1,720,971 research outputs found
Pemanfaatan Big Data untuk Meningkatkan Perencanaan Strategis di Pemerintahan Daerah Kota Cirebon : Pendekatan Studi Eksploratif
No full textThis study aims to analyze the adoption level of big data technology in local governments and its contribution to strategic decision-making. Using a descriptive-exploratory approach with mixed methods, data were collected through surveys involving relevant work units and local respondents, totaling 15 respondents, in Cirebon City's local government using a stratified random sampling technique based on the level of information technology utilization, supplemented by in-depth interviews with 10 key informants. The results revealed an increase in significant data adoption from 20% in 2018 to 65% in 2022, positively impacting decision-making efficiency and accuracy. However, limited technological literacy and digital infrastructure remain significant challenges. The novelty of this study lies in its focus on integrating local dimensions into significant data adoption, particularly within Cirebon City’s regional government, an area rarely explored in the existing literature. This study also provides a unique contribution by identifying specific challenges in developing countries, such as infrastructure gaps and organizational cultural barriers, and offering context-specific recommendations. Practically, this study recommends enhancing technological capacity, fostering collaboration with academic institutions, and developing regulations to ensure ethical and transparent data use. The study opens opportunities for further research on cross-country analysis and the long-term impacts of significant data adoption.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat adopsi teknologi big data di pemerintahan
daerah dan kontribusinya terhadap pengambilan keputusan strategis. Dengan pendekatan deskriptif-
eksploratif berbasis metode campuran, Data dikumpulkan melalui survei kepada unit kerja terkait
dan responden lokal dengan jumlah sebanyak 15 responden. terhadap pemerintah daerah Kota
Cirebon dengan teknik stratified random sampling berdasarkan tingkat penggunaan teknologi
informasi, ditambah wawancara mendalam dengan 10 informan kunci. Hasil menunjukkan
peningkatan adopsi big data dari 20% pada 2018 menjadi 65% pada 2022, dengan dampak positif
terhadap efisiensi dan akurasi pengambilan keputusan. Namun, keterbatasan literasi teknologi dan
infrastruktur digital tetap menjadi tantangan utama. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya
untuk mengintegrasikan dimensi lokal dalam adopsi big data, khususnya di pemerintahan daerah
Kota Cirebon, yang sebelumnya jarang dieksplorasi dalam literatur. Studi ini juga memberikan
kontribusi unik dengan mengidentifikasi tantangan spesifik di negara berkembang seperti
kesenjangan infrastruktur dan hambatan budaya organisasi, serta menawarkan rekomendasi
berbasis konteks lokal. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas
teknologi, kolaborasi dengan institusi akademik, dan pengembangan regulasi untuk memastikan
penggunaan data yang etis dan transparan. Studi ini membuka peluang penelitian lebih lanjut
terkait analisis lintas negara dan dampak jangka panjang adopsi big data
ANALISIS SENTIMEN TERHADAP ULASAN APLIKASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DI GOOGLE PLAYSTORE MENGGUNAKAN METODE SUPPORT VECTOR MACHINE
No full textThe Information and Documentation Management Officer (PPID) application was built as an application to meet the needs of information management and services by Public Bodies for the implementation of Law No. 14 of 2008 about Public Information Disclosure (UU KIP). This application assists public bodies in documenting and serving requests for information to the public. With the launch of the PPIPD application on the Google Play Store, it raises many opinions or responses from application users through the review feature. The reviews are quite many and unstructured and contain opinions from users about their satisfaction with the application. The feedback obtained from users is not only positive but also negative. Users often make complaints about applications that have been used or provide suggestions for features in the application. User reviews are of great interest to the owners of the application to decide the future. Sentiment analysis is an activity used to analyze a person's opinion or opinion on a topic. The Support Vector Machine (SVM) method is a text mining method that includes a classification method and the term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) is a character weighting method. SVM and TF-IDF can be used to analyze sentiment based on user reviews of PPID apps on the Google Play Store. The purpose of this study was to classify user reviews of PPID apps on the Google Play Store using sentiment analysis that has been collected and filtered. The reviews totaled 700 data with labels of 85 positive and 615 negative. And the results of the analysis using SVM produced an average k-fold of 88%, precision of 94%, recall of 100%, f-measure of 97%, and accuracy of 97%.
