1,720,959 research outputs found
Hambatan Dalam Pelaksanaan Peningkatan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Untuk Rumah Tinggal Yang Dibebani Hak Taggungan
Get PDFThe implementation of upgrading building use rights which are encumbered by mortgage rights to become property rights is a confirmation of the abolition of the original land rights and the granting of new land rights. By eliminating the original rights to the land, the mortgage rights that burden it are also removed. Therefore, creditors object if debtors want to increase their land rights, because this results in the elimination of the original mortgage rights which serve as collateral for repayment of the debtor's debt. This research was conducted to determine the obstacles in implementing the increase in building use rights over land for residential houses which are burdened with mortgage rights to property rights and the efforts that can be made by the debtor to overcome these obstacles. The research method used in this research is an empirical juridical approach, using analytical descriptive, data collection through primary data and secondary data and the analysis method is qualitative analysis, which draws conclusions deductively. The results of the research obtained by the author are obstacles in implementing the increase in building use rights over land for residential houses which are encumbered with mortgage rights to property rights in Ungaran City, where the creditor objects if the debtor increases the building use rights which have been guaranteed and encumbered with mortgage rights, as a result The law that arises from this increase in rights is that the mortgage right which burdens the building use rights automatically terminates with the deletion of the building use rights which have become property rights. Efforts that can be made by debtors if they want to upgrade their building use rights to ownership rights are to pay off their debts first. Alternatively, the debtor can provide additional collateral other than the power of attorney to impose mortgage rights, which is equal to the original mortgage right, as long as the debtor carries out the process of upgrading the building use rights to ownership rights.
Abstrak
Pelaksanaan Peningkatan Hak Guna Bangunan yang dibebani oleh Hak Tanggungan menjadi hak milik merupakan penegasan mengenai hapusnya hak atas tanah semula dan pemberian hak atas tanah yang baru. Dengan hapusnya hak atas tanah semula tersebut maka hapus pula hak tanggungan yang membebaninya. Oleh karena itu kreditur merasa keberatan apabila debitur ngin melakukan peningkatan hak atas tanah, karena berakibat hapusnya hak tanggungan semula yang menjadi jaminan dalam pelunasan hutang debitur. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan peningkatan hak guna bangunan atas tanah untuk rumah tinggal yang dibebani hak tanggunan menjadi hak milik dan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak debitur didalam mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan deskriptif analitis, pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder serta metode analisis adalah analisis kualitatif, yang pengambilan kesimpulannya secara deduktif. Hasil penelitian yang diperoleh penulis berupa hambatan dalam pelaksanaan peningkatan hak guna bangunan atas tanah untuk rumah tinggal yang dibebani hak tanggungan menjadi hak milik di Kota Ungaran, dimana pihak kreditur keberatan apabila debitur melakukan peningkatan terhadap hak guna bangunan yang telah dijaminkan dan dibebani hak tanggungan, akibat hukum yang timbul atas peningkatan hak tersebut adalah hak tanggungan yang membebani hak guna bangunan gugur dengan sendirinya dengan hapusnya hak guna bangunan yang telah menjadi hak milik. Upaya yang dapat dilakukan oleh debitur apabila ingin melakukan peningkatan hak guna bangunan menjadi hak milik adalah dengan melakukan pelunasan terlebih dahulu atas hutangnya. Alternatif lain debitur dapat memberikan jaminan tambahan selain daripada surat kuasa membebankan hak tanggungan, yang senilai dengan hak tanggungan semula,selama debitur melakukan proses peningkatan hak guna bangunan menjadi hak milik
Analisis Putusan Perselisihan Hubungan Industrial Atas Pelanggaran Berat
Get PDFThe problem that the author wants to examine in this research is whether electronic evidence can be accepted in industrial relations disputes, then what are the industrial relations court judges' considerations in decision number: 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PNSMG and the legal implications following decision, the purpose of this problem formulation is to find out the legal evidence in industrial relations dispute cases and to know the considerations of the Industrial Relations Court judges in Decision Number: 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN-SMG as well as the legal implications after the decision. This research uses an analytical approach by analyzing court decisions and in-depth interviews to answer truths that are still tentatively suspected using descriptive analysis techniques. The result of this analysis is that the evidence submitted by the plaintiff before the court is not based on statutory regulations so that the judge cannot determine which lawsuit will be considered because it has different implications and will violate formal legal rules and have a negative impact on the quality of the decision.
