1,720,963 research outputs found
Penerapan Doktrin Res Ipsa Loquitur sebagai Alternatif Pembuktian dalam Kasus Pidana Pelanggaran Informed Consent di Indonesia
Get PDFPenelitian ini menganalisis kesenjangan sistem pembuktian pidana dalam kasus
pelanggaran informed consent di Indonesia. Doktrin res ipsa loquitur
dikonstruksikan sebagai alternatif pembuktian melalui interpretasi ekstensif
terhadap alat bukti petunjuk dalam KUHAP. Metode penelitian normatif yuridis
dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan
pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin res ipsa
loquitur dapat diintegrasikan ke sistem pembuktian pidana di Indonesia melalui alat
bukti petunjuk (Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP), dengan syarat terpenuhinya
unsur-unsur: (1) terdapat kerugian yang tidak wajar secara medis, (2) tindakan
medis dilakukan dalam kontrol ekslusif dokter, dan (3) tidak ada kontribusi
kesalahan dari pasien. Analisis kasus seperti Putusan Pengadilan Negeri Banda
Aceh No. 109/Pid.B/2009/PN BNA, Putusan PN Jakarta Barat No.
864/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt, kasus anak meninggal pasca operasi amandel di Bekasi
(2023) dan kasus lain yang memperkuat argumen bahwa doktrin ini mampu
mengatasi hambatan pembuktian struktural
Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor 228/Pid.B/2013/PN-JTH jo. Nomor 1759 K/PID.SUS/2014 Yang Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak
Get PDFPenelitian ini hendak membahas tentang apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak berhadapan dengan hukum telah mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan anak. Dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terdapat beberapa faktor yang menjadi prioritas dalam menjatuhkan hukuman, berbeda dengan pemidanaan terhadap orang dewasa. Hak-hak dan kepentingan terbaik bagi anak harus terpenuhi. Yang menjadi latar belakang penulisan ini sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 228/Pid.B/2013/PN-JTH jo. Nomor 1759 K/PID.SUS/2014. Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu peraturan perundang-undangan, dan keputusan-keputusan pengadilan sebagai bahan hukum primer, yang didukung pula dengan buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, dan teori hukum sebagai bahan hukum sekundernya. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach), dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan (studi dokumen). Asas pemidanaan yang dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam putusan di atas tidak berpedoman kepada asas kepentingan terbaik bagi anak. Penjatuhan pidana penjara dalam putusan tersebut lebih berorientasi pada pemidanaan yang bersifat pembalasan (teori absolut) karena durasi pidana penjara yang dijatuhkan begitu lama dan tidak mempertimbangkan alternatif yang lain. Hukuman penjara yang dijatuhi terhadap anak merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan dan hak-hak anak, yang mana tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak
Pemberlakuan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Kontemporer
Get PDFpenelitian ini mengkaji pemberian sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia, seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian pemberian sanksi tersebut dengan teori kontemporer dalam hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif dengan melakukan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Aproach), pendekatan Teoritis, dan juga dengan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Teori yang dipertimbangkan meliputi teori-teori hukum kontemporer yang relevan dengan isu tersebut. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum, pemberian sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia sejalan dengan teori kontemporer dalam hukum
-
Get PDFTindak pidana korupsi merupakan tindakan yang mengambil hak milik orang
lain demi kepentingan sendiri yang memberi dampak kerugian bagi pihak individu
maupun Negara. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong extr-ordinary crime
atau kejahatan luar karena telah telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral,
politik, dan tatanan hukum keamanan nasional, terutama tindak pidana korupsi
dalam keadaan tertentu, yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Pasal 2 Ayat
(2) mengatakan apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu
pidana mati diterapkan, dan untuk menerapkan pidana mati terhadap pelaku tindak
pidana korupsi dalam keadaan tertentu harus memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) yaitu;
unsur setiap orang, unsur secara melawan hukum, unsur memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi, dan unsur merugikan keuangan negara. Jika
unsur tersebut terpenuhi maka Pasal 2 ayat (2) dapat diterapkan dengan
memperhatikan unsur keadaan tertentu yaitu; penanggulangan keadaan bahaya,
bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas,
penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana
korupsi. Jika unsur tersebut terpenuhi maka pidana mati dapat diterapkan, seperti
kasus korupsi bantuan sosial pandemi covid-19. Bahwa tindak pidana korupsi
bantuan sosial pada saat pandemi covid-19 tersebut memenuhi unsur keadaan
tertentu dalam Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan
ditetapkanya covid-19 sebagai Bencana Nasional yang diatur dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non
Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana
Nasional. Hal ini menjadi dasar pembuktian bahwa covid-19 memenuhi unsur Pasal
2 ayat (2) UU PTPK dan dapat dijatuhi pidana mati, karena telah melakukan tindak
pidana korupsi pada saat negara dalam keadaan tertentu
Analisis Yuridis terhadap Perbedaan Pendapat antara BAPEPAM dan PPATK mengenai Dugaan Pencucian Uang dalam Insider Trading
