1,721,256 research outputs found
Analisis Yuridis Penolakan Paten Terkait dengan Penyempurnaan Invensi (Studi Kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 802 K/PDT.SUS/2011)
No full textPenolakan Paten Terkait Dengan Penyempurnaan Invensi memperhatikan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 dan Peraturan pemerintah Tahun1999. Berdasarkan peraturan yang diatur oleh UU Paten pihak yang memohonkan paten disebut sebagai Pemohon dan di mohonkan ke Direktorat Jenderal Paten. Dalam putusan penolakan, apabila pihak pemohon merasa keberatan atas keputusan oleh Direktorat Jenderal Paten tersebut dapat melakukan upaya Banding ke Komisi Banding Paten, apabila tetap ditolak dapat melakukan upaya hukum yaitu Gugatan ke Pengadilan Niaga, dan kasasi ke Mahkamah Agung.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penulisan hukum normative atau penelitian hukum kepustakaan, Data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sedangkan pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi hukum kepustakaan (library research). Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian penulis yaitu terhadap Putusan Mahkamah Agung dalam hal penolakan paten terkait dengan penyempurnaan invensi ini adalah dikarenakan kurang jelinya pemohon terhadap upaya hukum yang dilakukan, dimana putusan mahkamah agung sama sekali tidak membahas, ataupun menyinggung masalah objek yang dimintakan patennya, dikarenakan kesalahan pihak pemohon yang terlambat melayangkan gugatannya ke pengadilan, sesuai dengan pengaturan dalam UU Paten yaitu 3 bulan setelah penerimaan putusan penolakan dari Direktorat Jenderal.99 HalamanSkripsi Sarjan
Penerapan Sanksi oleh Dewan Kehormatan Notaris Kota Medan (DKD) Terhadap Notaris yang Melakukan Promosi Jabatan
No full textNotaris dalam menjalankan tugas jabatannya diharuskan tunduk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P), Kode Etik Notaris, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris (KEN), seorang Notaris dilarang untuk melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan media cetak dan/atau elektronik. Ketentuan tersebut sangat berbeda dengan praktiknya, masih terdapat notaris yang melanggar peraturan dengan melakukan salah satu atau beberapa kegiatan yang dikategorikan sebagai publikasi atau promosi jabatan. Hal ini disebabkan pada era milenial ini, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet kini menjadi suatu kebutuhan yang mengarahkan dan memudahkan kegiatan manusia. Terdapatnya sosial media seperti Facebook, Instagram dan Twitter juga mengakibatkan mudahnya notaris mempromosikan dirinya dengan menuliskan biodata pribadi dengan mencantumkan nama dan jabatannya, hal tersebut jelas dilarang dalam kode etik akan tetapi dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana kriteria pelanggaran kode etik berupa promosi jabatan notaris yang dikategorikan melanggar kode etik, bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan notaris, dan bagaimana penerapan sanksi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris terhadap notaris yang melakukan promosi jabatan di Kota Medan.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai hukum empiris.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria pelanggaran kode etik berupa promosi jabatan notaris yang dikategorikan melanggar kode etik, berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disebutkan bahwa, mencakup segala kegiatan notaris yang dilakukan baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga. Dewan Kehormatan Daerah Kota Medan dalam melakukan pengawasan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, dilakukan dengan 3 (tiga) cara. Yaitu; dengan laporan dari masyarakat, dengan laporan dari sesama rekan notaris dan dengan adanya temuan dari Dewan Kehormatan Daerah sendiri. Penerapan sanksi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris Daerah (DKD) terhadap notaris yang melakukan promosi jabatan di kota medan yaitu memberikan sanksi dalam bentuk teguran, peringatan, pemecatan sementara, pemecatan, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Notaris Daerah atas pelanggaran kode etik kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya, belum efektif, dikarenakan sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera.135 HalamanTesis Magiste
Tinjauan Yuridis atas Alasan Kealpaan dalam Wanprestas Kontrak (Studi Terhadap Putusan Nomor 74/PDT.G/2018/PN.JMB)
No full textPenulisan karya tulis ini bertujuan untuk memaparkan akibat hukum yang akan timbul, ketika salah satu pihak tidak melaksanakan isi kontrak yang disebabkan oleh kelalaian atau kealpaannya hingga membuat pihak lainnya menderita kerugian. Adapun yang menjadi latar belakang penulisan ini adalah karena hukum kontrak Indonesia tidak membedakan wanprestasi yang terjadi karena kesengajaan maupun kelalaian.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan cara menganalisis putusan nomor 74/Pdt.G/2018/PN.Jmb yang kemudian dianalisis menggunakan bahan-bahan hukum terkait keberlakuan norma-norma hukum kontrak di Indonesia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak yang dianggap telah melakukan wanprestasi yang timbul karena kelalaiannya tetap diwajibkan untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang telah ia timbulkan. Hal ini dikarenakan sudah adanya kerugian yang dialami oleh pihak lain dalam kontrak.
