34 research outputs found
Analisis Pengalokasian Dana Pajak (Earmarking Tax) Dari Penerimaan Pajak Rokok Terhadap Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Kota Malang (Studi Pada Dinas Kesehatan Kota Malang)
No full textRINGKASAN
Rivaldi, 2021, Analisis Pengalokasian Dana Pajak (Earmarking Tax) Dari
Penerimaan Pajak Rokok Terhadap Upaya Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Di Kota Malang (Studi Pada Dinas Kesehatan Kota Malang),
Damas Dwi Anggoro, SAB., MA. 146 Hal + xiv
Pajak rokok merupakan salah satu jenis pajak daerah provinsi yang
disalurkan ke pemerintah daerah sebagai bentuk desentralisasi fiskal dengan
penggunaan yang spesifik yakni untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat
dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk
mendorong optimalisasi pelayanan pemerintah daerah dalam menyediakan
pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelaksanaan earmarking atas pajak rokok
untuk pelayanan kesehatan berlandaskan pada Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Untuk
mengetahui bagaimana earmarking atas pajak rokok untuk pelayanan kesehatan
ini diperlukan analisis bagaimana implementasi earmarking tax di Kota Malang.
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Menjelaskan implementasi
pengalokasian dana pajak (Earmarking Tax) dari penerimaan pajak rokok
terhadap pelayanan kesehatan di Kota Malang dan (2) Menjelaskan faktor
pendorong dan penghambat implementasi pengalokasian dana pajak terhadap
upaya pelayanan kesehatan di Kota Malang. Jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teknis analisis data
menggunakan Model Interaktif Milles and Huberman.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan Dana Bagi Hasil
(DBH) pajak rokok di Kota Malang berjalan secara rutin dan cenderung
meningkat setiap tahunnya. Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan pelayanan
kesehatan serta program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan
dari Kementerian Kesehatan. Namun earmarking atas pajak rokok untuk
pelayanan kesehatan cenderung kurang maksimal dan menurun diakibatkan
pandemi. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah implementasi
earmarking atas pajak rokok untuk pelayanan kesehatan sudah dilakukan sesuai
peraturan yang berlaku meski kurang maksimal dalam serapanny
Idle Land Tax Sebagai Alternatif Ekstensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Di Indonesia
No full textvi
RINGKASAN
Muhammad Fikri Ramadhan. 2021. Idle Land Tax Sebagai Alternatif Ekstensifikasi
Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia. Damas Dwi Anggoro S.AB, MA. 210 hal.
+ xvii.
Penelitian ini berfokus pada alternatif ekstensifikasi pajak melalui pajak atas
tanah kosong didalamnya membahas analisis SWOT, opsi pemajakan, dan asas
pemungutan pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis SWOT, opsi
pemajakan yang tepat dan asas pemungutan pajak terhadap tanah kosong di Indonesia.
Jenis penelitian ini penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik
pengumpulan data berasal dari wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang
digunakan adalah metode analisis data model Miles dan Huberman.
Penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan dari pemajakan ini adalah
mengurangi ketimpangan tanah, meningkatkan produktivitas tanah, dan menambah
penerimaan negara. Kelemahannya perlu menyusun formulasi kebijakan yang lengkap
dari definisi, objek pajak dan subjek pajak. Peluangnya sudah terdapat instrumen pajak
dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan peraturan. Ancaman yang dapat diprediksi
ialah penolakan dari developer tanah atau pengusaha properti. Opsi pemajakan tanah
kosong yang tepat digunakan adalah pengenaan extra tax. Berdasarkan tinjauan asas
pemungutan pajak dari Adam Smith. Pemajakan ini telah sesuai dengan asas equality,
convenience of payment, dan efficiency. Namun, pemajakan ini belum sesuai dengan
asas certainty.
