21 research outputs found
KINERJA APARAT DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DESA NAGARAPAGEUH KECAMATAN PANAWANGAN KABUPATEN CIAMIS (Studi Tentang Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu)
Get PDFUntuk meningkatkan pembangunan ditingkat desa, maka diperlukan dalam memperkuat pemerintahan desa, supaya makin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan serta melaksanakan administrasi yang secara meluas dan efektif.Dalam rangka peran serta kerja pemerintah daerah maka dikeluarkanlah Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berdasarkan perkembangan hukum dan politik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik dan akuntabel sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pemerintah desa sebagai ujung tombak pemerintah yang merupakan akronim dari pemerintah pusat dimana berafiliasi langsung dengan masyarakat diharapkan dapat secara efektif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah sebagai pemerintah yang berada di desa guna terwujudnya pembangunan disegala bidang. Selanjutnya penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut, bagaimana kinerja aparat pemerintah desa dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik di Desa Nagarapageuh Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis ?Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah sebanyak 10 orang yang terdiri dari 5 orang petugas aparat desa dan 5 orang tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknis analisis data melalui langkah-langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja aparat pemerintah desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Desa Nagarapageuh Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis. Secara umum dapat dijelaskan bahwa dalam mewujudkan efektivitas pelayanan umum dari aparat pemerintah terhadap warga masyarakat pengguna jasa pelayanan melalui kualitas disiplin kerja aparat pemerintah yang memadai, maka birokrat di tingkat kecamatan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif.Kata Kunci: Kinerja Aparat Desa, Pelayanan Publi
EVALUASI PROGRAM RASKIN OLEH TIM KOORDINASI RASKIN KECAMATAN DI DESA BUNISEURI KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS
Get PDFBelum Optimalnya program Raskin di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut : 1. Kurang optimalnya dalam sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau pengelola di Desa Buniseuri tentang program Raskin; 2. Kurang optimalnya Penentuan/Penetapan RTS-PM tentang kualitas dan kuantitas Raskin; 3. Kurang optimalnya mensosialisasikan dari Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan pengelola program Raskin di Desa Buniseuri perihal penyaluran Raskin yang tidak tepat sasaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi Program Raskin Oleh Tim Koordinasi Raskin Kecamatan di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, hambatan-hambatan yang dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dalam metode ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan didukung data kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data-data dengan cara mempelajari buku-buku dan bahan kepustakaan lainnya yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti dan studi lapangan, yaitu mengumpulkan data yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian dengan cara observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut :1. Evaluasi Program Raskin Oleh Tim Koordinasi Raskin Kecamatan di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis belum optimal, karena masih banyaknya kendala tidak ada keterbukaan dalam evaluasi kepada masyarakat yang menerima program Raskin; 2. Hambatan yang paling menonjol dalam Evaluasi Program Raskin Oleh Tim Koordinasi Raskin Kecamatan di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis adalah kurangnya sosialisasi dari Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan pengelola program Raskin di Desa Buniseuri; 3. Upaya yang paling menonjol untuk mengatasi hambatan dalam Evaluasi Program Raskin Oleh Tim Koordinasi Raskin Kecamatan di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis adalah Tim Koordinasi Raskin Kecamatan setiap tahunnya selalu berusaha mengecek, memperbaiki dan mengevaluasi setiap kegiatan penyaluran program Raskin, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan menghimbau kepada Pengelola Raskin maupun petugas di Desa Buniseuri untuk memberikan perhatian dan mendorong kebijakan dalam program Raskin agar berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitan tersebut, maka dapat diajukan saran bahwa Tim Koordinasi Raskin Kecamatan hendaknya memperbaiki atau menambah RTS-PM ke daftar penerima program Raskin kepada masyarakat yang berpendapatan rendah karena masih banyak di Desa Buniseuri masyarakat berpendapatan rendah tidak mendapat program Raskin. Kata Kunci : Evaluasi Program Raskin, evaluasi Raski
PERAN MANAJEMEN PUBLIC RELATIONS PEMERINTAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM OTONOMI DAERAH DI DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS
No full textDemokratisasi dunia, terutama di paruh kedua abad ke-20, telah memaksa organisasi, termasuk juga pemerintahan dalam hal ini, dari semua jenis di banyak wilayah di dunia untuk mempertimbangkan memberikan kepentingan yang lebih besar untuk Public Relations Pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses pengelolaan Humas pemerintah yang merujuk kepada studi dan proses manajemen Humas menurut Scott M Cutlip, Allen H Centre dan Glen M Brom, terdiri dari mendefinisikan Masalah Humas, perencanaan dan pemrograman (fact finding), tindakan dan berkomunikasi, serta evaluasi program. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis telah memberikan kontribusi positif untuk keberhasilan program otonomi tenaga sektor pengembangan informasi dan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik
