1,720,978 research outputs found
Model Pengendalian Konversi Lahan Sawah Di Dalam Das Citarum
No full textLahan sawah merupakan penghasil bahan makanan pokok beras bagi
masyarakat Indonesia. Luasan lahan sawah terus berkurang, baik karena tekanan
penggunaan lahan non pertanian maupun oleh tekanan kebutuhan dasar ekonomi
petani. Selain sebagai penghasil pangan pokok, lahan sawah juga memiliki
multifungsi manfaat seperti menjaga stabilitas fungsi hidrologis Daerah Aliran
Sungai (DAS), memperlambat aliran permukaan penyebab banjir, menurunkan
erosi, ketahanan pangan, penyediaan unsur hara, perbaikan iklim, menjadi habitat
flora dan fauna, menyerap tenaga kerja, memberikan keunikan dan daya tarik
pedesaan serta mempertahankan nilai-nilai budaya pedesaan.
Pulau Jawa memiliki lahan sawah yang paling luas, yaitu 3.231.377 ha atau
39,83 % dari seluruh luas lahan sawah di Indonesia yang seluas 8.112.103 ha.
Jawa Barat memiliki luas ketiga (11,40 % atau seluas 925.042 ha) setelah Jawa
Timur dan Jawa Tengah. Diantara berbagai provinsi, Jawa Barat berkontribusi
terbesar terhadap produksi beras, yaitu 16,95 % produksi beras nasional.
Kontribusi yang tinggi terhadap produksi nasional tersebut saat ini mulai terancam
karena Jawa Barat memiliki alih fungsi lahan sawah tertinggi, rata-rata sebesar
4.994,7 ha per tahun. Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum yang merupakan salah
satu sentra produksi di Jawa Barat juga mengalami tekanan terhadap penggunaan
lahan sawah. Pada tahun 2000 luas sawah di DAS ini adalah 161.028,89 ha, telah
berkurang menjadi 145.903,98 ha pada tahun 2012. Selain pengaruh terhadap
penyediaan beras, dalam konteks daerah aliran sungai, fenomena ini juga akan
berpengaruh pada supplai air yang akan menurun.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama merancang model
pengendalian konversi lahan sawah di DAS Citarum. Metode yang digunakan
adalah analisis multidimensional scaling (MDS) untuk melihat status
keberlanjutan lahan sawah, analisis spasial dinamik untuk memvisualisasikan
prediksi penggunaan lahan pada beberapa tahun mendatang analisis desain
kebijakan menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk melihat
prioritas alternatif kebijakan dan analisis Interpretative Structural Modelling
(ISM) untuk menstrukturkan kendala bagi pengendalian konversi lahan sawah.
Hasil analisis MDS menunjukkan bahwa nilai keberlanjutan lahan sawah di
lokasi penelitian masuk pada kategori cukup berkelanjutan dengan nilai
keberlanjutan sebesar 61,61. Intervensi kebijakan prioritas akan dapat
meningkatkan status keberlanjutan menjadi 71,73. Faktor pengungkit utama
keberlanjutan adalah penyuluhan pertanian, bantuan pemerintah, pemanfaatan
limbah, penyediaan industri pengolah hasil dan penegakan hukum.
Hasil simulasi sistem dinamik menunjukkan bahwa laju konversi lahan
sawah masih akan tetap tinggi jika tidak ada kebijakan khusus dalam
perlindungannya. Pada skenario optimis, lahan sawah akan berkurang sebanyak
29.047,61 ha dari tahun 2009 sampai tahun 2030. Pada skenario moderat,
pengurangannya adalah 30.751,03 ha dari tahun 2009 sampai tahun 2030.
Melihat kondisi tersebut, maka lahan sawah perlu secara khusus dilindungi atau
dimiliki oleh pemerintah.
Berdasarkan hasil analisis dinamika spasial, lahan sawah di wilayah
penelitian yang berpotensi terkonversi berada di Kabupaten Karawang dan
Kabupaten Bandung. Kabupaten Karawang yang dilalui jalan utama pantai utara
Pulau Jawa dan Kabupaten Bandung yang merupakan jalur wisata menjadi
penyebab. Berdasarkan hasil analisis dinamika spasial tersebut, lahan sawah di
lokasi penelitian mengalami penurunan sebesar 38.330,61 ha pada tahun 2030.
