6 research outputs found
Memahami Hukum : Dari konstruksi sampai implementasi
No full textBuku ini didesain untuk mengetengahkan gagasan dari Empat Generasi Pemikir dalam Hukum Indonesia yang kemudian dikelompokkan sesuai dengan bagian - bagian dari buku ini. Buku ini secara umum menggambarkan gagasan - gagasan tentang bagaimana cara berhukum dan memandang hukum dalam perspektif masing - masing generasi.Di bagian awal buku ini dipaparkan tentang arah pembangunan hukum di Indonesia. Bagian ini menyadarkan bahwa hukum akan selalu berkelindan dengan persoalan keadilan, keberagaman, kemiskinan, ideologi negara, persoalan politik dan sosial kemasyarakatan lainnya. Pembahasan dilanjutkan dengan gagasan teoretik dan upaya mengantisipasi kejahatan sistematik seperti korupsi, money laundering, maupun kejahatan ekonomi global; upaya membangun budaya sadar berkonstitusi; dan gagasan tentang pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan. Uraian diakhiri dengan pembahasan tentang pengembangan lembaga dan pranata hukum di Indonesia.Sasaran pembaca: para aparatur penyelenggara pemerintahan di pusat maupun pemerintahan daerah, DPR maupun DPRD, praktisi, mahasiswa hukum, dan bagi siapa saja pemerhati dan peminat hukum di Indonesia.Editor buku ini adalah Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., Guru Besar Hukum Tata Negara dan Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan Ninuk Triyanti, S.H., M.H., dosen di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tahun 1992-1993 dengan jabatan akademik lektor dan aktif saat ini di Biro Hukum Departemen Dalam Negeri
Human Rights in Context of the Historical Non-Aligned Countries’ Debates on Universalism and Cultural Relativism, and Current Human Rights Development in Indonesia
No full textHuman rights issue was born as a result from Nazi Era by the occurrence of Universal Declaration of Human Rights in 1948. Human rights are meant to be universal by definition. The non-aligned countries generally consider human rights as western concept. The writer in this article is questioned whether or not other cultures have a concept of human rights. If they have a certain concept of human rights, the next question is whether or not it resembles that of the Universal Declaration. The writer finds it still difficult to build a bridge between universality and relativity of human rights concepts. Finally, the writer concludes that cultural relativity is real and an undeniable fact
Harmonisasi Peraturan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
No full textUndang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (terakhir diundangkan dengan UU No. 23 Tahun 2014)
tentang Pemerintahan Daerah telah menjadi dasar dan memberikan legitimasi bagi daerah untuk
melaksanakan otonomi seluas-luasnya guna mengatur urusan rumah tangganya pasca runtuhnya
rezim Orde Baru yang bercorak sentralistik. Kewenangan daerah untuk mengatur urusan
pemerintahannya diperkuat dengan diterbitkannya Tap MPR No. III/ MPR/ 2000 tentang Sumber
Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan Republik lndonesia jo. UU No. 12 Tahun 20ll yang
memberikan tempat bagi Peraturan Daerah (Perda) di dalam sistem hukum nasional. Kewenangan
daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya melalui Perda menimbulkan persoalan tersendiri
bila dikaitkan dengan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya,
bahkan tidak jarang bertentangan dengan peraturan selevel undang-undang. Hal ini seringkali
menjadi kendala dalam pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
lndonesia, utamanya di bidang investasi. Lemahnya pengawasan pemerintah pusat dalam proses
pembentukan suatu Perda merupakan salah satu indikator mengapa kerap terjadi tumpang tindih
antara Perda terhadap peraturan yang berada di atasnya.
Kata Kunci: Peraturan Daerah, Peraturan Perundang-undangan, Otonomi Daerah, Harmonisasi Peraturan, Investasi.
