1,720,963 research outputs found
Kebijakan Maritim di Indonesia dalam Perspektif Sound Governance. Author: Eki Darmawan, Handam Handam, Arwanto Harimas Ginting
Kebijakan Maritim di Indonesia dalam Perspektif Sound Governance. Author: Eki Darmawan, Handam Handam, Arwanto Harimas Gintin
Environmental Governance in Handling Flood Problems in Makassar City
Environmental management or Environmental Governance is a comprehensive approach that involves various stakeholders in decision-making, policy formulation, and implementation of strategies to address environmental problems. In the context of Makassar City, this approach is crucial in managing the increasing risk of flooding due to climate change, changes in land use, and population growth. This study highlights the effectiveness of flood management policies based on community participation, information transparency, and coordination between institutions. The survey results show that the majority of the community feels that flood management policies are not yet effective, with low levels of participation. In addition, the lack of transparency and coordination between institutions are major obstacles in the implementation of flood mitigation policies. This study recommends improving the participatory and collaborative approach in Environmental Governance, by integrating ecosystem-based policies, strengthening the role of the community, and increasing the use of sustainable infrastructure to create city resilience to future flood disasters
Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa
The aim of research to determine the role of local government and the factors that influence the local government's role in the implementation of the arrangement of street vendors in the Market Minasamaupa Gowa. This type of research is descriptive qualitative research and type of research is a case study, while the data collection techniques used is observation, interview and documentation. The results of this study indicate that the arrangement of street merchants realized well enough where most merchants do not go out to sell outside the market because it has been relocated into the market. Efforts are being made to the arrangement of the place of business, guidance and supervision. The factors supporting the implementation of the arrangement of the vendors that their Gowa District Regulation No. 5 of 2009 on Management and Development Street Vendors and inhibiting factors, namely the low participation in complying with existing regulations.
Tujuan penelitian untuk mengetahui peran pemerintah daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dan tipe penelitian adalah studi kasus, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penataan pedangang kaki lima cukup terealisasi dengan baik dimana sebagian besar pedagang tidak lagi berjualan di luar pasar karena telah direlokasi ke dalam pasar. Upaya yang dilakukan yakni melakukan penataan tempat usaha, pembinaan dan pengawasan. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima tersebut yaitu adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan faktor penghambat yaitu rendahnya partisipasi dalam mematuhi peraturan yang ada
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT DI DESA BORISALLO KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA
The purpose of this study is to determine the government's role in recommending permit for people based mining in the Borisallo village, Parangloe District of Gowa Regency and to know how the village government in providing guidance to the people in the village Borisallo mining Parangloe District of Gowa. The method used is qualitative. Data were collected using instruments such as: observation, documentation and developed with interviews with informants. Technical analysis of the data used in this study is a model of interactive analysis, namely : data collection, data reduction, data serving and withdrawal conclusions. The validity of the data in this study examined using triangulation techniques. These results indicate that the role of the village government is quite good in the management of people through the mechanism of recommendation and coaching. This method is an attempt to reduce illegal mining in the village Borisallo the daily increasing because of the lack of new jobs. Another policy that has been applied by the village government Borisallo in reducing adverse environmental impacts caused by the people themselves, by imposing a levy policy for improvement of the road maintenance.
Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui peran pemerintah Desa dalam merekomendasikan perizinan pertambangan rakyat di Desa Borisallo Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa dan Untuk mengetahui cara pemerintah desa dalam memberikan pembinaan terhadap pertambangan rakyat di Desa Borisallo Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa : observasi, dokumentasi dan dikembangkan dengan wawancara terhadap informan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran pemerintah desa cukup baik dalam pengelolaan pertambangan rakyat melalui mekanisme rekomendasi dan pembinaan. Cara ini merupakan suatu upaya untuk mengurangi penambangan ilegal di Desa Borisallo yang semakin hari semakin banyak karena kurangnya lapangan kerja baru. Kebijakan lain yang telah diterapkan oleh pemerintah desa Borisallo dalam mengurangi dampak buruk bagi lingkungan yang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri yaitu dengan memberlakukan kebijakan retribusi untuk pemeliharaan jalan
The Development Strategy Of Coastal Area In Makassar City Through Governance System Analysis (GSA)
Kebijakan Maritim di Indonesia dalam Perspektif Sound Governance
This study examines how the world maritime axis policy (PMD) by the Indonesian State is based on the potential maritime region in need as well as the Vision of the President of Indonesia for the period 2019-2024. Using a culinary method to study a variety of existing literature and analyzed in the perspective of Good Governance. This study produces an analysis; The first; marine inclusiveness policy as a state policy involving various levels of actors to access to marginalized groups and or regions so far on marine potential. The second; Making the maritime axis as the main source of the economy to improve welfare. The third; marine resources are made as the world's maritime axis, with the involvement of various countries in the Indo-Pacific region specifically as actors involved in the use and development of the world's maritime axis.
Key Words; Sound Governance, Fisheries Policy, World’s Maritime Axis.Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana kebijakan poros maritim dunia (PMD) oleh Negara Indonesia yang berlatar belakang potensi wilayah maritim yang di miliki serta sebagai Visi presiden RI periode 2019-2024. Dengan menggunakan metode kulailatif untuk mengkaji berbagai literatur yang telah ada sebelumnya dan dianalisis dalam perspektif Sound Governance. Kajian ini menghasilkan analisis; yang pertama; kebijakan inklusifitas kelautan sebagai kebijakan negara yang melibatkan berbagai level aktor sampai pada membuka akses pada kelompok dan atau daerah yang terpinggirkan selama ini pada pontensi kelautan. Yang kedua; menjadikan poros maritim sebagai sumber ekonomi utama untuk peningkatan kesejahteraan. Yang ketiga; sumber daya kelautan dijadikan sebagai poros maritim dunia, dengan pelibatan berbagai negara di dunia khusus Indo-Pacifik sebagai aktor yang terlibat dalam pemanfaatan dan pengembangan poros maritim dunia.