Abstrak
permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis dalam penelitian ini yakni, apakah alat bukti elektronik dapat diterima dalam sengketa perselisihan hubungan industrial kemudian bagaimana pertimbangan hakim pengadilan hubungan industrial dalam putusan nomor: 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN-SMG serta implikasi hukum setelah putusan, adapun tujuan dari rumusan masalah ini adalah untuk Mengetahui alat bukti yang sah dalam perkara sengketa hubungan industrial serta mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam Putusan Nomor: 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN-SMG serta implikasi hukum setelah putusan. Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis dengan menganalisis putusan pengadilan serta wawancara mendalam untuk menjawab kebenaran yang masih menjadi dugaan sementara dengan teknik analisis deskriptif. Hasil dari analisis ini adalah Alat bukti yang diajukan oleh penggugat dimuka pengadilan tidak berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan sehingga hakim tidak dapat menentukan gugatan mana yang akan dipertimbangkan sebab memiliki implikasi yang berbeda dan akan menciderai kaidah hukum secara formil serta berdampak buruk dalam putusan secara kualita
Analisis Pelaksanaan Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Menurut UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli Daerah Di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat
Get PDFBUMDes can carry out business in the economic sector and or public services in accordance with statutory provisions. The potential of BUMDes as an independent village community business institution in providing the welfare of the village community itself. This study aims to determine whether the implementation of BUMDes in Nyatnyono Village and the management of BUMDes Sejahtera Bersama Nytanyono are in accordance with the applicable laws and regulations. This study uses an empirical approach using interview data with the Head of BUMDes Prosperous Nyatnyono Village and observations of the implementation of BUMDes Prosperous Nyatnyono Village as the main data located at the BUMDes Sejahtera Nyatnyono Village office, West Ungaran District. The results of the final analysis concluded that: BUMDes Sejahtera Bersama has played an effective role in contributing to the village's original income in Nyatnyono village and the management of BUMDes Sejahtera Bersama Nytanyono has been in accordance with applicable laws and regulations in accordance with law number 32 of 2004.
Abstrak
BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan BUMDes di Desa Nyatnyono dan pelaksanaan pengelolaan BUMDes Sejahtera Bersama Nytanyono apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris dengan menggunakan data wawancara kepada Ketua BUMDes Sejahtera Desa Nyatnyono dan observasi pelaksanaan BUMDes Sejahtera Desa Nyatnyono sebagai data utama yang beraloksikan di kantor BUMDes Sejahtera Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat. Hasil analisis akhir diperoleh kesimpulan bahwa: BUMDes Sejahtera Bersama sudah berperan efektif dalam memberikan kontribusi pendapatan asli desa di desa Nyatnyono dan pelaksanaan pengelolaan BUMDes Sejahtera Bersama Nyatnyono telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004
Tindakan Aborsi terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia
Get PDFThe purpose of this research s to describe the criminal law regulation on abortion due to rape and its relation to human rights. This type of research s normative research. The method used by researchers in applying the data source is the juridical-empirical method. Data collection techniques used library research and field research methods. The data validity method uses credibility, transferability, dependability, and confirmability. The data analysis technique used descriptive analysis. The approach taken is a normative approach, namely by elaborating on the facts and research results. The results of the study show that: (1) rape victims get legality to carry out abortions f they do not want the continuation of their pregnancy. The justification for abortion for rape victims is based on Article 75 of Law Number 36 of 2009 concerning Health and Article 31 of Government Regulation Number 61 of 2014 concerning Reproductive Health. The consideration is that rape victims can endanger their physical and psychological health. (2) The legal norm which states that abortion may not be carried out as long as the abortion is carried out without an indication of a medical emergency and an indication of the result of rape. (3) Methods for performing abortions include the dilation and curettage method, the suction method, the saline solution method, the prostaglandin method or chemical abortion, and the hysterotomy or surgical method.