Abstract:
Act No. 22 of 1999 (the last regulated by Act. 23 of 2014) on District Government has become
the foundation and legitimize for district to carry out the widest possible autonomy to manage
household affairs after the collapse of the Indonesia New Order regime patterned centralized. The
Goverment District authority to manage the affairs of goverment is strengthened by the issuance of
TAP MPR No. III / MPR / 2000 about Source of Law and Order Procedure Legislation of the
Republic of Indonesia jo. Act No. 12 of 2011 which provides space for the District Regulation
(Perda) in the national legal system. The goverment district authority to manage the affairs of the
household throught legislation raises its own problems when associated with synchronization of the
laws and regulations that are in it, even less so at odds with level regulatory legislation. This are
frequantly an obstacle to national development in the framework of the Republic of Indonesia,
particularly in the fields of investment. Weak supervision by the central government in the process
of establishing a regulation is one indicator of why the frequent overlap between regulation of the
rules above it.
Daftar Pustaka
Abdul Bari Azed, Harmonisasi Legislasi Pusat dan Daerah Melalui Penguatan Peran dan Fungsi
DPRD di Bidang Legislasi, dalam Tim Penyusun Buku Hakim Konstitusi, Menata Ulang
Sistem Peraturan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Jejak Langkah dan Pemikiran
Hukum Hakim Konstitusi Prof. H.A.S. Natabaya, SH., LL.M., Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
Agus Syamsuddin, Mengenai Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, dalam Asnawi Arbain, Akuntabilitas Produk Legislasi Daerah : Kritik
Terhadap UU No. 32 Tahun 2004, Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS)-
Japan Internasional Cooperation Agency (JICA), Jakarta, 2007.
Asnawi Arbain, Akuntabilitas Produk Legislasi Daerah : Kritik
Terhadap UU No. 32 Tahun 2004, Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS)-
Japan Internasional Cooperation Agency (JICA), Jakarta, 2007.
Bagir Manan, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945, UNSIKA, Karawang, 1993.
Detik News, Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK Mendagri Batalkan Ribuan Perda Penghambat
Investasi, 19 Oktober 2016.
HAW. Widjaja, Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
H. Djoko Sudantoko, Dilema Otonomi Daerah, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2003.
Hassan Shaddily, dkk, Ensiklopedi Indonesia, Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta.
Irawan Soetijo, Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, Bina
Aksara, Jakarta, 1983.
Ismantoro Dwi Yuwono, Kumpulan Perda Bermasalah & Kontroversi, Pustaka Yustisia,
Yogyakarta, 2012.
Kusnu Goesniadhie, Harmonasisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan (Lex Specialis
suatu Masalah), Penerbit JP BOOKS, Surabaya, 2006.
M. Dahlan Al Barry, Kamus Modern Bahasa Indonesia, Arkola, Yogyakarta, 1995.
Moh. Hasan Wangakusumah, dkk, Perumusan Harmonisasi Hukum tentang Metodologi Harmonisasi
Hukum, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1996/1997.
Ni'matul Huda, Hubungan Pengawasan Produk Hukum Daerah antara Pemerintah dengan
Pemerintah Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jurnal Hukum FH-UII, Yogyakarta,
No. Edisi Khusus, Vol. 16 Oktober 2009.
Robert Bocock, Pengantar Komprehensif untuk Memahami Hegemoni, Penerbit Jalasutra, Yogyakarta,
Tanpa Tahun.
Satya Arinanto & Ninuk Triyanti (editor), Memahami Hukum Dari Konstruksi sampai Implementasi,
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
Siti Nurbaya, Problematika Politik Hubungan Pusat-Daerah Dalam Sistem Desentralisasi di
Indonesia, dalam Satya Arinanto & Ninuk Triyanti (editor), Memahami Hukum Dari Konstruksi sampai Implementasi,
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Alternatif di Indonesia, Liberty,
Yogyakarta, 1997.
Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi
Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 tentang Rambu-Rambu u
Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, Edisi
Kedua, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
Perundang-undangan
Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-
undangan Republik Indonesia.
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang
No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU
No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan RI.
Keppres No. 188 Tahun 1998, tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.
