10 research outputs found
Implementasi Professional Military Education Dalam Meningkatkan Kualitas Profesionalisme Perwira TNI Studi Kasus Di Universitas Pertahanan Indonesia
No full textStrategi Pertahanan Laut Nusantara Dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia
No full textAbstrak – Poros Maritim Dunia (PMD) mulai dicetuskan sejak terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden RI pada tahun 2014, beberapa hal yang dijadikan dasar untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia diantaranya letak geografis Indonesia yang berada pada persilangan samudera Hindia dan samudera Pasifik serta antara benua Asia dan benua Australia. Posisi Indonesia yang strategis tersebut tentu berkepentingan untuk ikut menentukan masa depan kawasan samudera Pasifik dan samudera Hindia agar kedua kawasan tersebut tetap damai dan aman bagi pengguna jalur perdagangan dunia. Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, maka TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di laut mempunyai peran penting untuk menjaga kepentingan bangsa Indonesia di laut dan menjamin keamanan bagi para pengguna laut. Melalui strategi pertahanan laut nusantara (SPLN) yang dimiliki oleh TNI AL sejak tahun 2004 perlu diketahui sejauh mana SPLN dapat mewujudkan lima pilar utama yang terdapat pada poros maritim dunia. Dengan menggunakan metode kualitatif fenomenologis, penulis mmemperoleh data melalui wawancara langsung kepada beberapa narasumber terkait dengan sejauh mana SPLN dapat mewujudkan poros maritim dunia yang hasilnya dapat disimpulkan bahwa SPLN tidak sepenuhnya dapat mewujudkan poros maritim dunia karena tujuan SPLN hanya untuk operasi pengendalian laut dan penangkalan, sehingga diperlukan adanya penyempurnaan SPLN dan kerjasama antar kementerian dan lembaga terkait untuk mewujudkan lima pilar utama poros maritim dunia.Kata Kunci: Strategi, Pertahanan Negara di Laut, Poros Maritim Dunia Abstract - The World Maritime Axis (WMA) began to be initiated since the election of Joko Widodo as President of the Republic of Indonesia in 2014, a number of things that became the basis for making Indonesia as the WMA, including Indonesia's geographical location in the Indian Ocean and Pacific Ocean crossing and between the Asian continent and the Australian continent. Indonesia's strategic position is certainly of interest to determine the future of the Pacific and Indian oceanic regions so that the two regions remain peaceful and safe for users of world trade routes. In order to realize Indonesia as a WMA, the Navy as a major component of the country's defense at sea has an important role to play in safeguarding the interests of the Indonesian people at sea and ensuring security for marine users. Through the Archipelago Sea Defense Strategy (ASDS) owned by the Indonesian Navy since 2004, it is necessary to know the extent to which the ASDS can realize the five main pillars contained in the WMA. By using phenomenological qualitative methods, the author obtains data through direct interviews with several informants related to the extent to which the ASDS can realize the WMA, the results of which can be concluded that ASDS cannot fully realize the WMA because the purpose of ASDS is only for sea control and deterrence operations, so required improvement of ASDS and cooperation between relevant ministries and institutions to realize the five main pillars of the WMAKeywords: Strategy, State of Defense at Sea, World Maritime Axi
OPTIMALISASI KEMAMPUAN PERSONEL TEKNIK SATUAN RADAR 225 TARAKAN GUNA MEMELIHARA KESIAPAN OPERASIONAL RADAR DALAM RANGKA OPERASI PERTAHANAN UDARA
No full textAbstrak -- Kemampuan Personel Teknik Satuan Radar 225 Tarakan saat ini belum optimal dalam memelihara kesiapan operasional Radar, hal ini disebabkan kemampuan yang dimiliki belum optimal sesuai dengan kriteria kemampuan dari Buku Petunjuk Penilaian Personel Teknik Radar. Hal ini mempengaruhi tugas Satuan Radar 225 Tarakan dalam melaksanakan Operasi Pertahanan Udara. Ada enam kriteria kemampuan yang ditentukan, empat kriteria kemampuan Personel Teknik sudah mencapai kategori I dan II, sementara dua kriteria lainnya kemampuan Personel Teknik masih berada pada kategori II dan III. Kondisi ini diduga disebabkan oleh masih kurangnya pengetahuan, keterampilan dan motivasi yang dimiliki oleh Personel Teknik Satuan Radar 225 Tarakan, sehingga diperlukan strategi atau upaya-upaya dalam meningkatkan Personel Teknik Satuan Radar 225 Tarakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kemampuan yang dimiliki oleh Personel Teknik Satuan Radar 225 Tarakan saat ini, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan Personel Teknik guna memelihara kesiapan operasional Radar dan strategi apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan tersebut. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer yang diperoleh berdasarkan informasi dari Informan melalui wawancara dengan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan, keterampilan dan motivasi yang dimiliki oleh Personel Teknik Satuan Radar 225 Tarakan mempengaruhi kemampuannya guna memelihara kesiapan operasional Radar. Pengetahuan yang dimiliki oleh sebagian besar Personel Teknik masih bersifat pengetahuan dasar, sehingga perlu ditingkatkan ke jenjang pengetahuan lanjutan dan mahir. Keterampilan yang dimiliki juga masih bersifat keterampilan dasar sehingga perlu ditingkatkan menuju keterampilan lanjutan. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan ini dapat dilakukan dengan kegiatan pendidikan dan pembinaan keterampilan formal dan non formal. Motivasi Personel Teknik juga masih kurang terutama dari pribadi sendiri untuk mau maju dan berkembang, perlu dorongan motivasi baik dari diri sediri, dari lingkungan kerja dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang dapat membantu Personel Teknik meningkatkan kemampuan guna memelihara kesiapan Radar sehingga pelaksanaan tugas Operasi Pertahanan Udara dapat terlaksana. Kata kunci: optimalisasi, kemampuan, pengetahuan, keterampilan, motivasi Abstract -- The Technical Personnel Capability of the Radar 225 Tarakan Unit is currently not optimal in maintaining Radar operational readiness, this is due to the ability that is owned not optimally according to the ability criteria of the Radar Technical Personnel Assessment Guide Book. This affected the task of the 225 Tarakan Radar Unit in carrying out Air Defense Operations. There are six criteria for ability that are determined, four criteria of Engineering Personnel ability have reached category I and II, while the other two criteria are Engineering Personnel's ability still in categories II and III. This condition is allegedly caused by the lack of knowledge, skills and motivation possessed by the 225 Tarakan Radar Unit Technical Personnel, so a strategy or efforts are needed to improve the 225 Tarakan Radar Unit Personnel. The purpose of this study is to analyze the capabilities possessed by the current Technical Personnel of the 225 Tarakan Radar Unit, what factors influence the ability of Technical Personnel to maintain operational readiness of the Radar and what strategies must be taken to improve that capability. The design of this study uses a qualitative descriptive approach. The data used in this study originated from primary data obtained based on information from informants through interviews with the data analysis techniques used were triangulation techniques. The results showed that the knowledge, skills and motivation possessed by the Technical Unit of the Radar 225 Tarakan Unit influenced their ability to maintain Radar operational readiness. The knowledge possessed by most Engineering Personnel is still basic knowledge, so it needs to be increased to advanced and advanced levels of knowledge. The availability of the skills is still basic skills so it needs to be improved towards advanced skills. Increasing knowledge and skills can be done through educational activities and fostering formal and non-formal skills. Motivation of Engineering Personnel is also still lacking, especially from the person himself to want to go forward and develop, need good motivation from self, from the work environment and meeting the needs of facilities and infrastructure that can help Engineering Personnel to increase the ability to maintain radar readiness so that the implementation of Air Defense Operations can be done.Keywords: optimization, ability, knowledge, skills, motivatio
Strategi Pangkalan TNI AL Banten Dalam Mendukung Pengamanan ALKI I
No full textAbstrak -- Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Alur ini merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing di atas laut tersebut untuk dilaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal. Selat Sunda sebagai salah satu selat tersibuk di Indonesia merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, yang menghubungkan perairan Samudera Hindia melewati Selat Karimata menuju Laut Natuna Utara atau sebaliknya. ALKI merupakan konsekuensi Indonesia sebagai negara kepulauan setelah pemerintah Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985. Adanya ancaman-ancaman yang terjadi di ALKI-I dan wilayah perairan Indonesia di Selat Sunda, maka dibutuhkan strategi dari TNI AL di wilayah tersebut, yang berada dibawah yuridiksi pengawasan Lanal Banten. Sesuai dengan tugas pokok TNI yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara, maka penelitian ini ingin melihat strategi dalam pengamanan dan kendala dalam pengamanan