223 research outputs found
Kritik Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam atas Jual Beli Tanah Register di Gunung Simbolon
No full textSimalungun Regency is where Mount Simbolon is found. Register land is government-owned land and the government has implemented its management regulations. In this case, there is a sale and purchase of land that is not in accordance with existing regulations. The methodology used in this research is a legal sociology approach that aims to observe the occurrence of a legal event in society, especially with a focus on events around Mount Simbolon. The study of the sociology of law is closely related to the sociological aspects of legislation. The author conducted semi-structured interviews to provide flexibility while ensuring data consistency. Information was collected from a total of 10 people from the local area. The author also used various methods to collect information from the library. Land rights in the legal context refer to the control granted by law to holders of rights over the land they own, thus enabling them to physically possess and utilize it. Given the previously mentioned problems, the author is interested in exploring the consequences of the problem. Sale and Purchase of Records on Mount Simbolon from the Perspective of Islamic Criminal Law. The results showed that regulatory conflicts occurred due to ignorance in the management of register land in Mount Simbolon.
Kabupaten Simalungun adalah tempat ditemukannya Gunung Simbolon. Tanah register merupakan tanah milik pemerintah dan pemerintah telah melaksanakan peraturan pengelolaannya. Dalam hal ini, terjadi jual beli tanah yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum yang bertujuan untuk mengamati terjadinya suatu peristiwa hukum di masyarakat, khususnya dengan fokus pada peristiwa di sekitar Gunung Simbolon. Kajian sosiologi hukum erat kaitannya dengan aspek sosiologis peraturan perundang-undangan. penulis melakukan wawancara semi-terstruktur untuk memberikan fleksibilitas sekaligus memastikan konsistensi data. Informasi dikumpulkan dari total 10 orang dari daerah setempat. Penulis juga menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan informasi dari perpustakaan. Hak atas tanah dalam konteks hukum mengacu pada penguasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada pemegang hak atas tanah yang dimilikinya, sehingga memungkinkan mereka untuk secara fisik memiliki dan memanfaatkannya. Mengingat permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, penulis tertarik untuk mengeksplorasi akibat dari masalah tersebut. Jual Beli Rekaman Di Gunung Simbolon Perspektif Hukum Pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik regulasi terjadi dikarenakan ketidaktahuan dalam pengelolahan tanah register digunung simbolon
Bioekologi dan Dinamika Daerah Penangkapan Ikan
No full textlmu biologi ikan dan ekologi merupakan ilmu dasar pada bidang perikanan. Kedua bidang ilmu tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembangan ilmu daerah penangkapan ikan, namun dalam kenyataannya masih terbatas. Hal ini terlihat dari minimnya referensi atau literatur yang menggunakan pendekatan biologi ikan dan ekologi dalam memprediksi daerah penangkapan ikan. Sebagaimana diketahui bahwa daerah penangkapan ikan sangat dinamis menurut skala ruang dan waktu (spatial and temporal scale), sehingga waktu, biaya, dan tenaga yang dibutuhkan operasi penangkapan ikan di laut sangat besar. Pada sisi lain, pendugaan daerah penangkapan ikan yang potensial memiliki urgensi yang tinggi untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap dari perikanan laut, untuk menopang devisa negara. Ilmu daerah penangkapan ikan mengalami