1,720,959 research outputs found

    Politik Hukum Pasal 39 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah

    No full text
    Yang melatarbelakangi penulis membahas permasalahan ini adalah Perubahan masa jabatan Kepala Desa pada mulanya merupakan inisiasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang menggelar demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dalam demonstrasi tersebut, para Kepala Desa menuntut dilakukannya revisi masa jabatan Kepala Desa yang sebelumya ialah selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) periode menjadi 9 (sembilan) tahun 2 (dua) periode dengan dalih bahwa tuntutan itu berasal dari masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pembentukan Pasal 39 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 serta mengalisis sejauh mana Undang-Undang ini sesuai dengan prinsip Fiqih Siyasah Dusturiyah khususnya terkait keadilan, kemaslahatan , dan Amanah.  ,Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library reserch) dengan pendekatan kualititatif. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, dan artikel. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menjunjukan bahwa Politik Hukum Pasal 39 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang masa jabatan Kepala Desa yang diperpanjang menjadi 8 tahun dan dapat dipilih maksimal 2 periode. Secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, perubahan masa jabatan tersebut dianggap mampu menjawab kebutuhan sosial-politik dan hukum di tingkat lokal, dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan umum. Pandangan fiqih siyasah dusturiyah terhadap perpanjangan masa jabatan ini mengandung nilai positif dalam aspek pembatasan kekuasaan dan stabilitas pemerintahan. Pandangan fiqih siyasah dusturiyah memiliki sisi negatif, yaitu berpotensi melemahkan kontrol kekuasaan, membuka peluang otoritarianisme, memperkecil partisipasi publik, menghambat regenerasi kepemimpinan, dan meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan. &nbsp

    Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis

    Full text link
    The present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed

    Variations on the Author

    Full text link
    “Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship

    Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis

    Full text link
    We provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis

    Peran Kepemimpinan dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan dalam Perusahaan Travel Shahibuna Sabila Salam Kota Bukittinggi

    No full text
    Penelitian ini berfokus pada strategi pelayanan prima di agen perjalanan ibadah umrah, khususnya Travel Shahibuna Sabila Salam Kota Bukittinggi. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya kepemimpinan sebagai faktor kunci dalam menciptakan layanan ibadah umrah yang berkualitas dan profesional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran kepemimpinan diterapkan dalam meningkatkan kinerja karyawan serta sejauh mana efektivitasnya dalam konteks pelayanan jamaah umrah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini mencakup pimpinan, karyawan, dan jamaah PT. Shahibuna Sabila Salam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional yang diterapkan oleh pimpinan perusahaan mampu memotivasi dan menginspirasi karyawan, baik secara spiritual maupun profesional. Kepemimpinan berperan sebagai pencair alur (Pathfinding), penyelaras (Aligning), dan pemberdaya (Empowering), yang secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja dan kepuasan jamaah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran kepemimpinan yang efektif tidak hanya berdampak pada produktivitas internal perusahaan, tetapi juga pada kualitas pelayanan ibadah yang diterima oleh jamaah

    Fungsi Lembaga Adat Kerapatan Nagari ( KAN ) dalam Mengurus dan Mengelola Adat di Nagari di Tinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah

    No full text
    Penelitian ini di latar belakangi karena adanya beberapa perkara sengketa yang diselesaikan oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari ( KAN ) di Nagari Tungkar, yang pertama ditahun 2024 terdapat 1 perkara yang diselesaikan dalam forum lembaga peradilan adat yang dibentuk KAN yakni menyangkut perkara perdata adat berkaitan dengan persoalan hibah tanah ulayat. Selanjutnya juga terdapat 4 perkara pidana adat yang mana 1 berkaitan dengan pencurian alat mesin potong rumput, dan 3 kasus terkait perzinahan. Selanjutnya penulis juga menemukan bahwasanya banyak peraturan nagari tungkar yang awal nya merupakan inisiasi para niniak mamak pengurus lembaga KAN, seperti Pernag No 2 Tahun 2009 Tentang Gotong Royong, Pernag No 3 Tahun 2009 Tentang Pasar Nagari, Pernag No 1 Tahun 2021 Tentang Jam Wajib Belajar, Pernag No 1 Tahun 2022 Tentang Uang lompek Paga dan sebagainya.Oleh karena itu penulis ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan fungsi lembaga KAN serta bagaimana KAN di Nagari Tungkar menjalankan fungsi tersebut. Untuk itu metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Selanjutnya sumber data primer dikumpulkan melalui kegiatan wawancara mendalam ( In dept Interview ) dengan tokoh adat, pemerintah nagari dan tokoh masyarakat, serta data sekunder juga dikumpulkan melalui studi terhadap dokumen, buku dan jurnal yang merupakan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat di lihat bahwasanya lembaga KAN di Nagari Tungkar adalah lembaga yang memiliki kewenangan tertinggi di nagari dalam hal mengurus hukum adat dan mengelola adat di nagari, selanjutnya lembaga KAN merupakan lembaga peradian yang berhak mengusahakan mediasi atau mengadili atas suatu perkara yang berkenaan perdata adat dan pidana adat dan lembaga KAN merupakan mitra utama pemerintah nagari dalam membangun bersama serta menentukan arah nagari kedepannya. Dalam tinjauan fiqh siyasah tanfidziyah dengan hadirnya lembaga sebagai mitra pemerintah nagari adalah bentuk terbaik menyangkut Tadbirul Ummah ( Pengeoaan umat ) yang merupakan tupoksi utama dari sang ulil amri atau pemimpin yang wajib menjaga lima prinsip utama ( kuiyatul khamsah ), pemeriharaan tradisi lokal, tegaknya keadilan dan tercipta maslahat

    Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts

    Full text link
    We conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more sophisticated methods

    Author Index

    No full text
    Nao informado

    koamabayili/VECTRON-author-checklist: VECTRON author checklist

    No full text
    We have done our best to complete the author checklist relating to the use of animals in the hut study. Note that the objective for the hut study was to evaluate the IRS treatment applications for residual efficacy against Anopheles mosquitoes, including the local An. coluzzii mosquito population. Cows were only used to attract mosquitoes into the huts and no tests were carried out directly on the cows. The author checklist is intended for use with studies where experiments are carried out on animals, which is why we have had such difficulty in completing this for the hut study, as many of the questions do not relate to how the cows were used
    corecore