Berdasarkan hukum kontrak yang berlaku Indonesia, yakni KUH Perdata, setiap pihak yang telah terbukti melakukan perbuatan yang tidak semestinya dilakukan hingga timbulnya kerugian, baik yang dilakukan secara sengaja maupun yang terjadi karena adanya kealpaan tetap dinyatakan melakukan wanprestasi.114 HalamanSkripsi Sarjan
Tinjauan Yuridis Atas Tindakan Debitur yang Menolak Pengosongan Barang Jaminan yang Dieksekusi oleh Bank
No full textIn banking credit system, the creditor performs a survey in order to find
out the administration completeness of debtor’s personal identity, characters,
occupational prospect, income, etc., by using 4P and 5C methods. Before
extending the credit, the creditor carries out a binding agreement of mortgage
for debtor’s immovable property in order to keep safe the implementation of
the credit. However, a mortgage does not guarantee that the extending of
credit does not have any problem. The problem of nonperforming credit is still
faced by the creditor as the mortgagee. When a debtor is declared default, the
object of the hypothecation (mortgage) is executed by the creditor after getting
fiat (permit) for execution by the District Court.
The research used judicial normative and descriptive analytic methods
by analyzing the prevailing legal provisions, laws, and regulations on legal
protection for creditor as the mortgagee as it is stipulated in Law No. 4/1996
and in law of civil procedure (Rechtsreglement voor de Buitengewesten or
RBg) on confiscation. The research was supported by interviews with the
parties concerned such as the staffs who handle credit extension and
nonconfirming credit in PT Bank UOB Indonesia, TBk Cabang Batam As the
creditor and the mortgagee, notaries, and the bailiff of Batam District Court.
The result of the research shows that the execution procedure of the
mortgage which is bound by hypothecation, related to legal protection for the
bank as the creditor when a debtor is default in paying off his credit, is by
giving warning three times, followed by summons three times to the debtor by
the attorney as the representation of the creditor. Besides that, the creditor
also does persuasive approach toward the debtor although the latter usually
ignores it. After all warnings, summons, and persuasive approach are ignored
by the debtor, the creditor then gets the fiat (permit) from Batam District Court
to do execution on the mortgage. In the process of the execution, the debtor’s
rights are guaranteed and protected. In the execution and the auction of the
mortgage, the creditor only gets his loan back, and the rest of the credit should
be returned to the debtor. Besides that, the implementation of the execution is
carried out after the debtor is given the authority to sell the mortgage but fails.
When the debtor refuses to submit the mortgage in the possible means after
getting fiat (permit) from Batam District Court by asking help from the bailiff
of Batam District Court and the Batam City Subregional Police in the process
of the execution since the mortgage now belongs to the creditor as the
mortgagee.Dalam suatu kredit perbankan, pihak bank selaku kreditur pada umumnya akan
melakukan pengikatan jaminan yang dalam penelitian ini adalah jaminan hak tanggungan
untuk mengamankan penyaluran kreditnya tersebut sesuai ketentuan UUHT No. 4 Tahun
1996. Meskipun pelaksanaan pemberian kredit telah diikat dengan jaminan hak tanggungan
namun pelaksanaanya tetap mengalami permasalahan dalam hal pembayaran kreditur oleh
debitur. Apabila debitur telah dinyatakan wanprestasi maka kreditur berhak melakukan
eksekusi terhadap objek jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini
membahas mengenai : 1) Prosedur eksekusi barang jaminan yang diikat dengan Hak
Tanggungan berkaitan dengan perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur, 2) Hak debitur
bila terjadi eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan, 3) Tindakan kreditur apabila debitur
menolak pengosongan objek jaminan Hak Tanggungan.
