4 research outputs found
DETERMINAN TERJADINYA FRAUD DI INSTANSI PEMERINTAH (STUDI EMPIRIS PADA PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA)
No full textTujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari kesesuaian kompensasi, efektivitas atas sistem pengendalian intern dan budaya etis organsasi terhadap terjadinya fraud di instansi pemerintahan. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah fraud di instansi pemerintahan, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah kesesuaian kompensasi, efektivitas atas sistem pengendalian intern, dan budaya etis organsasi. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 105 responden pada kantor Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan metode convenience sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis statistik regresi linier berganda. Hasil analisis regresi diketahui bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap terjadinya fraud di instansi pemerintahan, efektivitas atas sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap terjadinya fraud di instansi pemerintahan dan budaya etis organsasi tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap terjadinya fraud di instansi pemerintahan. Kata kunci : Kesesuaian kompensasi, efektivitas atas sistem pengendalian intern, budaya etis organisasi, dan fraud di instansi pemerintahan
DETERMINANT OF FRAUD IN GOVERNMENT AGENCY: EMPIRICAL STUDY AT THE FINANCE AND DEVELOPMENT SUPERVISORY AGENCY (BPKP) OF JAKARTA REPRESENTATIVE OFFICE
No full textABSTRACTThe purpose of this study is to examine the influence of the appropriateness of compensation, the effectiveness of internal control systems and the organizational ethical culture on fraud in government agency. The dependent variable used in this study is fraud in government agency, while the independent variables used are the appropriateness of compensation, the effectiveness of internal control systems, and the organizational ethical culture. This study uses a sample of 105 respondents at BPKP Jakarta Representative Office. Sampling technique is conducted using convenience sampling method. Data analysis method used is multiple linear regression statistical analysis. Results of regression analysis show that the appropriateness of compensation has positive effect on the occurrence of fraud in government agency, the effectiveness of internal control system has negative effect on fraud in government agency, and the organizational ethical culture has no significant effect on fraud in government agency.</jats:p
DUT-MMSR at MediaEval 2017: Predicting Media Interestingness Task
No full textThis paper describes our approach for the submission to the Media-eval 2017 Predicting Media Interestingness Task, which was particularlydeveloped for the Image subtask. An approach using a late fusion strategy is employed, combining classifiers from different features by stacking them using logistic regression (LR). As the task ground truth was based on pairwise evaluation of shots or keyframe images within the same movie, next to using precomputed features as-is, we also include a more contextual feature, considering aver-aged feature values over each movie. Furthermore, we also consider evaluation outcomes for the heuristic algorithm that yielded the highest MAPscore on the 2016 Image subtask. Considering results obtained for the development and test sets, our late fusion method shows consistent performance on the Image subtask, but not on the Video subtask. Furthermore, clear differences can be observed between MAP@10 and MAP scores.Multimedia Computin
Organisasi Masyarakat di Indonesia: Perubahan Politik Hukum Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakaatan dan Persepsi Masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20
No full textAbstrak
Pada tanggal 10 Juli 2017, Wiranto selaku Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Kemanan mengumumkan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam pertimbangannya, Wiranto berpendapat bahwa Indonesia saat ini berada dalam keadaan yang genting dan mendesak untuk segera mengatasi permasalahan yang ada, yang mana di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak menganut asas contrarius actus sehingga tejadi kekosongan hukum dalam hal penegakan hukum yang efektif untuk membubarkan Organisasi Massa yang secara terang-terangan menganut dan menyebarkan paham anti-pancasila. Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2017, Perppu tersebut disahkan menjadi Undang-Undang melalui sidang paripurna dengan agenda pembahasan Perppu tersebut. Terjadi pro dan kontra terkait eksistensi Perrpu ini sehingga menarik untuk dijadikan bahan penelitian. Di dalam artikel ini penulis akan mencoba untuk membahas secara sistematis substansi politik hukum Perppu ini dan penulis akan coba membingkai persepsi pro dan kontra yang terjadi di masyarakat.
Kata kunci: Kontra, Organisasi Massa, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Persepsi, Pro.
Abstract
On July 10, 2017, Wiranto as Coordinating Minister for Political, Legal and Security announced the issuance of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2017 on Amendment of Law Number 17 Year 2003 on Social Organization. In his consideration, Wiranto argued that Indonesia is currently in a critical situation and urgent to immediately overcome the existing problems, which in Law No. 17 of 2013 on Social Organizations do not adhere to the principle of contrarian actus so that there is a legal vacuum in the case of law enforcement which is effective for dissolving the Mass Organization which openly embraces and disseminates anti-Pancasila ideology. Then on October 24, 2017, the Perppu was passed into the law through a plenary session with the agenda discussion of the Perppu. There are pros and cons related to the existence of Perrpu, which is so interesting to be used as research material. In this article the author will try to systematically discuss the legal substance of this Perppu and the author will try to frame the perceptions of the pros and cons that occur in society.
Keywords: Cons, Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2017 on Amendment to Law Number 17 Year 2013 on Community, Perception, Pros, Community Organizations
