52 research outputs found
Sinkronisasi guidelines on the prosecutors dengan undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia
No full textPengabaian Anti Discriminatory Policy terhadap Pelamar Kerja atas Dasar Defisiensi Penglihatan Warna dalam Badan Usaha Milik Negara dan Instansi Pemerintah di Indonesia
Get PDFProtection of human rights for persons with disabilities is one of the objectives of the state to realize welfare that can provide a sense of security for its citizens. One of the efforts that has been realized by the government is to ratify the convention on the rights of persons with disabilities, as a form of guarantee and respect and fulfillment of a series of rights in persons with disabilities, especially people with color vision deficiency who have actually provided a decent livelihood without discrimination. Based on that axiom, the author conducted this study to analyze the implementation of procedures or policies for people with disabilities in obtaining employment in accordance with the instruments of the International Labour Organization. The research method used is a type of empirical legal research. The results of this study show that there are still crucial legal polemics related to limitations and discrimination in the recruitment process, both in government agencies and other private companies that are not in accordance with Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. Thus, the state\u27s goal to provide protection and respect has indirectly disappeared and eroded due to unfair requirements in labor recruitment in Indonesia.Keywords: Color Vision Deficiency, Labor Recruitment Process and Discrimination AbstrakPerlindungan terhadap hak asasi bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan yang dapat memberikan rasa aman bagi warga negaranya. Salah satu upaya yang telah terealisasikan oleh pemerintah yaitu dengan meratifikasi konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas, sebagai bentuk jaminan dan penghormatan dan pemenuhan serangkaian hak pada diri penyandang disabilitas, terkhusus penyandang defisiensi penglihatan warna yang secara nyata telah memberikan penghidupan secara layak tanpa adanya diskriminasi. Berdasarkan aksioma itulah penulis melakukan penelitian ini untuk menganalisa implementasi prosedur ataupun kebijakan bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan sesuai dengan instrument dari International Labour Organization. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukan masih adanya polemik hukum yang krusial terkait limitasi dan diskriminasi dalam proses rekruitmen, baik itu pada instansi pemerintah maupun perusahaan swasta lainnya yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sehingga, tujuan negara untuk memberikan perlindungan dan penghormatan secara tidak langsung telah sirna dan terkikis akibat tidak adilnya syarat dalam rekruitmen tenaga kerja di Indonesia.Kata Kunci: Defisiensi Penglihatan Warna, Proses Rekruitmen Tenaga Kerja dan Diskriminas
Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank
Get PDFThe purpose of this study is to describe the fulfillment of the elements and legal considerations that must be made in implementing the concept of vicarious liability related to the extent to which an employer/employer can be held responsible for harmful actions committed by employees/employees. Vicarious liability is one of the concepts in civil law that regulates liability for substitutes carried out by other people. The concept of vicarious liability has been regulated in Article 1367 of the Civil Code. However, this article often creates misconceptions because there is no legal regulation that further regulates this concept. Therefore, there is a need for research that examines more deeply so that in the future this does not happen again. This study uses a normative juridical research method using two approaches, namely the statutory approach and the case approach. This study analyzes the criteria that must be met in the context of replacement accountability, which has not been explained in previous studies. The results of this study indicate that the law cannot absolutely categorize all employee actions as the responsibility of an employer. Therefore, to meet the criteria for applying Article 1367 of the Civil Code in a case, the injured party needs to prove that all of the criteria required in that article have been fully met.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan mengenai pemenuhan unsur-unsur serta pertimbangan-pertimbangan hukum yang harus dilakukan dalam pengimplementasian konsep vicarious liability terkait dengan sejauh mana seorang majikan/pemberi kerja bisa bertanggung jawab atas perbuatan merugikan yang dilakukan oleh pegawai/penerima kerja. Vicarious liability merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata yang mengatur terkait dengan pertanggungjawaban pengganti yang dilakukan oleh orang lain. Konsep vicarious liability telah diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata. Namun pasal tersebut seringkali menimbulkan miskonsepsi karena tidak ada aturan hukum yang mengatur lebih lanjut mengenai konsep tersebut. Oleh karenanya, perlu adanya penelitian yang mengkaji lebih dalam agar kedepannya hal tersebut tidak terjadi kembali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini menganalisis mengenai kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam konteks pertanggungjawaban pengganti, dimana hal tersebut belum dijelaskan dalam penelitian-penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa hukum tidak bisa secara mutlak mengkategorikan seluruh perbuatan pegawai menjadi tanggung jawab dari seorang majikan. Oleh karenanya, untuk memenuhi kriteria diterapkannya Pasal 1367 KUHPerdata dalam sebuah perkara, pihak yang dirugikan perlu membuktikan bahwa seluruh kriteria yang disyaratkan dalam pasal tersebut telah seluruhnya terpenuhi
Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Nama Penggunaan Paylater Jika Terjadi Wanprestasi
Get PDFThe purpose of this research is to determine the legal consequences that can be borne by the giver of the name in the nominee agreement against defaulting paylater borrowers and the form of legal protection for the name giver in cases of default by paylater borrowers. The paylater payment method is a popular payment method in the community, but in its use abuse is often found, namely borrowing names, where borrowing names is done orally on the basis of trust which often results in default. This research uses normative legal research methods with the type of library research and uses statue approach and conceptual approach. The results of the study show that due to the insistence on norms, the legal consequences that arise are that the debtor or the party giving the name must be fully responsible if a default occurs by a third party, because the payment provider does not care who binds himself while the terms of the agreement are agreed, other than that the form Legal protection for lenders for the use of later payments is not specifically regulated in laws and regulations, while protection can be carried out, namely by holding amicable deliberations to ask for the fulfillment of obligations accompanied by compensation. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang dapat ditanggung oleh pemberi nama dalam perjanjian pinjam nama terhadap peminjam paylater yang wanprestasi dan bentuk perlindungan hukum bagi pemberi nama dalam kasus wanprestasi oleh peminjam paylater. Metode pembayaran paylater menjadi metode pembayaran yang popular dimasyarakat, tetapi dalam penggunaanya kerap kali ditemukan penyalahgunaan yakni terjadi pinjam nama penggunaan paylater, yang mana pinjam nama ini dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan yang tidak jarang menimbulkan wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan adalah debitur atau pihak pemberi nama harus bertanggung jawab penuh jika terjadi wanprestasi oleh pihak ketiga, karena pihak penyedia paylater tidak peduli dengan siapa mengikatkan diri selagi syarat dalam perjanjian terpenuhi, selain itu bentuk perlindungan hukum bagi pemberi pinjam nama penggunaan paylater ini tidak secara khusus diatur dalam perundang-undangan, adapun perlindungan yang dapat dilakukan yakni dengan cara melakukan musyawarah secara kekeluargaan untuk meminta pemenuhan kewajiban disertai dengan ganti rugi
Perbandingan konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) dan Hukum Kepailitan Indonesia
Get PDFThe purpose of this research is to analyze the differences in the implementation of a legal system between the Bankruptcy Law system in America and in Indonesia, specifically regarding PKPU in Indonesia based on Law no. 37 of 2004 and Company Reorganization based on Chapter 11 US Bankruptcy Code in America. This research needs to be carried out because there are several opinions that the bankruptcy law in Indonesia does not provide sufficient protection to debtors who have good intentions, because currently there is a tendency to interpret bankruptcy as the same as liquidation. The method used in this research is juridical-normative with a conceptual approach and a comparative approach. The research is more focused on comparing the effectiveness and application of the United States bankruptcy law system and the Indonesian bankruptcy law system, which has not been explained comprehensively in previous research. The results of this research show that there are differences between PKPU as a concept in Bankruptcy Law in Indonesia, and the concept of Company Reorganization in Bankruptcy Law in America. From the research results, it is explained that company reorganization is also part of debt restructuring in the PKPU concept, where by reorganizing, companies can analyze the causes of their financial difficulties so they can immediately find the best solution. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis terakit perbedaan pelaksanaan suatu sistem hukum antara sistem Hukum Kepailitan di Amerika dengan di Indonesia tepatnya mengenai PKPU di Indonesia berdasarkan UndangUndang No. 37 Tahun 2004 dan Reorganisasi Perusahaan berdasarkan Chapter 11 US Bankruptcy Code di Amerika. Penelitian ini perlu dilakukan karena terdapat beberapa pendapat bahwa Undang-Undang kepailitan di Indonesia belum memberikan perlindungan yang cukup kepada debitur yang beriktikad baik, karena yang berkembang sampai sekarang ini terdapat kecenderungan mengartikan pailit sama dengan likuidasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Penelitian lebih difokuskan pada perbandingan efektivitas dan penerapan sistem hukum kepailitan Amerika Serikat dan sistem hukum kepailitan Indonesia yang mana hal ini belum dijelaskan secara komprehensif dalam penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan antara PKPU sebagai sebuah konsep dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, dengan konsep reorganisasi perusahaan dalam Hukum Kepailitan di Amerika. Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa reorganisasi perusahaan juga menjadi bagian dari restrukturisasi utang dalam konsep PKPU yang mana dengan reorganisasi, perusahaan dapat menganalisis penyebab kesulitan keuangannya sehingga bisa dengan segera menemukan solusi terbaik.