Jenis penelitian tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang bersifat
deskriptif analitis, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji
ketentuan peratuarn perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum Hak Tanggungan,
hukum kredit perbankan sebagaimana dimuat di dalam UUHT No. 4 Tahun 1996, dan
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan untuk memaparkan dan menganalisa
permasalahan yang ada dalam penelitian ini dalam upaya mencari solusi sebagai jawaban
yang benar dalam menjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini juga didukung dengan
wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu pejabat bagian kredit dan penanganan masalah
kredit macet di PT Bank UOB Indonesia, Tbk Cabang Batam sebagai kreditur pemegang hak
tanggungan, notaris dan juru sita Pengadilan Negeri Batam.
Dari hasil penelitian diketahui prosedur eksekusi objek jaminan hak tanggungan
adalah apabila debitur telah dinyatakan wanprestasi dalam pembayaran kewajiban hutangnya
yang ditandai dengan pemberian surat peringatan oleh kreditur sebanyak 3 kali dan somasi
dari pengacara yang mewakili kreditur sebanyak 3 kali. Disamping itu kreditur juga telah
melakukan pendekatan secara persuasif kepada debitur, namun tindakan-tindakan yang
diambil oleh kreditur tersebut tidak diindahkan oleh debitur. Setelah memperoleh fiat (ijin)
Pengadilan Negeri Batam kreditur melakukan eksekusi dengan kekuasaan sendiri terhadap
objek jaminan hak tanggungan tersebut. Di dalam pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh
kreditur maka hak-hak debitur pemberi hak tanggungan tetap harus dilindungi, dimana
setelah dilakukan eksekusi dan dilakukan lelang atas objek jaminan hak tanggungan tersebut
maka kreditur berhak mengambil pelunasan piutangnya dan kelebihan dana lelang objek
jaminan hak tanggungan tersebut bila ada wajib dikembalikan kepada debitur. Sebelum
dilakukan pelaksanaan eksekusi debitur diberi kewenangan untuk menjual sendiri objek hak
tanggungan tersebut namun gagal. Pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan memperoleh
perlawanan dari debitur sehingga kreditur melakukan upaya paksa setelah memperoleh fiat
(ijin) eksekusi dari Pengadilan Negeri Batam dengan meminta bantuan juru sita Pengadilan
Negeri Batam dan juga aparat kepolisian kota Batam. Kreditur sebelum melakukan eksekusi
hak tanggungan hendaknya melakukan negosiasi terhadap kreditur sehingga tidak terjadi
perlawanan pada saat dilaksanakannya eksekusi objek hak tanggungan tersebut. Dalam
pelaksanaan eksekusi objek jaminan hak tanggungan kreditur hendaknya menghormati hakhak
debitur sehingga dalam pelaksanaan eksekusi tidak merugikan kepentingan kreditur.
Hendaknya kreditur terlebih dahulu menggunakan pendekatan dan negosiasi kepada debitur
semaksimal mungkin sehingga upaya perlawanan debitur saat pelaksanaan eksekusi dapat
ditekan semaksimal mungkin dan pelaksanaan eksekusi dapat berjalan dengan lancar.192 HalamanTesis Magiste
Tanggung Jawab Pengelola Mal terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan oleh Penyewa Menurut Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pengelola mal
terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penyewa. Dalam hal ini,
pengaturan mengenai hukum hak cipta di Indonesia telah diatur dengan jelas
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun
permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan
hukum hak cipta di Indonesia, bagaimana mengetahui pelanggaran hak cipta di
mal dan bagaimana tanggung jawab pengelola mal terhadap pelanggaran hak cipta
yang dilakukan oleh penyewa di tempat perdagangan yang dikelolanya.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif yaitu
dengan mencari data sekunder dengan mengacu kepada peraturan-peraturan yang
ada sesuai dengan bidang kajian ilmu hukum dengan jalan meneliti bahan pustaka
atau data sekunder yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini.