Sebaliknya, luas permukiman meningkat menjadi 95.035,69 ha atau mengalami
peningkatan sebesar 40.465,70 ha dari tahun 2009 sampai tahun 2030.
Alternatif strategi kebijakan utama yang dihasilkan dari penelitian ini adalah
pembelian lahan sawah oleh pemerintah dan penerapan land banking system atau
zonasi lahan sawah milik pemerintah berbasis pemberdayaan masyarakat. Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) diarahkan untuk dibeli pemerintah
secara bertahap, agar perlindungan dapat lebih optimal. Kendala dalam penerapan
kebijakan LP2B pemerintah berbasis masyarakat adalah adanya rencana
pemanfaatan lahan untuk kepentingan non-pertanian oleh pemerintah, kebutuhan
pemenuhan ekonomi petani, penyusutan kepemilikan dan fragmentasi lahan
karena sistem pewarisan, persepsi bahwa usaha pertanian kurang menjanjikan
secara ekonomi, lemahnya dukungan pemerintah dalam orientasi jangka panjang,
kurangnya pemahaman petani tentang kawasan LP2B, dan belum terbentuknya
rasa memiliki lahan sawah. Pengendalian konversi lahan sawah ini mendesak
dilakukan untuk menjaga kedaulatan pangan
Teknik analisa pembangunan wilayah pesisir dan lautan/ Budiharsono
No full textxvi, 160 hal.: tab.; 23 cm
Policy of sustainable management of marine and coastal resources of Karimunjawa national park
No full textPenelitian ini bertujuan untuk : (1) menentukan kesesuaian lahan (lingkungan) kawasan Taman Nasional Karimunjawa bagi peruntukan wisata bahari kategori selam, wisata bahari kategori snorkling, wisata pantai kategori rekreasi, budidaya ikan kerapu, budidaya rumput laut, budidaya teripang, dan konservasi hutan mangrove (2) menyusun alternatif zonasi baru (zonasi ulang) kawasan Taman Nasional Karimunjawa berdasarkan kriteria ekologi, ekonomi, sosial, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta diintegrasikan dengan kesesuaian lahan (lingkungan), (3) menentukan prioritas strategi kebijakan dalam pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa. Data sosial, ekonomi, budaya, dan kebijakan dikumpulkan secara partisipatoris dengan pendekatan PCRA dengan cara FGD melalui teknik wawancara; sedangkan data biogeofisik dikumpulkan melalui survei lapang, dilengkapi data sekunder dari penelitian yang telah ada. Metoda analisis data terdiri dari analisis spasial dengan menggunakan alat SIG, analisis kesesuaian lahan (lingkungan), analisis zonasi dengan menggunakan kriteria ekologi, ekonomi dan sosial yang diintegrasikan dengan hasil analisis kesesuaian lahan (lingkungan), dan usulan masyarakat. Selanjutnya, dilakukan analisis kebijakan dengan pendekatan A’WOT yaitu integrasi antara AHP dan SWOT. Hasil analisis kesesuaian lahan (lingkungan) bagi peruntukan wisata bahari, wisata pantai, budidaya ikan kerapu, dan budidaya rumput laut, memperlihatkan bahwa ternyata kelas S2 memiliki luasan kesesuaian yang terbesar dibandingkan dengan kelas S1 dan N. Sedangkan kesesuaian lokasi bagi peruntukan budidaya teripang, dan konservasi hutan mangrove, ternyata kelas N memiliki luasan kesesuaian yang terbesar. Sedangkan hasil overlay berbagai kesesuaian lahan menunjukkan bahwa pulau-pulau yang berukuran besar seperti P. Karimunjawa, P. Kemujan, P. Parang dan P. Nyamuk ternyata sesuai untuk semua penggunaan di atas, sedangkan pulau-pulau kecil lainnya penggunaan yang sesuai sebagian besar adalah untuk wisata selam, wisata snoirkling, dan budidaya rumput laut. Hasil analisis penentuan zonasi dibagi ke dalam 4 zona, yaitu zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, dan zona rehabilitasi. Zona inti memiliki 4 pulau/lokasi dengan luas wilayah sebesar 943,50 ha (18,99 %), zona perikanan berkelanjutan memiliki lokasi 5 lokasi dengan luas sebesar 865,46 ha (17,42 %), zona pemanfaatan memiliki 6lokasi dengan luas wilayah sebesar 971,17 ha (19,54%), dan zona rehabilitasi mempunyai lokasi terbanyak yaitu 11 lokasi dan luasan terbesar yaitu 2.188,98 ha (44,05 %). Hasil analisis kebijakan terhadap komponen SWOT menunjukkan bahwa komponen S (kekuatan) menempati prioritas pertama, kemudian diikuti komponen T (ancaman), O (peluang) dan W (kelemahan) sebagai prioritas ke dua, ke tiga, dan ke empat. Berdasarkan analisis prioritas strategi kebijakan dalam pengelolaan Karimunjawa diperoleh 3 strategi kebijakan yang menempati prioritas tinggi yaitu : (1) pengelolaan Karimunjawa melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat sebagai prioritas pertama atau utama, (2) pengelolaan Karimunjawa melalui penetapan zonasi sebagai prioritas ke dua, dan (3) pengelolaan Karimunjawa yang dilakukan melalui keterpaduan, pelibatan para stakeholders, dan kerjasama dengan lembaga internasional sebagai prioritas ke tiga
