90 research outputs found
Monitoring Risiko Fiskal Daerah di Kota Cirebon
No full textPengawasan resiko fiskal daerah diperlukan dalam rangka mengurangi risiko fiskal dan juga sebagai bentuk keterbukaan dan kesinambungan fiskal pemerintah daerah, yaitu untuk mengetahui dimana posisi fiskal pemerintah daerah, agar lebih menjamin terjaganya kesinambungan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sehingga kesehatan fiskal daerah dapat terjaga serta untuk mencegah terjadinya darurat fiskal atau kehilangan kemampuan keuangan pada pemerintah daerah. Permasalahannya, pemerintah daerah seringkali kekurangan informasi mengenai posisi fiskalnya, termasuk bagaimana melihat dan memonitor kemungkinan risiko fiskal yang dihadapi dan bagaimana strategi penanganannya secara tepat dan reliabel. Kota Cirebon merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang juga seperti daerah lain di Indonesia, memiliki potensi risiko fiskal apabila tidak diawasi dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis indikator-indiktor penyusun risiko fiskal daerah dan merumuskan strategi sebagai upaya dalam mengurangi risiko fiskal di Kota Cirebon.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan risiko fiskal daerah dengan menggunakan metode Carter dan Ajam didapatkan hasil bahwa status fiskal daerah Kota Cirebon untuk tahun 2013-2017 berada pada status tidak berisiko. Namun, apabila dikaji dari setiap indikator yang ada pada setiap aspek, terdapat beberapa indikator yang statusnya berada pada kondisi berisiko. Indikator-indikator yang berada pada kondisi berisiko ini berpotensi untuk menimbulkan masalah pada fiskal daerah Kota Cirebon. Hasil pengolahan data menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) didapatkan strategi untuk mengurangi risiko fiskal daerah di Kota Cirebon dengan prioritas pertama yaitu meningkatkan pengawasan pajak dan retribusi (0,275), memaksimalkan sektor-sektor pontensial yang mampu memberikan peningkatan bagi penerimaan daerah (0,267), meningkatkan jumlah lapangan kerja baru (0,248), dan efisiensi belanja pegawai dan barang/jasa untuk dialihkan pada belanja modal (0,210)
Analisis Daya Saing Minyak Atsiri Indonesia di Pasar Internasional
No full textMinyak atsiri merupakan salah satu komoditas subsektor perkebunan berperan
cukup besar dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Indonesia
merupakan negara eksportir minyak atsiri peringkat sepuluh dunia dan pada tahun 2018
memiliki bagian terhadap nilai total ekspor dunia sebesar 3,20% (ITC 2019). Tren
sepuluh tahun terakhir menunjukkan nilai ekspor minyak atsiri Indonesia masih
berfluktuatif walaupun cenderung meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis daya saing minyak atsiri Indonesia di Pasar Internasional dan kemudian
dibandingkan dengan negara pesaing utama menggunakan metode Revealed
Comparative Advantage (RCA) dan Export Product Dynamic (EPD). Analisis faktorfaktor
yang memengaruhi ekspor minyak atsiri Indonesia di Pasar Internasional
dilakukan dengan analisis data panel gravity model. Periode yang digunakan adalah
tahun 2009-2018. Hasil analisis menunjukkan bahwa minyak atsiri Indonesia berdaya
saing kuat di negara Amerika Serikat, Perancis, Spanyol, dan Singapura. Hasil
Perhitungan EPD menunjukkan bahwa posisi pasar minyak atsiri Indonesia berada di
posisi Rising Star di Amerika Serikat dan India, Falling Star di Perancis, Spanyol, dan
Singapura. Hasil estimasi Gravity Model didapatkan bahwa variabel harga ekspor
minyak atsiri Indonesia, nilai tukar rupiah riil terhadap mata uang negara tujuan ekspor,
dan jarak ekonomi Indonesia ke negara tujuan berpengaruh signifikan terhadap nilai
ekspor minyak atsiri Indonesia
Strategi Peningkatan Kinerja Usahatani Melalui Penyuluhan Pertanian (Kasus: Petani Padi Sawah di Kota Administrasi Jakarta Utara)
No full textKegiatan pertanian perkotaan memiliki banyak manfaat, namun kontribusi
sektor pertanian di DKI Jakarta secara ekonomi masih rendah. Produktivitas hasil
panen yang tinggi menandakan bahwa usahatani padi sawah pada skala tertentu
mempunyai potensi untuk ditingkatkan. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas
KPKP berusaha meningkatkan kinerja usahatani padi sawah melalui penyuluhan
pertanian. Kegiatan penyuluhan dapat meningkatkan SDM petani melalui
pendidikan luar sekolah, penyuluh juga mempunyai berbagai peranan yang dapat
membantu petani. Kajian terkait faktor-faktor strategis usahatani akan bermanfaat
dalam menentukan fokus penyuluhan.
Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi pengaruh kegiatan
penyuluhan pertanian secara tatap muka terhadap peningkatan kinerja usahatani
petani padi sawah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, menganalisis
dampak faktor-faktor strategis karakteristik usahatani pada upaya peningkatan
kinerja usahatani petani padi sawah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara,
dan merumuskan rekomendasi strategi peningkatan kinerja usahatani petani padi
sawah oleh Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta melalui kegiatan penyuluh
pertanian di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara. Data kinerja usahatani
diolah menggunakan regresi linier berganda. Interpretasi hasil analisis regresi
akan dibantu oleh wawancara mendalam sehingga didapatkan isu-isu strategis
menyangkut kinerja usahatani. Isu-isu strategis menjadi dasar dalam penyusunan
strategi. Dinas KPKP merupakan basis analisis dalam perumusan strategi. Tahap
input strategi dalam penelitian ini menggunakan matriks EFE dan IFE, tahap
pencocokan menggunakan SWOT, dan tahap keputusan menggunakan QSPM.
Hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa interaksi antara petani
dan penyuluh pertanian, penggunaan benih bersertifikat, akses kredit formal, dan
luas lahan mempunyai peranan penting dalam peningkatan kinerja usahatani padi
sawah. Penyuluh perlu mengoptimalkan peranannya untuk meningkatkan
kemampuan petani dalam mengakses faktor-faktor tersebut. Penyuluh juga perlu
menyampaikan pentingnya faktor-faktor tersebut dalam kegiatan penyuluhannya.
Hasil perumusan strategi menunjukkan bahwa strategi terbaik Dinas KPKP
Provinsi DKI Jakarta adalah memperkuat dan meningkatkan fungsi BPP. Sarana
dan prasarana pertanian di BPP Sukapura masih dapat ditingkatkan tidak hanya
berupa menciptakan lahan percontohan komoditas padi sawah, namun juga terkait
penerapan teknologi dan sarana penyuluhan. Hal tersebut juga perlu diikuti oleh
peningkatan kualitas penyuluh dan tenaga kerja pendukung lainnya
Evaluasi Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi ke Petani di Kota Bogor (Studi Kasus: Kelompok Tani Fajar Gumbira).
No full textSubsidi pertanian merupakan bantuan yang diberikan pemerintah untuk petani, peternak dan pekebun untuk meningkatkan produktivitas dalam pertanian. Subsidi pertanian dapat berupa benih, pupuk ataupun subsidi dalam bentuk kredit, salah satunya subsidi pupuk. Tujuan pemberian subsidi pupuk adalah untuk membantu petani, pekebun, peternak dan petambak untuk memenuhi kebutuhan pupuk sesuai azas enam tepat (tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu, harga). Namun, dalam subsidi pertanian yang termasuk subsidi pupuk memiliki permasalahan, seperti pergeseran dari paradigma “protektif” di masa lalu menuju paradigma “pasar bebas” dan penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak efektif. Hasil penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi bahwa efektivitas perencanaan subsidi pupuk yang tidak sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK 2015) pada PERMENTAN adalah penyaluran subsidi pada Lini III dan Lini IV. Sehingga hal tersebut mengakibatkan Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi lebih tinggi, ketidaktepatan waktu dan jumlah daripada yang seharusnya serta pendistribusian yang tidak mengikuti aturan pada PERMENTAN dan PERMENDAG
Analisis Rantai Pasok dan Nilai Tambah Komoditas Carica di Desa Patakbanteng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.