Keseluruhan data tersebut akan dikumpulkan dengan menggunakan metode
pengumpulan data studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu
menggambarkan realitas sosial dari fakta-fakta yang diketemukan, untuk
selanjutnya dilakukan upaya analisis dengan mendasarkan kepada teori-teori yang
terdapat dalam disiplin ilmu hukum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua pihak yang membiarkan,
mendukung, ataupun melakukan pelanggaran hak cipta akan dikenai sanksi sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal
10 pengelola mal tidak dibenarkan dengan alasan apapun untuk membiarkan
penyewanya memperjualbelikan atau melakukan penggandaan barang hasil
pelanggaran hak cipta di malnya. Bagi pengelola mal yang membiarkan
penyewanya untuk memperjual belikan barang-barang hasil pelanggaran hak cipta
baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, maka akan dikenai Pasal 114 UUHC,
sehingga akan dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah).126 HalamanSkripsi Sarjan
Perlindungan Hukum Rahasia Dagang setelah Berakhirnya Perjanjian Kerja (Studi Kasus Putusan MA No. 1713K/PDT/2010)
No full textIn this era of globalization, various ways done by individuals or
companies to gain profit, one of them by obtaining information that has economic
value (trade secrets) regardless of its legality. Which leaked information from a
company can give a loss to a company, for example Supreme Court Decision
Number 1713K / Pdt / 2010 between PT. Basuki Pratama Engineering against PT.
Hitachi Construction Machinery Indonesia, with infringement of trade secrets of
PT. Basuki Pratama Engineering by PT. Hitachi Construction Machinery
Indonesia.
The problem in writing this Thesis is Why trade secrets need to be kept
confidential. How to apply and link the protection of a company's trade secret
through an employment agreement. How to protect trade secret law after the
termination of the employment agreement.
The research method used for this thesis is normative research, that is
research method which is research in the form of inventory of applicable
legislation, trying to find principles or basic philosophy of the law - the invitation
or research in the form of legal discovery effort appropriate to a case certain. In
terms of data collection, the author uses literature research methods and field
research methods.
From the research results can be concluded Trade secrets owned by the
company or perseorang have commercial value, so it is a company asset and
perseorang very valuable. Violation of trade secrets may provide both material
and immaterial damages to the owner. Therefore required work agreement is
made with the aim that employees who work in companies do not divulge a
company's trade secrets. In general, proof of infringement on trade secrets is very
difficult, violations proven after the existence of the same trade secrets existing to
the owner, the form of protection provided is to make employment agreements
against employees with non-disclosure clauses, as well as with litigation. Where
the role of government is very important in upholding justice for violations of
trade secrets.Pada era globalisasi ini, berbagai cara dilakukan oleh perorangan atau
perusahaan untuk mendapatkan keuntungan, salah satunya dengan mendapatkan
informasi yang memiliki nilai ekonomis (rahasia dagang) tanpa memperdulikan
legalitasnya. Yang mana bocornya informasi tersebut dari suatu perusahaan dapat
memberikan kerugian pada suatu perusahaan, sebagai contoh Putusan MA Nomor
1713K/Pdt/2010 antara PT. Basuki Pratama Engineering melawan PT. Hitachi
Construction Machinery Indonesia, dengan kasus pelanggaran rahasia dagang
milik PT. Basuki Pratama Engineering oleh PT. Hitachi Construction Machinery
Indonesia.
Permasalahan dalam penulisan Tesis ini adalah Mengapa rahasia dagang
perlu dijaga kerahasiaannya. Bagaimana penerapan dan kaitan perlindungan
rahasia dagang suatu perusahaan melalui perjanjian kerja. Bagaimana
perlindungan hukum rahasia dagang setelah berakhirnya perjanjian kerja.
