demonstrates that there are many kinds of trademark infringement, such as counterfeit, imitation, trading in counterfeit or imitative goods, etc. Therefore, ta’zir can be considered as the most suitable punishment for trademark infringement. This study will also find out whether or not zakat of it should be taken from its net yield by 2,5% after hawl
- …
