1,720,961 research outputs found
Eksistensi Beleidsregels (Peraturan Kebijakan) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia
Full text linkIn Indonesian law, in addition to the existence of legislation (Article 7 and Article 8 of Law No. 12 of 2011), in the administration of government also known other regulations, one of which is policy regulations (beleidsregels). One of them can be in the form of a circular letter. Birth beleidsregels based on freedom of action / freies ermessen (discretion). However, the freedom of action is owned by the government it must not be used arbitrarily by issuing beleidsregels that are contrary to the laws and regulations. That matter can cause legal uncertainty. But the fact is that the government has issued a policy regulation in the form of SE which caused problems and legal uncertainty, including: SE Directorate General of Mineral and Geothermal, Indonesian Ministry of Energy and Mineral Resources No: 03.E / 31 / DJB / 2009, SEMA No. 7 of 2014, SE Director General POLPUM Ministry of Home Affairs No: 188.31 / 2398 / POLPUM and SE Minister of Home Affairs RI No: 100/2215 / SJ. From this background, the subject matter was raised as the following: First, what is the position of beleidsregels (policy rules) and function of a circular in the administration of government in Indonesia? Second, What is the binding strength of the circular that contradicts legislation? This research is normative legal research descriptive nature, namely describing clearly and in detail regarding object of research. The data used is secondary data, in the form of legal material primary, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis qualitative, namely describing / describing, then comparing between data with statutory provisions or with the opinion of experts law and legal theories. Inductive method of drawing conclusions, namely drawing conclusions from provisions that are specific to the provisions general nature. The results of the study are, the position of belidsids in Indonesia not constituting statutory regulations that have legal consequences, however has legal relevance that affects practice in the field and general binding indirectly. Beleidsregels must not conflict with AAUPB and legislation that can cause legal uncertainty. SE function to explain and give suggestions non-legal and guidance / guidance on certain issues to develop the provisions stipulated in the laws and regulations. SE which is contrary to the laws and regulations does not has binding power, because the main source of positive law in Indonesia is Legislation, then the position of legislation in Indonesia is very strong. So, if there is a conflict between regulations legislation and SE then the legislation has a position that is stronger (should) take precedence over SE
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Full text linkThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Full text link“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Full text linkWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
KEDUDUKAN PERATURAN DESA DALAM SISTEM HUKUM PERATURAN HIRARKI PERUNDANG - UNDANGAN DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA: KEDUDUKAN PERATURAN DESA DALAM SISTEM HUKUM PERATURAN HIRARKI PERUNDANG - UNDANGAN DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
No full textABSTRAK
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara sederhana, otonomi daerah memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan lokal, tanpa campur tangan langsung dari pemerintah pusat. . Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten atau Kota, tetapi pada hakikatnya, kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Desa. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya peraturan desa, dan bagaimana kedudukan peraturandesa dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normative. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan yang dilakukan pada Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia dapat disimpulkan bahwa Peraturan Desa merupakan instrumen hukum penyelenggaraan Pemerintahan Desa di dalam melaksanakan kewenangan Desa. Sehingga Peraturan Desa sesuai UU No. 6 Tahun 2014 berfungsi untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa dalam hal kewenangan desa mengatur pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, serta Ditetapkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia guna memberikan tatanan aturan yang baik dan jelas.
 
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN ROKANHULU (OBYEK WISATA AIR PANAS SUAMAN): IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN ROKANHULU (OBYEK WISATA AIR PANAS SUAMAN)
No full textABSTRAK
Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan memberikan pengaturan secara menyeluruh terkait pengelolaan dan pemanfaatan potensi-potensi pariwisata yang ada di Indonesia. Pandangan positif efek kebijakan kepariwisataan menunjuk kepada 3 (tiga) hal penting yaitu, sumbangan sektor ini terhadap pemasukan devisa, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha dan keterkaitan dengan sektor lain.1 Hal yang diunggulkan dalam pengembangan pariwisata, antara lain: alam (darat, gunung, pantai, laut), sumberdaya hayati, budaya, letak geografis, iklim (Johnston, 2000; Cotter, 2002). Potensi pariwisata ini diperlukan kajian terus-menerus untuk pengembangan pariwisata secara optimal mulai perencanaan, implementasi sampai tahap evaluasi terkait dengan objek wisata yang dikembangkan, kelompok sasaran/ pasar yang dibidik, infrastruktur serta fasilitas yang harus disediakan, waktu tempuh, dan dampak baik positif maupun negatif. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah infrastruktur menuju pusat objek wisata Air Panas Suaman Kabupaten Rokan Hulu sudah rusak dan perlu diperbaiki. Saat ini kondisinya memprihatinkan menyebabkan penurunan pengungjung secara drastis dari tahun ke tahun hingga saat ini. John Naisbitt dalam Global Paradox, mengatakan bahwa, dalam globalisasi, pariwisata merupakan industri terbesar di dunia, pariwisata adalah penghasil uang terbesar dan terkuat dalam pembiayaan ekonomi global. Lebih lanjut dikatakan bahwa, pariwisata mempekerjakan 240 juta orang di seluruh dunia, atau satu dari setiap sembilan pekerja, 10,6 % dari angkatan kerja global. Pariwisata adalah penyumbang ekonomi terkemuka di dunia.
Kata Kunci : Hukum, Kepariwisataan, Kesejahteraan Masyarakat
Literasi Pasar Modal dan Hukum Investasi untuk Mahasiswa Tingkat Akhir Universitas Pasir Pengaraian
Full text linkTujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan lieterasi investasi dan hukum investasi bagi mahasiswa tingkat akhir universitas pasir pengaraian. Metode pelaksanaan yang dilakukan yaitu dengan merumuskan masalah, merencakan kegiatan, memilih tehnik dan materi, menentukan peserta dan melakukan seminar. Sasaran kegiatan yaitu mahasiswa tingkat akhir universitas pasir pengaraian yang dihadiri oleh 39 peserta. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan mampu memberikan sudut pandang baru bagi mahasisa tentang investasi, meningkatkan minat investasi, dan pengayaan keilmuan terkait aspek hukum dalam investasi.Hasil dari kegiatan Pengabdian masyarakat ini yaitu berupa peningkatan literasi dan hukum investasi, peningkatan minat investasi saham di kalangan mahasiswa. Tindak lanjut yang diharapkan yaitu adanya wadah lanjutan untuk menampung dan membimbing mahasiswa yang tertarik pada investasi saham agar mendapatkan ilmu lebih lanjut terkait investasi saham
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
Full text linkWe conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
- …
