1,720,954 research outputs found
Tinjauan Yuridis Pelakasanaan Perkawinan Walian Tondo (Turunan Raja) Berdasarkan Hukum Adat Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara: Studi Desa Waode Buri Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara
Full text linkMarriage aims to form a happy family and everlasting. Marriage requires careful consideration in order to persevere in the long periods of time in a relationship as husband and wife. Indispensable attitude of tolerance and put yourself on the proper role. One example of such marriages, i.e. marriage down the bed. Marriage down bed (Walian tundra) frequently took place in the area of North Buton to the culture. Therefore, researchers are interested in writing a research on the status and validity of the marriage bed down according to customary law. (studies in North buton). In this study the author uses the method of normative legal research i.e. research approach the problems and legal norms in force. Legal norms that apply to that form of positive written legal norms such as the Constitution, laws, government regulations and so on. Research results show that implementation of the marriage walian tondro (down bunks) based on customary law Kulisusu Sub-district in Waode village of Buri North Kulisusu can occur if the following: a) the already existing agreement of husband and wife when the wife is still alive, that when I died (wife) then you (the husband) must be married with the sister of girs as a substitute for the mother of our children and this should be known to be mutually agreed by both parties in defense. In the sense that there must be a will from the wife. b) after it is accepted then the two sides will carry out walian tondro (mate's bed). C) Covenant of marriage anniversary match existing Covenant of marriage (islam). D) wedding reception. There are several reasons underlying the onset of mating walian tondro (down bed) so that the wife can provide replacements for descendants as the legitimate successor of the family
TINJAUAN HUKUM PENETAPAN ZONASI TERHADAPAT MASYARAKAT NELAYAN BERDASARKAN PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM
Full text linkWakatobi National Park (TNW) is managed by the system established based on the decision of the diirektur-General of forest protection and nature conservation (PHKA) number SK. 149/IV-KK/2007 July 23, 2007 by wakatobi National Park alongside Hall Government wakatobi, aimed at mapping the area and restriction area which can be utilized and that cannot be utilized called zoning. Until now the most dominant issue facing the fishermen who came from the tribe of bajo, is poverty the cause there is no other choice but to continuously exploit sea resources, poverty often becomes complicated because of poor population It is often considered as the cause of damage to the coastal environment, but on the other hand the poor population also will bear the impact of environmental damage. The methods used in this study i.e. by using qualitative descriptive method, namely the description of penganalisaan data obtained from field studies and libraries by way of describing and explaining the reality of objective research obtained from the results of observation and interview approaches as well as describe the behavior of the community until the creation of the law. Research results show that implementation of the truly wakatobi National Park Zoning to protect marine ecosystems, particularly coral reefs exist in the Wakatobi. Sustainability of natural resources tersebutnantinya expect able to prosper fishing communities especially in the villages of Mola Samaturu. Though the National Park Zoning designation wakatibi has yet to get a response is entirely from fishing communities especially villagers Mola Samaturu because masi felt there was some space for a living sea becomes limited by the existence of zoning. Wakatobi national park management in kelolah based on the Zoning system, as for the forms is the core zone, the zone of protection zones, exploiting local marine, public utilization zones, tourism and land zone zone/special.
 
ANALISIS HUKUM KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN KUALITAS APARATUR DAERAH: STUDI DI KANTOR WALIKOTA BAUBAU
Full text linkUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah merupakan konsep yang dilaksanakan bersama-sama. Pada masa sekarang dikenal dengan ungkapan, pusat adalah pusatnya daerah dan sementara daerah adalah daerahnya pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kewenangan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas aparatur daerah di Kota Baubau dan fakto-faktor apa yang ikut mempengaruhi upaya peningkatan kualitas aparatur daerah sejak diberlakukan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif yang disertakan dengan analisis field research (penelitian lapangan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada beberapa kewenangan dari pemerintah daerah yang belum terpenuhi hubungannya dnegna upaya peningkatan kualitas aparatur daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Pelayanan yang belum optimal terhadap masyarakat, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tingkat disiplin aparat yang umumnya belum menunjukkan prestasi, serta tingkat pendidikan formal aparatur yang masih dirasakan kurang dalam mengikuti diklat-diklat yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah tentang kewenangan pemerintah daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dirasakan belum berjalan maksimal. Saran dari peneliian ini adalah pemerintah kota Baubau agar segera melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas aparatur, baik pada tingkat eselon atas maupun pada tingkat eselon bawah, sehingga penerapan daerah dapat teraplikasikkan dalam melakukan tugas sehari-hari sebagai aparatur daerah yang memiliki peran selaku pelayan masyarakat yang baik.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah merupakan konsep yang dilaksanakan bersama-sama. Pada masa sekarang dikenal dengan ungkapan, pusat adalah pusatnya daerah dan sementara daerah adalah daerahnya pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kewenangan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas aparatur daerah di Kota Baubau dan fakto-faktor apa yang ikut mempengaruhi upaya peningkatan kualitas aparatur daerah sejak diberlakukan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif yang disertakan dengan analisis field research (penelitian lapangan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada beberapa kewenangan dari pemerintah daerah yang belum terpenuhi hubungannya dnegna upaya peningkatan kualitas aparatur daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Pelayanan yang belum optimal terhadap masyarakat, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tingkat disiplin aparat yang umumnya belum menunjukkan prestasi, serta tingkat pendidikan formal aparatur yang masih dirasakan kurang dalam mengikuti diklat-diklat yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah tentang kewenangan pemerintah daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dirasakan belum berjalan maksimal. Saran dari peneliian ini adalah pemerintah kota Baubau agar segera melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas aparatur, baik pada tingkat eselon atas maupun pada tingkat eselon bawah, sehingga penerapan daerah dapat teraplikasikkan dalam melakukan tugas sehari-hari sebagai aparatur daerah yang memiliki peran selaku pelayan masyarakat yang baik
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Full text linkThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Full text link“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Full text linkWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
Full text linkWe conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
koamabayili/VECTRON-author-checklist: VECTRON author checklist
No full textWe have done our best to complete the author checklist relating to the use of animals in the hut study. Note that the objective for the hut study was to evaluate the IRS treatment applications for residual efficacy against Anopheles mosquitoes, including the local An. coluzzii mosquito population. Cows were only used to attract mosquitoes into the huts and no tests were carried out directly on the cows. The author checklist is intended for use with studies where experiments are carried out on animals, which is why we have had such difficulty in completing this for the hut study, as many of the questions do not relate to how the cows were used
- …