Lampiran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional Tahun
2000-2004, sub program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Internet
http://ads.hukumonline.com/berita/, Ini Empat Catatan Terkait Perda Penghambat Investasi di
Daerah, diakses 20 Desember 2016
www.kppod.org/index.php: Perda-bermasalah-hambat-investasi, diakses 27 Januari 201
Harmonisasi Peraturan Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
No full textUndang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (terakhir diundangkan dengan UU No. 23 Tahun 2014)
tentang Pemerintahan Daerah telah menjadi dasar dan memberikan legitimasi bagi daerah untuk
melaksanakan otonomi seluas-luasnya guna mengatur urusan rumah tangganya pasca runtuhnya
rezim Orde Baru yang bercorak sentralistik. Kewenangan daerah untuk mengatur urusan
pemerintahannya diperkuat dengan diterbitkannya Tap MPR No. III/ MPR/ 2000 tentang Sumber
Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan Republik lndonesia jo. UU No. 12 Tahun 20ll yang
memberikan tempat bagi Peraturan Daerah (Perda) di dalam sistem hukum nasional. Kewenangan
daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya melalui Perda menimbulkan persoalan tersendiri
bila dikaitkan dengan sinkronisasi terhadap peraturan Perundang-undangan yang berada di atasnya,
bahkan tidak jarang bertentangan dengan peraturan selevel undang-undang. Hal ini seringkali
menjadi kendala dalam pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
lndonesia, utamanya di bidang investasi. Lemahnya pengawasan pemerintah pusat dalam proses
pembentukan suatu Perda merupakan salah satu indikator mengapa kerap terjadi tumpang tindih
antara Perda terhadap peraturan yang berada di atasnya.
Kata Kunci: Peraturan Daerah, Peraturan Perundang-undangan, Otonomi Daerah, Harmonisasi Peraturan, Investasi.
Abstract:
Act No. 22 of 1999 (the last regulated by Act. 23 of 2014) on District Government has become
the foundation and legitimize for district to carry out the widest possible autonomy to manage
household affairs after the collapse of the Indonesia New Order regime patterned centralized. The
Goverment District authority to manage the affairs of goverment is strengthened by the issuance of
TAP MPR No. III / MPR / 2000 about Source of Law and Order Procedure Legislation of the
Republic of Indonesia jo. Act No. 12 of 2011 which provides space for the District Regulation
(Perda) in the national legal system. The goverment district authority to manage the affairs of the
household throught legislation raises its own problems when associated with synchronization of the
laws and regulations that are in it, even less so at odds with level regulatory legislation. This are
frequantly an obstacle to national development in the framework of the Republic of Indonesia,
particularly in the fields of investment. Weak supervision by the central government in the process
of establishing a regulation is one indicator of why the frequent overlap between regulation of the
rules above it.
Daftar Pustaka
Abdul Bari Azed, Harmonisasi Legislasi Pusat dan Daerah Melalui Penguatan Peran dan Fungsi
DPRD di Bidang Legislasi, dalam Tim Penyusun Buku Hakim Konstitusi, Menata Ulang
Sistem Peraturan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Jejak Langkah dan Pemikiran
Hukum Hakim Konstitusi Prof. H.A.S. Natabaya, SH., LL.M., Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
Agus Syamsuddin, Mengenai Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, dalam Asnawi Arbain, Akuntabilitas Produk Legislasi Daerah : Kritik
Terhadap UU No. 32 Tahun 2004, Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS)-
Japan Internasional Cooperation Agency (JICA), Jakarta, 2007.
Asnawi Arbain, Akuntabilitas Produk Legislasi Daerah : Kritik
Terhadap UU No. 32 Tahun 2004, Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS)-
Japan Internasional Cooperation Agency (JICA), Jakarta, 2007.
Bagir Manan, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945, UNSIKA, Karawang, 1993.
Detik News, Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK Mendagri Batalkan Ribuan Perda Penghambat
Investasi, 19 Oktober 2016.
HAW. Widjaja, Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
H. Djoko Sudantoko, Dilema Otonomi Daerah, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2003.
Hassan Shaddily, dkk, Ensiklopedi Indonesia, Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta.
Irawan Soetijo, Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, Bina
Aksara, Jakarta, 1983.
Ismantoro Dwi Yuwono, Kumpulan Perda Bermasalah & Kontroversi, Pustaka Yustisia,
Yogyakarta, 2012.
Kusnu Goesniadhie, Harmonasisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan (Lex Specialis
suatu Masalah), Penerbit JP BOOKS, Surabaya, 2006.
