1,720,981 research outputs found
Analisis Pengalokasian Dana Pajak (Earmarking Tax) Dari Penerimaan Pajak Rokok Terhadap Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Kota Malang (Studi Pada Dinas Kesehatan Kota Malang)
RINGKASAN
Rivaldi, 2021, Analisis Pengalokasian Dana Pajak (Earmarking Tax) Dari
Penerimaan Pajak Rokok Terhadap Upaya Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Di Kota Malang (Studi Pada Dinas Kesehatan Kota Malang),
Damas Dwi Anggoro, SAB., MA. 146 Hal + xiv
Pajak rokok merupakan salah satu jenis pajak daerah provinsi yang
disalurkan ke pemerintah daerah sebagai bentuk desentralisasi fiskal dengan
penggunaan yang spesifik yakni untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat
dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk
mendorong optimalisasi pelayanan pemerintah daerah dalam menyediakan
pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelaksanaan earmarking atas pajak rokok
untuk pelayanan kesehatan berlandaskan pada Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Untuk
mengetahui bagaimana earmarking atas pajak rokok untuk pelayanan kesehatan
ini diperlukan analisis bagaimana implementasi earmarking tax di Kota Malang.
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Menjelaskan implementasi
pengalokasian dana pajak (Earmarking Tax) dari penerimaan pajak rokok
terhadap pelayanan kesehatan di Kota Malang dan (2) Menjelaskan faktor
pendorong dan penghambat implementasi pengalokasian dana pajak terhadap
upaya pelayanan kesehatan di Kota Malang. Jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teknis analisis data
menggunakan Model Interaktif Milles and Huberman.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan Dana Bagi Hasil
(DBH) pajak rokok di Kota Malang berjalan secara rutin dan cenderung
meningkat setiap tahunnya. Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan pelayanan
kesehatan serta program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan
dari Kementerian Kesehatan. Namun earmarking atas pajak rokok untuk
pelayanan kesehatan cenderung kurang maksimal dan menurun diakibatkan
pandemi. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah implementasi
earmarking atas pajak rokok untuk pelayanan kesehatan sudah dilakukan sesuai
peraturan yang berlaku meski kurang maksimal dalam serapanny
Idle Land Tax Sebagai Alternatif Ekstensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Di Indonesia
vi
RINGKASAN
Muhammad Fikri Ramadhan. 2021. Idle Land Tax Sebagai Alternatif Ekstensifikasi
Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia. Damas Dwi Anggoro S.AB, MA. 210 hal.
+ xvii.
Penelitian ini berfokus pada alternatif ekstensifikasi pajak melalui pajak atas
tanah kosong didalamnya membahas analisis SWOT, opsi pemajakan, dan asas
pemungutan pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis SWOT, opsi
pemajakan yang tepat dan asas pemungutan pajak terhadap tanah kosong di Indonesia.
Jenis penelitian ini penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik
pengumpulan data berasal dari wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang
digunakan adalah metode analisis data model Miles dan Huberman.
Penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan dari pemajakan ini adalah
mengurangi ketimpangan tanah, meningkatkan produktivitas tanah, dan menambah
penerimaan negara. Kelemahannya perlu menyusun formulasi kebijakan yang lengkap
dari definisi, objek pajak dan subjek pajak. Peluangnya sudah terdapat instrumen pajak
dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan peraturan. Ancaman yang dapat diprediksi
ialah penolakan dari developer tanah atau pengusaha properti. Opsi pemajakan tanah
kosong yang tepat digunakan adalah pengenaan extra tax. Berdasarkan tinjauan asas
pemungutan pajak dari Adam Smith. Pemajakan ini telah sesuai dengan asas equality,
convenience of payment, dan efficiency. Namun, pemajakan ini belum sesuai dengan
asas certainty.
