170,841 research outputs found
c-andry/ea-2021-final-project-landscape-areas-for-water-budgets: version 0.1 workflow start
No full textTesting the release of incomplete projec
Analisis PP No. 129 Tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah terhadap UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (studi kasus: Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur) / oleh Andry Manuella Ginting
No full textabstrak (A) Nama : Andry Manuella G (NIM : 205020173) (B) Judul Skripsi : Analisis PP No.129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah Terhadap UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus : Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur). (C) Halaman : vii + 131+ 46+ 2007. (D) Kata kunci : Pemekaran Daerah (E) Isi : Pengertian dari pembentukan daerah adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan daerah Kota. Pembentukan daerah dapat dilakukan melalui dua cara yaitu pemekaran atau penggabungan daerah. Pada faktanya, cara yang digunakan hanya dengan memekarkan daerah, sedangkan menggabungkan daerah tidak pernah dilakukan. Persyaratan untuk pembentukan daerah diatur dalam dua peraturan perundang-undangan yaitu PP No.129 Tahun 2000 dan UU No.32 Tahun 2004, dan diantara kedua peraturan perundang-undangan tersebut diindikasikan terdapat perbedaan persyaratan. Dengan adanya perbedaan itu, penulis menemukan kasus pembentukan daerah yaitu pembentukan Kabupaten Tana Tidung. Apakah terdapat perbedaan persyaratan diantara kedua peraturan perundang-undangan tersebut ?, dan apakah pembentukan Kabupaten Tana Tidung sudah sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 ?. Dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian normatif dan empiris. Data penelitian memperlihatkan ada perbedaan persyaratan diantara kedua peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas. Materi persyaratan pembentukan daerah dalam PP No.129 Tahun 2000 bertentangan dengan UU No.32 Tahun 2004, dengan demikian PP tersebut tidak mengikat lagi. Hasil analisis pembentukan Kabupaten Tana Tidung menunjukkan bahwa pembentukan Kabupaten tersebut bertentangan dengan UU No.32 Tahun 2004. Sebaiknya PP No.129 Tahun 2000 dapat segera diganti dan syarat pembentukan daerah diperketat. Untuk Kabupaten Tana Tidung, sebaiknya dilakukan evaluasi dan ditinjau lagi pembentukannya. (F) Acuan : 46 (1964 - 2007). (G) Pembimbing Tatang Ruchimat SH., MH. (F) Penulis Andry Manuella Gintin
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
No full textThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Mitomycin C in highly myopic eyes - Author reply
No full textOphthalmology. 2005 Feb;112(2):208-18; discussion 219.
Mitomycin C modulation of corneal wound healing after photorefractive keratectomy in highly myopic eyes.
Gambato C, Ghirlando A, Moretto E, Busato F, Midena E.
SourceRefractive Surgery Service and Antimetabolite Therapy Research Unit, Department of Ophthalmology, University of Padova, Padova, Italy.
Abstract
PURPOSE: To evaluate the role of topical mitomycin C in corneal wound healing (CWH) after photorefractive keratectomy (PRK) in highly myopic eyes.
DESIGN: Prospective, double-masked, randomized clinical trial.
PARTICIPANTS: Seventy-two eyes of 36 patients affected by high (>7 diopters) myopia.
METHODS: In each patient, one eye was randomly assigned to PRK with intraoperative topical 0.02% mitomycin C application, and the fellow eye was treated with a placebo. Postoperatively, mitomycin C-treated eyes received artificial tears (3 times daily, tapered in 3 months), whereas the fellow eye was treated with fluorometholone sodium 2% and artificial tears (3 times daily, tapered in 3 months).
MAIN OUTCOME MEASURES: Uncorrected visual acuity (UCVA) and best-corrected visual acuity (BCVA), contrast sensitivity, manifest refraction, and biomicroscopy. Contrast sensitivity was determined using the Pelli-Robson chart. Corneal confocal microscopy documented CWH.
RESULTS: Mean follow-up was 18 months (range, 12-36). No side effects or toxic effects were documented. At 12-month follow-up examination, UCVAs (logarithm of the minimum angle of resolution) were 0.4+/-0.48 and 0.5+/-0.53 (P = .03) in mitomycin C-treated eyes and corticosteroid-treated eyes, respectively. At 1 year, corneal haze developed in 20% of corticosteroid-treated eyes, versus 0% of mitomycin C-treated eyes. At 12, 24, and 36 months, corneal confocal microscopy showed activated keratocytes and extracellular matrix significantly more evident in untreated eyes (Ps = 0.004, 0.024, and 0.046, respectively).
CONCLUSION: Topical intraoperative application of 0.02% mitomycin C can reduce haze formation in highly myopic eyes undergoing PRK.