No full textKecamatan Kejajar merupakan penghasil carica terbesar di Kabupaten Wonosobo. Petani lebih memilih menanam carica secara tumpangsari karena fluktuasi harga yang sering terjadi. Dengan rata-rata hasil panen yang didapat membuat petani mendapatkan harga yang rendah tetapi harga pada konsumen akhir dinilai masih terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan margin pemasaran yang diterima oleh pedagang pengumpul. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) menganalisis pendapatan petani dengan pola tumpangsari dan monokultur per musim tanam, (2) menganalisis rantai pasok carica, (3) menganalisis tingkat efisiensi setiap saluran rantai pasok carica, (4) menganalisis nilai tambah carica menjadi manisan. Hasil analisis pendapatan, pendapatan atas biaya tunai untuk pola tanam tumpangsari sebesar Rp 34.118.258,04 dan untuk monokultur sebesar Rp 88.222.232,22, pendapatan atas biaya total untuk tumpangsari sebesar Rp 24.626.094,48 dan untuk monokultur sebesar Rp 82.808.343,22. R/C ratio atas biaya tunai untuk tumpangsari sebesar 1,63, untuk monokultur sebesar 6,08 dan R/C ratio atas biaya total untuk pola tumpangsari sebesar 1,39, untuk pola monokultur sebesar 4,63. Hasil penelitian menunjukan terdapat 6 pola saluran pemasaran yang masing-masing memiliki tingkatan pelaku rantai pasok yang berbda-beda. Saluran 1 merupakan saluran yang paling efisien untuk dilakukan karena memiliki marjin paling rendah dan farmer’s share paling tinggi. Hasil analisis nilai tambah menunjukkan bahwa pengolahan carica menjadi manisan memberikan keuntungan
Optimisasi Manajemen Aset Tetap dalam Mewujudkan Good Governance di Provinsi DKI Jakarta
No full textOtonomi daerah bermakna bahwa pemerintah daerah diberikan
keleluasaan untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya sesuai kondisi,
karakter dan potensinya masing-masing. Inti dari otonomi daerah adalah
demokratisasi dan pemberdayaan. Demokratisasi yang ingin dimunculkan adalah
mewujudkan good governance, termasuk di dalamnya tata kelola yang baik atas
pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah. Aset atau aktiva merupakan salah
satu komponen dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan sub
komponen terbesarnya adalah aset tetap. Oleh karena itu, dengan pengelolaan aset
tetap yang baik, akan mendukung upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta
mewujudkan good governance. Pengelolaan aset atau barang milik daerah
menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 terdiri dari
beberapa tahapan, yang dapat diklasifikasikan secara fungsi manajerial ke dalam 4
fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan atau pelaksanaan serta
pengendalian dan pengawasan. Pengelolaan aset tetap menjadi penting
peranannya di dalam keseluruhan pengelolaan pemerintah daerah, karena aset
tetap menjadi sarana prasarana pemerintah dalam memberikan layanan terbaik
bagi masyarakat. Manajemen aset tetap akan mencapai titik optimal apabila
dikelola dengan baik dan tertib sesuai ketentuan yang berlaku, serta mampu
memberikan dukungan bagi Pemprov DKI Jakarta dalam menciptakan tata kelola
pemerintah yang baik dan bersih, Pengendalian internal perlu ditingkatkan secara
terus menerus dalam seluruh proses pengelolaan aset tetap. Penilaian dari segi
pengawasan menjadi salah satu tolok ukur dalam manajemen aset tetap.
