1,720,979 research outputs found
PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN FRANCHISE ES TELER 77 (Suatu Pendekatan Normatif)
No full textTraditionally, a contract performs based on the result of prior negotiation between the parties, who have an equal bargaining position. Recently the trend shows many businessmen doing their businesses did not base on equal business negotiation, cause of unequal bargaining position but one party already set forth standard requirements in an agreement form, then offers to the other party. The research problem which come up; are the standard requirements in standard contract or agreement not in contrary with Freedom of Contract principle. The research result shows, stronger party (Franchisor) breached the Freedom of Contract, and consensual principles In contrary many clauses set franchisor rights with a less obligations. Based on the literary study judge has rights to omit the clauses which strongly potential to give disadvantages to one party and give advantages to the other partySecara tradisional suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasam berkontrak di mana dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang berusaha untuk mencapai suatu kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi diantara mereka. Namun pada dewasa ini kecenderungan makin nyata bahwa banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melaui proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui. Permasalahan yang muncul adalah apakah perjanjian baku yang dibuat oleh para pebisnis tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi pelanggaran terhadap asas kebebasan berkontrak</jats:p
Peksanaan Asas Proporsionalitas dalam Pembentukan Perjanjian Waralaba Video Ezy di Jakarta
Get PDFFranchising is one of the alternative options to develop business rapidly because it is issuing capital, which is cheaper than expand the business with their own capital, but sometimes conflict happens between franchisor and franchisee on cooperation in franchising. The franchise agreement is a testament to the cooperation in the field of franchising, however there are several clauses in the franchise agreement that do not comply with the principle of proportionality, because in general, franchise agreement is a standard agreement which is the product of the principle of freedom of contract. Frequently, the debtor is in a weak position because it has a lower economic position than creditors. An agreement that has the principle of proportionality substance is an agreement that give rights, opportunities, and equal opportunity to the parties to determine the fair exchanges for both of them.The author examines the implementation or application of the proportionality principle in the formation of Video Ezy franchise agreement in Jakarta because the author found some clauses that are less in accordance with the principle of proportionality, especially regarding the rights and obligations of the parties as well as the distribution of profits and fees. In examining the agreement, the author refers to Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 about Franchise, Permendag Nomor 53 Tahun 2012 about Franchise Operation. Th
ANALISIS KASUS PENGGUSURAN PADA TANAH YANG BERSERTIPIKAT HAK MILIK PADA OBJEK TANAH BERSTATUS EKSEKUSI PENGADILAN
Get PDFThis research examines the legal certainty of land ownership rights (Hak Milik) certificates in land dispute cases and the role of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional/BPN) in resolving such issues. The study employs a normative legal research method with an analytical approach and qualitative descriptive analysis, based on secondary data sources such as statutes, government regulations, and relevant literature. The findings reveal that a land ownership certificate serves as strong evidence of title but is not absolute, as Indonesia’s land registration system adopts a negative publication principle. Consequently, certificates may be challenged in court if stronger counter-evidence is presented. BPN, through local land offices, plays a crucial role in the registration process, certificate issuance, and community legal education to enhance public awareness of land rights. A case study in Bekasi indicates weaknesses in land rights protection caused by administrative negligence and abuse of authority. Therefore, strengthening land administration systems and improving oversight are essential to ensuring legal certainty of land ownership rights for society.