ALKI-I terutama Selat Sunda demi menciptakan implementasi konsep kedaulatan maritim di perairan Indonesia yang saat ini menggunakan konsep Poros Maritim Dunia.Kata Kunci: ALKI, Pengamanan, TNI AL Abstract -- Indonesian Archipelagic Sea Lines (ALKI) is a sea lines that is designated as a lines for the implementation of archipelagic sea lanes crossing rights based on the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. This lines is a channel for shipping and aviation that can be utilized by foreign ships or aircraft over the sea to carry out peaceful voyages and flights in the normal way. The Sunda Strait as one of the busiest straits in Indonesia is part of the Indonesian Archipelago Sea Lines (ALKI) I, which connects the waters of the Indian Ocean through the Karimata Strait to the North Natuna Sea or vice versa. ALKI is a consequence of Indonesia as an archipelagic country after the Indonesian government ratified UNCLOS 1982 through the Republic of Indonesia Law Number 17 of 1985. There are threats that occur in ALKI-I and Indonesian territorial waters in the Sunda Strait, so a strategy is needed from the Navy in the region , who are under the jurisdiction of the Banten Lanal supervision. In accordance with the TNI's main task of upholding state sovereignty, maintaining the territorial integrity of the Unitary Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as well as protecting the entire nation and all of Indonesia from the threat to the integrity of the nation and the state, this wants to see strategies in security and constraints in safeguarding ALKI-I especially the Sunda Strait in order to create an implementation of the concept of maritime sovereignty in Indonesian waters which currently uses the concept of the World Maritime Fulcrum.Keywords: ALKI, Security, Nava
PENGARUH KOMUNIKASI DAN SUMBER DAYA TERHADAP KEAMANAN INFORMASI DI BADAN CYBER OPERATION CENTER PUSAT DATA DAN INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
No full textAbstract – Cyber defense is intended to secure the confidentiality, integrity, and availability of important information for the country, national security, as well as securing Electronic System which is strategic or critical for the country. The Ministry of Defense of the Republic Indonesia is developing a Country Defense Information System based on providing a fast, accurate, and real time data and information in order to secure the decision making process. This research aims to determine the impact of communication and resources on information security at The Cyber Operation Center, Data and Information Center of Ministry of Defense of the Republic Indonesia. Every implementer needs to be aware that information security plays an important role in securing the country's strategic defense assets. This research reviews the implementation of George Edward III Implementation Theory that consists on Communication and Resources Variables. The hypothesis of this research is that there is a significant impact between communication and resources to Information Security. This research used quantitative method with 103 respondent samples, by using questionnaire to collect the data and statistical analysis using SPSS to analyze the data. The result of statistical analysis proves that there is 36,94% positive and significant impact between Communication to Information Security. There is 30,41% positive and significant impact between Resources to Information Security. There is 32,7% positive and significant impact between Communication and Resources to Information Security. Keywords – Information Security, Communication, Resources, Implementation Police, Cyber Defens
PENGUATAN PERAN SISTEM KOMUNIKASI SATELIT DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OPERASI DAN LATIHAN TNI
No full textSistem komunikasi satelit oleh TNI Angkatan Udara sangat berperan penting dalam pelaksanaan tugas-tugas TNI Angkatan Udara, baik dalam kegiatan operasi maupun latihan. Diantaranya mendukung kelancaran kodal ops Mabes TNI dengan Mabes TNI dan Kotamaops TNI AU, sistem komunikasi ini juga digunakan untuk menunjang kesiapan operasional, diantaranya untuk memonitor kegiatan penerbangan pada aspek operasi dan latihan TNI AU. Itu sebabnya penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penguatan peran, kendala serta upaya peningkatan sistem komunikasi satelit TNI Angkatan Udara salah satunya di Satkomplek Diskomlekau. Guna mencapai tujuan terebut maka, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, data dikumpulkan dengan metode wawancara dengan narasumber di jajaran Diskomlekau dan dianalisa menggunakan teori Pertahanan Negara, Doktrin Pertahanan Udara, Teori Penguatan, Teori Peran, Teori Sistem Komunikasi dan Konsep Satelit. Dari