PELAKSANAAN PENYULUHAN OLEH TENAGA PENGGERAK DESA (TPD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG ALAT KONTRASEPSI DI DESA KERTAYASA KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN
No full textPenelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya penyuluhan yang dilakukan Tenaga Penggerak Desa (TPD) dapat terlihat dari beberapa indikator, seperti dalam penyuluhan kurang melakukan pendekatan secara personal/perorangan, kurangnya materi yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan, minimnya alat bantu penyuluhan yang berfungsi sebagai perantara yang dapat dipercaya menghubungkan antara penyuluh dengan sasaran. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan penyuluhan oleh Tenaga Penggerak Desa (TPD) dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang alat kontrasepsi di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran?; 2) Apa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyuluhan oleh Tenaga Penggerak Desa (TPD) dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang alat kontrasepsi di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran?; 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyuluhan oleh Tenaga Penggerak Desa (TPD) dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang alat kontrasepsi di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis denga pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 9 bulan. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan sebanyak 11 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka (literature study) dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data digunakan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa pelaksanaan penyuluhan oleh Tenaga Penggerak Desa (TPD) dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang alat kontrasepsi di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran secara umum sudah dilaksanakan. Terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi, yaitu belum optimalnya TPD dalam melakukan analisis motivasi dan kemampuan masyarakat, kurangnya bekerja sama, rendahnya menciptakan situasi kekeluargaan, rendahnya kemampuan dalam mengambil inisiatif, mengarahkan dan membimbing
IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH BIDANG BINA MARGA DAN CIPTAKARYA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS
No full textPenelitian ini dilatarbelakangi oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa masih menggunakan sistem konvensional. Proses pengadaan barang jasa dilakukan dengan pemilihan langsung dimana langsung mempertemukan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan seperti penyedia barang/jasa dan pengguna barang jasa atau panitia pengadaan dan masih ditemukannya kompetisi yang kurang sehat diantara pemasok barang dan jasa yang berakibat kualitas pengadaan barang dan jasa rendah seperti pada saat mengajukan penawaran peserta dapat mengetahui lawan/pesaing bisnis yang juga mengikuti pelelangan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa? 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa? Metode pengkajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan tipe penelitian ini menggunakan tipe kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 17 orang yang terdiri dari 10 orang pegawai bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran dan 7 orang pemborong. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa secara umum sudah dilaksanakan. Hambatan yang dihadapi berupa belum optimalnya pelaksanaan komunikasi melalui koordinasi dengan instansi dan organisasi, belum memadainya sumber daya dan masih minimnya ketersediaan fasilitas pendukung berbasis teknologi seperti computer dan internet. Upaya yang dilakukan berupa melakukan komunikasi melalui koordinasi dengan instansi dan organisasi terkait dengan melakukan komunikasi yang bersifat koordinasi yang jelas dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dan upaya dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya berupa menambah sumber daya pelaksana
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG BANTUAN DANA PNPM OLEH BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEMBUAT GALENDO DI DESA CILAME KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2011
No full textDari hasil penelitian awal, implementasi kebijakan tentang bantuan dana PNPM oleh badan keswadayaan masyarakat di Desa Cilame Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, belum dapat menyalurkan bantuan dana PNPM sesuai dengan harapan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah responden sebanyak 27 orang. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan, dengan cara observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijakan tentang bantuan dana PNPM oleh Badan Keswadayaan Masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan pembuat galendo di Desa Cilame Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis tahun 2011 telah di implementasikan meski belum optimal. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan tentang Bantuan Dana PNPM oleh Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pembuat Galendo di Desa Cilame Kecamatan Ciamis tahun 2011 sebagai berikut masih rendahnya kemampuan dan keterampilan pembuat galendo dalam melakukan kegiatan usaha, masih rendahnya wawasan dan pengetahuan pembuat galendo dalam pengelolaan keuangan, penjualan hasil produksi galendo yang dilakukan masih bersifat musiman, produksi galendo yang dilakukan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan tentang bantuan dana PNPM dalam upaya peningkatan kesejahteraan pembuat galendo di Desa Cilame Kecamatan Ciamis adalah melakukan pendidikan dan pelatihan kepada pengrajin goring udang tepung mengenai tata cara pengolahan dan pengemasan goring udang tepung agar terlihat menarik dan disukai oleh konsumen, melakukan pembinaan terhadap pembuat galendo dalam hal manajemen pengelolaan keuangan, melakukan promosi produksi galendo agar penjualan hasil produksi meningkat, mencari informasi mengenai penggunaan teknolohi yang dapat memproduksi galendo dalam skala besar, membantu pemasaran produksi galendo baik di daerah sendiri maupun ke luar daerah