Abstrak
Penelitian ini membahas kepastian hukum atas status tanah bersertipikat hak milik pada objek tanah sengketa serta peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan analitis dan analisis data deskriptif kualitatif, berdasarkan sumber data sekunder berupa undang-undang, peraturan pemerintah, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertipikat hak milik merupakan alat bukti yang kuat, namun tidak bersifat mutlak karena sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut prinsip publikasi negatif. Dengan demikian, sertipikat tetap dapat digugat apabila terdapat bukti lain yang lebih meyakinkan di pengadilan. BPN, melalui kantor pertanahan, memiliki peran penting dalam proses pendaftaran, penerbitan sertipikat, serta penyuluhan hukum kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan hak-hak pertanahan. Studi kasus di Bekasi menunjukkan masih adanya kelemahan dalam perlindungan hak atas tanah akibat kelalaian administrasi dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem administrasi pertanahan serta peningkatan pengawasan agar kepastian hukum atas hak atas tanah dapat terjamin secara optimal bagi masyarakat
Tanggung Jawab Notaris Akan Perjanjian (Akta) Pinjam Nama (Nominee) Warga Negara Asing Dalam Kepemilikan Tanah Dan Bangunan
Get PDFA nominee agreement made by a notary is actually a form of legal smuggling, which is used for the benefit of a foreign party. Basically, a nominee agreement provides all authority that may arise in relation to national land law which cannot be owned by foreign parties, which is then given to native residents as recipients of power of attorney. There are problems that arise, namely the applicable legal provisions relating to the making of a deed of borrowing a notary\u27s name, the responsibility of a notary in making a Nominee deed for a land rights agreement between local residents and foreign nationals. This research uses a type of normative legal research and is analytical descriptive, where this research uses premier data as complementary data using data collection techniques carried out by means of literature study, as well as qualitative data analysis. Deeds of borrowing names or nominees are legally permissible, especially in shareholder agreements, however, unlike land ownership in the country, making deeds of borrowing names by a notary is an act of smuggling agrarian law and is prohibited by law. Based on Article 21 paragraph (1), Article 26 paragraph (2) of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations, it is stated that a nominee agreement is an invalid agreement because it does not comply with statutory provisions. As a Notary there are three types of responsibility, namely civil legal responsibility, criminal legal responsibility and responsibility through the notary\u27s code of ethics. The legal consequences that arise regarding the making of deeds of nomination, land ownership agreements between local residents and foreign nationals, namely that the nominal agreement is null and void
Identifikasi dan Penerapan Manajemen Resiko pada Perusahaan Asuransi Umum
No full textPenelitian ini bertujuan untuk memahami fungsi, peran dan penerapan manajemen risiko bagi perusahaan asuransi dalam pengelolaan operasional agar mampu meminimalkan potensi kerugian yang menyebabkan gagal bayar bagi Tertanggungnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisis kualitatif yang bersifat analisis deskriptif yaitu dengan mengumpulkan, menyusun dan mendeskripsikan berbagai dokumen data dan informasi yang actual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya untuk dapat meminimalkan kerugian terjadinya suatu risiko, maka perlu mengindentifikasi resiko-resiko yang kemungkinan akan terjadi. Salah satu pengelolaan resiko bisa dilakukan risk management dengan melakukan pengalihan resiko atau membagi resiko dengan Perusahaan reasuradur atau perusahaan asuransi lainnya. Kegiatan identifikasi risiko yang kelak dihadapi, diharapkan perusahaan asuransi dapat mengambil langkah yang tepat dalam mengelola dan meminimalkan potensi kerugian yang besar, sehingga meningkatkan kepercayaan Masyarakat secara luas atas peran dan pentingnya asuransi dalam roda perekonomian. Penelitian ini menunjukan bahwa adanya 1) regulasi dan standar manajemen risiko; 2) identifikasi risiko; dan 3) strategi penerapan manajemen risiko Perusahaan
Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian Franchise Es Teler 77 (suatu Pendekatan Normatif)
No full textTraditionally, a contract performs based on the result of prior negotiation between the parties, who have an equal bargaining position. Recently the trend shows many businessmen doing their businesses did not base on equal business negotiation, cause of unequal bargaining position but one party already set forth standard requirements in an agreement form, then offers to the other party. The research problem which come up; are the standard requirements in standard contract or agreement not in contrary with Freedom of Contract principle. The research result shows, stronger party (Franchisor) breached the Freedom of Contract, and consensual principles In contrary many clauses set franchisor rights with a less obligations. Based on the literary study judge has rights to omit the clauses which strongly potential to give disadvantages to one party and give advantages to the other partySecara tradisional suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasam berkontrak di mana dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang berusaha untuk mencapai suatu kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi diantara mereka. Namun pada dewasa ini kecenderungan makin nyata bahwa banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melaui proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui. Permasalahan yang muncul adalah apakah perjanjian baku yang dibuat oleh para pebisnis tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi pelanggaran terhadap asas kebebasan berkontra
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Tender Dalam Tender Dengan Sistem E-procurement