hasil penelitian, diperoleh bahwa penguatan peran sistem komunikasi satelit berperan sebagai backbone dari jaringan komunikasi TNI secara umum untuk mendukung sistem Komando dan Kendali. Salah satunya menjadi backbone komunikasi dalam Latihan Angkasa Yudha. Sedangkan kendala dalam penguatan sistem komunikasi satelit TNI AU Satkomplek Diskomlekau yakni sumber daya manusia yang belum mumpuni dalam penanganan pengembangan sistem komunikasi satelit serta belum adanya petunjuk teknis yang mengatur sistem komunikasi satelit. Adapun upaya peningkatan sistem komunikasi satelit TNI AU yaitu mendorong modernisasi peralatan serta mendorong evaluasi sumber daya manusia melalui regenerasi dan diklat (training) bagi personel yang mengoperasikan sistem komunikasi satelit.Kata kunci : Peran, Sistem Komunikasi, Satelit, TNI A
Pemberdayaan Personel Lanud Adisutjipto Dalam Rangka Kesiapan Penanggulangan Aksi Bajak Udara
No full textAbstrak -- Penelitian mengenai “Pemberdayaan Personel Lanud Adisutjipto dalam Rangka Kesiapan Penanggulangan Aksi Bajak Udara ini dilatarbelakangi oleh adanya kemungkinan ancaman pembajakan pesawat udara yang bisa terjadi diseluruh wilayah Indonesia yang belum diimbangi dengan persiapan tim penanggulangan pembajakan udara terutama di lanud Adisutjipto. Tim penanggulangan pembajakan pesawat satu-satunya adalah tim Bravo yang berpusat di Rumpin Bogor. Saat ini belum ada satuan petugas khusus lain yang dilatih untuk penanggulangan pembajakan pesawat di masing-masing pangkalan udara yang ada di Indonesia, sedangkan potensi ancaman pembajakan pesawat tetap bisa terjadi di berbagai daerah. Permasalahan yang diteliti yaitu tentang pemberdayaan dan kesiapan personel Pangkalan Udara TNI AU Adisutjipto dalam penanggulangan aksi bajak udara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemberdayaan dan kesiapan personel Pangkalan Udara TNI AU Adisutjipto dalam penanggulangan aksi bajak udara. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa pemberdayaan dan kesiapan lanud dalam menanggulangi aksi bajak udara belum optimal. Kesimpulan dalam penanggulangan bajak udara agar terlaksana dengan baik dilaksanakan dengan memberdayakan personel lanud dan setiap stake holder terkait yang memiliki kompetensi dalam penanggulangan aksi bajak udara.Kata Kunci : Pemberdayaan personel, Kesiapan, Penanggulangan Abstract -- Research about empowerment personnel adisutjipto air forcebase in the framework of aircraft hijacking response readiness is backdrop of possible threats of aircraft hijacking which can occur throughout Indonesia has not been offset by the preparation of the aircraft hijacking response team especially in Lanud Adisutjipto. The only aircraft hijacking response team is Bravo team that based in Rumpin Bogor. At present there is no other unit of special officers trained for aircraft hijacking in each airbase in Indonesia. The problems in research is about empowerment and readiness of personnel adisutjipto airforce base in aircraft hijacking response. The purpose of this study is to analyze the empowerment and readiness of personnel Adisujtipto airforce base in aircraft hijacking response. The research was conducted with qualitative methods with data reduction techniques, data presentation and conclusion drawing. Based on the results of research conducted, obtained results that empowerment and readiness Adisutjipto airfoce base in aircraft hijacking response is notyet optimal. The conclusions of the aircraft hijacking response to be carried out well implemented by empowering adisutjipto air forcebase personnel and every related stakeholder who has competence in adisutjipto air forcebase.Keyword : Empowerment of personnel, Readiness, Countermeasure
Implementasi Program TNI Manunggal Membangun Desa Dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan (Studi di Wilayah Kodim 1620/Lombok Tengah NTB)
No full textAbstrak -- Pemberdayaan wilayah pertahanan adalah salah satu paradigma yang sedang diimplementasikan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dirancang untuk menjadi program yang partisipatif dan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam rangka menyiapkan pangkal perlawanan sebagai sebuah strategi pertahanan darat. Penelitian bertujuan untuk menganalisis masalah ini dengan memberi fokus pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan Program TMMD dalam pemberdayaan wilayah pertahanan di wilayah Kodim 1620/Lombok Tengah. Metode penelitian adalah kualitatif dengan mengunakan wawancara dan studi kepustakaan, serta analisis dokumen yang relevan, dan pendekatan non-acak dalam penentuan lokasi penelitian (Desa Pengenjek Kecamatan Jonggat), penelitian ini menemukan bahwa tingkat partisipasi warga dalam program TMMD belum optimal (derajat