1,720,970 research outputs found
Politik Kebijakan Publik: Pengantar untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula (Draft)
No full textPerspektif yang mengkaji kebijakan publik pada dasarnya didominasi oleh pendekatan yang institusionalis. Mulai dari kontingensi, struktural dan demografi ketiganya memberikan nuansa proses administrasi sebagai bagian penting dalam proses kebijakan. Namun demikian, dilihat dari perspektif dinamis, posisi aktor yang ada di dalam politik maupun administrasi lebih leluasa terlibat dalam proses kebijakan. Perspektif-perspektif ini semakin memperkaya wacana proses kebijakan publik yang lebih dinamis. Kebijakan publik tidak lagi menjadi domain khusus pemerintah, melainkan juga publik sebagai pemberi input yang yang menerima konsekuensi sebuah kebijakan
Conflict and Resolution as Policy Processes in Central Java Indonesia
No full textConflict is a natural and definite phenomenon in our lives. Indonesia, as a vast country with a range of regions from Aceh to Papua, the potential for conflict that leads to violence and division is a necessity, be it political, religious, social, economic, or ethnic. One of the conflicts issue is political conflict. This is because political conflicts are always in complex relationships. The conflict of interest between actors always happens in every political relationship. Thus, there is no space in politics, including the political system, which is non-interests. Over time, the escalation of political conflicts that occurred in Indonesia increasingly significant. If allowed to take place continuously will certainly have such an enormous impact, which can threaten the integration of the nation. This study aims to map out the political conflicts that occurred in Central Java-Indonesia in Post Reformasi Era. Mapping these conflicts is helpful in analyzing and resolving political conflicts. Through mapping, political conflicts are often still very abstract, the images can be easily known and read. The focus of the research is focused in Central Java Province. To get the data we use qualitative research. Technique to get data using depth interview method (depth interview) guided by interview guide (interview guide) and collecting secondary data from institution and local media report. This study found some important things. First, there is a clear picture of the forms of political conflict in Central Java. Second, the identification of relationships among the actors involved. Third, conflict management processes are needed to prevent and resolve conflicts. Fourth, the pattern of conflict resolution used to resolve the political conflicts that occurred in various districts / cities in Central Java
Conflict and Resolution as Policy Processes in Central Java Indonesia
No full textConflict is a natural and definite phenomenon in our lives. Indonesia, as a vast country with a range of regions from Aceh to Papua, the potential for conflict that leads to violence and division is a necessity, be it political, religious, social, economic, or ethnic. One of the conflicts issue is political conflict. This is because political conflicts are always in complex relationships. The conflict of interest between actors always happens in every political relationship. Thus, there is no space in politics, including the political system, which is non-interests. Over time, the escalation of political conflicts that occurred in Indonesia increasingly significant. If allowed to take place continuously will certainly have such an enormous impact, which can threaten the integration of the nation. This study aims to map out the political conflicts that occurred in Central Java-Indonesia in Post Reformasi Era. Mapping these conflicts is helpful in analyzing and resolving political conflicts. Through mapping, political conflicts are often still very abstract, the images can be easily known and read. The focus of the research is focused in Central Java Province. To get the data we use qualitative research. Technique to get data using depth interview method (depth interview) guided by interview guide (interview guide) and collecting secondary data from institution and local media report. This study found some important things. First, there is a clear picture of the forms of political conflict in Central Java. Second, the identification of relationships among the actors involved. Third, conflict management processes are needed to prevent and resolve conflicts. Fourth, the pattern of conflict resolution used to resolve the political conflicts that occurred in various districts / cities in Central Java
Why We Still Far from the End of Covid-19: A Preliminary Finding on Indonesian Experience in Facing the Pandemic
No full textThis study is aiming at (1) revealing why Indonesia has not yet to show signs of decreasing the curve for Covid-19; (2) disclosing how information related to Covid-19 is widely accepted by the public and who has the most role in this effort; (3) how science-based information relations can be used as material for policy-making for Covid-19 counter-measures, as well as how to effectively refer to the Evidence-Based Policy and the existing challenges. The method used in the study is mixed-method by distributing questionnaires to 2,772 respondents in three cities with the red zone status, i.e. Depok City, Medan City, and Surakarta City. The findings for this first phase obtained were processed using secondary sources based on academic literature. The findings show that (1) there are still many respondents who think Covid-19 is a hoax and conspiracy; (2) the participation of academic institutions and independent research institutions in sharing valid information regarding Covid-19 is still very low; (3) the government has not massively involved academic institutions to respond Covid-19. These three aspects are the reasons why Covid-19 is still a threat, especially for Indonesian citizens. But we have an important finding that effective aid from government combine with the independent and academic institution participations, will help to minimize the activity in public space. It is also mean that we can handle the spread of Covid-19
Dilema Implementasi Kebijakan Pembangunan Bantaran Kali Code- Yogyakarta
No full textTujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan implementasi kebijakan pembangunan di wilayah rawan bencana. Implementasi kebijakan pembangunan itu sendiri pada dasarnya terdiri atas teks kebijakan dan juga konteks kuasa-aktor dalam mewujudkan agenda-agenda yang ada. Melalui diskursus teks dan aktor inilah kemudian ada multiple output yang dihasilkan dari sebuah proses implementasi kebijakan. Pun dengan yang terjadi di bantaran Kali Code, sebagai pilihan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai area wisata alternative, namun demikian secara geologis memiliki potensi ancaman bencana yang periodik. Hal inilah yang kemudian menjadi dilema dalam implementasi kebijakan Pemkot Yogyakarta atas bantaran Kali Code.