Saran untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat melaksanakan
alternatif ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia melalui pemajakan atas
tanah kosong. Dengan catatan, pemerintah mengajak seluruh stakeholder untuk
mendesain pemajakan ini secara lengkap dan menyeluruh. Peneliti selanjutnya dapat
menggunakan topik yang sejenis dengan mengindentifikasi dan menganalisis kriteria
tanah kosong yang dikenakan pajak di Indonesi
Analysis of Regional Tax Potential of Pamekasan Regency
No full textFiscal decentralization is a critical element in the implementation of regional autonomy where the central government gives authority to local governments to manage their finances independently. Pamekasan regency is one of the region that has succeeded in increasing the ratio of local own-source revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD) by rising the potential of its regional tax sector. However, several problems arising may cause inaccuracies in collecting local tax revenues. This study aims to analyze the potential loss of local taxes in Pamekasan regency. A qualitative approach sourced from primary data (interviews or filling the questionnaires) and secondary data (obtained and recorded by other parties, secondary data are the realization of Pamekasan Regency\u27s original revenue) was adopted in this study. Results showed several potential tax leakages have occurred in Pamekasan regency with tax gap of 43% was sourced from total hotel tax revenue realization, 60.4% of total restaurant tax realization, 86% of total entertainment tax realization, 81% of total parking tax realization, and 32% of the total in groundwater tax realization. This study provides several policy recommendations for local governments to increase the potential for local tax revenues in the future
Assessing Willingness to Pay for Parking Fees Among Residents: Evidence from Malang City
No full textThis study aims to investigate the willingness to pay (WTP) for user charges imposed by the local government using an extended Theory of Planned Behavior (TPB). Viewing the local government as a service provider, the construct of perceived value is incorporated to determine behavioral intention toward user charges, marking a novel contribution of this study to the literature. Specifically, this study analyzes (1) the effect of each TPB construct—attitude toward the behavior, subjective norms, and perceived behavioral control (PBC)—on WTP, (2) the effect of perceived value on WTP, and (3) the indirect effect of perceived value on WTP mediated by TPB constructs. This study applied a cross-sectional survey with a quantitative approach and Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) for data analysis. The findings indicate that attitude does not significantly influence WTP, while subjective norms, PBC, and perceived value are significant predictors. The indirect relationship between perceived value and WTP was observed only through subjective norms and PBC
Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Saat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
No full textPandemi Covid-19 menjadi penyebab utama aktivitas masyarakat di Indonesia
mengalami penurunan terutama dari segi ekonomi, yang berdampak pada
menurunnya kemampuan membayar pajak yang mengakibatkan penerimaan pajak
berkurang. Sehingga untuk mengembalikan stabilitas ekonomi di Indonesia,
pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa insentif pajak. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dan insentif pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak saat pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan teori
atribusi. Jenis penelitian yang digunakan adalah kausal komparatif dengan
pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian adalah wajib pajak bumi dan bangunan
yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang berjumlah
243.535 wajib pajak. Sampel penelitian dihitung menggunakan rumus slovin
berjumlah 100 responden dengan menggunakan teknik purposive sampling.
Sumber data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data
menggunakan kuesioner. Alat analisis data menggunakan SPSS versi 26.
Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan
koefisien determinasi, uji F, dan uji t. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa pengetahuan pajak dan insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak saat pandemi Covid-19
Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen)
No full textPeraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-42/PJ/2015 tentang tata cara pengenaan pajak bumi dan bangunan sektor perhutanan menyatakan bahwa pajak bumi dan bangunan sektor perhutanan adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perhutanan telah ditetapkan sebagai pajak pusat tetapi dalam hal penatausahaan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perhutanan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama berdasarkan wilayah kabupaten/kota, yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perhutanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi atau studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yaitu Pengumpulan Data, Kondensasi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen dijalankan cukup baik sesuai administratif dan sesuai dengan ketetapan atau mengacu kepada peraturan yang sudah ada, namun masih terdapat beberapa penghambat dalam proses pemungutan dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor perhutanan yaitu kurangnya transparansi dan sumber daya manusi
Analisis Tax Potential dan Tax Effort Pajak Daerah Periode Tahun 2012 -2022 (Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur)
No full textPajak daerah merupakan implementasi dari adanya kebijakan desentralisasi
fiskal. Berdasarkan teori Development From Below, kecenderungan masyarakat
dalam membayar suatu pungutan (pajak) lebih baik kepada pemerintah daerah
dibandingkan kepada pemerintah pusat karena dapat menilai secara langsung
kontraprestasi yang diterima. Merujuk konsep tersebut, pemungutan pajak dalam
sektor terendah dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Peneliti ingin
mengetahui apakah pemungutan pajak daerah oleh pemerintah kabupaten atau kota
telah optimal dengan mengukur potensi pajak dan tax effort dari 38 pemerintah
daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur dalam periode tahun anggaran 2012-
2022. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Stochastic
Frontier Analysis (SFA) dengan pendekatan fungsi produksi (Production Frontier).