perkembangan yang pesat pada berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Mahasiswa yang tertarik pada bidang ilmu ini juga semakin banyak, dan hal ini jelas terlihat dari perkembangan topik-topik penelitian skripsi, tesis, dan disertasi mahasiswa. Animo mahasiswa ini cukup realistis karena mereka menyadari bahwa upaya eksplorasi pada bidang ilmu daerah penangkapan ikan sangat strategis peranannya dalam perencanaan operasi penangkapan ikan dan investasi usaha perikanan tangkap. Namun demikian, referensi yang ditulis dalam bahasa Indonesia masih sangat terbatas. Dengan demikian, penerbitan buku ini diharapkan akan semakin meningkatkan wawasan dan pengetahuan mahasiswa, peneliti, bidang usaha perikanan tangkap, birokrat dan berbagai stakeholders lainnya dalam memahami dinamika daerah penangkapan ikan. Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan,Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor menyampaikan apresiasi kepada penulis (Dr. Ir. Domu Simbolon) atas segala upayanya, sehingga buku I vi yang berjudul: Bioekologi dan Dinamika Daerah Penangkapan Ikan ini dapat diterbitkan. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi bagi para stakeholders terkait dalam menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat
DAERAH PENANGKAPAN IKAN: PERENCANAAN, DEGRADASI DAN PENGELOLAAN
No full textUsaha penangkapan ikan dewasa ini masih menerapkan “sistem berburu” dalam operasi penangkapan ikan karena keterbatasan dan ketidakakuratan informasi daerah penangkapan ikan. Usaha penangkapan juga cenderung hanya berorientasi pada aspek finansial atau komersial semata dalam pemanfaatan sumberdaya ikan, sehingga menimbulkan degradasi daerah penaangkapan ikan. Sebagai konsekuensi logisnya, produktivitas tangkapan rendah dan usaha penangkapan kurang efisiensi, bahkan dapat mengancam kelestarian sumberdaya ikan dan berlanjutan usaha perikanan tangkap. Buku ini merupakan hasil elaborasi dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh penulis, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama (berkolaborasi) dengan para kolega peneliti lain, serta diperkaya oleh referensi yang diterbitkan orang lain namun masih sangat relevan dengan topik tulisan ini. Pada Bab 1 dijelaskan betapa pentingnya informasi daerah penangkapan ikan dalam mengatasi kegagalan usaha penangkapan ikan dalam meningkatkan efisiensi operasi penangkapan ikan dan produktivitas tangkapan. Pada bagian ini juga disajikan formulasi permasalahan secara umum hingga perumusan suatu novelty (kebaruan) yang diperoleh dari tulisan ini. Bab 2 menjelaskan berbagai konsep teori tentang keberadaan dan penyebaran ikan di laut dalam kaitannya dengan kondisi parameter oseanografi yang bersifat dinamis. Selanjutnya pada Bab 3 disajikan berbagai hasil penelitian terkait dengan pendugaan daerah penangkapan ikan. Hal ini dimaksudkan untuk membuktikan konsep teoritis bahwa keberadaan dan penyebaran ikan sangat dipengaruhi oleh variabilitas parameter oseanografi sehingga menyebabkan karakteristik daerah penangkapan ikan menjadi sangat dinamis. Bab 4 menjelaskan berbagai pengalaman penelitian dan pemikiran penulis yang berkaitan dengan sumber dan proses terjadinya degradasi daerah penangkapan ikan. Pada bagian ini penulis menyampaikan berbagai gagasan pemikiran bahwa cara berpikir para stakeholders dalam pemanfaatan sumberdaya ikan sebanyak-banyaknya perlu direformasi karena karena hasil tangkapan ikan seringkali didominasi oleh kategori tidak layak tangkap secara biologis (illegal size), sehingga berpeluang besar menyebabkan degradasi daerah penangkapan ikan. Oleh karena itu penulis merekomendasikan paradigma baru dalam menentukan zona potensial penangkapan ikan (ZPPI) yang