Keywords: PPID; Sentiment Analysis, Support Vector Machine, TF-ID
Paradoks Kemanfaatan dan Keadilan: Analisis Ekonomi-Politik Kebijakan Tax Amnesty Berulang di Indonesia
No full textABSTRACT
The recurrent implementation of tax amnesty policies in Indonesia has sparked a fundamental tension between pragmatic fiscal needs and rule-of-law principles. Previous studies tend to focus on quantitative fiscal impacts while overlooking the long-term implications for legal integrity. Therefore, this research is conducted to critically deconstruct how such policies risk metamorphosing into mechanisms of legalized impunity due to the underlying political-economy structure. Employing a qualitative approach with an interdisciplinary library research design, the dialectic between fiscal expediency (Zweckmäßigkeit) versus justice (Gerechtigkeit) and legal certainty (Rechtssicherheit) is analyzed using Gustav Radbruch's legal philosophy framework and political-economy theories. The results indicate that recurrent amnesty is not merely a fiscal strategy, but a triumph of short-term pragmatic calculus driven by clientelism dynamics and oligarchic wealth defense. This policy has been shown to create discriminatory parity gaps, erode tax morale, and undermine legal predictability through the phenomenon of strategic non-enforcement. It is concluded that without structural reform, tax amnesty poses an existential threat to legal integrity; thus, the implementation of strict judicial "guardrails" is recommended to prevent the normalization of non-compliance in the future.
Keywords: Impunity, Legal Philosophy, Political Economy, Rule of Law, Tax Amnesty.
ABSTRAK
Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang diterapkan secara berulang di Indonesia memicu ketegangan fundamental antara kebutuhan fiskal pragmatis dan prinsip negara hukum. Studi terdahulu cenderung fokus pada dampak fiskal kuantitatif, namun mengabaikan implikasi jangka panjang terhadap integritas hukum. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mendekonstruksi secara kritis bagaimana kebijakan tersebut berisiko bermetamorfosis menjadi mekanisme impunitas yang dilegalkan (legalized impunity) akibat struktur ekonomi-politik yang melatarbelakanginya. Melalui pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan interdisipliner, dialektika antara kemanfaatan fiskal (Zweckmäßigkeit) melawan keadilan (Gerechtigkeit) dan kepastian hukum (Rechtssicherheit) dianalisis menggunakan kerangka filsafat hukum Gustav Radbruch serta teori ekonomi-politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengampunan berulang bukan sekadar strategi fiskal, melainkan kemenangan kalkulus pragmatis jangka pendek yang didorong oleh dinamika klientelisme dan pertahanan kekayaan oligarki. Kebijakan ini terbukti menciptakan kesenjangan paritas yang diskriminatif, merusak moral pajak (tax morale), serta meruntuhkan prediktabilitas hukum melalui fenomena strategic non-enforcement. Disimpulkan bahwa tanpa reformasi struktural, tax amnesty menjadi ancaman eksistensial bagi integritas hukum, sehingga direkomendasikan penerapan "pagar pelindung" (guardrails) yudisial yang ketat untuk mencegah normalisasi ketidakpatuhan di masa depan .