Tujuan penelitian ini adalah: 1)Mengevaluasi mekanisme pengelolaan atau
manajemen aset tetap yang selama ini telah berlangsung di Pemerintah Daerah
Provinsi DKI Jakarta berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
2)Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab
kelemahan dalam manajemen aset tetap Provinsi DKI Jakarta; 3)Menentukan
strategi untuk mengoptimalkan manajemen aset tetap dalam rangka peningkatan
tata kelola pemerintah yang baik di pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Data
primer diperoleh dengan cara observasi, wawancara mendalam dan penyebaran
kuesioner terhadap 45 responden dari SKPD/UKPD/UPB serta expert responden
yaitu pejabat di SKPD di BPAD, BPKD, BPKP dan 1 orang anggota legislatif.
Data sekunder berasal dari studi pustaka dan kajian literature terkait.
Hasil analisis kesenjangan menunjukkan bahwa tahap pelaksanaan
manajemen aset tetap merupakan tahap yang memiliki kesenjangan paling besar,
dengan skor kondisi fit 30.43% dan gabungan kondisi partial dengan kondisi gap
dengan skor 69.75%. Kesenjangan tahap pelaksanaan berbeda sedikit dengan
kesenjangan pada tahap perencanaan yaitu dengan skor kondisi fit 33.33% dan
kondisi belum ideal (partial + gap) dengan skor 66.66%. Hasil ini menunjukkan
bahwa tahap pelaksanaan dan tahap perencanaan adalah dua tahap yang berkaitan
erat serta tahap yang saling menentukan satu sama lain. Tahap selanjutnya yang
memiliki kesenjangan cukup besar adalah tahap pengendalian dan tahap
pengorganisasian. Semakin besar nilai partial dan gap, maka kondisi yang sedang
berjalan semakin belum sesuai dengan ketentuan.
Berdasarkan hasil analisis gap dan deskrisi kualitatif terhadap pengelolaan
aset yaitu pada fungsi manajerial perencanaan, penyebab masih terjadinya
kesenjangan adalah kurangnya sinkronisasi sistem perencanaan kebutuhan aset
dengan sistem perencanaan anggaran secara umum. Fungsi pengorganisasian
masih belum optimal dilaksanakan karena struktur organisasi Pemprov DKI
Jakarta yang berbeda dengan pemerintah daerah lainnya, banyaknya UKPD/ UPB
yang ada, serta dinamika pergantian Kepala Daerah selama lima sampai sepuluh
tahun terakhir. Dinamika organisasi memberikan dampak terhadap pola saluran
informasi komunikasi dan kebijakan organisasi yang secara tidak langsung
mempengaruhi dalam pengelolaan aset. Kesenjangan yang terdapat pada fungsi
pelaksanaan disebabkan karena kelemahan pengamanan hukum atas aset, belum
adanya sistem informasi aset yang konsisten selama sepuluh tahun terakhir,
lemahnya pendokumentasian atas kepemilikan aset, serta keterbatasan kualitas
dan kuantitas SDM yang menangani aset. Fungsi pengendalian masih terjadi
kesenjangan disebabkan oleh kurangnya dukungan serta komitmen secara nyata
dari Kepala SKPD/ UKPD/ UPB terhadap pengelolaan aset di lingkungan unit
kerjanya
Berdasarkan hasil analisis AHP, maka strategi prioritas untuk dapat
mengoptimalkan manajemen aset tetap di Pemprov DKI Jakarta adalah melakukan
penguatan sistem informasi aset yang mampu mengintegrasikan seluruh tahapan
dalam pengelolaan aset serta integrasi dengan sistem akuntansi keuangan,
membangun sistem informasi untuk dokumentasi kepemilikan aset yang terpisah
dari sistem informasi aset guna penguatan pengamanan administrasi dan hukum
atas aset yang dikuasai, serta meningkatkan kapasitas SDM pengelola barang, baik
tingkat SKPD/UKPD/UPB maupun di BPAD. Sistem informasi aset yang
dibangun diharapkan mampu digunakan oleh Gubernur sebagai alat pengambilan
keputusan dalam menangani permasalahan aset secara cepat, tepat dan akurat serta
dapat dipertanggungjawabkan
Analisis Peranan Subsektor Tanaman Pangan terhadap Perekonomian Jawa Barat.