M. Dahlan Al Barry, Kamus Modern Bahasa Indonesia, Arkola, Yogyakarta, 1995.
Moh. Hasan Wangakusumah, dkk, Perumusan Harmonisasi Hukum tentang Metodologi Harmonisasi
Hukum, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1996/1997.
Ni'matul Huda, Hubungan Pengawasan Produk Hukum Daerah antara Pemerintah dengan
Pemerintah Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jurnal Hukum FH-UII, Yogyakarta,
No. Edisi Khusus, Vol. 16 Oktober 2009.
Robert Bocock, Pengantar Komprehensif untuk Memahami Hegemoni, Penerbit Jalasutra, Yogyakarta,
Tanpa Tahun.
Satya Arinanto & Ninuk Triyanti (editor), Memahami Hukum Dari Konstruksi sampai Implementasi,
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
Siti Nurbaya, Problematika Politik Hubungan Pusat-Daerah Dalam Sistem Desentralisasi di
Indonesia, dalam Satya Arinanto & Ninuk Triyanti (editor), Memahami Hukum Dari Konstruksi sampai Implementasi,
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Alternatif di Indonesia, Liberty,
Yogyakarta, 1997.
Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi
Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 tentang Rambu-Rambu u
Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, Edisi
Kedua, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
Perundang-undangan
Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-
undangan Republik Indonesia.
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang
No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU
No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan RI.
Keppres No. 188 Tahun 1998, tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.
Lampiran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional Tahun
2000-2004, sub program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Internet
http://ads.hukumonline.com/berita/, Ini Empat Catatan Terkait Perda Penghambat Investasi di
Daerah, diakses 20 Desember 2016
www.kppod.org/index.php: Perda-bermasalah-hambat-investasi, diakses 27 Januari 201
Pembangunan Politik Hukum Pasca Reformasi Di Indonesia
No full textPengertian era reformasi dalam khazanah politik Indonesia merujuk pada masa pasca berhentinya
Jenderal (Purn.) Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2l Mei 1998. Sejak itu,
berbagai tuntutan pun disuarakan oleh elemen masyarakat untuk memperbaiki kondisi dan struktur
ketatanegaraan, antara lain: Amandemen UUD 1945; penghapusan Dwifungsi ABRI; penegakan
supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN); desentralisasi dan hubungan yang adil antara Pusat dan Daerah (otonomi daerah);
mewujudkan kebebasan pers; dan mewujudkan kehidupan demokrasi. Dari sudut pandang sistem
hukum (legal system) yang berkembang selama ini hingga era reformasi, secara struktural,
substansional maupun budaya hukum, teori ini akan sangat mudah melakukan evaluasi keberadaan
konsep maupun penerapan hukum yang seharusnya. Untuk menganalisis politik pembangunan
hukum nasional dalam era pasca reformasi, salah satu rujukannya adalah pada naskah RPJMN.
Namun demikian sebelum meninjau politik pembangunan hukum nasional dalam era pasca
reformasi, penting ditinjau lebih dahulu aspek historisnya, yakni politik pembangunan hukum
nasional pada era sebelum masa reformasi dan pada masa reformasi. Unfuk melakukan pembaruan
terhadap substansi (materi) hukum nasional, diperlukan penelitian yang bersifat mendalam, agar
tujuan meniadakan tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan dapat dihindari.
kata kunci: Pembangunan Politik Hukum
Abstract:
Definition of the reform era in Indonesia's political reportoire refers to the period after the
cessation of General (ret.) Soeharto as President of the Republic of Indonesia on 21 May 1998.
Since then, various demands was echoed by elements of society to improve the condition and
structure of public administration, inter alia: Amendment of the Constitution 1945; the elimination
of the dual function of the armed forces; upholding the rule of law, respect for human rights
(human rights), and the eradication of corruption, collusion and nepotism (KKN); decentralization
and equitable relationship between the central and regional (local autonomy); embodies the
freedom of the press; and realizing democracy. From the perspective of the legal system (legal
system) that developed during this time to the era of reform, structural, and cultural substansional
law, this theory would be very easy to evaluate the existence of the concept and application of the
law should be. To analyze the political development of national law in the post-reform era, one
reference is RPJMN manuscript. However, before reviewing the political development of national
law in the post-reform era, are reviewed first important historical aspects, namely the political
development of national law in the era before the reformasi and the reform period. To perform the
update on the substance (matter) national laws, which are in-depth research is needed, in order to
negate the purpose regulatory overlap and inconsistencies can be avoided.