Kata Kunci: Ekonomi-Politik, Filsafat Hukum, Impunitas, Rule of Law, Tax Amnesty
Pengentasan Digital Divide dalam Penerapan E-Government di Kabupaten Sumbawa
No full textPemerintahan mengalami perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi untuk mempermudah penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media digital. Teknologi digunakan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui implementasi E-Government. Namun, adanya digitalisasi yang digunakan pemerintah menemui hambatan dimana dalam masyarakat masih banyak yang mengalami digital divide terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah agar persebaran informasi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini menganalisis tipe digital divide yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Sumbawa dengan menggunakan dimensi digital divide dari Szilard Molnar yang terdiri dari kesenjangan akses, kesenjangan penggunaan, serta kualitas dari penggunaan. Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasikan bagaimana masyarakat menggunakan teknologi informasi dan hambatan apa yang dialami masyarakat selama menggunakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tujuan agar data yang diperoleh dapat ditelusuri lebih dalam. Informan berasal dari beberapa bidang di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa, dan masyarakat desa yang terdampak digital divide. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari dimensi digital divide yang digagas oleh Molnar diperoleh data bahwa masyarakat pedesaan cenderung mengalami access divide yang disebabkan oleh persebaran jaringan yang tidak merata, masyarakat mengalami masalah pada usage divide dikarenakan keterbatasan masyarakat dalam memiliki perangkat elektronik, masyarakat juga terkendala keterbatasan skill atau kemampuan dalam menggunakan perangkat elektronik sehingga tidak dapat memaksimalkan manfaat yang di dapat dari penggunaan perangkat elektronik. Dari beberapa kendala diatas, pemerintah memiliki peran dalam mengentaskan digital divide agar E-Government dapat berjalan dengan baik.
Kata kunci: Digital Divide, E-Government, Masyarakat Desa
Kesenjangan Generasi dan Geografis dalam Literasi Digital: Implikasinya terhadap Kebijakan E-Government di Kabupaten Sorong
No full textPenelitian ini menganalisis paradoks literasi digital di Kabupaten Sorong, di mana skor indeks literasi yang relatif baik tidak sejalan dengan adopsi e-government yang rendah. Menggunakan pendekatan Mixed Methods dengan strategi Concurrent Embedded Design, penelitian ini menggabungkan survei terhadap 50 responden dan wawancara mendalam dengan pemangku kebijakan serta tokoh masyarakat. Hasil penelitian mengungkap kesenjangan generasi yang asimetris: Generasi muda memiliki kecakapan tinggi (Skor 78) namun mengalami Frustrated Agency akibat blokade infrastruktur, sedangkan generasi dewasa menghadapi Double Jeopardy (keterbatasan skill dan akses) dengan kerentanan keamanan yang tinggi (Skor 60). Temuan baru menunjukkan bahwa resistensi digital bukan sekadar masalah teknis, melainkan akibat Institutional Trust Deficit dan benturan budaya komunikasi lokal (High-Touch Culture) yang memandang teknologi sebagai entitas yang mengasingkan. Penelitian ini merekomendasikan strategi intervensi asimetris: penyediaan infrastruktur sebagai hak dasar, fasilitasi kanal ekspresi bagi pemuda, serta pendekatan layanan hibrida dan proteksi keamanan bagi generasi dewasa.
Kata Kunci: Kesenjangan Digital, E-Government, High-Touch Culture, Kepercayaan Institusional, Kabupaten Sorong.
PENGARUH EVALUASI KEBERGUNAAN WEBSITE RESMI PEMERINTAH KOTA TOMOHON (tomohon.go.id): PENDEKATAN USABILITY TESTING UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK
Full text linkAbstrak. Pemerintah menyediakan layanan publik berbasis digital yang efektif dan efisien. Berupa website resmi pemerintah daerah yang berfungsi sebagai media informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh usability terhadap kemudahan penggunaan website Pemerintah Kota Tomohon (tomohon.go.id) menggunakan lima indikator Jakob Nielsen: learnability, efficiency, memorability, error, dan satisfaction. Melalui pendekatan kuantitatif dengan sampel 100 responden, hasil menunjukkan usability berpengaruh signifikan terhadap kemudahan penggunaan dengan korelasi sangat kuat (73,9%). Seluruh indikator usability berada pada kategori baik, dengan learnability dan memorability memperoleh nilai tertinggi (4,47 dan 4,40 dari skala 5). Namun masih terdapat kekurangan seperti kecepatan akses lambat dan halaman yang tidak dapat diakses. Disarankan agar Diskominfo Kota Tomohon meningkatkan pengelolaan website, memperbaiki desain antarmuka, dan menambah fitur interaktif untuk meningkatkan kepuasan pengguna serta mendukung keterbukaan informasi publik dan pelayanan berbasis elektronik.Abstract. The government provides efficient and effective digital-based public services, including official local government websites that function as information media. This research aims to analyze the influence of usability on ease of use of the Tomohon City Government website (tomohon.go.id) using Jakob Nielsen's five indicators: learnability, efficiency, memorability, error, and satisfaction. Through a quantitative approach with a sample of 100 respondents, results show that usability significantly affects ease of use with a very strong correlation (73.9%). All usability indicators fall into the good category, with learnability and memorability obtaining the highest scores (4.47 and 4.40 on a scale of 5). However, shortcomings remain, such as slow access speeds and inaccessible pages. It is recommended that the Communication and Information Department of Tomohon City improve website management, enhance interface design, and add interactive features to increase user satisfaction and support public information disclosure and electronic-based services.