No full textSektor pertanian merupakan salah satu sektor yang penting dalam
pembangunan. Sektor pertanian utamanya berperan sebagai penyedia bahan baku,
penyedia bahan pakan, penyedia bahan baku untuk industri kecil, menengah, dan
bersar, penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerap tenaga
kerja, dan sumber utama pendapatan rumah tangga. Salah satu subsektor pada
sektor pertanian adalah subsektor tanaman pangan. Komoditas yang terdapat pada
subsektor tanaman pangan juga memiliki peranan penting dan strategis dalam
pembangunan. Komoditas tanaman pangan, khususnya padi, jagung, dan kedelai
ditargetkan mencapai swasembada pada tahun 2017.
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis peranan subsektor
tanaman pangan dalam perekonomian Jawa Barat. Adapun tujuan spesifik
penelitian ini meliputi menganalisis struktur output dan struktur nilai tambah
bruto subsektor tanaman pangan, menganalisis keterkaitan subsektor tanaman
pangan dengan subsektor lainnya, menganalisis dampak permintaan akhir, dan
merumuskan strategi untuk meningkatkan peranan subsektor tanaman pangan
dalam perekonomian Jawa Barat. Data yang digunakan berupa data sekunder dan
data primer. Data sekunder yang digunakan adalah Tabel Input-Output 2010. Data
primer diperoleh dari Focus Group Discussion dengan Bappeda Jawa Barat, Dinas
Ketahanan Pangan Jawa Barat, Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan Jawa
Barat, dan Sekretariat Daerah Jawa Barat. Analisis data sekunder menggunakan
analisis input-output untuk menjawab tujuan penelitian antara lain menganalisis
peranan subsektor tanaman pangan, menganalisis keterkaitan subsektor tanaman
pangan, dan menganalisis dampak permintaan akhir terhadap perekonomian.
Analisis data primer untuk merumuskan strategi peningkatan peranan subsektor
tanaman pangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontibusi strukur output, struktur
nilai tambah bruto, struktur upah dan gaji dari subsektor tanaman pangan
cenderung rendah. Subsektor tanaman pangan juga tidak memiliki keterkaitan
yang kuat dengan sektor-sektor hulu dan sektor-sektor hilirnya. Dampak
permintaan akhir subsektor tanaman pangan terhadap output, nilai tambah bruto,
dan pendapatan rumah tangga juga lebih rendah daripada sektor industri
pengolahan. Meski begitu, subsektor tanaman pangan dapat menyerap tenaga
kerja lebih baik daripada sektor industri pengolahan. Dari hasil analisis tersebut,
strategi yang dirumuskan untuk meningkatkan peranan subsektor tanaman pangan
antara lain meningkatkan produktivitas subsektor tanaman pangan, meningkatkan
struktur upah dan gaji pada subsektor tanaman pangan, dan diversifikasi industri
pengolahan yang menggunakan input dari subsektor tanaman pangan
Strategi Pemerintah Kota Bogor Terhadap Kesiapan Penerapan Perencanaan Pembangunan Berbasis E-Planning
No full textSistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
(SIMRAL) atau yang biasa disebut e-planning sebagai sarana pengolahan data
elektronik, melaksanakan pengumpulan bahan dan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis serta evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Acuan dari sistem tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan,
Perencanaan Pembangunan Daerah.
Tujuan utama kajian ini adalah merumuskan strategi Pemerintah Kota
Bogor dalam mempersiapkan penerapan perencanaan pembangunan berbasis eplanning.
Sedangkan tujuan lainnya yakni menganalisis keselarasan antara sistem
dengan peraturan dan menganalisis beberapa variabel yang diduga mempengaruhi
kesiapan penerapan perencanaan pembangunan berbasis e-planning.
Berdasarkan hasil analisis persamaan regresi logistik menunjukkan bahwa
variabel sumberdaya manusia, komitmen pemangku kebijakan, sarana prasarana
dan sistem informasi secara bersama-sama mempengaruhi kesiapan perencanaan
pembangunan berbasis e-planning sebesar 57.1%. Sedangkan variabel yang secara
signifikan mempengaruhi kesiapan dalam menerapkan perencanaan pembangunan
berbasis e-planning adalah variabel sumberdaya manusia dan variabel sistem
informasi.