BATASAN USIA DEWASA DALAM MELAKSANAKAN PERKAWINAN STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji batasan usia dewasa yang ideal dalam pelaksanaan perkawinan berdasarkan perbedaan penetapan batasan usia dewasa antara Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi latar belakang Penetapan batasan usia dewasa dalam melaksanakan perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan kesesuaian perubahan batasan usia dewasa dalam Undang-Undang perkawinan dengan batas usia dewasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), didukung dengan data-data sekunder dengan cara pengumpulan data studi pustaka menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil yang didapat dalam penelitian ini bahwa penetapan usia dewasa dalam Undang-Undang perkawinan sebagai salah satu upaya pencegahan tingginya angka perkawinan pada anak, penetapan usia 21 tahun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih ideal dibandingkan penetapan usia 19 tahun dalam Undang-Undang perkawinan yang dapat diartikan sebagai perjalanan dari masa kanak-kanak menuju dewasa yaitu usia remaja
Determination of the Best Principles for Children in Divorce Cases: A Legal Analysis of the Cibinong Religious Court Decision Number 1042/Pdt.G/2019
Get PDFThe purpose of this study is to determine the best principles for children in determining child custody, as well as to determine the legal considerations decided by the judge in determining child custody. This study is motivated by the number of divorce cases in Indonesia and the many children who become victims of conflict or parents. This study focuses on examining the best interests of children and legal considerations for judges in determining child custody arrangements due to divorce. This study uses a normative legal method with a case approach (Case Approach) and a statutory approach (Statute Approach), as well as library research data collection techniques. Custody is in line with the basic principles in Indonesian state regulations, namely the principle of the best interests of children. The results of this study indicate the provisions of Article 105 and Article 156 of the Compilation of Islamic Law. Article 105 of the Compilation of Islamic Law, explains that the provisions of the law on child custody which automatically grant custody to the mother, must be interpreted contextually. The main parameter that must be used as a reference is the best interests of the child. If the best interests of the child are not realized, then Article 105 of the Compilation of Islamic Law must be set aside and the judge must be guided by the best interests of the child. Although Article 105 of the Compilation of Islamic Law grants custody to the mother, the panel of judges also considers the father's ability and readiness to care for the child. The panel of judges decided to divide custody proportionally. For younger children, who still need intensive attention, custody is given to the mother. However, for older children, who are more emotionally stable, custody is given to the father. The panel of judges considered that this was the best solution to ensure the welfare of both children
KEBERADAAN HAK ATAS TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DITINJAU DARI KONSEPHAK MENGUASAI OLEH NEGARA
Get PDFPenelitian ini membahas tentang masalah mengenai masyarakat hukum adat terutama hak mengusai terhadap tanah adat atau yang dikenal dengan sebutan Hak Ulayat. Hal tersebut bisa saja terjadi apabila negara dan masyarakat tidak selaras dalam memenuhi kewenangan dan kewajibannya dalam hak menguasai tanah yang berdampak pada pemanfaatan sumber dayanya. Penelitian ini difokuskan menganalisis Putusan MK bagi masyarakat hukum adat terhadap perubahan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah Yuridis Normatif dan mempergunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Selain itu juga digunakan pendekatan kasus yang digunakan untuk mengetahui ratio decidendi yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pengujian undang-undang yang terkait dengan masyarakat hukum adat. Hasil dari penelitian ini adalah menampilkan hasil kepastian hukum bagi hak masyarakat hukum adat dalam menguasai wilayah ulayatnya dalam pengelolaan dan pemanfaatanya yang dikuasai oleh Negara dengan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi atas perubahan Undang-Undang Kehutanan sehingga negara tidak ditempatkan sebagai pemilik tanah, melainkan hanya sebagai penguasa yang berwenang mengatur dan mengurus tanah dapat menjalankan kewenangannya terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia
TRANSAKSI JUAL BELI SKINS GAME STEAM MELALUI GROUP FACEBOOK DALAM PERSPEKTIF HUKUM KONTRAK
Get PDFABSTRAKPerdagangan ialah suatu keperluan yang penting bagi masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perlindungan hukum terkait dengan Transaksi jual beli skins game steam melalui group facebook dalam perspektif hukum kontrak. Penelitian yuridis normatif ini bersifat deksriptif dan menggunakan pendekatan Undang-Undang yang ada (statue approach). Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan Perlindungan Hukum dalam Transaksi Jual Beli Skins di Aplikasi Steam Melalui Group Facebook Dapat Dilakukan dengan Mempertimbangkan Perspektif Hukum Kontrak yaitu dapat dilakukan dikarenakan orang yang telah melakukan wanprestasi telah melanggar asas perjanjian hukum kontrak. Transaksi jual beli online antara pembeli dan penjual tidak saling bertatap muka sehingga hal itu menjadi sulit untuk melakukan tuntutan secara langsung. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan bukti – bukti yang sesuai pada yang tertera yaitu bukti transfer, bukti pesan text, nama alamat, nomor telepon, nomor rekening pelaku usaha.Kata kunci: kontrak; transaksi; tuntutan; wanprestasi.
ABSTRACTTrade is an important requirement for people to meet their needs. In this study, the aim is to analyze legal protection related to the sale and purchase transaction of steam game skins through the Facebook group from the perspective of contract law. This normative juridical research is descriptive and uses the existing law approach. (sculpture approach). The types of legal materials used are primary and secondary legal materials. The results of this study indicate that legal protection in buying and selling skins on the Steam application through the Facebook group can be carried out by considering a contract law perspective, namely that it can be carried out because people who have defaulted have violated a contract law agreement. Online buying and selling transactions between buyers and sellers do not meet face-to-face, so it becomes difficult to make direct agreements. The aggrieved party can submit evidence according to what is stated, namely proof of transfer, proof of text messages, name, address, telephone number, and account number of the business actor.Keywords: agreement; contract; default; transaction
FORCE MAJEURE DALAM KONTRAK BISNIS AKIBAT PANDEMI CORONA
Get PDFPemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan hukum diantaranya menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional dan Pembatasan Berskala Sosial Besar. Kebijakan tersebut berakibat menurunnya perekonomian masyarakat dan tidak terpenuhinya prestasi dalam suatu kontrak. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana cara membuktikan para pihak yang terindikasi force majeure akibat pandemi COVID-19, dan apa upaya hukumnya jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi dengan alasan force majeure. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yakni penelitian hukum dengan menelusuri peraturan yang berlaku dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti sebagai bahan Pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara membuktikan force majeure harus dipenuhinya unsur-unsur pada pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata yang dapat menimbulkan keadaan force majeur. Perlu dilakukan penelitian dan analisis isi kontrak dengan mengkaji klausul-klausul dalam kontrak dan mencermati unsur-unsur essensialia. Upaya hukum karena tidak terpenuhinya prestasi dalam suatu kontrak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara nonlitigasi dan litigasi
- …