Teknik analisis pembangunan wilayah pesisir dan lautan, ed. 1/ Budiharsono
No full textxvi, 160 hal.: tab.; 23 cm
Efficiency of management on shrimp aquaculture zone and it’s economic, social and ecology impacts in coastal area of Dompu Regency, West Nusa Tenggara.
No full textThe problem that is faced by shrimp farmers in recently are the price of inputs continue increase, at the same time this was government policy that is decrease of subsidy of agricultural sector and fuel subsidy. At the other side, the price of shrimp products are very fluctuation and tendency decrease. Therefore, In general, Shrimp farmers would be produced of it by efficient. Beside that, there is conflict between stakeholders on shrimp culture development zone. The aims of this research are (a) to assess efficiency rating of variable aqua-inputs on shrimp culture (b) to assess economic, social and ecology impacts on current shrimp culture zone management (c) to design of scenario on sustainable shrimp culture zone development. The research has been conducted in coastal areas Dompu Regency, West Nusa Tenggara by using survey, observation, and stakeholders’ participatory methods. The collected data have been analyzed by using efficiency, laboratory and trade off analyses (TOA)
Desain pengelolaan ekosistem terumbu karang secara berkelanjutan di kawasan konservasi laut daerah Bintan Timur Kepulauan Riau
No full textThe purpose of this study are: (1) to analyze the condition of coral reefs and the factors that influence it, (2) to analyze the index and sustainability status of coral reef ecosystem management, (3) to identify management existing and to build strategies scenarios of sustainable management of coral reef ecosystems; and (4) to build management strategies of coral reef ecosystems in a sustainable manner. A survey method was used, data were collected by using questionnaires and field surveys. Some analysis tools used were Principal Component Analysis (PCA), Method of Multi Dimensional Scaling Approach (MDS), and prospective analysis. The results showed that the condition of coral reef in the Regional Marine Conservation Areas of East Bintan considered moderate to good. Management of coral reef ecosystems currently showed imbalance between the dimension of economic, ecological, social cultural, and technological infrastructure, and law and institutions. There were ten key factors that influence to the sustainability, namely the condition of coral reefs, protected area, the public revenue, tourism employment, human resource availability, government policies, coordination among stakeholders, community compliance, environmental legal counseling, and surveillance infrastructure. Design an implementation strategy of coral reef management in the Regional Marine Conservation Area of East Bintan using an integrative approach by improving and increasing the dominant factor among others: (a) improving coordination among stakeholders; (b) increasing monitoring, supervision and enforcement of the law consistently, (c) empowering coastal communities through the development of alternative livelihoods; (d) improving the quality of coastal human resources, and (e) conducting rehabilitation of coral reef ecosystems and pollution control and prevention.Kawasan pesisir Bintan Timur Kabupaten Bintan yang ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Bintan memiliki sumberdaya pesisir dan laut yang sangat potensial termasuk terumbu karang. Ekosistem terumbu karang di pesisir Bintan Timur ini telah sejak lama dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi, seperti lokasi penangkapan ikan dan wisata bahari dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan (stakeholders). Meningkatnya kegiatan