Kata Kunci; Sound Governance, Kebijkan Kelautan, Poros Maritim Dunia
MODEL JOINT OPERATION DALAM PRIVATISASI PENGELOLAAN PTPN XIV PABRIK KAPAS JENEPONTO
This study aims to determine the model of privatization of the management of Joint Operations at PT. Perkebunan Nusantara XIV Cotto factory Jenponto. The data collection was done by using field research, library research and document data searches. The data were then analyzed qualitatively. The results showed that the model of Joint Operation in the privatization of the management of PT Perkebunan Nusantara XIV Cotton factory Jeneponto to cooperate PT Supin Raya. Factors that are supporting the success of privatization is close supervision and the amount of raw material supply. Factors affecting the failure is a problem in making the agreement, the rental price of production services, late payment of rental services, limited production facilities and infrastructure.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui privatisasi pengelolaan dengan model Joint Operation pada PT. Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Kapas. Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan teknik penelitian lapangan, penelitian kepustakaan dan penelusuran data dokumen. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Joint Operation dalam privatisasi pengelolaan PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Kapas Jeneponto dengan bekerja sama PT Supin Raya. Faktor yang yang mendukung keberhasilan privatisasi yaitu pengawasan yang ketat dan jumlah pasokan bahan baku. Faktor yang mempengaruhi kegagalan yaitu masalah dalam pembuatan surat perjanjian, harga sewa jasa produksi, keterlambatan pembayaran sewa jasa, keterbatasan sarana dan prasarana produksi
PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM MENGELOLA CAGAR BUDAYA SITUS WADU PA’A DI KECAMATAN SOROMANDI KABUPATEN BIMA
This study aims to determine the role of culture and tourism agency in managing cultural heritage Wadu pa'a sites in Soromandi District, Bima Regency. The method used in this research is qualitative descriptive approach. Techniques using qualitative data that all materials, information, and facts that can not be measured and calculated systematically because his form is a description of verbal with this technique the researchers only collected data, information, facts. The data collected from agency of Culture and Tourism Bima. Qualitative research is descriptive research and tend to use analisys with inductive approach. Data collection techniques in this research is observation, interview, and documentation. These results indicate that the role of culture and tourism agency in managing the way Wadu Pa'a cultural sites on the protection form of making drainage b. Namely to increase the development of infrastructure facilities, the utilization of the opportunities open to give life to the community, still less than the maximum it can be seen from the inhibiting factors so that the management of cultural heritage sites Wadu Pa'a still not good.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dinas kebudayaandan pariwisata dalam mengelola cagar budaya situs wadu pa’a di Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik penelitian ini menggunakan data kualitatif yakni semua bahan, keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis karena wujudnya adalah keterangan verbal dengan teknik ini peneliti hanya mengumpulkan data-data, informasi-informasi, fakta-fakta dan data dari istansi yang terkait di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bima. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan anlisis dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengelola cara budaya situs wadu Pa’a terkait perlindungan berupa pembuatan drainase b. Pengembangan yaitu peningkatan fasilitas sarana dan prasarana, pemanfaatan adanya peluang terbuka yang di berikan ke masyarakat, masih kurang maksimal hal ini dapat di lihat dari faktor-faktor penghambat sehingga pengelolaan cagar budaya situs Wadu Pa’a masih kurang baik
PERILAKU PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KELURAHAN SAPAYA KECAMATAN BUNGAYA KABUPATEN GOWA
Beginner voter behavior is a person's behavior in its choice are considered most suitable or most preferred. Based on this, researchers are encouraged to try to describe and explain the behavior of voters in the election of the president and vice president in 2014 in the village Sapaya Bungaya District of Gowa district. The purpose of this study to describe the behavior of voters in the Village Sapaya the Presidential election in 2014 and the determinant factors on the behavior of voters. The method used is a qualitative descriptive study using the basic snow ball. The informants are voters amounting to 8 people and village heads as well as the chairman sapaya 1 PPS 1. Beginner voter behavior data collected by means of in-depth interviews and documentation. There are three approaches used, namely the sociological approach, psychological approach, and the approach of rational choice and the determinant factor is political participation and political culture. The results showed the behavior of voters in the election of the president and vice president in 2014 in the village of Sapaya more to the psychological voter behavior because they've been able to see and analyze the suitable candidate for the leader of their choice.
Perilaku pemilih pemula merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dianggap paling cocok atau paling disukai. Berdasarkan hal tersebut, peneliti terdorong untuk mencoba menggambarkan dan menjelaskan perilaku pemilih pemula dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 di kelurahan Sapaya Kecamatan Bungaya kabupaten Gowa. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan perilaku pemilih pemula di Kelurahan Sapaya pada pemilihan Presiden tahun 2014 dan faktor-faktor determinan pada perilaku pemilih pemula. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan dasar penelitian snow ball. Informan penelitian adalah pemilih pemula berjumlah 8 orang dan kepala kelurahan sapaya 1 orang serta ketua PPS 1 orang. Data perilaku pemilih pemula dikumpul dengan cara wawancara mendalam dan dokumentasi. Ada tiga pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan pilihan rasional dan faktor yang determinan yaitu partisipasi politik dan budaya politik. Hasil penelitian menunjukkan perilaku pemilih pemula pada pemilihan Presiden dan wakil presiden tahun 2014 di Kelurahan Sapaya lebih mengarah pada perilaku pemilih yang psikologis karena mereka sudah bisa melihat dan menganalisa calon pemimpin yang cocok untuk mereka pilih
- …