Pengungkapan dilema diatas, oleh penulis dibedah dengan satu teori dasar yang diperkuat denga satu teori penunjang. Pertama, teori implementasi kebijakan. Sumbangsih terbesar atas teori ini adalah pemikiran-pemikiran dari Merilee S. Grindle. Sedangkan teori kedua, yang digunakan sebagai penunjang analisa adalah teori kontestasi kepentingan, yang merupakan kompilasi dari beberapa pandangan akademisi terkait dengan fenomena kontestasi politik dan kepentingan. Metode yang digunakan dalam penelitin ini adalah metode kualitatif dengan wawancara mendalam atas dua-puluhan orang nara sumber, mulai dari staf pemerintahan, warga bantaran Kali Code, aktivis LSM, tokoh masyarakat dan juga warga Yogyakarta secara umum yang menjadi ‘penikmat’ Kali Code.
Temuan yang didapatkan dari kajian ini adalah terkait dengan dialog vertikal dan horizontal yang dilakukan oleh Pamerti Code sebagai upaya penyeimbag kuasa pemerintah dalam membentuk dan menjalankan kebijakan yang ada. Dalam hal ini, ketika terjadi perbedaan sudut pandang dalam agenda pembangunan yang ada, maka mau tidak mau Pamerti Code harus mengawal agenda yang diusung oleh pemerintah sehingga tidak berseberangan dengan apa yang mereka kehendaki. Di sisi lain, mereka (Pamerti Code) juga aktif mensosialisasikan agenda mereka bersama dengan aktor-aktor informal lainnya dalam rangka pembangunan bantaran Kali Code sesuai dengan visi mereka sendiri.
Dengan adanya kajian ini, maka pendekatan dalam implementasi kebijakan hendaknya mulai diterapkan melalui mekanisme yang partisipatif. Implementasi kebijakan harus mampu merangkum dan menjembatani kepentingan warga, selain dalam kepentingan sustainability kebijakan juga acceptability oleh warga
Membuka Ruang Teorisasi Kepemimpinan Masyarakat Sipil: Komunitas Epistemik Sains Terbuka
No full textPenelitian ini menjelaskan gejala politik masyarakat sipil baru. Masyarakat sipil sebagai gerakan politik merupakan kajian yang masih menjadi perdebatan, khususnya antara madzhab Tocqueville- an dan Gramsci-an. Penelitian ini mencoba memberikan ulasan berbeda dengan menjelaskan fenomena Komunitas Epistemik Sains Terbuka. Melalui pelacakan data kualitatif dan wawancara, ditunjukkan bahwa sebagai masyarakat sipil komunitas ini tidak memposisikan diri sebagai lawan maupun partner bagi pemerintah. Lebih jauh bahwa sesungguhnya keduanya lebih mementingkan terwujudnya gagasan yang mereka usung, keterbukaan dan profesionalisme publikasi. Baik gagasan itu merupakan usulan mereka, maupun gagasan yang muncul dari pihak pemerintah. Pemerintah dalam hal ini tidak saja kemenristekdikti, melainkan lembaga-lembaga riset di bawah kementrian dan komisi lain yang merepresentasi pemerintah seperti Komisi Informasi Pusat. Pelacakan irisan gagasan sebagai penggerak organisasi ditengarai merupakan bentuk kepemimpinan masyarakat sipil baru. Bergerak dari personifikasi aktor-aktor menjadi perdebatan gagasan.
