1,720,961 research outputs found
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Full text linkThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Full text link“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Full text linkWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
HUBUNGAN FUNGSIONAL PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) DAN PENYIDIK POLRI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI
No full textBerdirinya KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, merupakan apresiasi negara guna mewujudkan supremasi hukum, pemberantasan
korupsi, serta perwujudan good governance dan good govermance. Kewenangan fungsional merupakan
legitimasi formal kehendak negara guna mewujudkan tujuan hukum yang berlandaskan keadilan, kepastian
hukum dan kemanfaatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, karena kurang optimalnya
penegakan hukum oleh penegak hukum sebelumnya. Legitimasi kewenangan fungsional KPK yang paling
pokok diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi PemberantasanTindak
Pidana Korupsi, Pasal 6 hingga Pasal 9 yaitu Pasal 6 terkait tugas KPK, Pasal 7 terkait pelaksanaan tugas
koordinasi berupa antara lain kewenangan KPK mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan
tindak pidana korupsi, Pasal 8 terkait Supervisi, Pasal 9 terkait Pengambilalihan. Kewenangan fungsional
Penyidik KPK dimaksudkan untuk mampu melakukan tindakan dan upaya hukum yang adil, tidak diskriminatif
dalam melakukan pemberantasan tindak pidana, independen, transparan serta memberikan jaminan
kepastian hukum bahwa pelaku tindak pidana korupsi harus dilakukan tindakan serta diproses sesuai
hukum, demi keadilan dan bermanfaat bagi negara. Hubungan Fungsional Penyidik KPK dan Polri Dalam
Menjalankan Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, merupakan perilaku yang dipertanggung jawabkan
guna kepentingan tujuan hukum, yang di dalamnya berintikan, kemanfaatan hukum, kepastian hukum
serta keadilan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, maupun peraturan penrundang-undang lainnya, diimplimentasikan dengan tindakan
hukum yang saling menginformasikan, saling mengkoordinasikan, saling memberikan dukungan sarana SDM
serta terselenggaranya kualitas kinerja yang berdaya guna bersifat koordinatif, supervisi, pengambilalihan
perkara kasus tindak pidana, penukaran informatif SPDP dalam penyelesaian tindak pidana korupsi serta
terbantunya pemenuhan SDM Polri dalam setiap tindakan hukum penyelidikan dan penyidikan
Pembangunan Politik Hukum Pasca Reformasi Di Indonesia
No full textPengertian era reformasi dalam khazanah politik Indonesia merujuk pada masa pasca berhentinya
Jenderal (Purn.) Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2l Mei 1998. Sejak itu,
berbagai tuntutan pun disuarakan oleh elemen masyarakat untuk memperbaiki kondisi dan struktur
ketatanegaraan, antara lain: Amandemen UUD 1945; penghapusan Dwifungsi ABRI; penegakan
supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN); desentralisasi dan hubungan yang adil antara Pusat dan Daerah (otonomi daerah);
mewujudkan kebebasan pers; dan mewujudkan kehidupan demokrasi. Dari sudut pandang sistem
hukum (legal system) yang berkembang selama ini hingga era reformasi, secara struktural,
substansional maupun budaya hukum, teori ini akan sangat mudah melakukan evaluasi keberadaan
konsep maupun penerapan hukum yang seharusnya. Untuk menganalisis politik pembangunan
hukum nasional dalam era pasca reformasi, salah satu rujukannya adalah pada naskah RPJMN.
Namun demikian sebelum meninjau politik pembangunan hukum nasional dalam era pasca
reformasi, penting ditinjau lebih dahulu aspek historisnya, yakni politik pembangunan hukum
nasional pada era sebelum masa reformasi dan pada masa reformasi. Unfuk melakukan pembaruan
terhadap substansi (materi) hukum nasional, diperlukan penelitian yang bersifat mendalam, agar
tujuan meniadakan tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan dapat dihindari.
kata kunci: Pembangunan Politik Hukum
Abstract:
Definition of the reform era in Indonesia's political reportoire refers to the period after the
cessation of General (ret.) Soeharto as President of the Republic of Indonesia on 21 May 1998.
Since then, various demands was echoed by elements of society to improve the condition and
structure of public administration, inter alia: Amendment of the Constitution 1945; the elimination
of the dual function of the armed forces; upholding the rule of law, respect for human rights
(human rights), and the eradication of corruption, collusion and nepotism (KKN); decentralization
and equitable relationship between the central and regional (local autonomy); embodies the
freedom of the press; and realizing democracy. From the perspective of the legal system (legal
system) that developed during this time to the era of reform, structural, and cultural substansional
law, this theory would be very easy to evaluate the existence of the concept and application of the
law should be. To analyze the political development of national law in the post-reform era, one
reference is RPJMN manuscript. However, before reviewing the political development of national
law in the post-reform era, are reviewed first important historical aspects, namely the political
development of national law in the era before the reformasi and the reform period. To perform the
update on the substance (matter) national laws, which are in-depth research is needed, in order to
negate the purpose regulatory overlap and inconsistencies can be avoided.
Daftar Pustaka
Apeldoorn, L.J. van. Inleiding tot de Studie van Het Nederlands Recht, atau Pengantar Ilmu
Hukum, terj. Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
Arinanto, Satya. Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia. Jakarta: Pusat Studi
Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
Asshiddiqie, Jimly. Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi, Jakarta. Balai
Pustaka, 1998.