Fungsi produksi yang digunakan adalah fungsi eksponensial atau umumnya disebut
dengan fungsi produksi Cobb-Douglas. Efisiensi teknis merupakan keluaran dari
teknik analisis ini yang orientasinya mengacu pada output (output-orientation)
untuk mengetahui kinerja realisasi pajak terhadap potensi pajak (tax effort).
Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen (input)
GRDP Per Capita, GINI Coefficient, dan Government Expenditure berpengaruh
positif secara signifikan terhadap Tax Revenue. Sementara itu, variabel GRDP of
Tax Base Sector berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Tax Revenue. Hal
ini menunjukkan bahwa peningkatan basis pajak tidak disertai dengan intensifikasi
dan ekstensifikasi pajak. Lemahnya pemeriksaan pajak daerah juga menjadi alasan
bagaimana sumber potensi yang ada tidak terjangkau. Disamping itu, hasil proyeksi
tax effort juga menunjukkan daerah yang memiliki kondisi laju pertumbuhan
ekonomi yang tinggi, sumber potensi pajak yang produktif dan alokasi belanja
pemerintah yang besar menunjang kapabilitas daerah dalam meraih potensi
penerimaan pajak
Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Blitar
No full textPajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber pajak daerah yang mempunyai potensi besar dalam memberikan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah dikarenakan saat ini transportasi merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat. Banyaknya masyarakat yang tidak melakukan registrasi ulang kendaraan bermotornya mencerminan masih banyak masyarakat yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar. Pemerintah daerah provinsi Jawa Timur mengeluarkan kebijakan yaitu salah satunya program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan kepatuhan wajib pajak.
Tujuan dari penelitian ini untuk menguji program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Blitar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner pada 100 responden yaitu kendaraan bermotor berplat AG, kendaraan bermotor Roda 2 & 4, wajib pajak yang mengikuti program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Blitar. Penelitian ini mengacu pada teori atribusi.
Hasil penelitian ini menunjukkan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor diperoleh nilai t sebesar 10.591 > 1,984, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh signifikan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Blitar
Analisis Kepatuhan Pengusaha Rokok Skala Kecil (Studi Kasus Di Home Industry Makmur Sejahtera Dusun Bendungan Desa Pesawahan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo
No full textIndustri rokok berkontribusi besar bagi perekonomian negara Indonesia.
Tingginya konsumsi rokok sejalan dengan meningkatnya penerimaan negara
melalui cukai. Disisi lain tingginya penerimaan cukai hasil tembakau, dalam
faktanya ada beberapa pengusaha rokok di Indonesia masih rendah dalam hal
kesadaran dan kepatuhan hukum. Salah satunya pada home industry pengepakan
rokok tanpa pita cukai di Dusun Bendungan Desa Pesawahan Kecamatan Porong,
Kabupaten Siodarjo. Home industry tersebut tidak memiliki izin kepemilikan nomor
pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC).
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Menganalisis kepatuhan pengusaha
rokok atas kepemilikan izin nomor pokok pengusaha barang kena cukai
(NPPBKC) di Home Industry Makmur Sejahtera Desa Pesawahan Kecamatan
Porong Kabupaten Sidoarjo dan (2) Menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi kepatuhan pengusaha rokok atas izin nomor pokok pengusaha
barang kena cukai (NPPBKC) di Home Industry Makmur Sejahtera Desa
Pesawahan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teknis
analisis data menggunakan Model Interaktif Milles and Huberman.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengusaha rokok di home
industry Makmur Sejahtera belum patuh terhadap Undang-Undang Cukai.
Pemilik pabrik rokok yang berada di home industry Makmur Sejahtera merasa
bahwa kewajibannya untuk mendaftarkan pabrik rokok ke bea cukai disamping
biaya usaha yang sudah besar masih dikenakan pungutan negara. Selain itu
faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pengusaha rokok terhadap
kepemilikan izin nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) di home
industry Makmur Sejahtera yaitu faktor keuntungan, faktor rumitnya proses
administrasi pendaftaran pabrik rokok dan faktor permintaan masyarakat.
Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini bagi pemerintah, khususnya
pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pengawasannya lebih
dioptimalkan kembali dalam mencegah dan memberantas tindak pidana peredaran
rokok ilegal yang tidak memiliki izin resmi dari bea cukai dan bagi pengusaha
diharapkan berperilaku jujur dan tidak merugikan orang lain dengan cara
mematuhi Undang-Undang Cuka