Masyarakat sipil di Indonesia perlu dianalisis ulang. Dengan mengambil kasus Komunitas Epistemik Sains Terbuka, tulisan ini akan memperlihatkan: (1) Gap teoritik yang ada terkait masyarakat sipil dan kelahiran ide atau diskursus di ruang publik sebagai penggerak kerja masyarakat sipil dalam berinteraksi dengan negara dan pasar. Merujuk pada ruang publik yang menjadi arena masyarakat sipil melalui interaksi mereka dengan negara dan pasar dalam merespon wacana global dan sekaligus kebijakan nasional dan (2) Diskursus terkait kepemimpinan ide yang menjadi bagian transformasi kepemimpinan berbasis aktor, menuju kepemimpinan berbasis interaksi. Termasuk bagaimana kebijakan publikasi ilmiah direspon oleh aktor-aktor dengan kesiapan, prinsip kerja dan sumber daya yang berbeda-beda. Sebagai bagian dari interaksi masyarakat sipil, negara dan pasar/ekonomi
Transformasi Noise menjadi Voice: Politik Keterbukaan Pengetahuan dalam Kekinian Diskursus Evidence Based Policy di Indonesia
No full textPenelitian ini membahas tentang deliberasi pengetahuan dan implikasinya pada proses pembentukan kebijakan berbasis data/sains. Dengan adanya gelombang keterbukaan sains dan data, maka diskursus evidence based policy tidak lagi mewajibkan kehadiran saintis pada pembentukan kebijakan. Melainkan yang lebih penting adalah apa dasar ilmiah dari sebuah pembentukan kebijakan. Termasuk bagaimana sains dan data dimanfaatkan oleh publik non pakar untuk memberikan masukan ilmiah kepada pembuat kebijakan
Inovasi Kebijakan dalam Pusaran Penerapan Sains dan Kepentingan Politik: Lesson Learnt Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia
No full textCOVID-19 saat ini sudah dianggap bukan ancaman di banyak negara (WHO, 2023). Di Indonesia sendiri, bahaya COVID-19 seolah sudah hilang dengan mulai dihapuskannya aturan terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. Presiden menyatakan menghapus PPKM melalui Instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022 (Setneg, 2022). Namun demikian proses hingga munculnya penghapusan kebijakan PPKM dan kembalinya kita kepada era baru pasca-COVID-19 dimulai dari beragam tantangan penanganan pandemi. Kondisi yang saat ini kita hadapi berbeda dengan kondisi sebelum pandemi.
Secara global penanganan pandemi COVID-19 dapat dikategorisasi menjadi dua pendekatan besar. Pendekatan yang pertama adalah peran negara yang semakin dominan atau otoriter (Manson, 2020) sebagaimana yang ada terjadi di Tiongkok (Hu dan Sidel, 2020) dan Vietnam (Taniguchi, 2022). Pendekatan yang kedua adalah dengan pendekatan yang demokratis (Kavanagh dan Singh, 2020). Pendekatan ini yang secara umum dilakukan oleh mayoritas negara di dunia dengan kapasitas masing-masing sebagaimana yang kemudian dimunculkan dalam pemeringkatan penanganan pandemi oleh The Lowy Institute dari Australia pada 2021 dan juga hasil kajian Jamison dkk pada 35 negara dari berbagai benua kecuali Afrika (2020).
Meskipun terdapat dua corak pendekatan, sejatinya yang terjadi adalah dinamika pengarusutamaan sains dalam penanganan pandemi sesuai kapasitas masing-masing negara. Negara-negara dengan pilihan pendekatan otoriter, tetap saja menggunakan basis-basis saintifik dalam merespon pandemi. Pun demikian dengan negara yang memilih untuk berlaku demokratis, mereka juga menjadikan sains sebagai dasar respon pandemi. Dengan mengangkat penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang diperkuat dengan data lapangan dari Kota Depok dan Kota Surakarta , artikel ini bertujuan untuk mengelaborasi bagaimana sains dan politik membentuk pilihan-pilihan kebijakan
Politik Kebijakan Publik: Pengantar untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula (Draft)
No full textPerspektif yang mengkaji kebijakan publik pada dasarnya didominasi oleh pendekatan yang institusionalis. Mulai dari kontingensi, struktural dan demografi ketiganya memberikan nuansa proses administrasi sebagai bagian penting dalam proses kebijakan. Namun demikian, dilihat dari perspektif dinamis, posisi aktor yang ada di dalam politik maupun administrasi lebih leluasa terlibat dalam proses kebijakan. Perspektif-perspektif ini semakin memperkaya wacana proses kebijakan publik yang lebih dinamis. Kebijakan publik tidak lagi menjadi domain khusus pemerintah, melainkan juga publik sebagai pemberi input yang yang menerima konsekuensi sebuah kebijakan
Conflict and Resolution as Policy Processes in Central Java Indonesia
No full textConflict is a natural and definite phenomenon in our lives. Indonesia, as a vast country with a range of regions from Aceh to Papua, the potential for conflict that leads to violence and division is a necessity, be it political, religious, social, economic, or ethnic. One of the conflicts issue is political conflict. This is because political conflicts are always in complex relationships. The conflict of interest between actors always happens in every political relationship. Thus, there is no space in politics, including the political system, which is non-interests. Over time, the escalation of political conflicts that occurred in Indonesia increasingly significant. If allowed to take place continuously will certainly have such an enormous impact, which can threaten the integration of the nation. This study aims to map out the political conflicts that occurred in Central Java-Indonesia in Post Reformasi Era. Mapping these conflicts is helpful in analyzing and resolving political conflicts. Through mapping, political conflicts are often still very abstract, the images can be easily known and read. The focus of the research is focused in Central Java Province. To get the data we use qualitative research. Technique to get data using depth interview method (depth interview) guided by interview guide (interview guide) and collecting secondary data from institution and local media report. This study found some important things. First, there is a clear picture of the forms of political conflict in Central Java. Second, the identification of relationships among the actors involved. Third, conflict management processes are needed to prevent and resolve conflicts. Fourth, the pattern of conflict resolution used to resolve the political conflicts that occurred in various districts / cities in Central Java
- …