lebih mengutamakan kualitas hasil tangkapan berupa ikan kategori layak tangkap secara biologis (legal size). Pada Bab 5, penulis mencoba mengelaborasi seluruh isi Bab 2, Bab 3, dan Bab 4 untuk menformulasikan suatu konsep pengelolaan daerah penangkapan ikan yang berbasis ekosistem atau ecosystem approach fishing ground management (EAFGM). Fokus upaya pengelolaan tersebut adalah untuk perencanaan operasi penangkapan ikan melalui pendugaan ZPPI, pengembangan sistem informasi daerah penangkapan ikan, dan penncegahan terjadinya degradasi ZPPI. Adapun kebaruan atau novelty yang dihasilkan dari tulisan ini adalah: (1) paradigma baru tentang kriteria zona potensial penangkapan ikan yang berorientasi pada keberlanjutan perikanan dan pencegahan degradasi daerah penangkapan ikan merupakan suatu novelty (kebaruan) yang dihasilkan dari tulisan ini. Novelty lain yang dihasilkan dari tulisan ini adalah pola pengelolaan ZPPI berbasis tiga pilar utama ZPPI, yaitu aspek biologi sumberdaya ikan, lingkungan perairan, dan teknologi penangkapan ikan. Pada akhirnya penulis sangat berharap semoga isi buku ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman para pembacanya akan pentingnya daerah penangkapan ikan dikelola secara bijaksana dalam rangka mewujudkan perikanan tangkap yang tangguh dan berkelanjutan. Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat memperkaya referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang daerah penangkapan ikan yang masih sangat minim di Indonesia. Bogor, Oktober 2019 Prof Dr Ir Domu Simbolon (IPB Bogor
DAERAH PENANGKAPAN IKAN: PERENCANAAN, DEGRADASI DAN PENGELOLAAN
No full textUsaha penangkapan ikan dewasa ini masih menerapkan “sistem berburu” dalam operasi penangkapan ikan karena keterbatasan dan ketidakakuratan informasi daerah penangkapan ikan. Usaha penangkapan juga cenderung hanya berorientasi pada aspek finansial atau komersial semata dalam pemanfaatan sumberdaya ikan, sehingga menimbulkan degradasi daerah penaangkapan ikan. Sebagai konsekuensi logisnya, produktivitas tangkapan rendah dan usaha penangkapan kurang efisiensi, bahkan dapat mengancam kelestarian sumberdaya ikan dan berlanjutan usaha perikanan tangkap. Buku ini merupakan hasil elaborasi dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh penulis, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama (berkolaborasi) dengan para kolega peneliti lain, serta diperkaya oleh referensi yang diterbitkan orang lain namun masih sangat relevan dengan topik tulisan ini. Pada Bab 1 dijelaskan betapa pentingnya informasi daerah penangkapan ikan dalam mengatasi kegagalan usaha penangkapan ikan dalam meningkatkan efisiensi operasi penangkapan ikan dan produktivitas tangkapan. Pada bagian ini juga disajikan formulasi permasalahan secara umum hingga perumusan suatu novelty (kebaruan) yang diperoleh dari tulisan ini. Bab 2 menjelaskan berbagai konsep teori tentang keberadaan dan penyebaran ikan di laut dalam kaitannya dengan kondisi parameter oseanografi yang bersifat dinamis. Selanjutnya pada Bab 3 disajikan berbagai hasil penelitian terkait dengan pendugaan daerah penangkapan ikan. Hal ini dimaksudkan untuk membuktikan konsep teoritis bahwa keberadaan dan penyebaran ikan sangat dipengaruhi oleh variabilitas parameter oseanografi sehingga menyebabkan karakteristik daerah penangkapan ikan menjadi sangat dinamis. Bab 4 menjelaskan berbagai pengalaman penelitian dan pemikiran penulis yang berkaitan dengan sumber dan proses terjadinya degradasi daerah penangkapan ikan. Pada bagian ini penulis menyampaikan berbagai gagasan pemikiran bahwa cara berpikir para stakeholders dalam pemanfaatan sumberdaya ikan sebanyak-banyaknya perlu direformasi karena karena hasil