tokenisme). Sejak dari perencanaan sampai dengan pasca-program, warga hanya ikut-serta, tetapi belum berperan serta dalam menentukan, memilih, dan menggerakkan setiap kegiatan dalam program itu; selnjutnya peran Babinsa dalam pemberdayaan masyarakat masih belum optimal. Masyarakat masih tergantung pada uluran tangan pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa derajat partisipasi masyarakat masih dalam tangga tokenisme, artinya peran serta warga dalam perencanaan dan pelaksanaan program perlu ditingkatkan lagi, serta Program TMMD yang merupakan bagian dari kebijakan pemberdayaan wilayah pertahanan itu meliputi kegiatan program-program pemerintah dalam pelibatan warga dalam program dan harus dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat.Kata kunci: Implementasi Program, Pemberdayaan Wilayah Pertahanan, TNI Manunggal Membangun Desa Abstrak -- Empowerment of the defense area is one of the paradigms being implemented by the Indonesian Armed Forces Army (TNI AD). The TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) program is designed to be a participatory and community-based program in order to prepare the base of resistance as a land defense strategy. The research aims to analyze this problem by focusing on two problem formulations, namely how to implement the TMMD Program in empowering defense areas in the Kodim 1620 / Lombok Tengah Region. The research method was qualitative using interviews and literature studies, as well as analysis of relevant documents, and non-random approaches in determining research locations (Jonggat Subdistrict Village Village), this study found that the level of citizen participation in the TMMD program was not optimal (degree of tokenism). From planning to post-program, residents only participate, but have not participated in determining, choosing, and mobilizing every activity in the program; Furthermore, the role of Babinsa in community empowerment is still not optimal. The community is still dependent on the government's helping hand. This study concludes that the degree of community participation is still in the tokenism ladder, meaning that the participation of citizens in program planning and implementation needs to be improved, and the TMMD Program which is part of the defense area empowerment policy includes the activities of government programs in involving citizens in the program and must implemented independently by the community.Keywords: Program Implementation, Defense Territory Empowerment, TNI Rural Developing Progra
Defense Management concepts improving Indonesian Maritime Security
No full textThis study aimed to analyze the concept of Indonesian Defence Management in the 21st century in the context of Indonesian Maritime Security and to determine the readiness of defence management capabilities in facing threats. Research method used is descriptive qualitative with data collection methods through in-depth interview and documentation. The results showed that in order to improve maritime security in Indonesia has not been implemented in a structured and comprehensive defense in accordance with the management perspective of the countries more advanced, especially on defense preparedness in logistics management such as the management and alutsista availability owned Indonesi
The Concept of Defense Management in the 21st Century within Indonesia Maritime Security Framework
No full textConflict of Maritime Security in the Asia Pacific region, especially South China Sea is a conflict that has long occurred and a problem that is often raised both in a regional and international level. Related to the conflict takes Strategy and Management of the State's defense to anticipate the impact of the conflict situations on defense and security of the region. The purpose of this study is to analyze the concept of Defence Management Indonesia in the 21st century in the context of Indonesian Maritime Security, Case Studies U.S Rebalancing in Asia Pacific and South China Sea conflict, as well as to determine the readiness of Defence Management capabilities in the face of threats. The method used is a qualitative method of data collection methods through in-depth interview to the informant. The results showed that in order to improve maritime security in Indonesia has not been implemented in a structured and comprehensive defense in accordance with the management perspective of the countries more advanced, especially on defense preparedness in logistics management as a managing and defense equipment avaible owned by Indonesia government. Based on these results it is suggested the need for socialization implementation of Defense Management in Asia Pacific by Indonesia government in the context of Maritime Security comprehensively