INNOVATION AND DEVELOPMENT OF TRUSMI BATIK: IMPROVING SKILLS AND PRODUCTION CAPACITY TO EMPOWER YOUNG CRAFTSMEN IN CIREBON
No full textDespite its strong cultural value, the Batik Trusmi industry in Cirebon faces challenges in competing globally due to limited knowledge of digital marketing and branding. This study aims to analyze the role of modern marketing in enhancing the competitiveness of Batik Trusmi and to identify the need for digital marketing training among artisans to promote their products internationally. A qualitative approach was used, involving in-depth interviews with 20 artisans and industry stakeholders and a literature review. The findings indicate that while Batik Trusmi artisans possess strong technical skills, they lack knowledge in digital marketing and branding, which hinders expansion into global markets. The recently inaugurated Digital Batik Trusmi Museum is expected to serve as a platform for enhancing the global visibility of Batik products. The implications of this study highlight the importance of strengthening training in digital marketing and branding to boost Batik Trusmi's competitiveness in international markets. This study recommends closer collaboration between the government, the private sector, and artisans to create a digital ecosystem supporting Batik Trusmi's development as a global product.Industri Batik Trusmi di Cirebon, meskipun memiliki nilai budaya yang kuat, menghadapi tantangan dalam bersaing di pasar global karena terbatasnya pemahaman tentang pemasaran digital dan branding. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemasaran modern dalam meningkatkan daya saing Batik Trusmi, serta mengidentifikasi kebutuhan pelatihan digital bagi pengrajin untuk memasarkan produk mereka secara internasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam kepada 20 pengrajin dan pelaku industri Batik Trusmi, serta analisis literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengrajin Batik Trusmi memiliki keterampilan teknis yang kuat, mereka masih kekurangan pengetahuan dalam hal pemasaran digital dan branding, yang menghambat ekspansi ke pasar internasional. Museum Digital Batik Trusmi, yang baru-baru ini diresmikan, diharapkan dapat menjadi platform untuk meningkatkan visibilitas produk batik secara global. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya penguatan pelatihan dalam pemasaran digital dan branding untuk meningkatkan daya saing Batik Trusmi di pasar internasional. Penelitian ini menyarankan kolaborasi lebih erat antara pemerintah, sektor swasta, dan pengrajin untuk menciptakan ekosistem digital yang mendukung pengembangan Batik Trusmi sebagai produk global
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN ALAT KONTRASEPSI DI BKKBN KABUPATEN CIREBON BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE MABAC
No full textKeluarga Berencana merupakan program menurunkan tingginya jumlah kelahiran penduduk yang tidak diiringi peningkatan kualitas penduduk. Penggunaan alat kontrasepsi mencegah sel telur dan sel sperma bertemu, menghentikan produksi sel telur, menghentikan penggabungan sel sperma dan sel telur yang telah dibuahi menempel pada lapisan rahim. Masyarakat umumnya kesulitan dalam pemilihan alat kontrasepsi yang efektif dan cocok dengan kondisi tubuh pasangan suami istri menjadi masalah yang sering dihadapi. Bukan hanya dikarenakan metode yang ada terbatas, tetapi kurangnya pemahaman pasangan suami istri tentang persyaratan dan keamanan metode kontrasepsi. Diperlukan sistem yang dapat membantu mengambil keputusan agar lebih tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan membuat sistem pendukung keputusan yang dapat mengolah data proses menjadi sebuah pertimbangan. Pemilihan alat kontrasepsi terbaik akan dijadikan inputan yang kemudian proses perhitungannya menggunakan metode MABAC. Sistem pemilihan alat kontrasepsi dengan menggunakan metode MABAC memungkinkan sistem memberikan perangkingan sesuai perhitungan yang didasari dari kriteria yang ada. Dalam metode MABAC mempunyai cara kerja dengan prinsip pilihan adalah sebuah kriteria yang menggambarkan metode ini