1,721,030 research outputs found
The Power of Policy Entrepreneur in Disability-inclusive Policy-Making
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kekuatan pelaku kebijakan dalam pembuatan kebijakan yang inklusif disabilitas. Kebijakan inklusif disabilitas di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia, merupakan hasil perjuangan kelompok disabilitas selama tiga belas tahun. Perjuangan mereka dimulai dengan serangkaian demonstrasi, petisi, dan audiensi dengan DPRD dan Bupati. Kemudian dilanjutkan dengan serangkaian debat dan negosiasi dengan pembuat kebijakan. Penelitian deskriptif-kualitatif ini menggunakan multiple stream framework analysis Kingdon untuk menangkap penetapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Informannya adalah enam penyandang disabilitas dan dua mantan anggota DPRD. Studi ini menemukan bahwa aliran masalah diangkat melalui demonstrasi, petisi, dan dengar pendapat; Alur kebijakan dilakukan melalui upaya memasukkan rancangan undang-undang disabilitas ke dalam program legislasi daerah. Jendela kebijakan terjadi pada momentum yang diprakarsai oleh penetapan kebijakan inklusif disabilitas secara nasional oleh pemerintah negara bagian, dan terakhir, para pembuat kebijakan bertindak melalui lobi dan negosiasi. Studi ini menyimpulkan bahwa proses pembuatan kebijakan disabilitas di Kabupaten Jember dipengaruhi oleh kuatnya kekuatan para pembuat kebijakan. Kelompok difabel dan DPRD sebagai kekuatan pembuat kebijakan bertindak cepat memanfaatkan momentum terbukanya jendela kebijakan, dan akhirnya pembuat kebijakan meratifikasi peraturan daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
Capacity building: upaya kemandirian purna pekerja migran pasca bekerja di luar negeri
Get PDFBuku ini membahas tentang pelayanan publik berupa pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada kelompok marginal yaitu purna pekerja migran, buku ini juga membahas mengenai kebijakan pelindungan pekerja migran yang didalamnya juga meliputi pembinaan kepada pekerja migran setelah selesai bekerj
THE 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN PROGRAM AS AN EFFORTS TO EMPOWER THE PERCENTAGE OF POOR NUTRITION IN BANGKALAN MADURA DISTRICT (the Aspects of Problem Characteristics, Policy Characteristics, and Policy Environment)
Get PDFkasus gizi buruk tertinggi di Jawa Timur pada tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan program 1000 Hari Pertama Kehidupan yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Namun dalam implementasinya, program 1000 Hari Pertama Kehidupan masih menemui banyak kendala sehingga pelaksanaannya tidak maksimal. Penelitian ini bertujuan mengkaji program 1000 Hari Pertama Kehidupan dengan meninjau aspek karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan lingkungan kebijakan dengan menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui lima sumber, antara lain dokumen arsip, wawancara mendalam, observasi partisipan, dan perangkat fisik lainnya. Teknik penentuan informan dilakukan dengan purposive sampling dan jumlah informan sebanyak 10 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program 1000 HPK dalam penanggulangan gizi buruk di Kabupaten Bangkalan belum optimal. Dari segi karakteristik, soal memiliki tingkat kesulitan teknis yang cukup tinggi dan perilaku kelompok sasaran yang kurang tepat. Ditinjau dari karakteristik kebijakan, tujuan program belum tercapai secara optimal, keterbatasan sumber dana, koordinasi antar pelaksana belum optimal, dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan belum memiliki aturan keputusan yang mengikat antar OPD. Kemudian dari sisi lingkungan kebijakan, kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi belum mendukung pelaksanaan program, dan dukungan masyarakat belum optimal
Empowerment of People with Disabilities in Surabaya City: A Study on Tiara Handicraft
Get PDFKeterbatasan yang dialami penyandang disabilitas menimbulkan citra diri yang negatif dalam pola pikir masyarakat. Mereka dipandang sebagai manusia yang lemah dan tidak produktif. Kondisi ini menyebabkan penyandang disabilitas kesulitan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya. Studi ini mengeksplorasi sebuah usaha mikro bernama Tiara Handicraft sebagai antitesis dari pola pikir negatif untuk memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi. Terakhir, untuk analisis data, kami menggunakan analisis interaktif. Temuan berdasarkan penelitian lapangan menunjukkan Tiara Handicraft sebagai usaha pengolahan tekstil dan cinderamata yang memberdayakan penyandang disabilitas sebagai karyawan. Penyandang disabilitas diberdayakan sesuai dengan potensi dan minatnya dalam berbagai posisi mulai dari produksi hingga pemasaran. Produk yang dihasilkan telah mencapai pasar internasional seperti Amerika dan Asia, yang menjadi bukti bahwa karya para penyandang disabilitas memang berkualitas tinggi. Berkat komitmen dan keberhasilannya dalam memberdayakan penyandang disabilitas, Tiara Handicraft mendapatkan berbagai penghargaan dari berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun luar negeri
Social Marketing Sebagi Media Public Awarenes
Get PDFDiawali dengan kemauan kuat dari pemerintah untuk memberikan
pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam rangka pengembangan praktek good governance, maka tidak mustahil kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan meningkat. Reformasi pelayanan publik secara inward looking – perbaikan intern birokrasi – yang ternyata masih belum mampu menyelesaikan masalah pelayanan publik perlu dikaji untuk dilakukan upaya lain. Masyarakat, yang selama ini diabaikan perlu dilibatkan karena pelayanan publik pada dasarnya merupakan ranah interaksi antara pemerintah dan masyarakat.