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penyelesaian masalah terhadap perbedaan pendapat antara BAPEPAM dan PPATK terkait adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dalam kasus insider trading, serta apa saja langkah hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi keadaan ini, supaya penegakan hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat UU PPTPPU. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dengan adanya perbedaan pendapat antara PPATK dan Bapepam, yang mana Bapepam tidak bisa membuktikan terkait adanya dugaan tindak pidana pencucian dalam insider trading, bukan menjadi alasan untuk menutup kasus. Mengacu pada Teori Peran dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana PPATK bertanggung jawab penting atas pengendalian tindak pidana pencucian uang di Indonesia, dan juga memiliki sifat yang independen, maka dari itu PPATK berhak melanjutkan tugas dan wewenangnya tanpa harus adanya campur tangan dari Bapepam
Penerapan Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2011/Pn.Pt)
Get PDFLegal Issue dalam penelitian ini adalah apakah konsep hukum pemberatan
pidana sebagimana diatur dalam Pasal 17 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut UU
PTPPO dalam perkara Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2011/PN.Pt. Penuntut Umum
dalam memberikan tuntutan dan dakwaannya menggunakan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut
UUPA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelemahan dari
dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yang hanya mengggunakan UUPA dan
tidak menyertakan UU PTPPO. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah penelitian yuridis normative. Pendekatan penelitian yang digunakan
mencakup pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus
(case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Temuan yang
ada adalah perdagangan anak yang menyebabkan korban tereksploitasi merupakan
serious crime. Untuk menerapkan konsep pemberatan pidana dalam perkara a quo
sebagaimana diamanatkan dalam KUHP, Penuntut Umum wajib menggunakan UU
PTPPO dalam dakwaan dan tuntutannya. Penuntut Umum dalam memberikan
dakwaan dan tuntutannya menggunakan UUPA sehingga tidak dapat diberlakukan
pemberatan pidana yang seharusnya Penuntut Umum dapat menggunakan UU
PTPPO dalam memberikan dakwaan atau tuntutannya. Dengan adanya penyertaan
UU PTPPO, dalam putusan a quo UU PTPPO dapat berperan sebagai lex specialis
dalam dakwaan dan tuntutan maka dapat diberlakukan pemberatan pidana
Pemidanaan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Illegal Logging
No full textIllegal Loging merupakan praktik penebangan secara ilegal. Tindak pidana Illegal Logging saat ini telah berkembang menjadi kejahatan yang memiliki dampak luar biasa, terorganisir, dan melibatkan banyak negara. Modus operasi yang digunakan dalam tindak pidana ini semakin canggih, dan telah mengancam kelangsungan hidup masyarakat. Tindak pidana Illegal Logging merupakan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Rumusan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu apakah prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi telah diterapkan dengan baik dan benar dalam putusan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi telah diterapkan dengan baik dan benar dalam putusan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Normatif, dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan ( Statute Approach ), Pendekatan Kasus ( Case Approach ), dan Pendekatan Konseptual ( Conseptuial approach ). Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi Pidana denda yang dijatuhkan majelis hakim kepada korporasi terlalu ringan sehingga putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan pasal 87 ayat 4 UU No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Dapat direkomendasikan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan perlu melihat yurisprudensi pada perkara yang serupa sehingga dapat tercpita hukum yang efektifIllegal Logging is the practice of illegal logging. The crime of Illegal Logging has now developed into a crime that has extraordinary impact, is organized and involves many countries. The operating modes used in these criminal acts are increasingly sophisticated, and have threatened the survival of society. The crime of Illegal Logging is a criminal act that violates the provisions of Article 1 paragraph (3) of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. The formulation of the problem contained in this research is whether the principles of corporate criminal responsibility have been implemented properly and correctly in the decision. This research aims to find out whether the principles of corporate criminal responsibility have been applied properly and correctly in the decision. The type of research used is Normative Juridical, using the Statute Approach, Case Approach and Conceptual Approach. The results of this research show that the criminal sanctions imposed by the panel of judges on corporations are too light so that the judge's decision is not in accordance with article 87 paragraph 4 of Law No. 18 of 2013 concerning the prevention and eradication of forest damage. It can be recommended that judges in making decisions need to look at jurisprudence in similar cases so that effective law can be created
Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Get PDFPenelitian ini berjudul “Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa penyebab disparitas pada putusan Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Slt, Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN Kpg, dan Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2018/PN Sda Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Temuan yang dalam hal ini merupakan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap dianalisis untuk menjawab rumusan masalah.
Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga . didasarkan atas ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Disparitas Putusan. Berdasarkan hasil penelitian ini, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara kekerasn dalam rumah tangga yang berakibat timbulnya disparitas putusan adalah perbedaan penafsiran hakim mengenai penilaian hakim terhadap akibat yang terjadi pada korban. Dalam peraturan perundang-undangan memang hakim bebas memutuskan baik ringan atau beratnya sanksi terhadap terdakwa. Terdakwa setelah menjalani masa hukumannya tersebut dapat menjadi pribadi yang lebih baik, serta dapat diterima oleh masyarakat kembali
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
- …