Analisis SWOT digunakan dalam merumuskan strategi untuk
mempersiapkan penerapan perencanaan pembangunan berbasis e-planning,
dimana objeknya adalah Tim SIMRAL Pemerintah Kota Bogor yang terlibat
langsung dalam proses penerapan e-planning tersebut. Melalui analisis SWOT
dapat diidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal yang menghasilkan 5
(lima) faktor kekuatan, 8 (delapan) faktor kelemahan, 4 (empat) faktor peluang,
dan 3 (tiga) faktor ancaman. Setelah dilakukan pembobotan pada masing–masing
faktor dirumuskanlan alternatif grand strategy, adapun strategi yang memperoleh
bobot paling tinggi adalah strategi Weakness-Opportunity (WO) yakni tingkatkan
kualitas sumberdaya manusia khususnya para operator e-planning dan tingkatkan
kesiapan berbagai faktor untuk menunjukkan komitmen terhadap penerapan eplanning.
Penterjemahan alternatif strategi ke dalam tindakan strategik akan
dilakukan melalui penyusunan kebijakan operasional yang merupakan acuan
dalam bentuk penjabaran melalui program dan kegiatan, dimana untuk
mewujudkan kesiapan Pemerintah Kota Bogor dalam penerapan e-planning
diperlukan kegiatan bimbingan teknis berbagai keterampilan sebagai upaya
peningkatan kualitas SDM terutama bagi para operator e-planning
Analisis Karakteristik dan Pendapatan Usahatani Pala (Studi Kasus: Desa Sukajaya Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor)
No full textPala merupakan salah satu komoditas perkebunan ekspor Indonesia. Kabupaten Bogor adalah daerah penghasil pala terbesar di Jawa Barat yang luas areal perkebunannya mengalami fluktuasi. Hal ini dapat memengaruhi produksi dan pendapatan usahatani pala di Kabupaten Bogor. Desa Sukajaya sebagai daerah penghasil pala terbesar di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, berpotensi meningkatkan produksi pala di Kabupaten Bogor, namun posisi tawar pemilik tanaman pala di Desa Sukajaya masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik usahatani pala menggunakan analisis deskriptif; (2) mengestimasi pendapatan usahatani pala; dan (3) menganalisis daya dukung usahatani pala menggunakan metode Porter’s Diamond. Hasil analisis menunjukkan bahwa dosis pupuk dan pestisida yang diberikan pemilik kurang dari 30 tanaman lebih tinggi dibandingkan dosis yang diberikan pemilik lebih dari sama dengan 30 tanaman. Hal ini menunjukkan pemeliharaan tanaman pala yang dilakukan pemilik kurang dari 30 tanaman lebih intensif dibandingkan pemilik lebih dari sama dengan 30 tanaman. Pemilik tanaman pala secara keseluruhan memilih menjual produksinya dalam bentuk biji basah karena proses pengolahan buah utuh menjadi biji basah lebih cepat dan mudah dibandingkan proses pengolahan buah utuh menjadi biji kering dan harga jual biji basah lebih tinggi dibandingkan buah utuh. Berdasarkan analisis pendapatan, usahatani pala yang dilakukan pemilik kurang dari 30 tanaman dan pemilik lebih dari sama dengan 30 tanaman menguntungkan dan layak dilakukan. Analisis menggunakan metode Porter’s Diamond menunjukkan faktor kondisi permintaan dan faktor peran kesempatan mendukung kegiatan usahatani pala di Desa Sukajaya
Dampak Kebijakan Impor Ternak dan Daging Sapi terhadap Populasi Sapi Potong Lokal di Indonesia