tangkapan ikan seringkali didominasi oleh kategori tidak layak tangkap secara biologis (illegal size), sehingga berpeluang besar menyebabkan degradasi daerah penangkapan ikan. Oleh karena itu penulis merekomendasikan paradigma baru dalam menentukan zona potensial penangkapan ikan (ZPPI) yang lebih mengutamakan kualitas hasil tangkapan berupa ikan kategori layak tangkap secara biologis (legal size). Pada Bab 5, penulis mencoba mengelaborasi seluruh isi Bab 2, Bab 3, dan Bab 4 untuk menformulasikan suatu konsep pengelolaan daerah penangkapan ikan yang berbasis ekosistem atau ecosystem approach fishing ground management (EAFGM). Fokus upaya pengelolaan tersebut adalah untuk perencanaan operasi penangkapan ikan melalui pendugaan ZPPI, pengembangan sistem informasi daerah penangkapan ikan, dan penncegahan terjadinya degradasi ZPPI. Adapun kebaruan atau novelty yang dihasilkan dari tulisan ini adalah: (1) paradigma baru tentang kriteria zona potensial penangkapan ikan yang berorientasi pada keberlanjutan perikanan dan pencegahan degradasi daerah penangkapan ikan merupakan suatu novelty (kebaruan) yang dihasilkan dari tulisan ini. Novelty lain yang dihasilkan dari tulisan ini adalah pola pengelolaan ZPPI berbasis tiga pilar utama ZPPI, yaitu aspek biologi sumberdaya ikan, lingkungan perairan, dan teknologi penangkapan ikan. Pada akhirnya penulis sangat berharap semoga isi buku ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman para pembacanya akan pentingnya daerah penangkapan ikan dikelola secara bijaksana dalam rangka mewujudkan perikanan tangkap yang tangguh dan berkelanjutan. Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat memperkaya referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang daerah penangkapan ikan yang masih sangat minim di Indonesia. Bogor, Oktober 2019 Prof Dr Ir Domu Simbolon (IPB Bogor
Pengaruh Suhu Permukaan Laut terhadap Hasil Tangkapan Ikan Tenggiri di Perairan Indramayu, Jawa Barat
No full textIndramayu merupakan daerah yang memiliki potensi sumberdaya (MSY) terbesar di Jawa Barat. Ikan komoditas unggulan lokal di Indramayu diantaranya adalah tenggiri. Nelayan Indramayu dalam menentukan daerah penangkapan ikan umumnya masih berdasarkan pengalaman. Hal ini mangakibatkan efektivitas dan efisiensi operasi penangkapan berkurang dengan banyaknya waktu, biaya dan tenaga yang terbuang. Sebaran suhu permukaan laut dapat digunakan sebagai indikator penentuan daerah penangkapan ikan. Penggunaan teknologi penginderaan jauh dapat digunakan untuk pegukuran suhu permukaan laut. Penelitian ditujukan untuk mengetahui kisaran suhu permukaan laut di Perairan Indramayu, mengetahui hasil tangkapan tenggiri pada kurun waktu yang berbeda serta hubungan suhu permukaan laut terhadap hasil tangkapan tenggiri di Perairan Indramayu. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode survei. Kisaran suhu permukaan laut di Perairan Indramayu pada bulan Juni 2005 yaitu berkisar antara 20ºC-31ºC dengan suhu dominan 27,55 ºC. Pada bulan Juli 2005 kisaran suhu permukaan laut berada antara 25-33 ºC dengan suhu dominan sebesar 30,28 ºC sedangkan pada bulan Agustus 2005 suhu permukaan laut berkisar 24-32 ºC dengan suhu dominan 29,37 ºC. Hasil tangkapan ikan tenggiri pada bulan Juni 2005 sebesar 14 kg/trip, bulan Juli 2005 sebesar 6 kg/trip dan pada bulan Agustus 2005 sebesar 30 kg/trip. Suhu permukaan laut berpengaruh secara nyata terhadap hasil tangkapan ikan tenggiri
Efektivitas Rumpon Portabel dalam Menciptakan Daerah Penangkapan Ikan bagi Perikanan Pancing Ulur
No full textPancing ulur merupakan alat tangkap yang biasa digunakan oleh nelayan di perairan
Teluk Banten. Akan tetapi, hasil tangkapan yang didapatkan nelayan hanya sedikit.