Penguatan partisipasi masyarakat sebagai fungsi kontrol menjadi harapan baru dalam reformasi pelayanan publik. Tentunya, partisipasi aktif tersebut perlu ditata dengan apik melalui rambu-rambu tertentu agar cara penyampaiannya tidak dalam bentuk destruktif. Oleh karenanya diperlukan public awareness agar masyarakat menyadari hak sekaligus kewajibannya dalam praktek pelayanan publik. Strategi social marketing diyakini bisa mengubah pola pikir, sikap dan
perilaku masyarakat dalam memaknai arti partisipasi secara benar dan baik, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kualitas layanan publik yang sesuai dengan harapan dan sekaligus teraplikasikannya good governance
Development "Soft Skill Competency" For The Officials In The Sub-District of lmplementing Paten To Increase Service Quality In Surabaya
Get PDFThe issue of service in the district in Surabaya also been identified by the Public Service Commission (KPP) of East Java. E-kios facilities of public service is not enabled. E-kios is a machine that looks like "Automatic Teller Machine" (ATM), whose function is to perform public services online. This equipment has three different menus: "Surabaya Single Window" (SSW) specifically for licensing, "e-Health" for health care, and "e-Lampid" for administration of population (births, deaths, moving, and coming). Results of investigation of the KPP said that the sub-district officials did not provide the public with e-kios, but prefer using the manual method. The use of e-kios is still "complicated", requires patience and diligence of officers in helping people use the facility. The investigation found that officials are reluctant to help people who want to use the e-kios. The problems faced by the sub-district officers in providing public services is seen that actually the officers face the problem of soft skills that require expertise in performing their duties. If related with public complaints to public services in the sub district, officers are still have problems in the art of soft skills that is how officers manage relationships with others (interpersonal skills) such as respect for others, having empathy, being friendly, good communication, will respond to complaints. In addition, the sub-district officers also still have problems in organizing themselves (intrapersonal skills) as they less patient in giving service to the public
Perubahan Paradigma dalam Etika Pelayanan Publik
Get PDFIn the field of public service, the poor are often discriminated against and receive less appropriate care. This is because the elements of ethics in public
service is still not considered. Ethics in public service is a public service that follows the rules of humanitarian norms. Therefore, the provision of public service that are ethical for the poor are : 1) public service should not profit and loss account ; 2) Public service is a public interest which must be provided by the state; 3) Public service is a public good rather than private good ; 4) The policy of public service should not only emphasize the values of true – false, but must be futher the developed to socialize good values - ba
Inovasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa dalam Mereduksi Patronase Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Tuban
Get PDFResistensi yang sangat kuat terhadap perubahan regulasi dan praktik patronase pemanfaatan aset desa khususnya tanah bengkok. Hal tersebut diantaranya ditunjukkan adanya penolakan dari Aliansi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, khususnya yang mengatur tanah bengkok, telah mendesak Presiden Jokowi segera menandatangani revisinya. Tujuan penelitian ini menganalisis dan menjelaskan bagaimana inovasi regulasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) mereduksi patronase pemanfaatan aset desa khususnya tanah bengkok. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metodologi studi kasus untuk mengkaji Inovasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa dalam Mereduksi Patronase Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Tuban. Adapun informan yang dipilih dilaksanakan dengan teknik purposive sampling dan teknik snowballing dimana data awal informan didapatkan dari satu informan kunci yang kemudian dilakukan identifikasi, pemetaan hingga menetapkan informan-informan lainnya yang memenuhi kriteria sebagai informan tambahan dalam penelitian ini. Temuan penelitian ini adalah bahwa Inovasi formulasi regulasi peraturan kepala daerah tentang Pilkades dalam reduksi patronase pemanfaatan aset desa melalui regulasi yang mengatur Pilkades di Kabupaten Tuban Tahun 2019, telah membuat sejarah baru tata kelola pemerintahan desa. Bakal calon Kepala Desa rela menyerahkan bagian hak tunjangannya dari tanah bengkok saat terpilih nantinya dengan prosentase besaran yang di serahkan beragam. Inovasi regulasi ini tidak terdapat penolakan dalam formulasi dan implementasinya, meskipun terdapat beberapa kekurangan dalam formulasi regulasi ini, antara lain lemahnya sanksi dan kontrol dari pemerintah kabupaten dalam fungsinya sebagai peran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga memerlukan perbaikan dimasa mendatang
Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan
Get PDFPengembangan model pemberdayaan untuk mengatasi kemiskinan di kota amat diperlukan. Urbanisasi adalah penyebab kemiskinan di kota. Masyarakat perkotaan punya cirikhas unik, seperti hidup di tempat kotor dengan sanitasi yang jelek, dan bekerja di sektor informal. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan model pemberdayaan untuk mengatasi kemiskinan di kota. Lokasi penelitian adalah Surabaya, tepatnya daerah kumuh di 10 desa (Ujung, Bulak Banteng, Wonokusumo, Sidotopo Wetan, Tanah Kali Kedinding, Bulak, Dupak, Bongkaran, Sukolilo, dan Moro Krembangan). Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe eksplanasi. Wawancara dilakukan terhadap 323 responden (15 pejabat pedesaan, delapan agen perintahan, 18 RT, 47 RW, dan 235 warga daerah kumuh). Penelitian menyimpulkan bahwa model pemberdayaan untuk mengatasi kemiskinan di perkotaan terdiri dari program pelatihan, bantuan, dan pemekerjaan
- …