pembangunan di wilayah pesisir Bintan Timur telah meningkatkan tekanan terhadap sumberdaya perairan pesisir termasuk ekosistem terumbu karang. Untuk itu perlu pengelolaan yang komprehensif dengan pendekatan yang bersifat multidimensi sehingga konsep pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan. Tujuan utama penelitian ini adalah membangun desain pengelolaan ekosistem terumbu karang secara berkelanjutan di Kawasan Konservasi Laut Daerah Bintan Timur Kepuluan Riau. Tujuan khusus penelitian ini adalah : (1) menganalisis kondisi terumbu karang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya; (2) menganalisis indeks dan status keberlanjutan pengelolaan ekosistem terumbu karang; (3) mengidentifikasi pengelolaan saat ini dan menyusun skenario strategi pengelolaan ekosistem terumbu karang berkelanjutan; dan (4) membangun strategi pengelolaan ekosistem terumbu karang secara berkelanjutan. Untuk mengkaji permasalahan akibat beragamnya kegiatan masyarakat pesisir di Bintan Timur yang memiliki potensi ekosistem terumbu karang cukup tinggi, maka dilakukan pendekatan komprehensif dan multidimensi. Beberapa alat analisis yang digunakan adalah Analisis Komponen Utama (PCA), Metode Pendekatan Multi Dimensional Scaling (MDS), dan analisis prospektif. Hasil penggunaan analisis tersebut diharapkan dapat memberikan telaah secara komprehensif tentang keberlanjutan pengelolaan ekosistem terumbu karang di KKLD Bintan Timur Kepulauan Riau
Desain kebijakan pengelolaan terpadu dan berkelanjutan pada Danau Limboto Provinsi Gorontalo
No full textThis study was aimed to analyze (i) the existing condition of water at Limboto Lake and its water catchment area, (ii) the index and sustainability status of the multi-dimensional management of Limboto Lake, and (iii) formulate a designed policy of integrated and sustainable management of Limboto Lake. The research combined the method of survey system and an approach of system method. Data analysis was based on field observations, expert respondents and literary studies. For the first (i) objective, a descriptive analysis was used to compare the water quality resulting from measurement with the standard quality. Changes in land use were analyzed by using Geographical Information Systems (GIS) and comparatively described for the years of 2000, 2003, 2006, and 2009. For the second (ii) objective, the analysis used MDS and the third (iii) combined the analyses of legal review, stakeholders, and dynamic system models. The design was made by synthesizing the results of several analyzes that are presented in a flow chart. The results of the analyses indicate that the lake water can still support fish life, but it is not suitable for the basic need for drinking water. The management of Limboto Lake is not of sustainable status, with the index of 38.68. There are 20 stakeholders related to the integrated management of Limboto Lake, involving players, subjects and contest setter. The optimistic scenario indicates that the life time of the lake is until 2040. This study recommends the institutional formation of BKPEDL to ensure an integrated planning so that the development of Limboto Lake can be sustained
Sustainable Rumpon Management Policy at South West Pelabuhanratu, West Java Province.
No full textThe management of Rumpon in south west waters of Pelabuhanratu have important role in supporting bussines catch fisheries, giving certainty of fishing ground, lessening of operating cost, and improving productivity of catch. The aim at this research are: (a) to analyse rumpon bu using integrated management dimension, and ( b) to formulate the alternative policies to support the management of rumpon sustainability in south west waters of Pelabuhanratu. Multidimensional Scaling (MDS) method with application by RAPFISH and that Analitical Hierarchy Process (AHP) are applied on this research. Result of analysis show the management status of rumpon in south west waters of Pelabuhanratu, its category "enough" by dimension integrited of ecology, economic, technology and social ( Ikb-Pengrumpon = 55,96 at scale 1 - 100). If seen to each of management dimension, hence the management status of rumpon have