Comment in
Ophthalmology. 2006 Feb;113(2):357; author reply 357-8
Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makale No.57/Pdt.G/2007/Pn.Mkl Tentang Perbuatan Melawan Hukum Antara Andry Nurjaya Melawan Martha Kombong / oleh Julia Dewi Patanggu
No full textabstrak (A) Nama: Julia Dewi Patanggu (205070179) (B) Judul Skripsi: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makale No.57/Pdt.G/2007/Pn.Mkl Tentang Perbuatan Melawan Hukum Antara Andry Nurjaya Melawan Martha Kombong (C) Halaman : viii + 106 + 24 +2011 (D) Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Hibah, Pembatalan Akta Hibah (E) Isi: Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana pemberi hibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu barang guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Hibah dalam KUHPerdata pada dasarnya tidak dapat dibatalkan, tetapi apabila memenuhi syarat -syarat tertentu hibah dapat dibatalkan. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang menyebabkan pihak lainnya dirugikan, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pada kasus ini penghibahan dari Haji Dara kepada Andry Nurjaya dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar syarat dalam akta hibah. Apakah Andry Nurjaya dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Makale No.57/Pdt.G/2007/PN.MKL antara Andry Nurjaya melawan Martha Kombong? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian normatif dan didukung data hasil wawancara dengan Bpk. Lukman S. Wahid selaku Penasehat Hukum Penggugat, Bpk. Micha Lumiling selaku Penasehat Hukum Tergugat I, Bpk. Karel Tuppu selaku Hakim Pengadilan Negeri yang menangani kasus ini, Bpk. Yuwono Prianto selaku dosen, dan Bpk. Soethan Budhi selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara untuk menguatkan dasar penelitian ini. Data penelitian memperlihatkan bahwa pemberian hibah dari Haji Dara kepada Andry Nurjaya adalah sah karena telah memenuhi syarat syah nya suatu hibah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Sebaiknya dalam penghibahan harus memperhatikan akibat hukum yang akan terjadi dikemudian hari karena apabila penghibahan telah terjadi pemberi hibah sudah tidak memiliki hak atas benda yang telah dihibahkan. (F) Acuan : 24 (1955-2008) (G) Pembimbing Mia Hadiati, S.H.,M.H. (H) Penulis Julia Dewi Patanggu DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ......... i DAFTAR ISI ........ iv ABSTRAK.........vii DAFTAR SINGKATAN..........viii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang...............1 B. Permasalahan..............9 C. Tujuan dan Kegunaan..........9 D. Kerangka Konseptual.........10 E. Metode Penelitian..........15 F. Sistematika Penulisan.......16 BAB II KERANGKA TEORI A. Syarat- Syarat Sahnya Hibah 1. Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata........19 2. Menurut Hukum Islam.................22 3. Menurut Hukum Adat............28 B. Syarat Batalnya Suatu Hibah 1. Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata......30 2. Menurut Hukum Islam..................33 3. Menurut Hukum Adat................34 C. Perbuatan Melawan Hukum 1. Unsur- Unsur Perbuatan Melawan Hukum .......36 2. Akibat Perbuatan Melawan Hukum .....40 BAB III DATA HASIL PENELITIAN A. Para Pihak....43 B. Kasus Posis..........43 C. Pertimbangan Hakim Dalam Persidangan.........57 D. Putusan Pengadilan.............70 E. Wawancara Beberapa Narasumber 1. Bapak Lukman S. Wahid selaku Penasihat Hukum Andry Nurjaya (Penggugat)...................71 2. Bapak Micha Lumiling selaku Penasihat Hukum Martha Kombong (Tergugat) ...................74 3. Bapak Karel Tuppu selaku Hakim Pengadilan Negeri yang menangani Kasus ini..............................77 4. Bapak Yuwono Prianto selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.............80 5. Bapak Soethan Budhi selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara................82 BAB IV ANALISIS Putusan Pengadilan Negeri Makale No.57/Pdt.G/2007/PN.MKL Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pemberian Hibah Antara Andry Nurjaya Melawan Martha Kombong .........85 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan................................102 B. Saran....................................103 DAFTAR PUSTAKA DAFTAR RIWAYAT HIDUP LAMPIRA
Buku materi pokok anggaran perusahaan,6-9; MANA 4331/3 SKS/ Andry Irwanto (et al)
No full texthal. tak beraturan: tab; 30 c
Buku materi pokok anggaran perusahaan,6-9; MANA 4331/3 SKS/ Andry Irwanto (et al)
No full texthal. tak beraturan: tab; 30 c
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
No full textWe conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
Buku materi pokok anggaran perusahaan,6-9; MANA 4331/3 SKS/ Andry Irwanto (et al)
No full texthal. tak beraturan: tab; 30 c
A Multi-Language Comparison of Influences on Author Verification using Character N-Grams
No full textWe create a new multi-language corpus for author verification based on Wikipedia talkpages, and evaluate the influence that differences in topic and time have on character n-gram author profiles. Topic alignment between two texts is found to increase author verification precision, and an authors writing style is found to change over time, but not more significantly after 3 years than after 1 year.Information ArchitectureWISElectrical Engineering, Mathematics and Computer Scienc
- …