Daftar Pustaka
Apeldoorn, L.J. van. Inleiding tot de Studie van Het Nederlands Recht, atau Pengantar Ilmu
Hukum, terj. Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
Arinanto, Satya. Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia. Jakarta: Pusat Studi
Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
Asshiddiqie, Jimly. Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi, Jakarta. Balai
Pustaka, 1998.
Berman, Harold J. Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition. Cambridge:
Harvard University Press, 1983.
Claude, Richard Pierre dan Burns H: Weston, eds. Human Rights in the World Community.
Phila delphia: University of Pennsylvania Press, 1992.
Coper, Michael and George Williams, eds. The Cauldron of Constitutional Change. Canberre:
Centre for International and Public Law Faculty of Law Australian National University, 1997.
Dallmayr, Fred R. Achieving Our World: Toward a Global and Plural Democracy. Lanham:
Rowman dan Littlefield Publishers, Inc., 2001.
Dallmayr, Fred dan Jose M. Rosales, eds. Beyond Nationalism?: Sovereignty and Citizenship.
Lanham: Lexington Books, 2001.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam
Proses Demokratisasi: Laporan Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPR RI
pada Sidang Tahunan MPR RI, Tahun Pertama 1999-2000. Jakarta: Agustus 2000
_, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam
Proses Demokratisasi: Laporan Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPR RI
pada Sidang Tahunan MPR RI, Tahun Kedua 2000-2001. Jakarta: November 2001.
Emmerson, Donald K., ed. Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi.
Jakarta: PT Gramedia Pustaka TJtama bekerja sama dengan The Asia Foundation, 2001.
Farnsworth, E. Allan. An Introduction to the Legal System of the United States. Oceana: 1983.
Finer, S.E., Vernon Bogdanor, dan Bernard Rudden. Comparing Constitutions. Oxford: Clarendon
Press, 1995.
Friedman, Lawrence M.A History of American Law. New York: Simon and Schuster, 1973.
_, American Law: An Introduction. New York: W.W. Norton dan Company, 1984.
Friedmann, Wolfgang. Law in a Changing Society. Middlesex: Penguin Books, 1972.
_, Legal Theory. New York: Columbia University Press, 1967.
Fukuyama, Francis. State Building: Governance and World Order in the Twenty-First Century.
London: Profile Books, 2015.
Gaffar, Firoz dan Ifdhal Kasim, eds. Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Cyberconsult, 2000.
International IDEA (Lembaga International untuk Bantuan Demokrasi dan Pemilu. Penilaian
Demokratisasi di Indonesia. Pengembangan Kapasitas Seri 8. Jakarta: International IDEA, 2000.
Komisi Hukum Nasional (KHN) Republik Indonesia, Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu
Rekomendasi (Jakarta: KHN, 2003).
Kritz, Neil J., ed. Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes,
Volume L General Considerations. Washington, D.C.: United States Institute of Peace
Press, 1995.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Panduan dalam Memasyarakatkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang,
Proses, dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003.
Merryman, John Henry. The Civil Law Trandition: An Introduction to the Legal Western Europa and
Latin America. Stanford: Stanford University Press, 1985.
Pickles, John dan Adrian Smith, eds. Theorising Transition: The Political Economy of Post-
Comunist Transformations. London: Routladge, 1998.
Stiglitz, Joseph. Globalizations and Its Discontents. London: Penguin Books, 2002.
Teitel, Ruti G. Transitional Justice. Oxford: Oxford University Press. 2000.
Tim Sejarah BPHN. Sejarah Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta:: Badan Pembinaan
Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2005.
Radhie, Teuku Mohammad. "Pembaruan Hukum di Indonesia," dalam Guru Pinandita: Sumbangsih
untuk Prof. Djokosoetono, SH. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia, 2006.