menyediakan solusi yang handal untuk pengambilan keputusan rasional, dibandingkan dengan metode multi-kriteria pengambilan keputusan lainnya. Diharapkan sistem ini dapat mempermudah pengambilan keputusan dalam menentukan alat kontrasepsi terbaik yang layak digunakan bagi Pasangan Usia Subur. Dalam penerapan metode MABAC dalam menentukan alat kontrasepsi untuk keluarga berencana di BKKBN Kabupaten Cirebon menghasilkan sistem yang dapat menerapkan perangkingan sehingga dapat menentukan alat kontrasepsi secara otomatis. Penerapan metode MABAC dalam sistem ini berjalan sesuai dengan langkah-langkah prosesnya, sehingga menghasilkan data perhitungan yang akurat dan proses yang singkat dibanding sistem yang berjalan saat in
PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI DIGITAL DI YOGYAKARTA: PELUANG, TANTANGAN, DAN INISIATIF PEMERINTAH DAERAH
No full textDigital technology is rapidly evolving, bringing changes to all aspects of life. Governments are required to be capable of responding to these technological changes through agile governance in order to meet public needs. The Special Region of Yogyakarta (DIY) has been designated as a national pilot project for a smart province. Its high internet penetration rate and strong digital literacy index make DIY a strategic area for developing a digital ecosystem, supported by its local potential in culture, tourism, and education. This research aims to analyze the development of the digital economy ecosystem by the DIY regional government and to identify the opportunities and challenges involved. The study employs a descriptive qualitative approach and uses De-Leon’s (2019) theory of digital ecosystem development as its analytical framework. The findings show that the DIY government has made significant efforts to develop the digital economy ecosystem through the establishment of the Sibakul Jogja digital MSME platform, the development of digital infrastructure, the implementation of the Jogja Smart Province roadmap policy, and cross-sectoral collaboration. Key opportunities for ecosystem development include the presence of digital communities, a strong talent pool in the IT sector from leading universities, and good digital accessibility. The main challenge lies in the unequal distribution of digital marketing skills among MSME actors. The study concludes that the development of the digital ecosystem in DIY has shown positive results and can serve as a model for adaptive and inclusive digital economy governance
Strategi Adaptif dalam Validasi Data Kemiskinan: Mengatasi Kendala Infrastruktur Digital melalui Pendekatan Door-to-Door
No full textPenelitian ini bertujuan menganalisis strategi optimalisasi verifikasi data kemiskinan di Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, melalui aplikasi BANGKIT yang sering mengalami kendala teknis berupa pemeliharaan sistem pada jam kerja. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan partisipatif yang didukung oleh data deskriptif kuantitatif sederhana, penelitian ini menerapkan strategi validasi hibrida yang mengintegrasikan pencatatan formulir manual secara doortodoor sebagai mekanisme mitigasi saat infrastruktur digital tidak stabil. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi visual terhadap indikator fisik hunian dan aset ekonomi pada 2.127 Kepala Keluarga (KK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi verifikasi faktual berhasil mengoreksi basis data awal, di mana jumlah keluarga miskin valid menurun menjadi 2.048 KK. Temuan signifikan mencatat adanya inclusion error sebanyak 468 KK yang secara faktual tidak miskin namun terdaftar sebagai penerima bantuan, akibat adanya manipulasi data mandiri dan budaya ketergantungan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa di tengah keterbatasan infrastruktur teknologi pemerintahan daerah, intervensi verifikasi fisik tetap menjadi instrumen vital untuk menjamin akurasi data. Strategi input ulang data manual ke sistem digital terbukti efektif menjaga integritas basis data kemiskinan, sehingga disarankan adanya penjadwalan ulang pemeliharaan sistem di luar jam operasional
- …