OPTIMALISASI PENGEMBANGAN UMKM BERBASIS DIGITALISASI OLEH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR
Get PDFThe emergence of information and communication technology has brought a significant change to various sectors of life, one of which is the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) sector. Therefore, of course, it has become a necessity as well as an obligation for local governments to create a more adaptive and innovative MSME ecosystem. Digitalization is one of the alternatives in maintaining the sustainability of MSMEs themselves, especially in Banjar City. This article aims to describe the importance of developing a digital MSME ecosystem in Banjar City and its correlation with activities carried out by the People's Welfare Section of the Banjar City Regional Secretariat. The method used in this study uses qualitative research with a phenomenological approach. The data in this article is sourced from relevant literature and from the author's observations while involved in activities carried out by the People's Welfare Section of the Banjar City Regional Secretariat. This article concludes that in the context of developing a digital MSME ecosystem, the Banjar City Regional Government has made the necessary efforts to create the ecosystem. These efforts are carried out by building solid collaboration and synergy between various related stakeholders who contribute, in terms of facilitation, concepts and ideas. In addition, there is a need for monitoring and evaluation efforts so that the activities carried out by the People's Welfare Section of the Banjar City Regional Secretariat can remain on the desired plans and goals. This digital MSME concept can bring the economic sector in Banjar City to a better stage so that it can compete at the global level and have an impact on its own local communities
WISATA "BERLIBUR KE RUMAH NENEK" DI DESA CINTA KARYA KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN
Get PDFABSTRAK Penelitian yang dilakukan pada Obyek Wisata Berlibur ke Rumah Nenek yang berada di Desa Cintakarya Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran ini berawal dari adanya masalah, bahwa kurangnya pemasaran dan promosi obyek wisata Berlibur ke Rumah Nenek sehingga obyek wisata ini masih sepi penyunjung dengan rata-rata pengunjung berkisar 30-45 orang saja dalam seminggu, sarana prasarana terbilang masih kurang yakni kondisi jalan masuk masih rusak dan belum mendapatkan perbaikan, fasilitas wisata masih kurang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Hasil observasi awal dapat diketahui bahwa; pembangunan obyek wisata Berlibur ke Rumah Nenek oleh Pemerintah Desa Cintakarya Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran pada umumnya telah dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa indikator belum sesuai dalam pelaksanaannya, hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah Desa dan BUMDes Karya Sejahtera mengenai pengembangan obyek wisata Berlibur ke Rumah Nenek diantaranya adalah terbatasnya anggaran yang ada, masih kurangnya sarana prasarana, kurangnya fasilitas wisata, dan kualitas kepariwisataan sumber daya manusia yang rendah dan upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan-hambatannya adalah dengan melakukan kerjasama antar mitra dengan memperbanyak sponsor, mengusahakan dana bantuan dari pemerintah Kabupaten, menyisihkan pendapatan yang diterima dari penyewaan fasilitas wisata, dan setiap tahun program pengembangan dimasukan kedalam APBDes, memanfaatkan fasilitas yang tersedia, bekerjasama dengan kompepar Green Canyon untuk melaksanakan pelatian kepemanduan, dan kegiatan study banding untuk meningkatkan kualitas layanan. KataKunci: wisata, Berlibur Ke Rumah Nenek, Desa Cintakarya
IMPLEMENTASI KETERWAKILAN GENDER DALAM LEMBAGA LEGISLATIF DI KABUPATEN CIAMIS PERIODE 2024-2029
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi keterwakilan gender dalam lembaga legislatif di Kabupaten Ciamis periode 2024-2029. Meskipun secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar calon legislatif, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa keterpilihan perempuan masih jauh dari target tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hambatan pada enam dimensi implementasi yaitu (1) standar dan sasaran kebijakan belum terukur dengan jelas, (2) keterbatasan sumber daya manusia dan finansial bagi calon legislatif perempuan, (3) lemahnya koordinasi antar lembaga, (4) dominasi budaya patriarki dalam karakteristik pelaksana kebijakan, (5) lingkungan sosial-politik yang belum mendukung secara adil, dan (6) disposisi implementor yang belum sepenuhnya memahami dan mendukung kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi keterwakilan gender belum optimal dan memerlukan penguatan struktural, koordinatif, dan kultural. Kata Kunci : Gender; Implementasi Kebijakan; Keterwakilan Perempuan; Legislatif; Kabupaten Ciamis
SINERGITY OF THE VILLAGE PRIVATE BUSINESS AGENCY (BUMDes) "KUPAS SEIRAMA" ON THE IMPROVEMENT OF VILLAGE COMMUNITY WELFARE
No full text