Schmitter, Philippe C. "Recent Developments in Academic Study of Democratization: Lesson
for Indonesia from 'Transitology' and 'Consolidology'."Paper Presented on the Inauguration
and Colloquium of the Habibie Center in Jakarta, 22-24 May, 2000.
Basic Law for the Federal Republic of Germany. Promulgated by the Parliamentary Council on 23
May 1949. Bonn: Press and Information Office of the Federal Government, 1995.
Departemen Penerangan Republik Indonesia. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Tahun 1973. Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.
Ketetapan-ketetapan MPR RI 1993 Beserta Susunan Kabinet Pembangunan VI. Semarang: Aneka
Ilmu, 1993.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Tahun 1998. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 1998.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Umum MPR RI Tahun 1999. Jakarta: Sekretariat
Jenderal MPR RI, 1999.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Putusan Sidang Istimewa MPR RI Tahun
2001. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2001.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Himpunan Ketetapan MPRS dan MPR Tahun
1960 sampai dengan 2002. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002.
Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004,
LN Nomor 5 Tahun 2004, TLN Nomor 4355
Nearby stellar substructures in the Galactic halo from DESI Milky Way Survey Year 1 Data Release
No full textKim, Bokyoung et al.-- Full list of authors: Kim, Bokyoung; Koposov, Sergey E.; Li, Ting S.; Lilleengen, Sophia; Cooper, Andrew P.; Carrillo, Andreia; Valluri, Monica; Riley, Alexander H.; Han, Jiwon Jesse; Aguilar, Jessica Nicole; Ahlen, Steven; Beraldo e Silva, Leandro; Bianchi, Davide; Brooks, David; Byström, Amanda; Claybaugh, Todd; Cole, Shaun; Dawson, Kyle; de la Macorra, Axel; Forero-Romero, Jaime; Gnedin, Oleg Y.; Gontcho A Gontcho, Satya; Gutierrez, Gaston; Guy, Julien; Honscheid, Klaus; Kehoe, Robert; Kizhuprakkat, Namitha; Landriau, Martin; Le Guillou, Laurent; Levi, Michael; Medina, Gustavo E.; Meisner, Aaron; Miquel, Ramon; Moustakas, John; Poppett, Claire; Prada, Francisco; Rossi, Graziano; Sánchez, Eusebio; Schubnell, Michael; Sharples, Ray; Sprayberry, David; Trelles Hernández, José Arturo; Weaver, Benjamin Alan; Zou, HuWe report five nearby ( dhelio<5
kpc) stellar substructures in the Galactic halo from a subset of 138 661 stars in the Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) Milky Way Survey Year 1 Data Release. With an unsupervised clustering algorithm, HDBSCAN*, these substructures are independently identified in Integrals of Motion ( Etot
, Lz
, logJr
, logJz
) space and Galactocentric cylindrical velocity space ( VR
, Vϕ
, Vz
). We associate all identified clusters with known nearby substructures (Helmi streams, M18-Cand10/MMH-1, Sequoia, Antaeus, and ED-2) previously reported in various studies. With metallicities precisely measured by DESI, we confirm that the Helmi streams, M18-Cand10, and ED-2 are chemically distinct from local halo stars. We have characterized the chemodynamic properties of each dynamic group, including their metallicity dispersions, to associate them with their progenitor types (globular cluster or dwarf galaxy). Our approach for searching substructures with HDBSCAN* reliably detects real substructures in the Galactic halo, suggesting that applying the same method can lead to the discovery of new substructures in future DESI data. With more stars from future DESI data releases and improved astrometry from the upcoming Gaia Data Release 4, we will have a more detailed blueprint of the Galactic halo, offering a significant improvement in our understanding of the formation and evolutionary history of the Milky Way Galaxy. © 2025 The Author(s).The authors are grateful to our referee, Dr Davide Massari, for the constructive comments, which helped greatly improve the content of this paper. B.K. thanks Prof Ting S. Li, Dr GyuChul Myeong, and Prof Paul J. McMillan for sharing their data sets. SEK acknowledges support from the Science & Technology Facilities Council (STFC) grant ST/Y001001/1. TSL acknowledges financial support from Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC) through grant RGPIN-2022-04794. APC acknowledges support from the Taiwanese Ministry of Education Yushan Fellowship (MOE-113-YSFMS-0002-001-P2) and the Taiwanese National Science and Technology Council (113-2112-M-007-009). The authors thank the two DESI internal reviewers (Dr Alexander H. Riley and Jiwon Jesse Han) and the DESI Publication Board handler (Dr Siyi Xu).