Berman, Harold J. Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition. Cambridge:
Harvard University Press, 1983.
Claude, Richard Pierre dan Burns H: Weston, eds. Human Rights in the World Community.
Phila delphia: University of Pennsylvania Press, 1992.
Coper, Michael and George Williams, eds. The Cauldron of Constitutional Change. Canberre:
Centre for International and Public Law Faculty of Law Australian National University, 1997.
Dallmayr, Fred R. Achieving Our World: Toward a Global and Plural Democracy. Lanham:
Rowman dan Littlefield Publishers, Inc., 2001.
Dallmayr, Fred dan Jose M. Rosales, eds. Beyond Nationalism?: Sovereignty and Citizenship.
Lanham: Lexington Books, 2001.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam
Proses Demokratisasi: Laporan Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPR RI
pada Sidang Tahunan MPR RI, Tahun Pertama 1999-2000. Jakarta: Agustus 2000
_, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam
Proses Demokratisasi: Laporan Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPR RI
pada Sidang Tahunan MPR RI, Tahun Kedua 2000-2001. Jakarta: November 2001.
Emmerson, Donald K., ed. Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi.
Jakarta: PT Gramedia Pustaka TJtama bekerja sama dengan The Asia Foundation, 2001.
Farnsworth, E. Allan. An Introduction to the Legal System of the United States. Oceana: 1983.
Finer, S.E., Vernon Bogdanor, dan Bernard Rudden. Comparing Constitutions. Oxford: Clarendon
Press, 1995.
Friedman, Lawrence M.A History of American Law. New York: Simon and Schuster, 1973.
_, American Law: An Introduction. New York: W.W. Norton dan Company, 1984.
Friedmann, Wolfgang. Law in a Changing Society. Middlesex: Penguin Books, 1972.
_, Legal Theory. New York: Columbia University Press, 1967.
Fukuyama, Francis. State Building: Governance and World Order in the Twenty-First Century.
London: Profile Books, 2015.
Gaffar, Firoz dan Ifdhal Kasim, eds. Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Cyberconsult, 2000.
International IDEA (Lembaga International untuk Bantuan Demokrasi dan Pemilu. Penilaian
Demokratisasi di Indonesia. Pengembangan Kapasitas Seri 8. Jakarta: International IDEA, 2000.
Komisi Hukum Nasional (KHN) Republik Indonesia, Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu
Rekomendasi (Jakarta: KHN, 2003).
Kritz, Neil J., ed. Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes,
Volume L General Considerations. Washington, D.C.: United States Institute of Peace
Press, 1995.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Panduan dalam Memasyarakatkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang,
Proses, dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003.
Merryman, John Henry. The Civil Law Trandition: An Introduction to the Legal Western Europa and
Latin America. Stanford: Stanford University Press, 1985.
Pickles, John dan Adrian Smith, eds. Theorising Transition: The Political Economy of Post-
Comunist Transformations. London: Routladge, 1998.
Stiglitz, Joseph. Globalizations and Its Discontents. London: Penguin Books, 2002.
Teitel, Ruti G. Transitional Justice. Oxford: Oxford University Press. 2000.
Tim Sejarah BPHN. Sejarah Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta:: Badan Pembinaan
Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2005.
Radhie, Teuku Mohammad. "Pembaruan Hukum di Indonesia," dalam Guru Pinandita: Sumbangsih
untuk Prof. Djokosoetono, SH. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia, 2006.
Schmitter, Philippe C. "Recent Developments in Academic Study of Democratization: Lesson
for Indonesia from 'Transitology' and 'Consolidology'."Paper Presented on the Inauguration
and Colloquium of the Habibie Center in Jakarta, 22-24 May, 2000.
Basic Law for the Federal Republic of Germany. Promulgated by the Parliamentary Council on 23
May 1949. Bonn: Press and Information Office of the Federal Government, 1995.
Departemen Penerangan Republik Indonesia. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Tahun 1973. Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.
Ketetapan-ketetapan MPR RI 1993 Beserta Susunan Kabinet Pembangunan VI. Semarang: Aneka
Ilmu, 1993.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Tahun 1998. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 1998.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Umum MPR RI Tahun 1999. Jakarta: Sekretariat
Jenderal MPR RI, 1999.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Putusan Sidang Istimewa MPR RI Tahun
2001. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2001.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Himpunan Ketetapan MPRS dan MPR Tahun
1960 sampai dengan 2002. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002.
Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004,
LN Nomor 5 Tahun 2004, TLN Nomor 4355
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
Full text linkWe conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
koamabayili/VECTRON-author-checklist: VECTRON author checklist
No full textWe have done our best to complete the author checklist relating to the use of animals in the hut study. Note that the objective for the hut study was to evaluate the IRS treatment applications for residual efficacy against Anopheles mosquitoes, including the local An. coluzzii mosquito population. Cows were only used to attract mosquitoes into the huts and no tests were carried out directly on the cows. The author checklist is intended for use with studies where experiments are carried out on animals, which is why we have had such difficulty in completing this for the hut study, as many of the questions do not relate to how the cows were used
Author-wise bibliometric analysis based on entropy.
No full textAuthor-wise bibliometric analysis based on entropy.</p
- …
