59 research outputs found
PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KONSUMEN ATAS IKLAN-IKLAN YANG MENYESATKAN DI ERA GLOBALISASI
Full text linkBiro iklan sebagai pendesain iklan hanya mengkonsentrasikan diri pada bagaimana membuat iklan yang memuaskan sesuai dengan permintaan kliennya tanpa berupaya membuktikan apakah yang disampaikan oleh iklan itu sesuai dengan kenyataannya atau tidak.Dari uraian di atas dapat dikemukakan permasalahan antara lain bentuk pertanggungjawaban terhadap konsumen atas informasi yang menyesatkan dalam dunia periklanan serta upaya konsumen dalam menanggulangi dampak iklan yang menyesatkan.Jadi dengan adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu setiap konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha berupa ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yaitu perbuatan melawan hukum serta Pasal 1243 KUHPerdata yaitu tentang wanprestasi.Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Konsumen, Globalisasi
ANALISIS BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN PELACURAN DI KABUPATEN INDRAMAYU DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN GENDER
Full text linkIn this decade, the development of prostitute becomes luster especially in Indramayu city. The government of Indramayu did some efforts to solve that problem by producing regional regulation no. 2 about “The Elimination of Prostituteâ€. In the implementation, the prostitute prevention was much done by ordering and catching the women as the whore done by the upholds law agencies, meanwhile the men as the consumer were free. This way shows that there is an injustice of gender un the effort of prostitute prevention in Indramayu. The injustice of gender causes the difficulties to prevent the prostitute because it is a paradigm of interaction between woman and out of marriage. In that interaction, the woman is like a hire part, meanwhile the man as the consumer or tenant part. In the prostitute prevention that was already done, only the woman as the hire part got punishmen; on the other and the tenant part was free. It shows that the law was made by man and has a purpose to strengthen the patriarchy relationship. Therefore, the theory of law system by Lawrence M. Friedman and the theory of law with feminism perpective by D.Kelly Weisberg are used to analyse that problem.Keywords : Prevention, Prostitute, Law and Gende
Author and artist biographies
No full textBook by Ann Dale, Royal Roads University.
Paintings by Nancyanne Cowell.
Curation by Jaime Clifton, Royal Roads University.
Photography by Dan Anthon, Royal Roads University
Implikasi Hukum Ketenagakerjaan terhadap Hubungan Industrial di Era Globalisasi
Full text linkThe era of globalization has brought significant changes in the structure and dynamics of industrial relations in various countries, including Indonesia. These changes include the liberalization of the labor market, the entry of foreign investment, and the adoption of new technologies and work systems that demand high flexibility in employment relations. This condition gives rise to various complex employment law implications, both in terms of labor protection, contractual flexibility, and the role of trade unions. This study aims to analyze how the Indonesian labor law system responds to the challenges of globalization in maintaining a balance between the interests of workers and employers and ensuring the stability of industrial relations. A normative legal approach is used by examining national laws and regulations, international conventions, and contemporary industrial relations practices. The results of the study show that there is still a gap between labor law norms and the reality in the field, especially regarding the issues of flexible employment, outsourcing, digitalization of the workforce, and protection of basic workers' rights. Therefore, it is necessary to reformulate employment policies that are adaptive, equitable, and oriented towards the development of harmonious and sustainable industrial relations in the global era
PERANAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM BIDANG TEKNOLOGI PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0
Full text linkKekayaan Intelektual merupakan hak yang diberikan kepada hasil olah pikir manusia dalam menciptakan dan menemukan produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Penelitian ini menunjukan, revolusi industri 4.0 saat ini berpengaruh terhadap kekayaan intelektual yang tidak hanya menimbulkan peluang namun juga menimbulkan tantangan. Revolusi industri ini memberikan tantangan dalam perlindungan hukum terkait kekayaan intelektual seseorang, karena akan banyak orang tidak bertanggungjawab dapat dengan mudah meniru atau menggunakan kekayaan intelektual seseorang tanpa izin. Namun, teknologi yang semakin canggih juga memberikan peluang bagi pencipta atau penemu untuk dapat meningkatkan kreatiftasnya dan peranan kekayaan intelektual dalam inovasi teknologi industri pada era revolusi industri 4.0 dapat dilihat dari tiga perspektif, yakni; kekayaan intelektual dan Inovasi Teknologi, kekayaan intelektual dan Perlindungan Inovasi teknologi serta kekayaan intelektual dan Nilai Tambah bagi Inovasi Teknologi