categories enough in ecology, good in economics, less in technological, and enough in social. Sensitive attribute from dimension integrated becoming key factor so that require to be managed better there are seven. There are investation mount to the rumpon business, zonation of the management of rumpon, earnings of rumpon fisherman (especially the small fisherman), conflict potencial, influence to covert fish, use oil for arrest in rumpon, and ratio of fishery catch with bases on rumpon. Alternative policy to manage key factor utilize to support support the management of rumpon sustainability in south west waters of Pelabuhanratu massaged from first priority to last priority (ratio inconsistency 0,05) are : (a) determinate zona of the management rumpon (RK = 0.460), (b) improvement of the cost mechanism of levying rumpon (RK = 0.291), (c) arrange the catching ship allocation and the fisherman allocation in each catching ship in rumpon (RK =0.149), (d) to ready of special oil to arrest of fish in rumpon ( RK = 0.100).Berdasarkan statistik perikanan tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP, 2008), bahwa nelayan skala kecil mendominasi usaha perikanan tangkap di Indonesia yaitu sebesar 97,02%. Hal ini dibuktikan dari 555.950 UNIT jumlah kapal perikanan yang menangkap ikan di laut, 539.380 unit merupakan kapal yang berukuran < 10 GT (Gross Tonage). Nelayan skala kecil ini pada umumnya melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan dengan berbagai keterbatasan, antara lain: modal, ilmu pengetahuan, sarana dan ruang gerak. Hal ini berdampak pada rendahnya hasil tangkapan mereka yang berimbas pada pendapatannya yang rendah. Salah satu alternatif untuk menyelesaikan keterbatasan tersebut, telah dikembangkan penangkapan ikan berbasis rumpon yang disebut rumponisasi. Kegiatan penangkapan ikan berbasis rumpon, mempunyai kelebihan dibandingkan kegiatan penangkapan ikan lainnya, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan dan memudahkan nelayan dalam mencari ikan (Monintja, 2003). Menurut Imron dan Baskoro (2006) bahwa, dengan adanya rumpon maka operasi penangkapan ikan di laut tidak lagi bersifat memburu (hunter), tapi mempunyai keuntungan rumpon yaitu: (a) mengurangi biaya operasional penangkapan terutama bahan bakar minyak (BBM) yang merupakan komponen utama biaya operasional, (b) mempersingkat hari operasi penangkapan (fishing trip), (c) mempunyai kepastian daerah operasi penangkapan (fishing ground), dan (d) meningkatkan hasil tangkapan per satuan upaya penangkapan. Penggunaan rumpon atau Fish Aggregating Device (FADs) di perairan Pelabuhanratu sebagai alat bantu penangkapan ikan telah diteliti sejak tahun 1989, namun penggunaan dan pemanfaatannya oleh nelayan yang mempunyai armada penangkapan 10 GT kebawah untuk mendukung usaha perikanan tangkap sejak tahun 2005 dan sampai saat ini telah berkembang. Rumponisasi dilakukan di perairan Pelabuhanratu bertujuan agar produktifitas penangkapan ikan dapat meningkat sehingga pendapatan nelayan tersebut khususnya nelayan 2 skala kecil meningkat. Namun dilain pihak, keberadaan rumpon di perairan Pelabuhanratu telah menimbulkan masalah multidimensi seperti konflik antara nelayan pemanfatan rumpon dengan nelayan yang tidak memanfaatkan rumpon, lokasi pemasangan rumpon, jenis ikan dan alat tangkap yang digunakan karena kecemburuan sosial sehingga banyak rumpon yang telah dipasang menjadi hilang, rusak atau tidak bisa digunakan. Berdasarkan mufakat antar nelayan mka rumpon tersebutdi pindahkan lokasi pemasangannya jauh ke arah Barat Daya perairan Pelabuhanratu. Oleh karena itu agar rumpon yang telah dipasang dan dimanfaatkan serta pengembangannya lebih lanjut oleh nelayan yang mendaratkan hasil tangkapannya di Pelabuhan Perikanan Nasional Pelabuhanratu dapat berkelanjutan, maka perlu dikaji status keberlanjutan rumpon saat ini sebagai dasar penentuan kebijakan pengelolaan rumpon yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan pengelolaan rumpon yang berkelanjutan di Barat Daya perairan Pelabuhanratu dengan menganalisis status keberlanjutan pengelolaan rumpon dari empat dimensi keberlanjutan yaitu: dimensi ekologi, ekonomi, teknologi dan sosial. Penelitian