Saran untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat melaksanakan
alternatif ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia melalui pemajakan atas
tanah kosong. Dengan catatan, pemerintah mengajak seluruh stakeholder untuk
mendesain pemajakan ini secara lengkap dan menyeluruh. Peneliti selanjutnya dapat
menggunakan topik yang sejenis dengan mengindentifikasi dan menganalisis kriteria
tanah kosong yang dikenakan pajak di Indonesi
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
The present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Saat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Pandemi Covid-19 menjadi penyebab utama aktivitas masyarakat di Indonesia
mengalami penurunan terutama dari segi ekonomi, yang berdampak pada
menurunnya kemampuan membayar pajak yang mengakibatkan penerimaan pajak
berkurang. Sehingga untuk mengembalikan stabilitas ekonomi di Indonesia,
pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa insentif pajak. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dan insentif pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak saat pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan teori
atribusi. Jenis penelitian yang digunakan adalah kausal komparatif dengan
pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian adalah wajib pajak bumi dan bangunan
yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang berjumlah
243.535 wajib pajak. Sampel penelitian dihitung menggunakan rumus slovin
berjumlah 100 responden dengan menggunakan teknik purposive sampling.
Sumber data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data
menggunakan kuesioner. Alat analisis data menggunakan SPSS versi 26.
Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan
koefisien determinasi, uji F, dan uji t. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa pengetahuan pajak dan insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak saat pandemi Covid-19
Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen)
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-42/PJ/2015 tentang tata cara pengenaan pajak bumi dan bangunan sektor perhutanan menyatakan bahwa pajak bumi dan bangunan sektor perhutanan adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perhutanan telah ditetapkan sebagai pajak pusat tetapi dalam hal penatausahaan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perhutanan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama berdasarkan wilayah kabupaten/kota, yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perhutanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi atau studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yaitu Pengumpulan Data, Kondensasi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen dijalankan cukup baik sesuai administratif dan sesuai dengan ketetapan atau mengacu kepada peraturan yang sudah ada, namun masih terdapat beberapa penghambat dalam proses pemungutan dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor perhutanan yaitu kurangnya transparansi dan sumber daya manusi
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
We provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Analisis Tax Potential dan Tax Effort Pajak Daerah Periode Tahun 2012 -2022 (Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur)
Pajak daerah merupakan implementasi dari adanya kebijakan desentralisasi
fiskal. Berdasarkan teori Development From Below, kecenderungan masyarakat
dalam membayar suatu pungutan (pajak) lebih baik kepada pemerintah daerah
dibandingkan kepada pemerintah pusat karena dapat menilai secara langsung
kontraprestasi yang diterima. Merujuk konsep tersebut, pemungutan pajak dalam
sektor terendah dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Peneliti ingin
mengetahui apakah pemungutan pajak daerah oleh pemerintah kabupaten atau kota
telah optimal dengan mengukur potensi pajak dan tax effort dari 38 pemerintah
daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur dalam periode tahun anggaran 2012-
2022. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Stochastic
Frontier Analysis (SFA) dengan pendekatan fungsi produksi (Production Frontier).
Fungsi produksi yang digunakan adalah fungsi eksponensial atau umumnya disebut
dengan fungsi produksi Cobb-Douglas. Efisiensi teknis merupakan keluaran dari
teknik analisis ini yang orientasinya mengacu pada output (output-orientation)
untuk mengetahui kinerja realisasi pajak terhadap potensi pajak (tax effort).
Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen (input)
GRDP Per Capita, GINI Coefficient, dan Government Expenditure berpengaruh
positif secara signifikan terhadap Tax Revenue. Sementara itu, variabel GRDP of
Tax Base Sector berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Tax Revenue. Hal
ini menunjukkan bahwa peningkatan basis pajak tidak disertai dengan intensifikasi
dan ekstensifikasi pajak. Lemahnya pemeriksaan pajak daerah juga menjadi alasan
bagaimana sumber potensi yang ada tidak terjangkau. Disamping itu, hasil proyeksi
tax effort juga menunjukkan daerah yang memiliki kondisi laju pertumbuhan
ekonomi yang tinggi, sumber potensi pajak yang produktif dan alokasi belanja
pemerintah yang besar menunjang kapabilitas daerah dalam meraih potensi
penerimaan pajak
- …