Metode penelitian yang digunakan untuk tesis ini adalah penelitian secara
normatif, yaitu metode penelitian yang penelitian berupa inventarisasi perundang -
undangan yang berlaku, berupaya mencari asas - asas atau dasar falsafah dari
perundang - undangan tersebut atau penelitian yang berupa usaha penemuan
hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu. Dalam hal pengumpulan data,
penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian
lapangan.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan Rahasia dagang yang dimiliki oleh
perusahaan maupun perseorang memiliki nilai komersial, sehingga merupakan
aset perusahaan maupun perseorang yang sangat bernilai. Pelanggaran terhadap
rahasia dagang dapat memberikan kerugian baik secara material maupun
immaterial terhadap pemilik. Oleh karena itu diperlukan perjanjian kerja dibuat
dengan tujuan agar karyawan yang bekerja di perusahaan tidak membocorkan
rahasia dagang suatu perusahaan. Pada umunya, pembuktian pelanggaran terhadap
rahasia dagang sangat sulit, pelanggaran terbukti setelah terdapat kesamaan
macam rahasia dagang yang ada pada pemilik, bentuk perlindungan yang
diberikan adalah dengan membuat perjanjian kerja terhadap karyawan dengan
klausul Non-Disclosure, maupun dengan proses pengadilan. Dimana peran
pemerintah sangat penting dalam menegakkan keadilan atas pelanggaran rahasia
dagang.139 HalamanTesis Magiste
Penipuan Short Message Service (SMS) Terhadap Konsumen Provider Telepon Seluler Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
No full textKemajuan teknologi khususnya di bidang telekomunikasi berkembang sangat pesat. Produk/alat komunikasi yang diciptakan salah satunya adalah telepon seluler/handphone. Perkembangan teknologi ini tidak menutup kemungkinan terjadinya penipuan short message service (SMS) melalui telepon seluler terhadap konsumen. Kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai bentuk dalam melindingi konsumen atas penipuan melalui SMS. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana hak-hak konsumen provider telepon seluler, selanjutnya bagaimana perlindungan terhadap informasi dan data pribadi konsumen provider telepon seluler, serta bagaimana upaya perlindungan hukum bagi konsumen atas penipuan melalui short message service (SMS). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yakni dengan mengumpulkan data dari berbagai referensi baik melalui buku-buku, perundang-undangan, website, dan sumber-sumber referensi lain. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hak-hak konsumen provider telepon seluler mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan perlindungan terhadap informasi dan data pribadi tidak diatur secara khusus, namun secara parsial telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya upaya perlindungan hukum bagi konsumen provider telepon seluler atas penipuan yang dilakukan melalui SMS, dapat berupa upaya hukum preventif dan upaya hukum represif, serta dapat dilakukan tindakan-tindakan pencegahan atas terjadinya penipuan melalui SMS.101 HalamanSkripsi Sarjan
Perlindungan Hukum Rahasia Dagang setelah Berakhirnya Perjanjian Kerja (Studi Kasus Putusan MA No. 1713K/PDT/2010)
No full textIn this era of globalization, various ways done by individuals or
companies to gain profit, one of them by obtaining information that has economic
value (trade secrets) regardless of its legality. Which leaked information from a
company can give a loss to a company, for example Supreme Court Decision
Number 1713K / Pdt / 2010 between PT. Basuki Pratama Engineering against PT.
Hitachi Construction Machinery Indonesia, with infringement of trade secrets of
PT. Basuki Pratama Engineering by PT. Hitachi Construction Machinery
Indonesia.
The problem in writing this Thesis is Why trade secrets need to be kept
confidential. How to apply and link the protection of a company's trade secret
through an employment agreement. How to protect trade secret law after the
termination of the employment agreement.
The research method used for this thesis is normative research, that is
research method which is research in the form of inventory of applicable
legislation, trying to find principles or basic philosophy of the law - the invitation
or research in the form of legal discovery effort appropriate to a case certain. In
terms of data collection, the author uses literature research methods and field
research methods.
From the research results can be concluded Trade secrets owned by the
company or perseorang have commercial value, so it is a company asset and
perseorang very valuable. Violation of trade secrets may provide both material
and immaterial damages to the owner. Therefore required work agreement is
made with the aim that employees who work in companies do not divulge a
company's trade secrets. In general, proof of infringement on trade secrets is very
difficult, violations proven after the existence of the same trade secrets existing to
the owner, the form of protection provided is to make employment agreements
against employees with non-disclosure clauses, as well as with litigation. Where
the role of government is very important in upholding justice for violations of
trade secrets.Pada era globalisasi ini, berbagai cara dilakukan oleh perorangan atau
perusahaan untuk mendapatkan keuntungan, salah satunya dengan mendapatkan
informasi yang memiliki nilai ekonomis (rahasia dagang) tanpa memperdulikan
legalitasnya. Yang mana bocornya informasi tersebut dari suatu perusahaan dapat
memberikan kerugian pada suatu perusahaan, sebagai contoh Putusan MA Nomor
1713K/Pdt/2010 antara PT. Basuki Pratama Engineering melawan PT. Hitachi
Construction Machinery Indonesia, dengan kasus pelanggaran rahasia dagang
milik PT. Basuki Pratama Engineering oleh PT. Hitachi Construction Machinery
Indonesia.
Permasalahan dalam penulisan Tesis ini adalah Mengapa rahasia dagang
perlu dijaga kerahasiaannya. Bagaimana penerapan dan kaitan perlindungan
rahasia dagang suatu perusahaan melalui perjanjian kerja. Bagaimana
perlindungan hukum rahasia dagang setelah berakhirnya perjanjian kerja.