Abstrak
Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan pengaturan hukum pidana terhadap perbuatan aborsi akibat perkosaan dan kaitannya dengan hak asasi manusia. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Metode sumber data menggunakan metode yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian pustaka dan metode penelitian lapangan. Metode keabsahan data menggunakan credibility, transferbility, dependability, dan confirmability. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) korban perkosaan mendapatkan legalitas untuk melaksanakan aborsi apabila tidak menghendaki kelanjutan kehamilan yang dialami. Pembenaran aborsi bagi korban pemerkosaan didasarkan pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pertimbangannya korban pemerkosaan dapat membahayakan kesehatan fisik dan kesehatan psikis dirinya. (2) Norma Hukum yang menyebutkan bahwa aborsi tidak boleh dilakukan sepanjang pengguguran kandungan yang dilakukan terjadi tanpa indikasi kedaruratan medis dan indikasi hasil pemerkosaan. (3) Metode-metode untuk melakukan aborsi antara lain metode dilasi dan kuret (dilation and curretage), metode penyedotan (suction), metode cairan garam (saline solution), metode prostaglandin atau aborsi kimiawi, dan metode histerotomi atau bedah
Tindakan Penyitaan Barang Bukti Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Get PDFIn the process of investigating narcotics crimes, confiscation has a very important role because the purpose of confiscation is to take over and/or keep under its control narcotics evidence for evidentiary purposes in investigations, prosecutions and trials. Therefore, the author is interested in discussing the implementation of the confiscation of narcotics evidence by Semarang Police investigators. The problems in this research are: 1) How is the confiscation of narcotics evidence carried out by Indonesian National Police investigators in the jurisdiction of the Semarang Police; 2) What are the consequences if drug evidence is damaged or lost. This research includes descriptive research to provide an overview of the normative provisions for narcotics crimes and the implementation of confiscation of evidence in narcotics cases at the investigation level at the Semarang Police. Based on the research results, it can be concluded that (1) The confiscation of evidence in drug cases during the investigation process at the Semarang Police is carried out according to procedures by showing a confiscation permit from the Head of the District Court, showing or displaying identification, showing the objects to be confiscated, making an official report. confiscation, conveying confiscation minutes and wrapping confiscated objects. (2) The risks and responsibilities for confiscation of damaged or lost evidence confiscated by Semarang Police investigators are: (a) Repairing it so that the evidence returns to its original condition at personal expense. (b) Replace lost evidence with the same or similar items. (c) In addition to compensation, administrative action and physical action are given, such as detention in a detention cell because he was negligent in lending evidence based on the results of the examination and trial for legal reasons.
Abstrak
Dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika penyitaan memiliki peranan yang sangat penting karena tujuan dilakukannya penyitaan adalah untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya barang bukti narkotika untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas pelaksanaan penyitaan barang bukti narkotika oleh penyidik Polresta Semarang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah pelaksanaan penyitaan barang bukti narkotika oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah hukum Polresta Semarang; 2) Bagaimana akibat apabila barang bukti narkoba terjadi kerusakan ataupun hilang.Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif untuk memberikan gambaran tentang ketentuan normatif tindak pidana Narkotika dan pelaksanaan penyitaan barang bukti kasus narkotika pada tingkat penyidikan di Polres Semarang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Pelaksanaan penyitaan barang bukti kasus narkoba dalam proses penyidikan di Polres Semarang, dilakukan sesuai prosedur dengan menunjukkan surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri, memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal, memperlihatkan benda yang akan disita, membuat berita acara penyitaan, menyampaikan turunan berita acara penyitaan dan membungkus benda sitaan. (2) Resiko dan tanggung jawab penyitaan terhadap rusak atau hilangnya barang bukti yang disita oleh penyidik Polres Semarang, adalah : (a) Memperbaiki sehingga barang bukti tersebut kembali sesuai semula dengan biaya pribadi. (b) Mengganti barang bukti yang hilang dengan barang yang sama atau mirip. (c) Selain mengganti diberi tindakan administratif dan tindakan fisik seperti penahanan dalam sel tahanan karena telah lalai dalam meminjamkan barang bukti dengan berdasarkan hasil pemeriksaan dan sidang oleh alasan hukum
Analisis Yuridis Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
Get PDFThe study aims to understand analysis trading in influence in the non-criminal corruption in Indonesia. Law Number 7 of 2006 is a form of UNCAC ratification which carries the consequence of an obligation on the government to reconcile this clause with UNCAC so that it can be used and binding as a legal provision in Indonesia. One form of corruption at the convention is trading in influence. The criminal act of corruption is classified as a hard-to-reach crime and has a correlation with trading in influence interdependence. So that the root of the problem that provides a gap point for abuse of authority/power and acts against the law needs to be given greater attention. Researchers use mixed methods research (MMR), which is research that is applied to researchers who have questions that need to be tested for results. As a method, this study provides guidelines for data collection and analysis, combining qualitative and quantitative approaches to obtain valid data and high reliability. The results of the qualitative research show that even though there are no binding written provisions regarding trading in influence as a criminal act of corruption in Indonesia, the interpretation made in finding the construction of the indictment against the perpetrators is possible in an effort to find law in order to achieve legal certainty in adherent countries. this principle of legality. Meanwhile, the results of the quantitative research showed that the respondents stated that they strongly agreed (rating 8.3) that the act of trading in influence included a gap in corruption.