ALTERNATIF PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MEREK KOLEKTIF GENTENG JATIWANGI GUNA MENGURANGI PERSAINGAN USAHA DI KABUPATEN MAJALENGKA
No full textPada era perdagangan global dan pasar bebas, merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha sehat. Salah satu bagian Hak Kekayaan Intelektual yang harus diatur dan dilindungi yaitu merek. Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas mereksemakin berkembang pesat setelah banyaknya kejadian orang yang melakukan peniruan-peniruan. Salah satu merek yang perlu dilindungi yaitu merek Genteng Jatiwangi Kabupaten Majalengka. Perlindungan merek sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, namun faktanya banyak merek Genteng Jatiwangi belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sehingga belum mendapat perlindungan hukum.Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Alternatif Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Kolektif Genteng Jatiwangi Guna Mengurangi Persaingan Usaha di Kabupaten Majalengka dan Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka terhadap hak merek kolektif dalam mempertahankan keberadaan Genteng Jatiwangi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menjelaskan mengenai Alternatif Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Kolektif Genteng Jatiwangi Guna Mengurangi Persaingan Usaha dan menjelaskan sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka terhadap hak merek kolektif dalam mempertahankan keberadaan Genteng Jatiwangi.Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Alternatif Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Kolektif Genteng Jatiwangi Guna Mengurangi Persaingan Usaha yang sebagian besar dimiliki Unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dengan menggunakan merek kolektif dan pemasaran bersama dapat mengurangi tingkat persaingan usaha tidak sehat di antara para pemilik industri genteng Jatiwangi. Industri genteng Jatiwangi mempunyai kontribusi yang besar terhadap perekonomian masyarakat sekitarnya karena banyak menyerap tenaga kerja dan memiliki investasi yang besar dan menjadi industri andalan Majalengka. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Majalengka harus ikut berperan agar keberadaan genteng Jatiwangi selalu eksis, Pemerintah Daerah Majalengka berperan agar industri genteng Jatiwangi mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pemerintah Daerah Majalengka dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendukung penggunaan merek kolektif untuk perlindungan hukum atas merek genteng Jatiwangi. Pemerintah Daerah Majalengka lebih memperbanyak sosialisasi tentang pentingnya perlindungan hukum atas merek sehingga para pemilik industri genteng Jatiwangi memahami akan pentingnya perlindungan hukum atas merek.</jats:p
ALTERNATIF PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MEREK KOLEKTIF GENTENG JATIWANGI GUNA MENGURANGI PERSAINGAN USAHA DI KABUPATEN MAJALENGKA
Full text linkPada era perdagangan global dan pasar bebas, merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha sehat. Salah satu bagian Hak Kekayaan Intelektual yang harus diatur dan dilindungi yaitu merek. Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas mereksemakin berkembang pesat setelah banyaknya kejadian orang yang melakukan peniruan-peniruan. Salah satu merek yang perlu dilindungi yaitu merek Genteng Jatiwangi Kabupaten Majalengka. Perlindungan merek sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, namun faktanya banyak merek Genteng Jatiwangi belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sehingga belum mendapat perlindungan hukum.Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Alternatif Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Kolektif Genteng Jatiwangi Guna Mengurangi Persaingan Usaha di Kabupaten Majalengka dan Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka terhadap hak merek kolektif dalam mempertahankan keberadaan Genteng Jatiwangi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menjelaskan mengenai Alternatif Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Kolektif Genteng Jatiwangi Guna Mengurangi Persaingan Usaha dan menjelaskan sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka terhadap hak merek kolektif dalam mempertahankan keberadaan Genteng Jatiwangi.Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Alternatif Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Kolektif Genteng Jatiwangi Guna Mengurangi Persaingan Usaha yang sebagian besar dimiliki Unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dengan menggunakan merek kolektif dan pemasaran bersama dapat mengurangi tingkat persaingan usaha tidak sehat di antara para pemilik industri genteng Jatiwangi. Industri genteng Jatiwangi mempunyai kontribusi yang besar terhadap perekonomian masyarakat sekitarnya karena banyak menyerap tenaga kerja dan memiliki investasi yang besar dan menjadi industri andalan Majalengka. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Majalengka harus ikut berperan agar keberadaan genteng Jatiwangi selalu eksis, Pemerintah Daerah Majalengka berperan agar industri genteng Jatiwangi mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pemerintah Daerah Majalengka dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendukung penggunaan merek kolektif untuk perlindungan hukum atas merek genteng Jatiwangi. Pemerintah Daerah Majalengka lebih memperbanyak sosialisasi tentang pentingnya perlindungan hukum atas merek sehingga para pemilik industri genteng Jatiwangi memahami akan pentingnya perlindungan hukum atas merek
Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi (Studi di Kabupaten Kuningan)
No full textPublic Participation in realizing Kuningan as a research location Conservation District is performed in Kuningan District. The purpose of this study was to determine the Implementation Regulations Kuningan District No. 12 of 2007 on the Conservation of Water Resources. and to find out what people's participation in realizing Kuningan as Conservation District. This research can be useful, among others, the study has been practically is can be used in policy-making related to the environment and settings to improve community participation in supporting the preservation of the environment and conservation, especially in the District Kuningan and generally in Indonesia. The method used by the researchers in this study is a discussion of evaluative method of analysis, which is a method of collecting and presenting data obtained to analyze the actual situation and then performed a rational analysis based reference juridical through library research and field research. The results of research that community participation in realizing the Kuningan as a conservation district is a step forward because it participates in government programs to help the protection and preservation of the environment that will create a beautiful and healthy environment. Forms of community participation brass districts namely through bridal care environment (pepeling), students are concerned about the environment (seruling) and officials concerned.about.the.environment (apel). Keywords: Participation, Community, Conservation, Environment</jats:p
PENGATURAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
Full text linkWakaf hak cipta adalah peralihan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta kepada pengelola wakaf dan disahkan berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan diperjelas dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan mengkaji dan menganalisis permasalahan yang penulis angkat. Dari penelitian diperoleh hasil bahwa hak cipta merupakan benda bergerak berwujud, mempunyai sifat absolut, droit de suite, dan pemegangnya mempunyai kewenangan yang luas kepada pemiliknya. Akibat hukum dari diwakafkannya hak cipta adalah hak ekonomi dari hak cipta beralih kepada penerima wakaf, dan wakaf hak cipta hanya terjadi untuk waktu tertentu mengikuti masa berlaku hak ekonomi hak cipta.
Law Enforcement of Election Crimes in Indonesia
Full text linkThe election is an election conducted by Indonesian citizens who have the right to vote to choose their representatives who sit in the House of Representatives both central and regional, or the Regional Representative Council, the President, and Vice President as a means of sovereignty people. Elections are carried out in a direct, public, free, confidential and fair manner. While election crimes are prohibited acts such as violating campaign bans, conducting campaigns outside the established schedule, providing incorrect information related to voter registration data, political money, adding, reducing and or changing votes. The purpose of this study was to determine the regulation of election criminal acts in Indonesia and how to enforce the law. Election crime regulations are regulated in Law Number 7 of 2017 Concerning Elections, namely Article 488 through Article 554. Election criminal law enforcement in Indonesia there are 116 cases consisting of 29 cases of money politics, 22 cases of acts harming election participants, 15 cases counterfeiting, 10 cases of campaigning in places of worship or educational institutions, 9 cases of campaigning outside the schedule, 17 cases of campaigning involving banned parties, 7 cases of campaigning using government facilities, 5 cases of destruction of props and 2 cases concerning the election of participants and their data still, then, in general, the implementation has run well even though at the level of implementation there are only weaknesses such as the substance of the regulation and sanctions for election crimes are multiple interpretations along with severe sanctions, from the structure in this case there are still law enforcement officers in this case GAKUMDU, Bawaslu, the police and the police The weaknesses experienced by weaknesses such as in terms of budget, human resources and facilities and infrastructure aside from the side, culture namely the culture of the community which is still low in the awareness of elections in Indonesia, makes violations of election criminal offenses still high
- …