This material is based upon work supported by the U.S. Department of Energy (DOE), Office of Science, Office of High-Energy Physics, under Contract No. DE–AC02–05CH11231, and by the National Energy Research Scientific Computing Center, a DOE Office of Science User Facility under the same contract. Additional support for DESI was provided by the U.S. National Science Foundation (NSF), Division of Astronomical Sciences under Contract No. AST-0950945 to the NSF’s National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory; the Science and Technology Facilities Council of the United Kingdom; the Gordon and Betty Moore Foundation; the Heising-Simons Foundation; the French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA); the National Council of Humanities, Science and Technology of Mexico (CONAHCYT); the Ministry of Science, Innovation and Universities of Spain (MICIU/AEI/10.13039/501100011033); and the DESI Member Institutions: https://www.desi.lbl.gov/collaborating-institutions. Any opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed in this material are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the U.S. National Science Foundation, the U.S. Department of Energy, or any of the listed funding agencies.
The authors are honored to be permitted to conduct scientific research on Iolkam Du’ag (Kitt Peak), a mountain with particular significance to the Tohono O’odham Nation.
This work has made use of data from the European Space Agency (ESA) mission Gaia (https://www.cosmos.esa.int/gaia), processed by the Gaia Data Processing and Analysis Consortium (DPAC, https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/dpac/consortium). Funding for the DPAC has been provided by national institutions, in particular the institutions participating in the Gaia Multilateral Agreement.
This paper made use of the Whole Sky Database (wsdb) created and maintained by Sergey Koposov at the Institute of Astronomy, Cambridge with financial support from the Science & Technology Facilities Council (STFC) and the European Research Council (ERC). This publication made use of sqlutilpy v.0.20.034 (Koposov 2024).
Funding for the SDSS-IV has been provided by the Alfred P. Sloan Foundation, the U.S. Department of Energy Office of Science, and the Participating Institutions.
SDSS-IV acknowledges support and resources from the Center for High Performance Computing at the University of Utah. The SDSS website is www.sdss4.org.
SDSS-IV is managed by the Astrophysical Research Consortium for the Participating Institutions of the SDSS Collaboration including the Brazilian Participation Group, the Carnegie Institution for Science, Carnegie Mellon University, Center for Astrophysics| Harvard & Smithsonian, the Chilean Participation Group, the French Participation Group, Instituto de Astrofísica de Canarias, The Johns Hopkins University, Kavli Institute for the Physics and Mathematics of the Universe (IPMU)/University of Tokyo, the Korean Participation Group, Lawrence Berkeley National Laboratory, Leibniz Institut für Astrophysik Potsdam (AIP), Max-Planck-Institut für Astronomie (MPIA Heidelberg), Max-Planck-Institut für Astrophysik (MPA Garching), Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik (MPE), National Astronomical Observatories of China, New Mexico State University, New York University, University of Notre Dame, Observatário Nacional/MCTI, The Ohio State University, Pennsylvania State University, Shanghai Astronomical Observatory, United Kingdom Participation Group, Universidad Nacional Autónoma de México, University of Arizona, University of Colorado Boulder, University of Oxford, University of Portsmouth, University of Utah, University of Virginia, University of Washington, University of Wisconsin, Vanderbilt University, and Yale University.
Guoshoujing Telescope (the Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope LAMOST) is a National Major Scientific Project built by the Chinese Academy of Sciences. Funding for the project has been provided by the National Development and Reform Commission. LAMOST is operated and managed by the National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences.
Based on data acquired at the Anglo-Australian Telescope. We acknowledge the traditional owners of the land on which the AAT stands, the Gamilaraay people, and pay our respects to elders past and present.
This work made use of Astropy:35 a community-developed core Python package and an ecosystem of tools and resources for astronomy (Astropy Collaboration 2013, 2018, 2022).Peer reviewe