Abstrak
Studi ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Memperdagangkan Pengaruh (trading in influence) dalam tidak pidana korupsi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 adalah bentuk ratifikasi UNCAC yang membawa konsekuensi kewajiban pada pemerintah untuk merekonsiliasi klausul ini dengan UNCAC agar dapat digunakan dan mengikat sebagai ketentuan hukum di Indonesia. Salah satu bentuk perbuatan korupsi pada konvensi tersebut adalah trading in influence. Tindak pidana korupsi yang tergolong sebagai hard-to-reach crime dan memiliki korelasi sifat dengan trading in influence saling menginterpendensi. Sehingga akar permasalahan yang memberikan memberikan titik celah adanya penyalahgunaan kewenangan/kekuasaan serta perbuatan melawan hukum perlu diberikan perhatian lebih besar. Peneliti menggunakan mixed methods research (MMR) yaitu penelitian yang diterapkan pada peneliti yang memiliki pertanyaan yang perlu diuji hasilnya. Sebagai metode, penelitian ini memberikan pedoman untuk pengumpulan dan analisis data, menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan data valid dan reliabilitas yang tinggi. Hasil penelitian kualitatif menunjukan bahwa meski belum ada ketentuan tertulis yang bersifat mengikat mengenai memperdagangkan pengaruh (trading in influence) sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia, namun interpretasi yang dilakukan dalam menemukan kontruksi dakwaan kepada pelaku dimungkinkan dalam upaya penemuan hukum demi tercapainya kepastian hukum di negara penganut asas legalitas ini. Sementara hasil penelitian kuantitatif menunjukan bahwa responden menyatakan sangat setuju (rating 8,3) jika perbuatan memperdagangkan pengaruh termasuk celah masuk perbuatan tindak pidana korupsi
Implementasi Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Wonoyoso Kabupaten Semarang)
Get PDFBackground : Village Land is land originating from the Sultanate and/or Duchy which is managed by the Village Government based on Anggaduh rights, the types of which consist of Village Treasury Land, Pelungguh, Pengarem-Arem, and land for public purposes. In Wonoyoso Village, 14 and 5 of the village treasury lands were not utilized by the community. There are still many people who do not know about the implementation of village treasury land leases in Wonoyoso Village. Efforts made by village officials to utilize village treasury land are by making large fields and planting crops. Research objective: to describe the legal responsibility if one of the parties defaults in the implementation of the village treasury land lease agreement in Wonoyoso Village, Wonoyoso Village, Semarang Regency. Research Methods: This research method uses a qualitative method with a case study approach (case study). Research results: this study shows that in the village treasury land lease agreement that has been carried out by the Wonoyoso Village apparatus, namely in an unwritten (oral) manner, but there are also several village officials who lease their land in writing. This method has been carried out for a long time by the local village community and village officials. In the payment of the cash land lease, it is done in 1x paid off stage and it can also be in 2x stages as long as the agreement is implemented. The proceeds from the land lease are used for village operational funds and village development. If there is a default in the agreement, then both parties will resolve it by means of litigation or family deliberation. Suggestion: the results of this study are expected to provide input to village officials and the community regarding village treasury land lease agreements.
Abstrak
Latar Belakang : Tanah Desa adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Desa berdasarkan hak Anggaduh, yang jenisnya terdiri dari Tanah Kas Desa, Pelungguh, Pengarem-Arem, dan tanah untuk kepentingan umum. Di Desa Wonoyoso dan didapatkan jumlah tanah kas desa yang ada di Desa Wonoyoso sebanyak 14 dan 5 dari tanah kas desa tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang implementasi sewa menyewa tanah kas desa di Desa Wonoyoso. Upaya yang dilakukan oleh perangkat desa untuk memanfaatkan tanah kas desa yaitu dengan cara menjadikan lapangan yang luas dan untuk bercocok tanam. Tujuan Penelitian :mendeskripsikan tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah kas desa di Desa Wonoyoso Kelurahan Wonoyoso Kabupaten Semarang. Metode Penelitian : Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study). Hasil Penelitian : penelitian ini menunjukan bahwa dalam perjanjian sewa menyewa tanah kas desa yang telah dilakukan oleh perangkat Desa Wonoyoso yaitu dengan cara tidak tertulis (lisan), tetapi ada juga beberapa perangkat desa yang menyewakan tanahnya dengan cara tertulis. Cara tersebut telah dilakukan sejak dulu oleh masyarakat desa setempat dan perangkat desa. Dalam pembayaran sewa tanah kas tersebut dengan cara tahap 1x lunas dan bisa juga tahap 2x selama perjanjian tersebut dilaksanakan. Hasil dari sewa tanah tersebut untuk dana operasional desa dan pembangunan desa. Apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian tersebut, maka kedua .belah pihak menyelesaikannya dengan cara litigasi atau musyawarah keluarga. Saran : hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada perangkat desa dan masyarakat tentang perjanjian sewa menyewa tanah kas des
Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Lelang Hak Tanggungan
Get PDFNon-performing Loan is a condition where the debtor cannot pay his debts to creditors on time. In this credit, of course, there are guarantees that must be given to creditors, one of which is the guarantee of a Mortgage. If there is a problem with credit and the debtor cannot fulfill his obligations, then this Mortgage guarantee can be up for auction. This research was conducted with the aim of finding out how the process of settling non-performing loans through auctions of mortgages is in accordance with predetermined rules. This research was conducted at the Semarang State Property and Auction Service Office using qualitative methods and a normative juridical approach, combining secondary and primary data materials. The secondary data the researcher took was from the library while the primary data the researcher took was from the results of the interviews that the researchers carried out at the Semarang State Property and Auction Services Office. From the results of the research that the researchers have done, the problem of loans made by debtors can be caused by several factors, namely internal factors, debtor factors, or external factors. If in the process of solving problem loans carried out by the bank, the debtor does not fulfill them, then it can be carried out through the Mortgage auction stage according to Minister of Finance Regulation Number 213 of 2020 and Law Number 4 of 1996.
Abstrak
Kredit bermasalah merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu membayar hutang yang dimilikinya kepada kreditur dengan tepat waktu. Dalam perkreditan ini tentu ada jaminan yang harus diberikan kepada kreditur, salah satunya adalah jaminan Hak Tanggungan. Jika terjadi kredit bermasalah dan debitur tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya, maka jaminan Hak Tanggungan ini dapat sampai pada lelang. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian kredit bermasalah melalui lelang Hak Tanggungan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yuridis normatif yaitu menyatukan bahan-bahan dari data sekunder dan data primer. Data sekunder peneliti mengambil dari kepustakaan sedangkan data primer peneliti mengambil dari hasil wawancara yang telah peneliti laksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang. Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, bahwa kredit bermasalah yang dilakukan oleh debitur dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal, faktor debitur, atau faktor eksternal. Jika dalam proses penyelesaian kredit bermasalah yang dilaksanakan oleh pihak bank tidak terpenuhi oleh debitur, maka dapat dilakukan melalui tahap lelang Hak Tanggungan sesuai dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
Fungsi Lembaga Apraissal (Penilai Agunan) Dalam Pengikatan Sempurna Di Sektor Perbankan
Get PDFCopyright as an intangible movable object can become collateral for banks in fiduciary collateral. Copyright arrangements can be used as a fiduciary guarantee contained in the provisions of article 16 paragraph (3) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC). The article gave rise to an interpretation, because there was no further regulation concerning the technical assessment of collateral in the UUHC or in Law Number 42 of 1999 Concerning Fiduciary Guarantees (UUJF). Article 40 paragraph (1) of the UUHC if it is related to Article 16 paragraph (3) of the UUHC concerning the assessment of collateral raises the interpretation that not all creations protected by Copyright can be used as fiduciary guarantees. There is a void in implementing regulations concerning collateral valuation, so in practice banks do not accept copyrights as objects of fiduciary security. Article 16 paragraph (3) of the UUHC cannot be applied due to the absence of an appraisal of copyright collateral in banks in Indonesia.
Abstrak
Hak Cipta sebagai suatu benda bergerak tidak berwujud dapat menjadi agunan pada perbankan dalam jaminan fidusia. Pengaturan Hak Cipta dapat dijadikan jaminan fidusia terdapat pada ketentuan pada pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Pasal tersebut memunculkan penafsiran, karena tidak ada pengaturan lebih lanjut menyangkut teknis penilaian agunan di dalam UUHC maupun didalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Pasal 40 ayat (1) UUHC jika dikaitkan terhadap Pasal 16 ayat (3) UUHC menyangkut penilaian agunan memunculkan Penafsiran bahwa tidak semua ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Terjadi kekosongan peraturan pelaksana menyangkut penilaian agunan, maka dalam pelaksanaannya perbankan tidak menerima hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Pasal 16 ayat (3) UUHC tidak dapat diterapkan dikarenakan tidak adanya penilai agunan hak cipta dalam perbankan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum. Preskripsi dari penelitian ini, bahwa harus dibentuk lembaga yang berfungsi sebagai penilai agunan Hak Cipta, sehingga ketentuan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dapat terwujud secara nyata
- …