Hal ini disebabkan karena nelayan pancing tidak memiliki informasi yang pasti
tentang lokasi daerah penangkapan ikan yang potensial. Salah satu cara untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi penangkapan ikan adalah
tersedianya informasi daerah penangkapan ikan. Penggunaan teknologi rumpon
portabel diharapkan dapat menciptakan daerah penangkapan ikan sehingga operasi
penangkapan ikan menjadi lebih efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk
membandingkan komposisi dan produktivitas hasil tangkapan pancing ulur dengan
menggunakan rumpon portabel dan tanpa rumpon, serta menentukan efektivitas
rumpon portabel. Metode penelitian yang digunakan adalah experimental fishing
dengan banyak ulangan, yaitu 20 trip. Penelitian menunjukkan bahwa hasil
tangkapan dominan pancing ulur yang menggunakan rumpon portabel adalah
kuniran (35,1%), kurisi (16,7%), kerapu hitam (13,9%), selar (11,7%). Ikan
kuniran, kurisi, dan kerapu hitam didominasi oleh ukuran besar atau layak tangkap.
Jumlah total hasil tangkapan pancing ulur sebanyak 931 ekor dengan berat 45,66
kg. Komposisi hasil tangkapan yang menggunakan rumpon portabel yaitu 504 ekor
(54%) dan tanpa menggunakan rumpon portabel yaitu 427 ekor (46%).
Produktivitas pancing ulur di sekitar rumpon portabel sebesar 1,29 kg/trip, dengan
nilai rata-rata 0,06 kg/trip, sedangkan produktivitas pancing ulur tanpa rumpon 0,99
kg/trip, dengan nilai rata-rata 0,04 kg/trip. Penggunaan alat bantu rumpon portabel
saat operasi penangkapan lebih efektif dibandingkan dengan operasi penangkapan
tidak menggunakan alat bantu rumpon. Nilai efektivitas pada rumpon portabel
sebesar 54% (kategori cukup baik) dan nilai efektivitas tanpa rumpon sebesar 46%
(kategori rendah)
Evaluasi Daerah Penangkapan Ikan Melalui Analisis Hasil Tangkapan di Perairan Sibolga, Sumatera Utara
No full textImplementasi Hukum Adat Laot Dalam Pengelolaan Perikanan di Perairan Utara Aceh
No full textHukum adat laot di Aceh merupakan ketentuan adat yang relevan dengan
pengelolaan perikanan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan
kesejahteraan rakyat. Hukum adat laot di bawah Lembaga Panglima Laot seisinya
tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah. Peran serta masyarakat
lokal dalam pengelolaan perikanan seharusnya disesuaikan dengan budaya
setempat. Setiap daerah dapat memiliki sistem pengelolaan yang berbeda-beda
sesuai dengan budaya masing-masing daerah. Posisi hukum adat laot dalam
perundang-undangan memiliki dua bentuk pengaturan, yakni dalam konsep
pengelolaan sumberdaya perikanan (Qanun No. 16/2002), dan dalam konsep
lembaga adat dan hukum adat laot (Qanun No. 9/2008 dan Qanun No. 10/2008).
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran hukum adat laot
dalam pengelolaan perikanan di perairan utara Aceh serta menentukan strategi
pengelolaan sumberdaya perikanan yang tepat di perairan utara Aceh. Penelitian
ini dilaksanakan di perairan utara Provinsi Aceh. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode analisis SWOT.
Hasil analisis menunjukkan bahwa Panglima Laot sebagai pemangku
hukum adat laot mendapatkan pengakuan hukum positif dari pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah. Dalam sistem aturan, hukom adat laot mengenal
adanya hari-hari pantang laot, adat sosial, adat pemeliharaan lingkungan, adat
kenduri laut, dan adat barang hanyut. Bagi nelayan yang melanggar ketentuan,
berdasarkan putusan lembaga persidangan hukom adat laot, hanya akan
menghasilkan dua sanksi, yakni penyitaan hasil tangkapan dan pelarangan melaut
3-7 hari. Hukum adat laot di Aceh dan khususnya di perairan utara Aceh sangat
berperan untuk mewujudkan pembangunan perikanan tangkap yang berwawasan
lingkungan dan berkelanjutan. Strategi kebijakan perikanan tangkap di perairan
utara Aceh yang harus dilaksanakan adalah peningkatan koordinasi antara institusi
terkait dengan melibatkan masyarakat nelayan setempat, meningkatkan teknologi
yang lebih modern dalam pemanfaatan sumberdaya ikan yang disesuaikan dengan
aturan hukum adat laot, peningkatan kelembagaan Panglima Laot sebagai
pemangku adat laot untuk kegiatan pengawasan di perairan Aceh serta
pengembangan kapal perikanan dan alat penangkap ikan yang efisien, efektif dan
ramah lingkungan
Ukuran Ikan Layang (Decapterus russelli) yang Didaratkan Mini Purse Seiner di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Rembang.