Get PDFTujuan diberlakukannya pengadaan barang dan atau jasa elektronik atau e-procurement adalah sebagai langkah preventif terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang jasa, khususnya persekongkolan dalam tender. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar hukum dan bentuk proses e-procurement. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyimpangan yang dapat terjadi dan akibat hukumnya dalam e-procurement, dan untuk mengetahui perlindungan hukum peserta tender dalam e-procurement. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, dasar hukum e-procurement adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering, dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015 tentang E-Purchasing. Kedua, jenis persekongkolan yang dapat terjadi adalah persekongkolan vertikal dan gabungan dan akibat hukum diatur berdasarkan Pasal 118 ayat (2) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Ketiga, perlindungan hukum peserta tender berkaitan apabila terjadinya penyimpangan dan berkaitan dengan aspek keamanan e-procurement
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Kredit Kendaraan Bermotor di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen oleh PT. U Finance
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami proses pembuatan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. U Finance dikaitkan dengan asas hukum perjanjian serta perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terkait pencantuman klausula baku yang ditemukan pada perjanjian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat oleh pihak PT. U Finance sudah memenuhi asas konsensualitas yang ditandai dengan tercapainya kesepakatan oleh kedua belah pihak serta terpenuhinya asas-asas hukum perjanjian. Namun pada praktik pembuatannya dibuktikan bahwa perjanjian tersebut ternyata masih belum memenuhi asas proporsionalitas serta asas itikad baik yang mana masih tidak terdapat keseimbangan pembagian antara hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak yang cenderung lebih memberatkan konsumen. Isi dari perjanjian juga menunjukkan bahwa tercantum klausul-klausul baku yang memberatkan konsumen termasuk pengalihan tanggung jawab dari pelaku USAha kepada konsumen dan pengalihan kuasa dari konsumen kepada pelaku USAha yang tentu saja hal ini merugikan konsumen secara materiil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh PT. U Finance masih belum memenuhi Undang-undang Perlindungan Konsumen terkait masalah pencantuman klausula baku dan hak-hak konsumen
Klausula Baku dalam Transaksi Pe Nyedia Jasa Pengiriman Pt.jne (Jalur Nugraha Ekakurir) Dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Get PDFPerkembangan kebutuhan masyarakat dalam dunia yang semakin modern menimbulkan semakin berkembang dan semakin maraknya pengangkutan barang dan pengiriman barang dari suatu tempat ke tempat yang lain yang membutuhkan kepraktisan, sehingga menyebabkan semakin banyaknya Perusahaan penyediaan pengiriman barang baik swasta maupun pemerintah, salah satu Perusahaan milik Swasta yaitu PT. TiKi JALUR NUGRAHA EKAKURIR yang selanjutnya disebut JNE. Dalam perjanjian pengiriman barang biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian baku. Perjanjian baku/kontrak baku adalah kontrak yang dibuat secara sepihak dalam format tertentu dan massal (banyak) oleh pihak yang mempunyai kedudukan dan posisi tawar–menawar yang lebih kuat, yang didalamnya memuat klausula–klausula (Pasal–Pasal) yang tidak dapat dirundingkan atau tidak mungkin dirubah oleh pihak lainnya. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu metode pendekatan yang mempergunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat/studi lapangan. Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian .Hasil penelitian menggambarkan bahwa SSP JNE atau sering disebut sebagai resi pengiriman JNE belum secara optimal memenuhi hak-hak dan penerapan klausula baku yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan berdasarkan Prinsip-Prinsip Perjanjian. Saran dari penulis adalah agar JNE memperbaiki pelayanan dalam hal pengiriman agar keterlambatan dalam pengiriman barang dapat diminimalkan sehingga pengirim JNE tidak selalu complain dan kualitas JNE dapat dipertahanka
Kedudukan Piutang Pada Bank Bri Kcp Kosambi Kabupaten Karawang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Nomor 77/puu-ix/2011)
Get PDFPenghapusan kredit macet dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk menyiasati tingginya angka rasio NPL (Non Performing Loan) atau kredit bermasalah, karena tingginya angka rasio NPL dapat menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Dalam putusan Makamah Konstitusi (Putusan Nomor 77/PUU-IX/2011) frasa “badan-badan” yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan seluruh piutang negara yang telah diserahkan oleh “badan-badan” kepada PUPN tidak dapat lagi penyelesainnya dilakukan oleh PUPN. Dengan demikian seluruh piutang negara yang sudah diserahkan ke PUPN harus dikembalikan kepada pihak internal bank BUMN yang telah menyerahkannya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui solusi dari pihak Bank BRI KCP Kosambi dalam menangani dan menyelesaikan kredit yang bermasalah pasca putusan Mahkamah Kosntitusi (putusan Nomor 77/PUU-IX/2011) dan untuk mengetahui restrukturisasi kredit pada Bank BRI KCP Kosambi tersebut melanggar asas proporsionalitas dan asas keseimbangan kontrak atau tidak.Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dan spesifikasinya menggunakan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode dalam menganalisa data dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa solusi yang ditawarkan Bank BRI KCP Kosam dalam melakukan penyelamatan kredit ialah dengan restrukturisasi kredit, sedangkan untuk penyelesaian kredit dapat dilakukan melalui jalur damai atau sarana hukum. Selain itu, dalam perjanjian restrukturisasi Kredit Bank pada BRI KCP Kosambi masih belum diteerapkan asas proporsionalitas dan asas keseimbangan secara adil
- …