dilakukan di Barat Daya perairan Pelabuhanratu Provinsi Jawa Barat yang telah dilakukan sejak bulan September 2008 – Januari 2009. Jenis data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui berbagai cara seperti observasi lapang, wawancara, diskusi dan responden serta melalui penelusuran pustaka yang ada di berbagai institusi terkait. Responden analisis MDS dilakukan terhadap kelompok nelayan yang memanfaatkan 22 unit rumpon di Barat Daya perairan Pelabuhanratu. Sedangkan responden penentuan prioritas kebijakan dipilih secara purposive (sengaja) dari pihak-pihak/stakeholders yang berinteraksi langsung yang banyak mengetahui pengelolaan rumpon selama ini. Stakeholders/actors tersebut berasal dari pemerintah, pengusaha, ilmuan dan nelayan yang memanfaatkan rumpon. Sesuai dengan tujuan penelitian, untuk melihat keberlanjutan dari pengelolaan rumpon saat ini di Selatan perairan Pelabuhanratu, dilakukan analisis keberlanjutan menggunakan RAPFISH (The Rapid Appraisal of The Status Of Fisheries) (Kavanagh, 2001) dengan metode Multidimensional Scaling (MDS). Dalam analisis MDS , sekaligus dilakukan Laverage, analisis Monte 3 Carlo, penentuan nilai Stress, dan nilai Koefisien Determinasi (R2). Kemudian dilanjutkan dengan analisis antar atribut sensitive untuk menentukan atribut kunci sebagai dasar penentuan alternatif kebijakan. Untuk menghasilkan suatu prioritas dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pengelolaan rumpon, dilakukan analisis menggunakan Analitical Hierarchy Process (AHP). Berdasarkan hasil analisis MDS, maka nilai indeks keberlanjutan pengelolaan rumpon di Selatan perairan Pelabuhanratu (Ikl-PENGRUMPONPelabuhanratu) dari pertimbangan multidimensi secara terpadu (dimensi ekologi, ekonomi, teknologi, sosial) diketahui sebesar 55,96 pada skala keberlanjutan 1 – 100. Nilai indeks ini berada pada kisaran 51 – 75 sehingga status keberlanjutan pengelolaan rumpon di Selatan perairan Pelabuhan termasuk kategori ”cukup”. Berdasarkan uji terhadap koefisien diterminasi (R2) (≥ 95%) dan Stress (0,25), maka hasil MDS layak dan menyerupai kondisi sebenarnya kegiatan pengelolaan rumpon di Pelabuhanratu. Begitu juga hasil analisis MDS terkait dengan indeks keberlanjutan pengelolaan rumpon identik dengan hasil analisis Monte Carlo yang berarti nilai indeks keberlanjutan yang digunakan untuk menjelaskan kondisi pengelolaan rumpon di Pelabuhanratu dari dimensi ekologi, ekonomi, teknologi, dan lingkungan, serta keterpaduan semua dimensi tersebut layak untuk dipercaya (Kavanagh dan Pitcher, 2004) Berdasarkan analsis keberlanjutan dan keterkaitan atribut, terdapat 17 atribut sensitif dari 28 atribut pengelolaan rumpon di perairan Pelabuhanratu dan diperoleh 7 (tujuh) atributnya sebagai atribut kunci yang merupakan dasar dalam pengambilan kebijakan pengelolaan rumpon berkelanjutan di perairan Pelabuhanratu yaitu: tingkat investasi pengusahaan rumpon, zona/kawasan pengelolaan rumpon, dan pendapatan nelayan rumpon (terutama nelayan kecil), potensi konflik, pengaruh terhadap ikan-ikan yang dilindungi, penggunaan BBM untuk penangkapan di rumpon, dan rasio usaha perikanan tangkap yang bergantung pada rumpon. Berdasarkan Analitical Hierarchy Process (AHP) dan langkah-langkah penggunaan AHP (Maarif, 2004) dihasilkan alternatif kebijakan pengelolaan rumpon yang berkelanjutan di Barat Daya perairan Pelabuhanratu, Jawa Barat dengan prioritas: (1) Penetapan zona pengelolaan rumpon 4 (2) Perbaikan mekanisme pembiayaan pengadaan rumpon. (3) Pengaturan jumlah armada dan jumlah nelayan untuk tiap armada penangkapan di rumpon (4) Penyediaan BBM khusus untuk penangkapan ikan di rumpo
Management design of madidihang (Thunnus albacares) fisheries in Indonesia Economic Exclusive Zone (IEEZ) of Indian Ocean at Southern Coast of East Java