No full textSubsektor peternakan merupakan salah satu subsektor dalam sektor pertanian yang memegang peranan penting dalam pemenuhan pangan hewani di Indonesia baik berupa daging, susu, dan telur. Daging sapi merupakan salah satu produk subsektor peternakan yang menjadi komoditas pangan strategis karena memilliki kualitas yang baik dalam pemenuhan protein untuk membentuk masyarakat yang berkualitas. Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pendapatan masyarakat serta adanya perubahan selera, kebutuhan daging sapi nasional juga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 6.35 persen per tahun pada periode 2010 - 2017. Pada sisi penawaran domestik, pertumbuhan populasi sapi potong sebagai sumber produksi daging sapi berfluktuatif dan cenderung meningkat dengan pertumbuhan sebesar 3.52 persen per tahun, peningkatan ini diikuti dengan meningkatnya produksi daging sapi lokal sebesar 2.93 persen per tahun. Kecilnya pertumbuhan produksi domestik dibandingkan dengan pertumbuhan konsumsi daging sapi nasional berdampak terhadap peningkatan harga daging sapi yang terus meningkat hingga pada tahun 2017 mencapai Rp 115 780 per kg. Mengatasi masalah tersebut maka pemerintah melakukan kebijakan jangka pendek berupa impor daging sapi untuk memenuhi permintaan dan penetrasi harga daging sapi di Indonesia. Namun yang terjadinya volume impor daging sapi Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif dan meningkat sepanjang tahun hingga mencapai 18.05 persen per tahun, ditunjukkan dengan meningkatnya defisit neraca perdagangan daging sapi sebesar 115.78 persen pada tahun 2017. Adanya dampak negatif akibat ketergantungan impor daging sapi, maka pemerintah melakukan beberapa upaya berupa program swasembada daging sapi dan penetapan hambatan perdagangan.
Penelitian bertujuan untuk: 1) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi impor ternak dan daging sapi Indonesia; 2) Menganalisis dampak kebijakan impor ternak dan daging sapi serta penghapusan tarif impor daging sapi terhadap populasi sapi potong lokal di Indonesia; 3) Menganalisis dampak kebijakan impor ternak dan daging sapi serta penghapusan tarif impor daging sapi terhadap penawaran dan permintaan daging sapi di Indonesia. Populasi sapi potong lokal yang dimaksud dalam penelitian adalah sapi potong lokal asli Indonesia maupun sapi potong lokal hasil perkawinan dengan sapi potong luar, sedangkan kebijakan impor ternak terdiri dari sapi bibit dan sapi bakalan. Analisis menggunakan data sekunder selama periode 1990 – 2017. Penelitian menggunakan model sistem persamaan simultan dengan metode estimasi Two Stages Least Square.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan peningkatan impor sapi bibit dan penghapusan tarif impor daging sapi berdampak meningkatkan populasi sapi potong lokal, sedangkan penurunan impor sapi bakalan dan daging sapi berdampak menurunkan populasi sapi potong lokal di Indonesia. Pada sisi penawaran, penurunan impor sapi bakalan dan daging sapi serta penghapusan tarif impor berdampak menurunkan penawaran daging sapi nasional, sedangkan
peningkatan impor sapi bibit mampu meningkatkan penawaran daging sapi nasional di Indonesia. Pada sisi permintaan, penurunan impor sapi bakalan dan impor daging sapi berdampak menurunkan permintaan daging sapi nasional, sedangkan peningkatan impor sapi bibit dan penghapusan tarif impor daging sapi berdampak meningkatkan permintaan daging sapi di Indonesia.
Berdasarkan hasil seknario simulasi kebijakan, untuk menurunkan volume impor sapi bakalan dan daging sapi melalui peningkatan produksi daging sapi lokal tanpa menguras populasi sapi potong lokal yang dikhawatirkan dapat mengganggu keberlanjutan usaha ternak sapi potong dapat dilakukan dengan upaya perbaikan atau peningkatan teknologi dalam negeri. Adapun upaya yang dapat dilakukan yaitu peningkatan impor sapi bibit dan inseminasi buatan, serta penurunan suku bunga kredit bagi pelaku atau peternak usaha peternakan. Selain itu, diperlukan adanya dukungan kebijakan yang mampu memberikan informasi perbandingan relatif antara pertumbuhan populasi sapi potong lokal dengan pertumbuhan produksi daging sapi lokal
- …
