1,720,958 research outputs found
ALTERNATIF PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MEREK KOLEKTIF GENTENG JATIWANGI GUNA MENGURANGI PERSAINGAN USAHA DI KABUPATEN MAJALENGKA
No full textPada era perdagangan global dan pasar bebas, merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha sehat. Salah satu bagian Hak Kekayaan Intelektual yang harus diatur dan dilindungi yaitu merek. Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas mereksemakin berkembang pesat setelah banyaknya kejadian orang yang melakukan peniruan-peniruan. Salah satu merek yang perlu dilindungi yaitu merek Genteng Jatiwangi Kabupaten Majalengka. Perlindungan merek sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, namun faktanya banyak merek Genteng Jatiwangi belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sehingga belum mendapat perlindungan hukum.Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Alternatif Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Kolektif Genteng Jatiwangi Guna Mengurangi Persaingan Usaha di Kabupaten Majalengka dan Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka terhadap hak merek kolektif dalam mempertahankan keberadaan Genteng Jatiwangi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menjelaskan mengenai Alternatif Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Kolektif Genteng Jatiwangi Guna Mengurangi Persaingan Usaha dan menjelaskan sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka terhadap hak merek kolektif dalam mempertahankan keberadaan Genteng Jatiwangi.Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Alternatif Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Kolektif Genteng Jatiwangi Guna Mengurangi Persaingan Usaha yang sebagian besar dimiliki Unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dengan menggunakan merek kolektif dan pemasaran bersama dapat mengurangi tingkat persaingan usaha tidak sehat di antara para pemilik industri genteng Jatiwangi. Industri genteng Jatiwangi mempunyai kontribusi yang besar terhadap perekonomian masyarakat sekitarnya karena banyak menyerap tenaga kerja dan memiliki investasi yang besar dan menjadi industri andalan Majalengka. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Majalengka harus ikut berperan agar keberadaan genteng Jatiwangi selalu eksis, Pemerintah Daerah Majalengka berperan agar industri genteng Jatiwangi mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pemerintah Daerah Majalengka dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendukung penggunaan merek kolektif untuk perlindungan hukum atas merek genteng Jatiwangi. Pemerintah Daerah Majalengka lebih memperbanyak sosialisasi tentang pentingnya perlindungan hukum atas merek sehingga para pemilik industri genteng Jatiwangi memahami akan pentingnya perlindungan hukum atas merek.</jats:p
Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi (Studi di Kabupaten Kuningan)
No full textPublic Participation in realizing Kuningan as a research location Conservation District is performed in Kuningan District. The purpose of this study was to determine the Implementation Regulations Kuningan District No. 12 of 2007 on the Conservation of Water Resources. and to find out what people's participation in realizing Kuningan as Conservation District. This research can be useful, among others, the study has been practically is can be used in policy-making related to the environment and settings to improve community participation in supporting the preservation of the environment and conservation, especially in the District Kuningan and generally in Indonesia. The method used by the researchers in this study is a discussion of evaluative method of analysis, which is a method of collecting and presenting data obtained to analyze the actual situation and then performed a rational analysis based reference juridical through library research and field research. The results of research that community participation in realizing the Kuningan as a conservation district is a step forward because it participates in government programs to help the protection and preservation of the environment that will create a beautiful and healthy environment. Forms of community participation brass districts namely through bridal care environment (pepeling), students are concerned about the environment (seruling) and officials concerned.about.the.environment (apel). Keywords: Participation, Community, Conservation, Environment</jats:p
Ketidakseimbangan Regulasi Dan Realitas Dalam Penegakan Hukum Pekerja Migran Indonesia
Full text linkThis study aims to analyze the imbalance between regulations and reality in law enforcement against Indonesian Migrant Workers. The problem formulation in this study is the legal regulations regarding migrant worker regulations in Indonesia and the implementation of legal regulations to the reality of law enforcement for migrant workers in Indonesia. The method used is normative juridical legal research with an approach to legislation and relevant literature. The results of the study indicate that although Law Number 18 of 2017 has provided a comprehensive legal protection framework for Indonesian Migrant Workers and the implementation of legal regulations to the reality of law enforcement for migrant workers in Indonesia, its implementation still faces major challenges. The main obstacles include weak coordination between agencies, minimal supervision, and limited protection for non-procedural Indonesian Migrant Workers. In addition, legal processes for violations such as human trafficking are often hampered by difficult to obtain evidence and logistical limitations
PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KONSUMEN ATAS IKLAN-IKLAN YANG MENYESATKAN DI ERA GLOBALISASI
Full text linkBiro iklan sebagai pendesain iklan hanya mengkonsentrasikan diri pada bagaimana membuat iklan yang memuaskan sesuai dengan permintaan kliennya tanpa berupaya membuktikan apakah yang disampaikan oleh iklan itu sesuai dengan kenyataannya atau tidak.Dari uraian di atas dapat dikemukakan permasalahan antara lain bentuk pertanggungjawaban terhadap konsumen atas informasi yang menyesatkan dalam dunia periklanan serta upaya konsumen dalam menanggulangi dampak iklan yang menyesatkan.Jadi dengan adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu setiap konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha berupa ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yaitu perbuatan melawan hukum serta Pasal 1243 KUHPerdata yaitu tentang wanprestasi.Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Konsumen, Globalisasi
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Full text linkThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Full text link“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Full text linkWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Tantangan dan Solusi Implementasi Kebijakan Refund Transportasi Udara di Indonesia
Full text linkDalam konteks tantangan dan solusi implementasi kebijakan refund transportasi udara di Indonesia, penelitian mengenai keterlambatan penerbangan dan perlindungan konsumen telah menjadi fokus utama di banyak negara. Permasalahan yang dibahas mencakup faktor-faktor penyebab keterlambatan, dampaknya bagi penumpang, serta regulasi dan kebijakan terkait refund sebagai perwujudan perlindungan konsumen. Urgensi penelitian ini adalah bahwa analisis mengenai penegakan kebijakan refund dalam konteks keterlambatan penerbangan masih terbilang jarang dilakukan. Urgensi penelitian ini muncul karena kebijakan refund atas keterlambatan penerbangan menemui berbagai permasalahan dalam implementasinya di lapangan. Beberapa faktor seperti standar kompensasi yang rendah, mekanisme penyelesaian sengketa yang belum optimal, dan kurangnya edukasi bagi konsumen menjadi hambatan utama dalam penegakan kebijakan tersebut. Penelitian ini bermaksud untuk memberikan kontribusi baru dengan menganalisis penegakan kebijakan refund yang tertuang dalam PM 89/2015 serta implementasinya di bandara dan maskapai penerbangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji interpretasi PM 89/2015 mengenai asas keseimbangan, mengevaluasi efektivitasnya dalam melindungi konsumen, mengidentifikasi kendala dalam penegakan, dan mengusulkan solusi yang memungkinkan. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif-empiris yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan dukungan fakta hukum yang ada. Penelitian ini akan dilakukan dalam tiga tahapan, yakni survei kelayakan, studi komparatif, dan penyusunan naskah akademik. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai hambatan dan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam memperkuat implementasi kebijakan refund transportasi udara di Indonesia, penelitian mengenai keterlambatan penerbangan. Melalui publikasi ilmiah di jurnal Sinta 2, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pelaku bisnis dalam meningkatkan perlindungan konsumen, efisiensi industri penerbangan, dan pencapaian keadilan global
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
Full text linkWe conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
- …