No full textYellowfin tuna (Thunnus albacares) are among the largest, most specialized and commercially important of all pelagic fish. They are in great demand throughout the world market due to their excellent meat quality. Yellowfin tuna is a cosmopolitan species distributed mainly in the tropical and subtropical oceanic waters, including in water of Indoneisia Economic Exclusive Zone (IEEZ) of Indian Ocean. Total catches of yellowfin tuna have been increasing more or less permanently in Indian ocean where this catches have been quite stable or slowly declining during recent years in their trends and absolute levels. Therefore stock status of yellowfin tuna in Indian Ocean on southern water of East Java currently has been predicted undergoing overfishing or close to overfishing which is very alarming from sustainability context. A research has been done on yellowfin tuna fisheries sustainability of artisanal fisheries based on ecology, economy, technology, social and institutional dimension. Primarily data were collected from logbook of sekoci boat at Sendang Biru Malang regency from 2003 to 2010. Secondary data were obtained from fishermen of sekoci boat who has yellowfin tuna fishing in fish aggregating devise (FADs) its distribution on equator area 9-12° S and 110-115° East longititude. Data were analyzed using RAPFISH (multidimensional scaling/MDS, leverage analysis, monte carlo analysis), and comparison pairwise analysis to asses multidimensional sustainability of yellowfin tuna fisheries. Research result showed that Rapfish index for ecological sustainability is 78.78%, whereas economical, technological, respectively social and institutional sustainability were: 72.60%, 72.56%, 39.44% and 39.57% . Multidimensional sustainability status assessment using pairwise comparison analysis showed sustainability index 69.39 %, or fairly sustainable. The conclusion of this research is the sustainability of yellowfin tuna fisheries in Indian Ocean of Indonesia Economic Exclusive Zone (IEEZ) will be established while social and institution dimensions is attended and improved by government. If the social and institution dimensions are immediately improved then the yellowfin tuna fisheries of artisanal fisheries at EEZI can take place in suitainable.Indonesia memiliki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Samudera Hindia yang menjadi alur ruaya Madidihang, dengan wilayah pengelolaan kode 71 (FAO 2007). Madidihang di perairan Samudera Hindia habitatnya terdapat di lapisan campuran (mixed layer) dan termoklin, yaitu pada kedalaman 200-250 m (Bertrand et al. 2002). Berdasarkan alur wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia, wilayah tersebut, diantaranya berada di WPP 573. Namun demikian, status potensinya (stock) pada saat ini diperkirakan telah mengalami overfishing atau mendekati overfishing (IOTC 2011). Perkiraan ini didasarkan kepada hasil tangkapan dunia di wilayah tersebut, selama periode tahun 2003‐2006, yaitu dengan rataan 464 000 ton sementara Maximum Sustainable Yield (MSY) diestimasi sekitar 300 000 ton, sehingga di masa akan datang keberlanjutannya sangat mengkhawatirkan (ISSF 2011). Guna kepentingan konservasi dan keberlanjutan, dalam konteks global pengelolaannya di atur oleh suatu organisasi perikanan regional, yaitu Indian Organization Tuna Commision (IOTC). IOTC, pada tahun 2012 akan mengatur dan membagi kuota jumlah tangkapan yang diperbolehkan (Total Allowable Catch, TAC) untuk masing-masing negara anggota, termasuk Indonesia (IOTC 2011). Ketentuan lain yang harus dipatuhi oleh Indonesia adalah ketetapan, pemberlakuan langkah dan tindakan yang berkaitan dengan penggunaan alat tangkap, metode penangkapan, jumlah upaya tangkap, musim penangkapan, musim tidak menangkap, moratorium, serta pembatasan ukuran ikan yang di tangkap. Apabila aturan ini tidak dipatuhi maka dianggap melakukan kegiatan penangkapan yang illegal, yang akan berdampak dalam pemasaran hasil (ekspor)
Resources management of coastal area in perspective of region autonomy Bengkulu city and South Bengkulu province
No full textPenelitian ini tujuan umumnya untuk menyusun pengelolaan sumberdya pesisir berbasiskan otonomi daerah di Provinsi Bengkulu Selatan sebagai objek penelitian kota Bengkulu dan kabupaten Bengkulu Selatan. Tujuan khusus menganalisis kondisi dan status sumberdaya pesisir dan lautan, menganalisis pemanfaatan sumberdaya perikanan, kontribusi ekonomi sumberdaya perikanan terhadap perekonomian daerah, dan menganalisis lahan pesisir (hutan mangrove) serta kelembagaan pengelolaan sumberdaya pesisir
- …