Metode penelitian yang digunakan untuk tesis ini adalah penelitian secara
normatif, yaitu metode penelitian yang penelitian berupa inventarisasi perundang -
undangan yang berlaku, berupaya mencari asas - asas atau dasar falsafah dari
perundang - undangan tersebut atau penelitian yang berupa usaha penemuan
hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu. Dalam hal pengumpulan data,
penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian
lapangan.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan Rahasia dagang yang dimiliki oleh
perusahaan maupun perseorang memiliki nilai komersial, sehingga merupakan
aset perusahaan maupun perseorang yang sangat bernilai. Pelanggaran terhadap
rahasia dagang dapat memberikan kerugian baik secara material maupun
immaterial terhadap pemilik. Oleh karena itu diperlukan perjanjian kerja dibuat
dengan tujuan agar karyawan yang bekerja di perusahaan tidak membocorkan
rahasia dagang suatu perusahaan. Pada umunya, pembuktian pelanggaran terhadap
rahasia dagang sangat sulit, pelanggaran terbukti setelah terdapat kesamaan
macam rahasia dagang yang ada pada pemilik, bentuk perlindungan yang
diberikan adalah dengan membuat perjanjian kerja terhadap karyawan dengan
klausul Non-Disclosure, maupun dengan proses pengadilan. Dimana peran
pemerintah sangat penting dalam menegakkan keadilan atas pelanggaran rahasia
dagang.139 HalamanTesis Magiste
Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 35 Undang-Undang Jabatan Notaris Berkaitan Penyerapan Protokol Notaris yang Telah Meninggal Dunia di Kota Medan
No full textMenurut Pasal 8 ayat (1) UUJN bahwa Notaris bisa berhenti atau
diberhentikan dari jabatannya dikarenakan meninggal dunia. Pasal 35 Undangundang
Jabatan Notaris berbunyi bahwa apabila Notaris meninggal dunia ada
kewajiban keluarga atau ahli waris Notaris yang harus dilaksanakan, yaitu
berkewajiban untuk memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah bahwa
Notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia. Pemberitahuan tersebut sangat
penting untuk Majelis Pengawas Daerah agar bisa segera mengambil tindakan
untuk mengetahui keberadaan protokol Notaris dan bisa dilakukan penyerahan
protokol notaris kepada pemegang protokol. Dikarenakan Protokol Notaris adalah
arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Namun dari
ketentuan yang sudah jelas diatur oleh Undang-undang Jabatan Notaris sangat
berbeda dengan praktiknya di masyarakat. Keluarga atau ahli waris Notaris belum
menjalankan dengan baik kewajiban yang sudah diatur di dalam Undang-undang
Jabatan Notaris.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan
pendekatan deskriptif analitis. Yaitu penelitian yang berupaya untuk
menggambarkan, memaparkan dan menganalisis permasalahan yang timbul,
kemudian mencari jawaban yang benar sebagai jalan keluar dari permasalahan
tersebut. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan pedoman wawancara.