No full textIkan layang (Decapterus russelli) merupakan hasil tangkapan dominan yang
didaratkan oleh kapal mini purse seine di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung
Rembang. Jumlah produksi ikan layang yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan
Tasikagung Rembang dalam 5 tahun terakhir mengalami penurunan secara drastis.
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur panjang ikan layang yang didaratkan
oleh kapal mini purse seine, membandingkan ukuran ikan layang yang didaratkan
di PPP Tasikagung dengan ukuran ikan layang layak tangkap menurut referensi
serta menyusun rekomendasi pengelolaan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah
Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan teknik
pengambilan sampel armada penangkapan dengan Accidental sampling dan
pengambilan sampel keranjang dilakukan secara acak (simple random sampling).
Jumlah total sampel ikan yang diukur selama penelitian sebanyak 650 ekor.
Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2018 di PPP Tasikagung. Pengolahan data
ukuran ikan layang yang layak tangkap dianalisis secara deskriptif. Penentuan
ikan layak tangkap ditentukan berdasarkan ukuran panjang ikan layang yang
pertama kali matang gonad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran ikan
layang berkisar 8.5-23.4 cm. Tangkapan didominasi oleh kategori tidak layak
tangkap, yaitu 73% berdasarkan referensi (Pralampita dan Chodriyah 2010) dan
76% berdasarkan referensi Fishbase (2007). Ukuran mata jaring purse seine yang
menangkap ikan layang di PPP Tasikagung telah sesuai dengan ketentuan
PERMEN-KP (2016) akan tetapi hasil tangkapan tetap didominasi oleh kategori
tidak layak tangkap. Oleh karena itu rekomendasi pengelolaan untuk Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yaitu melakukan evaluasi
penerapan PERMEN KP Pasal 23 Ayat (1) huruf b tentang ketentuan ukuran mata
jaring yaitu ≥ 1 inchi
Aplikasi Konsep Traceability Tuna Ditinjau dari Aspek Supply Chain Perikanan Handline di PPP Sadeng, Yogyakarta.
No full textSistem ketelusuran (traceability) mutlak diperlukan untuk mengetahui transparasi data produk tuna, dan kualitas ikan tetap terjaga dengan baik, sehingga margin harga ikan di pasar internasional akan menurun, dan kesejahteraan nelayan pun meningkat. Sistem supply chain yang ideal tentunya akan memperbesar kemungkinan kualitas ataupun mutu tuna akan tetap terjaga dengan baik sehingga diharapkan akan menghasilkan tuna dengan kualitas yang sangat baik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis supply chain ikan tuna, dan penentuan titik kritis, mengkaji persepsi nelayan terhadap penerapan traceability, dan merumuskan permasalahan penerapan supply chain dan traceability dari aspek harga dan mutu ikan. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan menggunakan analisis deskriptif dan content analysis. Hasil analisis ini menunjukan PPP Sadeng memiliki pola struktur supply chain yang mempengaruhi distribusi ikan tuna, sedangkan titik kritis terjadi pada aktor-aktor yang terlibat dalam supply chain, salah satunya alur informasi yang kurang valid. Respon dan persepsi nelayan mengenai penerapan sistem traceability di PPP Sadeng sangat baik dan mendukung adanya sistem tersebut dengan catatan tidak merugikan nelayan, penerapan ini pun didukung oleh peraturan legal mengenai sistem traceability dari beberapa negara. Permasalahan dalam penerapan supply chain dan traceability, yaitu kurangnya minat dalam pengisian logbook, fasilitas yang sangat minim, dan sistem pendataan yang masih bersifat pasif
- …