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pasal 35 ayat (1),
(2) UUJN dalam hal penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia
belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan pasal 35 ayat (3), (4), dan (5)
belum pernah dilaksanakan dan belum pernah diatasin dan ditangani oleh Majelis
Pengawas Daerah Kota Medan dikarenakan peristiwanya belum pernah terjadi di
Kota Medan. Faktor-faktor yang menjadi pemicu kendala dalam penyerahan
protokol Notaris yang telah meninggal dunia di Kota Medan yaitu Keluarga/ahli
waris dari Notaris yang bersangkutan tidak memberitahukan kepada dari Majelis
Pengawas Daerah Kota Medan bahwasanya Notaris tersebut telah meninggal
dunia, kemudian Ketidaktahuan dan ketidakmengertian keluarga/ahli waris
Notaris terhadap protokol Notaris dan dari Majelis Pengawas Daerah Kota Medan
kesulitan dan kesusahan dalam mencari keluarga/ahli waris dari Notaris yang
meninggal dunia. Adapun Upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam
penerapan Pasal 35 Undang-undang Jabatan Notaris tentang penyerahan protokol
Notaris yang telah meninggal dunia di Kota Medan dalam penelitian ini, yaitu
upaya dari Majelis Pengawas Daerah, Upaya dari Keluarga atau Ahli waris
Notaris yang bersangkutan, dan upaya dari calon pemegang protokol Notaris.148 HalamanTesis Magiste
Analisis Yuridis Akibat Hukum dari Buku Daftar Akta Notaris yang Tidak Ditandatangani dan di Paraf Kepada Majelis Pengawas Daerah
No full textDalam pasal 58 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang- Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris, Notaris membuat daftar akta, daftar surat dibawah tangan, daftar surat dibawah tangan yang dibukukan dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang- Undang lain. Daftar akta adalah lapolaran bulanannya oleh Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah sesuai dengan Daerah kerja Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini Bagaimana pengaturan tugas dan kewenangan majelis pengawas Daerah menurut Undang- undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pengaturan tentang Buku Daftar akta menurut ketentuan Undang undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. akibat hukum terhadap buku daftar akta Notaris yang tidak ditandatangani dan diparaf oleh Majelis Pengawas Daerah
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, sumber data yang digunakan data sekunder , yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian melalui kepustakaan ( library research), penelitian lapangan, dan alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas dan wewenang Majelis pengawas Daerah adalah menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris, dalam melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkalasatu kali dalam satu tahunatau setiap waktu yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam pasal 70 Undang- undang nomor 2 tahun 2014 perubahan atas undang- undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Pengaturan tentang buku daftar akta diatur dalam pasal 58 undang- undang nomor 2 tahun 2014 perubahan atas undang- undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris, Notaris wajib membuat daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, daftar surat dibawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan undang- undang. Akibat hukum dari buku daftar akta yang tidak ditandatangani dan diparaf oleh MPD tidak merubah sifat keotentikan akta tersebut, akan tetapi menimbulkan sanksi terhadap Notaris yang di atur dalam pasal 65A Undang- undang nomor 2 tahun 2014 perubahan atas undang- undang nomor 30 tahun 2004
Kesimpulan dalam penelitian menunjukkan bahwa Tugas dan wewenang Majelis Pengawas Daerah adalah menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala satu kali dalam satu tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.Notaris wajib mebuat buku daftar akta yang diatur dalam Undang-undang, akibat hukum buku daftar yang tidak ditandatangani tidak mengubah sifat akta namun menimbulkan sanksi terhadap notaris.Article 58, figure 1 of Law No. 2/2014 on the Amendment of Law No. 30/2004 on Notarial Position states that a Notary makes the list of deeds, the list of underhanded documents, the list of booked and underhanded deeds, and the other documents required by the laws. The list of deeds is a monthly report to the MPD (Regional Supervisory Council) in a Notary’s work place. The research problems are how about the regulation on the tasks and the authority of MPD according to Law No. 2/2014 on the Amendment of Law No. 30/2004 on Notarial Position, how about the regulation on the List of Deeds according to UUJN (Notarial Act) No. 2/2014 on the Amendment of Law No. 30/2004 on Notarial Position, and about legal consequence of unsigned and not initialed by MPD.
The research used juridical normative method. Secondary data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. They were gathered by conducting library research, field research, documentary study, and interviews. The gathered data were analyzed qualitatively.
The result of the research shows that the task and authority of MPD are organizing meetings to identify whether there is violation against the Code of Ethics by a Notary or against Notarial implementation. Auditing notarial protocol in one time scale yearly or in any time which is considered necessary as it is stipulated in Article 70 of Law No. 2/2014 on the Amendment of Law No. 30/2004 on Notarial Position. The book of the List of Deeds is regulated in Article 58 of Law No. 2/2014 on the Amendment of Law No. 30/2004 on Notarial Position. A Notary is required to make the list of deeds, the list of underhanded documents, the list of booked and underhanded deeds, and the other documents required by the laws. The legal consequence of the list of deeds unsigned and not initialed by MPD is that it will not change their authenticity and will cause impose the sanction on the Notary as it is stipulated in Article 65A of Law No. 2/2014 on the Amendment of Law No. 30/2004. MPD are organizing meetings for auditing whether violation against the Code of Ethics by a Notary or against Notarial implementation and auditing notarial protocol in one time scale yearly or in any time which is considered necessary. A Notary is required to make the list of deeds stipulated by law. The legal consequence of the list of deeds unsigned ad not initialed is not they will not cause the change their nature, but they will cause the imposition sanction on the Notary.129 HalamanTesis Magiste
- …
